Terkait Pelaksanaan Proyek Fisik di Blora
Kapolres Blora Bantah Terima Uang
INFOKU, BLORA-Kerja profesional Polisi Blora saat ini memang terus diuji. Hal ini terkait banyaknya Proyek APBD Blora yang dikerjakan akhir tahun dengan jangka yang cukup pendek untuk pengerjaan proyek.
Sehingga muncul wacana di masyarakat bahwa semua muspida Blora termasuk Kepolisian telah kebagian jatah komunikasi proyek APBD Blora 2011.
Terkait ini Kapolres Blora AKBP Nurcholis membantah kabar yang menyebutkan ia menerima uang dari rekanan proyek fisik. Isu tersebut mengemuka seiring pelaksanaan proyek fisik yang hampir rampung di sejumlah tempat di Blora.
"Isu tersebut jangan dibiarkan terus mengemuka. Karena itu perlu diklarifikasi. Saya tegaskan tidak menerima uang dari rekanan," ujar Kapolres, Kamis (1/12).
Dia mengaku mendengar isu tersebut sejak beberapa hari terakhir. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Nurcholis mengatakan akan ada utusan asosiasi rekanan yang menemui atau menghubunginya untuk memberikan uang.
"Di luar ada kabar seperti itu. Tapi sampai saat ini belum pernah ada utusan rekanan yang menghubungi saya ataupun menemui saya untuk memberikan uang. Kalaupun nantinya ada, tentu akan saya tolak," tegas kapolres.
Nurcholis mengatakan telah mengingatkan para perwira di jajaran Polres Blora untuk selalu melaksanakan tugas dengan baik. Munculnya kabar akan adanya utusan asosiasi rekanan yang bakal memberikan sejumlah uang juga telah dikomunikasikan dengan para perwira tersebut. "Ternyata itu hanya isu belaka," katanya.
Kapolres mengingatkan kepada para kontraktor untuk mengerjakan proyeknya dengan baik. Dia tidak ingin kualitas pengerjaan proyek ternyata rendah.
"Misalnya dianggarkan Rp 100 juta tapi yang dipakai untuk biaya pengerjaan proyek itu hanya separuhnya saja. Besar kemungkinan proyek itu kualitasnya tidak bagus," ujarnya.( Agung/AM )
BANTAH : Kapolres Blora AKBP Nurkholis saat membantah dirinya menerima uang dari rekanan Proyek dihadapan para wartawan Blora (Foto: Agung)
Pembahasan RAPBD 2012 Blora Mengambang
INFOKU, BLORA- Meski DPRD Blora telah berkomitmen melakukan pembahasan serta menetapkan APBD 2012 lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun pembahasan APBD di DPRD belum mengalami banyak perkembangan. Hingga saat inipun belum pernah digelar pembahasan bersama antara Pemkab dan DPRD terkait APBD 2012.
Namun begitu komisi-komisi di DPRD tengah melakukan pembahasan awal APBD. Yakni terkait dokumen kebijakan umum anggaran dan perhitungan plapon sementara (PPAS). Caranya, antara lain dengan melakukan studi banding ke daerah lain, mengundang dinas dan instansi terkait termasuk pembahasan dengan tim ahli dari kalangan akademisi.
"Pada pekan ini pembahasan KUA PPAS itu di tingkat komisi akan kami lanjutkan lagi," ujar Wakil Ketua DPRD, H Abdullah Aminudin, Selasa (6/12).
Jika pembahasan berlangsung lancar, Aminudin memperkirakan pada Desember ini akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama KUA PPAS.
Setelah itu dilanjutkan lagi dengan pembahasan APBD 2012. Apakah pada Januari 2012 APBD sudah bisa ditetapkan? Aminudin tidak memberikan jawaban pasti.
"Mudah-mudahan bisa seperti itu," katanya.
Di tahun-tahun sebelumnya penetapan APBD kerap terlambat. Yakni rata-rata ditetapkan pada bulan April-Mei. Masih terkait pembahasan APBD, sejumlah anggota DPRD Blora mengusulkan penggunaan tolok ukur kinerja penganggaran dalam APBD.
Alokasi anggaran untuk setiap kegiatan di dinas instansi yang selama ini menggunakan batas atas dan bawah (pagu), diusulkan untuk diubah. Yakni diganti dengan menggunakan tolok ukur kinerja.
"Karena terbukti dengan menggunakan pagu anggaran itu selama ini sangat membebani keuangan daerah. Sementara hasil kegiatan yang diperoleh, tidak sebanding dengan anggaran yang dipakai. Karena itu sebaiknya diubah saja," ujar salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, Seno Margo Utomo.
Dia mengatakan dengan menggunakan tolok ukur kinerja, pengganggaran dalam setiap kegiatan diperkirakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan.
Menurut Seno Margo Utomo, kinerja aparat dalam pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya akan menjadi pijakan bagi penentuan besaran anggaran kegiatan lanjutan dalam APBD tahun berikutnya.(Endah/AM)
klik gambar===>baca Model TABLOID
