Topik
Tahun Ketiga Pemerintahan Djoko Nugroho & Abu Nafi
Maksimalkan
Anggaran Pro Rakyat
INFOKU, BLORA- Tidak terasa terhitung tanggal 11
Agustus 2012, Pemerintahan Blora dibawah
kendali Bupati Djoko Nugroho dan Wabup H Abu Nafi SH adalah hari terakhir di
tahun keduanya.
Sebagaimana diketahui Bupati dan
Wakil Bupati Blora periode 2010 – 2015 dilantik oleh Gubenur Jateng Bibit
Waluyo pada tanggal 11 Agustus 2010 lalu.
Dan Minggu 12 Agustus 2012 adalah
awal dan hari pertama di tahun ketiga kepemimpinanya, yang merupakan tonggak
sejarah memaksimalkan semua potensi yang ada di Blora.
Tidak dapat dipungkiri dan hilang
dalam benak masyarakat Blora bahwa pemerintahan Djoko Nugroho dan H Abu Nafi
menjanjikan masyarakat dalam janji politiknya, bahwa sampai berakhirnya tahun
ketiga pemerintahannya akan mensejahterakan masyarakat.
Untuk itulah beberapa tokoh
masyarakat yang menyarankan agar Bupati Djoko Nugroho memaksimalkan potensi
yang ada dikabupaten Blora. Seperti Minyak Bumi dan Gas, Kayu Jati, Batu alam
Galian, Peternakan dan Pertanian dan lainya.
Oleh sebab itu dan sudah beberapa
kali Bupati Blora dan Ketua DPRD Blora HM Kusnanto selalu tuntut kenaikan Dana
Bagi Hasil dari minyak dan gas.
Tuntutan Bupati dan Ketua Dewan
adalah wajar, mengingat kabupaten Blora dengan kecamatan cepunya merupakan
penyangga devisa minya untuk Indonesia.
“Tapi sampai saat ini masyarakat
Blora sendiri belum memperoleh kesejahteraan dari sumber minyak yang digali
dari tanahnya sendiri, DBH yang diterima tidak sebanding dengan hasil
minyaknya,” kata Kokok Panggilan akrab Bupati Blora beberapa waktu lalu.
DAU dan DAK dan PAD
Tidak dapat dipungkiri sampai saat ini
Pemkab Blora masih bergantung Dana Alokasi Umum (DAU) dan penurunan (Dana Alokasi
Khusus) pada struktur APBD.
Dengan DAU yang akan ditransfer oleh
pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota dapat menutup kesenjangan antara
pengeluaran dan pendapatan daerah kabupaten/kota dalam rangka menjalankan
tugasnya sebagai daerah otonom, bahkan pemerintah kabupaten/kota akan mengalami
kelebihan dana yang cukup signifikan.
Namun demikian, perlu disadari bahwa
tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah pusat masih
tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut para ahli Perekonomian menyarankan agar
pemerintah daerah berupaya menurunkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah
pusat secara bertahap.
Yakni dengan meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Sehingga nantinya DAU yang berlebih seyogyanya dapat dipakai
untuk mendanai proyek-proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dengan alasan inilah Bupati Blora Saat
ini Djoko Nugroho menempuh berbagai cara agar dapat meningkatkan PAD.(Agung)
Semester Pertama :
PAD Masih Bergantung Banyaknya Orang Sakit
INFOKU, BLORA-
Sungguh ironis kabupaten Blora yang terkenal kaya Sumberdaya alamnya seperti
Hutan, Minyakbumi dan Tambang galian C lainnya, Justru PAD (Pendapatan Asli
Daerah) mengadalkan dari jumlahnya orang sakit.
Pembayaran tersebut disetorkan oleh
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit Dr R Soetijono Blora dan rumah
sakit Dr R Soeprapto Cepu.
Jumlahnya pun cukup besar, bahkan
paling besar diantara obyek pajak dan retribusi serta sumber PAD lainnya.
Berdasarkan laporan realisasi PAD
Maret 2012, BLUD rumah sakit Dr R Soeprapto Cepu telah memberikan kontribusi
PAD sebesar Rp 4,3 miliar, sedangkan rumah sakit Dr R Soetijono Blora Rp 748
juta.
Tahun ini kedua rumah sakit tersebut
ditargetkan menyetorkan pendapatan ke PAD Blora masing-masing sebesar Rp 12,4
miliar.
Selain setoran dari dua rumah sakit
itu, PAD Blora paling banyak (Hingga Maret 2012) bersumber pada pajak
penerangan jalan yang mencapai Rp 2,1 milyar.
Yakni pajak penerangan jalan PLN Blora Rp 1,16
miliar dan PLN Cepu Rp 1,03 miliar.
Adapun sumber-sumber PAD lainnya
setoranya ke kas daerah rata-rata baru mencapai di bawah Rp 500 juta.
‘’Setiap bulan ada pergerakan
peningkatan realisasi PAD. Itu yang patut disyukuri,’’ ujar Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Blora, Komang Gede
Irawadi, April lalu.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, pendapatan terbanyak untuk sementara disetorkan oleh PT Blora
Patra Gas sebesar Rp 1,17 miliar.
Sedangkan BUMD lainnya hingga
laporan realisasi PAD ditulis, belum menyetorkan kewajiban PAD kepada Pemkab
Blora.
Adapun lain-lain PAD yang sah,
pendapatan terbanyak bersumber dari BLUD dua rumah sakit. Disusul berikutnya
penerimaan jasa giro Rp 2,3 miliar.
‘’Kami berharap tahun ini realisasi
PAD Blora bisa melampaui target,’’ tandas Komang Gede Irawadi.(Agung)
Semester kedua, PAD
capai 58 Persen
INFOKU, BLORA, - Kerja keras yang dilakukan
petugas di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna mengumpulkan pandapatan
asli daerah (PAD) cukup membuahkan hasil.
Di awal semester kedua tahun ini
realisasi PAD Blora telah mencapai 58,59 persen atau Rp 35,97 miliar dari
target tahun ini sebesarRp 61,4 miliar. Jumlah tersebut dipastikan akan terus
bertambah karena pengumpulan PAD masih berlangsung.
‘’Pemkab berharap realisasi PAD
tahun ini juga melampaui target seperti yang pernah dicapai tahun 2011,’’ ujar
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Kunto Aji,
Minggu (5/8).
Tahun lalu PAD Blora ditargetkan
sebesar Rp 58,4 miliar. Namun realisasinya mencapai Rp 66,6 miliar atau 114,08
persen. Prestasi itupun mendapatkan apresiasi positif seluruh fraksi di DPRD.
Menurut Kunto Aji, laporan realisasi
PAD disusun setiap bulan. Dengan begitu akan terlihat perkembangan pencapaian
PAD. Jika diketahui adanya pos PAD yang penerimaannya kurang bagus, maka SKPD
pengampu pos PAD tersebut diminta memperbaikinya.
‘’Dengan begitu perkembangannya akan
terpantau terus dan pada akhir tahun realisasinya bisa memenuhi target atau
bahkan melampaui target,’’ tandasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, PAD
dari pajak daerah tahun ini ditargetkan Rp 10,52 miliar, realisasinya pada
akhir Juni mencapai 49,40 persen atau Rp 5,2 miliar.
Realisasi retribusi daerah sebesar
Rp 4,43 miliar atau baru mencapai 50,26 persen dari yang ditargetkan tahun ini
sebesar Rp 8,83 miliar. Dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan terealisasi sebesar Rp 4,94 miliar (106,12 persen) dari yang
ditargetkan Rp 4,66 miliar.
Adapun lain-lain PAD yang sah
realisasinya mencapai Rp 21,38 miliar (57,22 persen) dari yang ditargetkan
sebesar Rp 37,37 miliar. Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi besar
terhadap struktur penerimaan PAD meski hingga akhir Juni prosentase
realisasinya baru mencapai 57,22 persen.(Endah/AM)
klik gambar>>>baca model TABLOID
