Dicari
Pejabat Untuk Eselon Tiga
INFOKU, BLORA- Kurang lebih 3 Pejabat eselon III a
sampai eselon III B terhitung mulai sampai dengan Awal Juni 2012 dipastikan
akan kosong.
Ateng Sutarno LSM Wong Cilik Blora dari
ketika dimintai tanggapanya terkait hal ini, mengatakan kekosongan ini harusnya
segera diisi Bupati Joko Nugroho.
Alasanya bila kekosongan ini tetap
berlarut.l;arut tidak segera diisi akan berdampak jalannya pemerintahan.
“Pak Kokok ( Bupati Djoko
Nugroho-red) sesuai tupoksinya segera mungkin mengisi kekosongan pejabat eselon
tersebut, agar kinerja SKPD dapat maksimal,” kata
Ateng.
Sedang alasan lain lanjutnya,
sebagai pemimpin tertinggi di Blora dirinya sangat perlu lebih cepat menetapkan
pejabat tersebut untuk mempermudah pencapaian programnya.
Data yang dimiliki Infoku sampai
dengan awal Juni mendatang masih ada sekitar 23 orang yang pension namun
jabatanya belum terisi.
Yakni 3 orang Pejabat eselon III
yakni Sekretaris Bappeda, Kabid Perumahan dan Tata Ruang dan Kabid Pemukiman
dan Tata Bangunan DPU.
Sedang untuk jabatan eselon IV ada
sekitar 19 orang dan 1 orang pejabat eselon V-A.
Terkait hal tersebut penyataan
senada juga dilontarkan Kenthut Prasetyo Direktur Aliansi Rakyat Anti Korupsi
Blora (ARAK), bahwa pengisian Pejaban eselon dilingkungan Pemkab Blora harus
diisi sesegera mungkin oleh Bupati.
“Bupati sesegera mungkin mengisinya,
jangan menunda-nunda, Agar tidak menumpuk sehingga memungkinkan pekerjaan
terganggu,” tegasnya.
Saat ditanya kewenangan pengisian
jabatan eselon, Dia membenarkan tupoksi
memang ada pada Bupati.
“Kewenangan dan tupoksi memang ada
di Bupati namun pertimbangan unsure pimpinan dewan hendaknya diperhatikan,” jelas
Kenthut.
Disisi lain dirinya optimis hubungan
Bupati dan Dewan kondusif, kenthut percaya sampai awan tahun keempat
pemerintahanya nantinya semuanya bisa tercapai.
Sebagaimana diketahui untuk
mewujudkan visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati DJoko Nugroho dan H
Abu Nafi, tidaklah mudah.
Seperti diketahui Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 12 poin.
Poin pertama adalah Reformasi
Birokrasi untuk pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna disemua tingkatan
pemerintahan.
Sedang poin kedua sampai ke enam
yakni menciptakan pemerintahan bersih bebas dari KKN. Meningkatkan pelayanan
publik. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sampai tingkat pedesaan.
Meningkatkan produktifitas pertanian
bersama pemasarnya. Mewujudkan ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian
lainya bagi masyarakat petani.
Misi selanjutnya yakni nomor 7
sampai 12 adalah sebagai berikut. Mewujudkan iklim investasi yang baik dan
meningkatkan lapangan yang luas bagi masyarakat Blora.
Mewujudkan pendidikan gratis sampai
tingkas SLTA. Mewujudkan pelayanan gratis untuk semua pelayanan di Puskesmas
dan Jenis pelayanan sampai kelas III di BRSD Blora dan Cepu.
Meningkatkan perekonomian lokal
dengan mendorong UKM dan Pasar tradisionil. Mewujudkan perlindungan terhadap
kelestarian alam, Serta misi terakhir, Mejunjung tinggi HAM dan menghormati
kebebasan berpendapat.
“Untuk itulah seperti yang saya
katakan tadi, Bupati Joko Nugroho harus merangkul Dewan agar Visi dan misinya
dapat terlaksana. Termasuk juga dalam pengisian Jabatan tertentu,” tandas
Kenthut
Sementara Bupati Blora Djoko Nigroho
saat dikonfirmasi, mengatakan dirinya memang sesegera mungkin akan mengisi jabatan
tersebut.
Menurut Bupati Blora ke 27 ini
pertimbangan tentunya dari prestasi kerja, dedikasi dan loyalitasnya.
(Agung)
H Haryono SD (Ketua
KBP3)
Penundaan Akan Hambat
Karir
PNS
INFOKU, BLORA- Mumpung masih 23 formasi jabatan
yang akan kosong per 1 Juni 2011 lalu, segeralah kekosongan Formasi tersebut
diisi.
Hal itu diungkapkan Haryono SD ketua
Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBP3) kabupaten Blora, saat diminyai
keterangan INFOKU. ora.
Dia mengatakan bahwa kekosongan
jabatan, baik langsung atau tidak
langsung akan berdampak jalannya pemerintahan Blora.
“Yang justru saya harapkan adalah bupati
segera mengisi kekosongan itu,” katanya.
Untuk itulah dia menyarankan agar sesegera
mungkin Bupati Djoko Nugroho mengisi jabatan itu.
Sederhana memang alasanya, yakni
dengan pengisian tersebut maka akan berdampak yang baik bagi karir para PNS. Sebab ada harapan baru bagi PNS untuk kenaikan
karirnya.
“Dengan pengisian jabatan tentunya
secara tak langsung akan membuka peluang para PNS untuk peningkatan karirnya.
Jangan hambat karir para PNS,” jelas Haryono yang juga mantan wakil Ketua DPRD
Blora ini. (Agung)
AMin Faried (Direktur BCC)
Dugaan Jual Beli Jabatan
INFOKU, BLORA- Kekosongan pejabat eselon dilingkungan Pemkab Blora, bila
tidak segera diisi dapat menimbulkan kecurigaan kalangan masyarakat mencurigai
adanya praktek jual beli jabatan.
“Kalau terlalu lama tidak segera diisi maka akan timbul
dugaan masyarakat akan adanya jual beli jabatan,” kata Amin.
Itulah alasan Amin Faried, agar bupati segera mengisi
kekosongan itu untuk
itulah Bupati Blora dituntut untuk cepat bertindak, supaya dugaan masyarakat
tentang adanya jual beli jabatan tidak terbukti.
“Harusnya setiap ada kekosongan jabatan eselon bupati segera
mengisi agar namanya baik dimata masyarakat,” kata Amin.
Amin juga menggarisbawahi apapun keputusan yang diambil oleh
Bupati nantinya tentu akan dimaklumi dikalangan PNS.
“Apapun yang diputuskan terkait jabatan seseorang, tentunya
yang terbaik pilihan Bupati,” ungkapnya.
Untuk itulah dia menyarankan Bupati agar segera melakukan
pengisian jabatan yang kosong pada akhir bulan ini.
Dia juga menambahkan bahwa tentang personil yang menduduki
jabatan tertentu hendaknya disesuaikan bidang keahliannya.(Agung)
klik Gambar>>>baca model TABLOID
