LPj
Bupati Blora Tak Ada Alasan untuk ditolak
INFOKU, BLORA,-Penggunaan anggaran dalam APBD Blora
2011 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Blora juga telah memperoleh
penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) terkait pengelolaan dan penggunaan
anggaran APBD 2011.
Karena itu tak ada alasan menolak
laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati Djoko Nugroho terkait penggunaan anggaran
APBD 2011.
"Dari sisi akuntabilitas
keuangan sudah tidak ada masalah. Karena itu LPj ya diterima saja," ujar
Wakil Ketua DPRD Blora, H Abdullah Aminudin, Kamis lalu.
Menurutnya hari ini DPRD akan
menggelar rapat paripurna membahas LPj tersebut. Rapat paripurna digelar dua
kali, yakni pada pukul 09.00 dan 14.00. Rapat paripurna pertama beragendakan
pemandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah (raperda) laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011.
Sementara pada pukul 14.00 agendanya
jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi dilanjutkan penandatangan
persetujuan bupati dan DPRD untuk pengesahan Raperda LPj bupati.
"Raperda tersebut sudah
beberapa kali dibahas di DPRD, termasuk pembahasan bersama dengan tim anggaran
Pemkab. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Karena itu hari ini akan ditetapkan
menjadi perda," katanya.
Meski dari sisi akuntabilitas
keuangan sudah bisa dipertanggungjawabkan namun sejumlah anggota DPRD
mengkritisi kinerja Pemkab dalam pembangunan 2011. Pasalnya tahun lalu banyak
proyek pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya pembangunan gudang
resi gudang, pembangunan jalan dan jembatan serta pengadaan buku pengayaan
pelajaran.
Akibat tidak dilaksanakan proyek
tersebut, sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) 2011 tergolong tinggi yakni
mencapai sekitar Rp 160 miliar. "Ke depan hal itu jangan sampai terulang
lagi," kata Sutrisno, anggota DPRD dari Golkar.(Endah/AM)
Foto Aminudin
Nilai
Positif untuk PAD Blora
INFOKU, BLORA– Sejumlah fraksi di DPRD Blora
mengapresiasi positif realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2011 yang
melampaui target.
Acungan jempol kalangan wakil rakyat
itu dikemukakan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terkait rancangan
peraturan daerah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 di DPRD,
Kamis (2/8).
Berdasarkan rekapitulasi PAD 2011,
realisasinya melampaui target. Di tahun 2011 PAD Blora ditargetkan sebesar Rp
58,4 miliar. Realisasinya mencapai Rp 66,6 miliar atau 114,08 persen. "Hal
ini menunjukan pengelolaan PAD cukup efektif. Semua komponen melaksanakan
tugasnya dengan baik," ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Iffah
Hemawatri.
Pernyataan senada dikemukakan fraksi
Partai Golkar. Suningsih, juru bicara fraksi Partai Golkar mengemukakan
pencapaian realisasi PAD Blora 2011 selain melampaui target juga terbaik
dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Pencapaian yang cukup
membanggakan," tandasanya.
Hanya saja Suningsih mengingatkan
Pemkab untuk tidak berpuas diri. Fraksi partai Golkar, kata Suningsih,
mengharapkan
setiap tahun realisasi PAD selalu
melampaui target. "Karena itu perlu kerja keras satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) yang terkait pengumpulan PAD," katanya.
Fraksi Kebangkitan Bangsa juga
menilai kinerja Pemkab di bidang PAD patut pendapatkan apresiasi. Namun hal itu
saja tidak cukup. FKB menghendaki pos-pos PAD yang tidak terkait dengan
masyarakat pada umumnya harus lebih digenjot penerimaannya.
Pasalnya selama ini pos PAD yang
menyumbangkan penerimaan terbanyak pada pajak dan retribusi daerah berasal dari
bidang kesehatan dan penerangan jalan. "Penerimaan dari perusahaan daerah
harus lebih banyak lagi," tandas Suhada, anggota FKB.(Endah/AM)
Foto
Suningsih
klik gambar>>>baca model TABLOID
