Wabup “Jangan Ada Lagi Murid Tak Sekolah Karena Biaya”
INFOKU, REMBANG- Wakil Bupati
Rembang H. Abdul Hafidz dalam sambutanya mengatakan, Pemerintah kabupaten
Rembang bersama masyarakat masih mengembangkan dan melanjutkan program 4 pilar
pembangunan.
Untuk bidang pendidikan misalnya,
jika sebelumnya pendidikan gratis mencakup pendidikan dasar 9 tahun, mulai dari tingkat SD/MI sampai dengan
SMP/Mts. Saat ini sudah
dilanjutkan program pendidikan gratis untuk tingkat SMA/MA/ dan SMK melalui
subsidi.
Namun
untuk orang tua yang kurang mampu, terutama untuk masuk kelas awal yang
membutuhkan biaya banyak. Hal itu disampaikan wakabup dalam acara pengajian
umum memperingati Isro, Mi’roj dan haul kyai M. Suyuthi Abdul Fatah ke 7 di desa
Sendangmulyo kecamatan Sluke Juma’t (1/06).
Besarnya
biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK, tentunya akan sangat dijangkau bagi
orang tua karena keterbatasan faktor ekonomi. Oleh karena itu adanya subsidi
dari pemerintah, ini diharapkan tidak ada lagi murid yang tidak dapat
melanjutkan sekolah hanya karena tidak memiliki biaya.
“Para kepala sekolah boleh saja
mengejar kualitas dan prestasi sekolah setinggi mungkin. Tetapi tidak boleh
melupakan warga yang tidak mampu,” tegas wabup
Berdasarkan data yang ada 60%
penduduk Rembang sebagai petani. Mereka rat-rata mempunyai lahan pertanian
kurang dari 1 hektar. Dengan rata-rata
pengahsilan dibawah Rp. 1 juta perbulan, dapat difahami betapa sulitnya orang
tua untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke sekolah SMA/MA/SMK.
Belum lagi beban iuran uang gedung
dan beberapa kegiatan tertentu yang menyebabkan beban orang tua semakin bertambah.
“Pada saat rapat dengan kepalah
sekolah SMA/MA/SMK se kabupaten Rembang, saya tegaskan para kepala sekolah
jangan lagi memungut dari orang tua, untuk pembangunan pager, gedung,” Tegas
wabup
“Jangan sampai ada anak yang tidak
dapat sekolah karena tidak memiliki biaya. Jangan sampai ada rakyat tidak makan
karena tidak memiliki uang,” tambah wabup
Anak yang berprestasi dari keluarga
yang tidak mampu masih terbuka kesempatan untuk bersekolah di RSBI karena 20%
anggaran pendidikan disekolah itu, digratiskan untuk anak yang tidak mampu.
“Akal-akalan saja kalau seluruh
siswa RSBI membayar, karena 20 % anggaran digratiskan untuk siswa yang tidak
mampu,” ungkap wabud
Sarana infrastruktur jalan Sluke 70
% baik selebihnya memang perlu diperbaiki. Peningkatan ekonomi kini semakin
membaik mudah-mudahan kesejahteraan yang semakin meningkat ini, akan semakin
menggugah kesadaran para orang tua untuk terus melanjutkan anak-anaknya.
“Bidang pelayanan kesehatan gratis
tetap kita upayakan, untuk melayani berobat gratis bagi masyarakat yang kurang
mampu, bahkan untuk ibu yang melahirkan kini sudah ada Jampersal gratis,”
katanya.(Sugiarti)
Foto
Wabup Rembang saat memberi sambutan pada pengajian
PILKADA Ulang Partisipasi Masyarakat Turun
INFOKU, PATI- Dapat dipastikan partisipasi
masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pati menurun dari hajatan
demokrasi serupa tahun lalu.
Kendati belum ada data resmi berkait
hal tersebut namun penurunan partisipasi masyarakat nampaknya terjadi penurunan.
Pengamat politik Alwi Alaydrus
mengatakan, PSU Pilkada Pati yang sempat diterpa isu kegagalan tidak berdampak
serius bagi masyarakat di tingkat bawah. Warga Pati tetap antusias mendatangi
tempat pemungutan suara (TPS).
Hanya, menurutnya, jumlah mereka
yang hadir di TPS diperkirakan tidak sebanyak Pilkada 2011 sebelum akhirnya
hasilnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai prediksinya, partisipasi
pemilih pada PSU yang berlangsung 16 Juni lalu tidak sampai menembus 70% dari
total pemilih 1.019.280 orang.
Pada Pilkada 2011, masyarakat yang
menggunakan hak pilihnya mencapai 737.742 pemilih (72,37%).
Jumlah tersebut terbesar dalam
sejarah Pilkada di Pati. Mengingat pada Pilkada 2006 tingkat partisipasi
masyarakat hanya 44,30 % karena masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya
421.700 orang dari total 951.840 pemilih.
"Masyarakat sudah jenuh dengan
politik. Proses yang demikian panjang membuat banyak orang acuh tak acuh dengan
pilkada," ujarnya minggu lalu.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dari
pengalaman proses demokrasi yang ada di Pati, masyarakat selalu menjadi obyek
politik. Hal tersebut disadari betul sehingga pada PSU Pilkada kali ini tidak
sedikit orang yang enggan diperalat.
"Kesadaran berpolitik
masyarakat sudah semakin baik. Mereka tidak ingin lagi menjadi objek yang hanya
menguntungkan para spekulan politik," lanjutnya.
Spekulan politik menjadi bagian
penting dalam proses hajatan demokrasi di Pati. Peran mereka cukup berpengaruh
di tengah situasi politik transaksional.
Kehadiran warga ke TPS tidak sekadar untuk
menggunakan haknya, tetapi sekaligus sebagai sarana mendatangkan keuntungan.
Karenanya, menurut Alwi, proses demokrasi di Pati terindikasi kuat beraroma
politik uang.(Imam)
klik gambar >>baca model TABLOID
