Petugas Jembatan Timbang Bertransaksi akan Ditindak Tegas
INFOKU, SEMARANG - Petugas jembatan timbang diperingatkan agar tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan para sopir.
Hal ini merupakan buntut dari dihapusnya retribusi di jembatan timbang mulai 1 Januari 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Setelah turunnya produk UU baru tersebut, para petugas jembatan timbang tak bisa lagi berlaku seenaknya, terutama tidak patuh terhadap standard operating procedure (SOP),” kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng, Urip Sihabudin dalam acara ’’Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Jalan’’ kepada 200 petugas di 17 jembatang timbang se-Jateng di aula kantornya, Selasa (28/12).
Kalau ada petugas yang nekat menyeleweng atau memungut pungutan liar (pungli), pihaknya akan memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahannya. Diawali dengan pembinaan, teguran tertulis, hingga evaluasi penempatan.
“Kalau hukuman itu tak membuat jera atau dengan kata lain, tetap melakukan pungli, petugas itu kami pecat. Ini berdasar instruksi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng,” ungkapnya.
Urip Juga menambahkan, para petugas jembatang timbang harus meningkatkan pelayanan, baik kepada sopir angkutan barang maupun masyarakat luas. Pasalnya, seiring berlakunya UU 22/2009, harus diterapkan pula UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kalau ada warga yang meminta informasi terkait operasionalisasi jembatang timbang, para petugas harus siap memberikan. Kami mencoba menghapus label buruk Dishubkominfo di mata warga,” ungkap dia.
Hal tersebut dibenarkan oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi Jateng, Iriyanto. Sebagai badan publik, Dishubkominfo harus bersedia memberikan seluruh informasi terkait operasionalisasi jembatan timbang, termasuk informasi penyebab angkutan barang lolos dari jembatan timbang meski kelebihan muatan.
“Para petugas tidak boleh alergi dan tertutup menyampaikan informasi yang sudah menjadi hak seluruh warga,” katanya.
Kesejahteraan Di sisi lain, kata Urip Sihabudin, pihaknya berupaya meningkatkan kesejahteraan para petugas jembatang timbang, mengingat tantangan yang harus dihadapi setelah pemberlakuan aturan baru itu sangatlah besar. “Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan kinerja mereka,” tandasnya.
Kesejahteraan Di sisi lain, kata Urip Sihabudin, pihaknya berupaya meningkatkan kesejahteraan para petugas jembatang timbang, mengingat tantangan yang harus dihadapi setelah pemberlakuan aturan baru itu sangatlah besar. “Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan kinerja mereka,” tandasnya.
Selain itu, para pengusaha angkutan barang diimbau untuk memperbaiki kondisi psikologi para sopirnya. Sebab, gangguan psikologis itu amat mempengaruhi perilaku di jembatan timbang.
“Misalkan sedang ada masalah keluarga, kami khawatir mereka melampiaskan kepada petugas jembatan timbang,” katanya.
Dikatakan pula, kondisi yang sangat riskan, yakni saat berat angkutan melebihi 25 persen sesuai jenis berat yang diizinkan berdasar buku uji kir. Saat itu, sopir harus menurunkan barang di jembatan timbang atau pelarangan melanjutkan perjalanan.
“Kalau kondisi psikologis sopir sedang tidak stabil, bisa saja mereka menghardik bahkan melakukan tindakan yang berbahaya bagi petugas jembatan timbang. Kami juga berusaha mengajak pihak kepolisian memantau perilaku para sopir di jembatan timbang,” ungkapnya. (Joko/Agung)
529 Guru terima Sertifikat Sertifikasi
Datangkan Bupati Iuran Rp.100 ribu
INFOKU, BLORA- Tak kurang 529 guru se Blora menerima sertifikat tanda kelulusan sebagai syarat sertifikasi.
Yang cukup yang mengejutkan penerimaan sertifikat pada tahun ini, mendatangkan Bupati dan para pimpinan SKPD. Para guru yang akan mendapatkan sertifikat ini, baik terpaksa maupun tidak, mereka harus urunan Rp. 100 ribu agar dapat menerima sertifikatnya.
Menurut Kadisdik Winoto ketika dihubungi via HPnya mengatakan acara ini sebagai wujud syukuran para guru yang mendapat sertifikat. “ Acara ini syukuran dari guru untuk guru dan mereka secara sukarela urunan untuk sewa GOR, snek, hiburan dan lain-lain dan Disdik tidak menkoordinir uang tersebut,” kata Winoto.
Acara yang digelar di GOR Mustika Selasa (4/1) ini sendiri memang didatangi Bupati Blora Djoko Nugroho dan hadir pula wakil ketua DPRD HM Dasum serta sejumlah kepala SKPD dilingkup Pemkab Blora.
Dalam Sambutanya Bupati menekankan pentingnya peran Guru demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Blora.
“Kabupaten Blora saat ini ranking 32 se Jawa Tengah pada tingkat kesejahteraan rakyatnya, Untuk itu anda-andalah (para-guru-red) yang saya harap bisa merubah ini,” kata Bupati.
Disisi lain Bupati Blora meminta dukungan para guru, agar apa yang menjadi programnya 5 tahun kedepan dapat tercapai.
Sementara ditempat terpisah ketua forum transparansi Blora (FTB) Amin Faried ketika dimintai komentarnya mengkritik biaya yang dibebankan pada para Guru untuk mendatangkan Bupati Blora tersebut.
“Mereka secara tak langsung dipaksa untuk urunan Rp.100 ribu untuk menggelar acara ini,” katanya.
Dari pantauan langsung Infoku sendiri dan bertanya lebih dari 50 guru secara acak yang hadir disana, ketika ditanya kwitansi pembayaran dari panitia mereka menjawab “Kami membayar tapi tidak dikasih kwitansi”.
Banyak guru yang ditemui lanjut Amin, terutama para guru SMP dan SLTA tidak tahu kapan rapatnya, ada notulennya apa tidak. Namun tahu-tahu dapat SMS agar menyetor uang Rp.100 ribu untuk mengelar acara ini.
“Harusnya kepanitiaan yang notaben-nya para pendidik lebih professional dalam menggelola anggaran. Baik rapat pembentukan panitia, Berita Acara penetapan kepanitian serta laporan penggunaan anggaran dibagikan saat acara digelar,” jelas Amin.
Amin juga menggaris bawahi uang yang terkumpul dalam jumlah puluhan juta, bila kesemuanya membayar sebesar Rp.52.900.000,- sebaiknya dilaporkan secara transparan kepada para guru yang mendapat sertifikat tersebut.
“Agar jangan muncul kalimat untuk mendatangkan Bupati Blora harus bayar rp.100 ribu per guru,” tandas Amin.(Agung)
Blora penuhi target jadwal Musancab
INFOKU, BLORA- DPC PDI Perjuangan Blora termasuk salah satu DPC yang tepat waktu dalam menyelenggarakan Musancab (Musyawarah Anak Cabang) PDI Perjuangan, sesuai jadwal yang ditetapkan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Hal ini dikatakan Alwin Basri, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dihadapan Ketua dan Sekretaris PDI P sekabupaten Blora, Kamis (23/12).
Alwin yang datang bersama pengurus DPD lain seperti Sarwono, menekankan kinerja partai harus semakin ditingkatkan pada tahun 2011.
Selain itu dia menyarankan agar aspirasi yang dimiliki kader PDI di dewan agar menyertakan dan merekrut kader PDI di tingkat bawah sehingga hasil kerjanya tampak dan dapat dinikmati masyarakat.
“Jadikan kantor DPC menjadi kantor rakyat, artinya rakyat dapat menyalurkan aspirasinya di kantor ini untuk diteruskan kepada pihak yang lebih berwenang,” pesannya.
Jangan sampai rakyat takut datang ke kantor ini untuk mengemukakan pendapat ataupun keinginan-keinginannya.
Pengurus DPD ini juga meyampaikan pujian karena dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, DPC PDI P Blora termasuk tepat dalam penyelenggaraan Musancabnya.
Musancab adalah salah satu tahapan yang dilalui partai untuk memilih pimpinan ditingkat kecamatan. Blora yang terdiri dari 16 kecamatan telah melaksanakan seluruh Musancabnya sebelum akhir tahun 2010, seperti yang dijadwalkan DPD.
“Kerja partai memerlukan disiplin yang tinggi dan tanggung jawab besar jika ingin partainya menjadi besar, DPC PDI Perjuangan Blora telah mampu membuktikan hal ini,” ujarnya.
Sementara itu Sarwono, salah seorang pengurus yang lain menekankan pentingnya kerjasama antara structural partai dan fraksi sehingga aspirasi bisa dikomunikasikan dan dilaksanakan. Kader-kader partai bisa ikut berpartisipasi sehingga dikenal dan mendapat nilai positif di masyarakat.
Dia juga berpesan agar structural tidak membuat masalah diinternal partai karena DPD tidak akan toleran terhadap kadernya yang berniat rusuh. (Agustina)
klik Gambar ===> baca model TABLOID
