Kokok “Multiyears Tahun Ini”
Dewi “Masih Kami Kaji”
INFOKU, BLORA– Program perbaikan jalan dan jembatan dengan sistem pendana kontrak tahun jamak (multiyears), dijanjikan Bupati Blora Djoko Nugroho akan dilakukan tahun ini.
Hanya dia menegaskan tim telah dibentuk hingga kini masih melakukan kajian penerapan sistem tersebut.
"Kami ingin multiyear itu dilaksanakan tahun ini. Sebab cukup banyak jalan dan jembatan di Blora yang rusak dan itu sangat mendesak untuk diperbaiki," ujarnya Minggu (19/2).
Dia mengatakan belum lama ini tim dari Pemkab bersama pimpinan DPRD melakukan studi banding ke sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya di daerah yang dikunjungi itu penerapan multiyears cukup beragam untuk proyek pembangunan.
Namun yang memiliki kesamaan dengan Blora adalah Lombok Timur. "Di daerah lain bisa dilaksanakan, karena itu kami optimis di Blora juga bisa diterapkan," tandasnya.
Djoko Nugroho menegaskan dirinya tidak akan mau jika penerapan multiyears itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Karena itu menurutnya tim Pemkab terus melakukan kajian, baik dari segi hukum, pendanaan maupun teknis proyek. Tahun lalu, Pemkab bersama DPRD telah menetapkan peraturan daerah (perda) multiyears.
Dalam perda itu tercatat sebanyak 48 ruas jalan yang akan diperbaiki dengan plafon anggaran sekitar Rp 400 miliar.
Pengerjaan dilakukan selama beberapa tahun. Ke-48 ruas jalan itu dibagi dua, yakni dengan anggaran Rp 80 miliar sebanyak 17 ruas jalan.
Sementara 31 ruas jalan dananya dianggarkan sebesar Rp 320 miliar yang diharapkan dananya berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.
Ditempat terpisah Kepala DPU Blora Dewi Tedjowati saat ditemui diruang kerjanya, nampaknya belum dapat memastikan apakah Proyek Multiyears dapat dilaksanakan pada tahun ini.
Beberapa kali ditemui Infoku selalu mengfatakan akan dikaji lagi. “Belum kami pastikan , masih kita kaji secara mendalam,” tegas Dewi.(Agung)Bupati Paparan Bandara Ngloram di Jakarta
INFOKU, BLORA- Bupati Blora Djoko Nugroho diminta memaparkan kondisi terkini lapangan terbang (lapter) Ngloram Kecamatan Cepu saat ke Jakarta minggu lalu. Paparamn itu disampaikan saat menemui Sekjen Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain itu bagaimana kesiapan Blora terkait rencana percepatan reaktifasi lapter yang pernah dibangun di tahun 1981 tersebut. ‘’Kami ke Jakarta untuk membahas reaktifasi lapter Ngloram itu pada 25 Februari,’’ ujar Djoko Nugroho, Jumat (17/2).
Bupati kelahiran Cepu tersebut menuturkan dari beberapa kali pembahasan di Kementerian Perhubungan terkait pembangunan lapter untuk mendukung eksplorasi minyak dan gas (migas) di Blok Cepu, dihasilkan sejumlah keputusan.
Salah satunya adalah Kementerian Perhubungan meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengajukan rencana reaktifasi lapter Ngloram, termasuk alternatif pemanfaatannya untuk training area sekolah penerbangan.
‘’Pembicaraan kami dengan Sekjen Kementerian ESDM nanti antara lain terkait kesiapan pengajuan rencana reaktifasi itu. Lapter membutuhkan lahan yang cukup luas.
Lahannya sudah ada. Lahan lapter Ngloram itu milik Kementerian ESDM. Namun karena lapter sudah lama tidak aktif, sebagian lahannya dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam,’’ katanya.
Kokok panggilan Bupati Blora itu, optimis pemerintah pusat lebih memilih pembangunan kembali lapter Ngloram dibanding membangun lapter baru di tempat lain seperti di Bojonegoro.
Sebab jika membangun lapter baru butuh dana tidak sedikit. Selain itu juga harus membebaskan lahan. ‘’Lebih efektif jika lapter di kawasan Blok Cepu itu ada di Cepu. Lahannya sudah ada, tinggal direaktifasi saja,’’ tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Bojonegoro Jawa Timur bersikeras membangun lapangan terbang khusus di Bojonegoro seiring eksplorasi migas di Blok Cepu.
Tarik ulur pun sempat terjadi antara Pemkab Blora dan Pemkab Bojonegoro. Namun jika mengacu hasil rapat di Jakarta tersebut, pemerintah pusat tampaknya cenderung lebih merestui lapter berada di Cepu.
Pasalnya lahannya sudah ada. Sementara di Bojonegoro pembangunan lapter membutuhkan lahan baru yang memakan kawasan hutan Perhutani.(Agung)
klik gambar===>baca model TABLOID
