Mutasi
atau Efisensi
INFOKU, BLORA- Lebih dari dua puluh lima pejabat
eselon III – IV dan V dilingkungan Pemkab Blora yang lowong mendapat perhatian
masyarakat luas.
Baik mulai dari anggota DPRD, Tokoh
Masyarakat sampai para LSM.
Kekosongan
ini menurut mereka secara tak langsung dapat mengganggu roda pemerintahan
Blora.
Menurut mereka Kekosongan jabatan
yang berlangsung berlarut-larut dan tidak kunjung diisi, dinilai mengganggu
kinerja pelayanan masyarakat, terutama bidang pelayanan masyarakat.
Bahkan Gubenur Jateng Bibit Waluyo
beberapa waktu lalu juga pernah mengatakan tentang mutasi dan jabatan kosong.
“Mutasi ada sesuatu hal yang biasa.
Makanya kalau ada posisi jabatan yang kosong, Pemerintah segera melantik
pejabat untuk mengisinya. Tidak harus menunggu banyak jabatan yang kosong baru
digelar pelantikan,” katanya.
Dengan banyaknya jabatan yang kosong
di Blora, mau tidak mau Bupati segera mungkin memutasi dan mempromosikan
personilnya untuk mengisi jabatan yang kosong itu.
Secara umum pengertian Mutasi adalah
usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai kecakapan dan
kemampuannya.
Banyak kalangan yang menginginkan
mutasi dan Promosi pegawai berdasar kemempuan kerja, Senioritas, rasa tanggung
jawab.
Agar mutasi yang dilaksanakan dapat
meningkatkan efektifitas dan efisiensi maka perlu adanya evaluasi pada setiap
pegawai secara obyektif.
Terlepas dari kepentingan
politik, mutasi sangatlah penting sebagai
jenjang karir pegawai yang sebagian besar mereka dambakan.
Disisi lain kekosongan jabatan atau terkatung-katungnya pelantikan pejabat
struktural menimbulkan beragam opini salah satunya dikait- kaitkan dengan
suksesi.
Tak hanya itu penundaan itu menimbulkan
adanya opini ada hal-hal politis mempengaruhi tertundanya pelantikan pejabat
struktural dilingkup kabuten Blora.
“Sudah bukan rahasia lagi,
penunjukan pejabat pada mutasi kental sekali dengan politis, tertuma di pusat”
kata Kentut Prasetyo ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Blora.
Untuk itulah banyak pegawai di
lingkup Blora menginginkan mutasi dan promosi pejabat eselon kali ini,
bener-benar berdasarkan kreteria yang sudah ada dalam aturan kepegawaian.
“Kami yakin dengan ketentuan itu,
dukungan pada bupati dan loyalitas para pegawai makin tinggi,” ungkap beberapa
pegawai yang enggan disebut namanya.
Namun beberapa kalangan ada yang
menganggap kebijakan Bupati Blora untuk belum mengisi jabatan yang kosong
adalah efisisiensi anggaran.
“Mungkin pertimbangan bupati adalah
efisiensi anggaran dalam arti tunjangan jabatan bisa dialokasikan untuk
kekegiatan lainnya,” kata banyak sumber yang tidak disebut namanya.
Dari data yang didapat INFOKU dua
jabatan yang ramai dibicarakan adalah Sekretaris BAPPEDA dan Kabid Pendidikan
Menengah Dindikpora.
Sementara terpisah Bupati Djoko
Nugroho beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan
mutasi.
“Insyaallah
dalam waktu dekat,” ungkapnya singkat.(Agung)
Topik
samping
Sugeng Hariyanto
(Anggota DPRD Blora)
Mungkin
Bupati Capek Melantik Pejabat
INFOKU, BLORA- Cukup anaeh dan nyleneh apa yang
diungkapkan Sugeng Hariyanto anggota DPRD Blora saat dimintai tanggapannya
terkait Jabatan yang kosong dan Mutasi.
Entah itu sindiran ataukah
pendapatnya yang pasti itu keluar dari penyataanya saat dikonfirmasi infoku.
Memang sejak Bupati Djoko Nugroho,
kurang lebih dia telah melantik pejabat lebih dari 7 kali dengan personil yang
dilantik sudah ratusan jumlahnya.
Bupati sudah capek melakukan mutasi
atau merotasi pegawai sejak dia dilantik dulu, sehingga jabatan yang kosong gak
perlu diisi sampai akhir jabatanya,” kata Sugeng.(Agung)
Ateng Sutarno (LSM
Wong Cilik)
Strategi
Gubenur Bibit Waluyo Cocok untuk Blora
BLORA, INFOKU- Pengisian jabatan pada seorang
pejabat yang pensiun, hendaknya meniru apa yang diterapkan gubenur Jateng Bibit
Waluyo.
Hal itu diungkapkan Ateng Sutarno
LSM Wong Cilik saat dimintai harapanya terkait pengisian pejabat oleh Bupati
untuk masa mendatang.
Menurutnya mengapa dirinya
menyarankan Bupati Blora, agar meniru apa yang dilakukan Gubenur Jateng, adalah
menganut asas Profesionalisme yakni cepat dan tepat agar program tidak
tertunda.
“Anda tentunya telah membaca di
media bahwa setiap pejabat Propinsi yang Pensiun, maka Gubenur kurang dari 1
bulan pasti melantik pejabat baru yang menggantikanya,” kata Ateng.
Dia juga menekankan Kebijakan gubenur
tersebut akan memudahkan Baperjakat dalam bekerja.
“Bila banyak jabatan yang
dikosongkan, makin banyak pekerjaan yang
tertunda maka para pejabat Baperjakat yang memberikan pertimbangan pada Gubenur
akan bertambah pekerjaannya,” tegas Ateng.(Agung
Kenthut Prasetyo
(ARAK)
Kebijakan
Pejabat PLT Belum Maksimal
INFOKU,
BLORA- Banyaknya jabatan yang dirangkap atau lebih dikenal dengan sebutan PLT
secara tak langsung berpengaruh pada kerja mereka.
“Jabatan PLT mengakibatkan kebijakan
yang diambil tidak maksimal karena alasan bukan merupakan pejabat definitif
yang kebijakanya masih dibatasi aturan,” kata Kenthut
Artinya kebijakan mutasi harus
diprioritaskan untuk melengkapi jabatan struktural yang saat ini dalam kondisi
kosong dan hanya digantikan PLT.
Untuk itulah dirinya berharap agar
sesegera mungkin mengisi jabatan tersebut, sehingga nantinya ada kepastian bagi
jenjang para pegawai.
“Kami yakin Bupati telah menyiapkan
penjabat yang siap mengemban tugas untuk melaksanakan visi dan misinya secara
sepenuh hati,” tegas Kenthut.(Agung)
klik gambar>>>baca model TABLOID
