Segera Rombak SKPD
INFOKU, BLORA- Nampaknya dalam tahun ini akan terjadi perombakan SKPD secara menyeluruh dilingkungan Pemkab Blora.
Artinya akan diadakan pengaturan Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, atau lebihnya ringkasnya perampingan SKPD.
Hal itu dapat dilihat dari Kisaran angka 40 jabatan eselon V-A hingga II-B sudah hampir setengah tahun dibiarkan kosong oleh Bupati, atau di PLT-kan.
“Mulai dari KTU Sekolah sampai Kadinas banyak yang belum diisi walau sudah hampir setengah tahun, ini bisa sebagai barometer akan diadakanya perampingan SOTK,” kata Tejo Prabowo Ketua LSM Jati Bumi.
Menurut Pria yang saat ini aktif membantu salah satu BUMD Jateng ini, SOTK yang lalu berjalan satu tahun lebih, terlihat belum berfungsi secara maksimal.
Dia mengharap nantinya Bupati Blora menerapkan Sedikit SKPD namun kaya fungsi.
Lanjutnya, perampingan ini merupakan salah satu reformasi Birokrasi yang merupakan bagian dari program yang akan dijalankan Bupati Blora Djoko Nugroho kedepan.
Dia juga dengan perombakan ini akan merubah sistim pemerintahan yang baik.
“Artinya pemerintahan harus berjalan berdasarkan sistem, bukan tergantung pada figur,” jelas Tejo.
Ini akan Sangat penting bagi kepala daerah untuk membangun sistem bagi pemerintahannya yang kuat.
Dia juga menegaskan beberapa sistem yang harus dibangun agar pemerintahan dapat berjalan secara baik antara lain: sistem perencanaan pembangunan, sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem kepegawaian, sistem pengelolaan aset daerah, sistem pengambilan keputusan, sistem penyeleksian dan pemilihan rekanan, sistem dan standar pelayanan, sistem pengawasan.
”Sistem yang menurut saya apabila segera diterapkan, maka dukungan SKPD yang baru akan menjadi pemerintahan berjalan lebih efisien dan efektif,” ungkapnya
Pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan dapat mewujudkan Blora sejahtera, tambahnya.
Ketika ditanya SKPD yang mana menurut dirinya dapat digabungkan ? denga tegas dia menjawab 4 SKPD bisa bergabung.
“KKP (Kantor Ketahanan Pangan digabung) dengan Dinas Pertanian. BLH digabung dengan Badan Penanaman Modal dan Perijinan serta gabungan,” tandasnya.
Dilain tempat beberapa pensiunan pejabat yang berhasil ditemui, pendapatnya hampir sama bahwa SOTK yang saat ini dibawah kendali Bupati Djoko Nugroho terlalu gemuk.
“Saya setuju kalau SOTK yang ada saat ini dirampingkan, disamping sebagai wujud efisiensi anggaran juga agar lebih flexsibel,” katanya sambil meminta namanya tidak ditulis.
Secara terpisah Bupati Blora saat dikonfirmasi pada awal tahun baru, mengatakan sudah mengevaluasi dan tahu kerjanya masing-masing SKPD.
“Sudah saya pikirkan dan saya lakukan pengisian formasi jabatan dulu,” kata Kokok panggilan akrab bupati Blora ke 27 ini. (Agung)
Wahono (Wartawan Senior)
Perlu Segera Perampingan SOTK
INFOKU, BLORA- Harapan yang menginginkan perombakan SOTK juga muncul dari wartawan senior Blora. Wahono.
“Khususnya di DPU kantornya ada di tiga tempat berbeda dan DPPKKI juga di dua tempat berbeda, jelas ini suatu pemborosan dan kurang efisien dalam bekerja,” kata Wahono.
Disamping itu ada beberapa lagi SKPD yang menurutnya perlu diadakan perubahan disamping kedua SKPD tadi.
“Disdikpora kantornya di satu lokasi namun tempaknya terpencar-pencar, juga Dipertan kantornya berpencar,” tandas Wahono.(Agung) klik gambar===>baca model TABLOID