Tampilkan postingan dengan label Upload Agung B Rustanto - Januari 2011. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Upload Agung B Rustanto - Januari 2011. Tampilkan semua postingan

Selasa, 11 Januari 2011

INFOKU edisi 4 - POLITIK - HUKUM


Petugas Jembatan Timbang Bertransaksi akan Ditindak Tegas
INFOKU, SEMARANG - Petugas jembatan timbang diperingatkan agar tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan para sopir.
Hal ini merupakan buntut dari dihapusnya retribusi di jembatan timbang mulai 1 Januari 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Setelah turunnya produk UU baru tersebut, para petugas jembatan timbang tak bisa lagi berlaku seenaknya, terutama tidak patuh terhadap standard operating procedure (SOP),” kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng, Urip Sihabudin dalam acara ’’Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengawasan Muatan Angkutan Barang di Jalan’’ kepada 200 petugas di 17 jembatang timbang se-Jateng di aula kantornya, Selasa (28/12).
Kalau ada petugas yang nekat menyeleweng atau memungut pungutan liar (pungli), pihaknya akan memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahannya. Diawali dengan pembinaan, teguran tertulis, hingga evaluasi penempatan.
“Kalau hukuman itu tak membuat jera atau dengan kata lain, tetap melakukan pungli, petugas itu kami pecat. Ini berdasar instruksi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng,” ungkapnya.
Urip Juga menambahkan, para petugas jembatang timbang harus meningkatkan pelayanan, baik kepada sopir angkutan barang maupun masyarakat luas. Pasalnya, seiring berlakunya UU 22/2009, harus diterapkan pula UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kalau ada warga yang meminta informasi terkait operasionalisasi jembatang timbang, para petugas harus siap memberikan. Kami mencoba menghapus label buruk Dishubkominfo di mata warga,” ungkap dia.
Hal tersebut dibenarkan oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi Jateng, Iriyanto. Sebagai badan publik, Dishubkominfo harus bersedia memberikan seluruh informasi terkait operasionalisasi jembatan timbang, termasuk informasi penyebab angkutan barang lolos dari jembatan timbang meski kelebihan muatan.
“Para petugas tidak boleh alergi dan tertutup menyampaikan informasi yang sudah menjadi hak seluruh warga,” katanya.
Kesejahteraan Di sisi lain, kata Urip Sihabudin, pihaknya berupaya meningkatkan kesejahteraan para petugas jembatang timbang, mengingat tantangan yang harus dihadapi setelah pemberlakuan aturan baru itu sangatlah besar. “Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan kinerja mereka,” tandasnya.
Selain itu, para pengusaha angkutan barang diimbau untuk memperbaiki kondisi psikologi para sopirnya. Sebab, gangguan psikologis itu amat mempengaruhi perilaku di jembatan timbang.
“Misalkan sedang ada masalah keluarga, kami khawatir mereka melampiaskan kepada petugas jembatan timbang,” katanya.
Dikatakan pula, kondisi yang sangat riskan, yakni saat berat angkutan melebihi 25 persen sesuai jenis berat yang diizinkan berdasar buku uji kir. Saat itu, sopir harus menurunkan barang di jembatan timbang atau pelarangan melanjutkan perjalanan.
“Kalau kondisi psikologis sopir sedang tidak stabil, bisa saja mereka menghardik bahkan melakukan tindakan yang berbahaya bagi petugas jembatan timbang. Kami juga berusaha mengajak pihak kepolisian memantau perilaku para sopir di jembatan timbang,” ungkapnya. (Joko/Agung)


529 Guru terima Sertifikat Sertifikasi
Datangkan Bupati   Iuran Rp.100 ribu
INFOKU, BLORA- Tak kurang 529 guru se Blora menerima sertifikat tanda kelulusan sebagai syarat sertifikasi.  
Yang cukup yang mengejutkan penerimaan sertifikat pada tahun ini, mendatangkan Bupati dan para pimpinan SKPD. Para guru yang akan mendapatkan sertifikat ini, baik terpaksa maupun tidak, mereka harus urunan Rp. 100 ribu agar dapat menerima sertifikatnya.
Menurut Kadisdik Winoto ketika dihubungi  via HPnya mengatakan acara ini sebagai wujud syukuran para guru yang mendapat sertifikat. “ Acara ini syukuran dari guru untuk guru dan mereka secara sukarela urunan untuk sewa GOR, snek, hiburan dan lain-lain dan Disdik tidak menkoordinir uang tersebut,” kata Winoto.
Acara yang digelar di GOR Mustika Selasa (4/1) ini sendiri memang didatangi Bupati Blora Djoko Nugroho dan hadir pula wakil ketua DPRD HM Dasum serta sejumlah kepala SKPD dilingkup Pemkab Blora.
Dalam Sambutanya Bupati menekankan pentingnya peran Guru demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Blora.
“Kabupaten Blora saat ini ranking 32 se Jawa Tengah pada tingkat kesejahteraan rakyatnya, Untuk itu anda-andalah (para-guru-red) yang saya harap bisa merubah ini,” kata Bupati.
Disisi lain Bupati Blora meminta dukungan para guru, agar apa yang menjadi programnya 5 tahun kedepan dapat tercapai.
Sementara ditempat terpisah ketua forum transparansi Blora (FTB) Amin Faried ketika dimintai komentarnya mengkritik biaya yang dibebankan pada para Guru untuk mendatangkan Bupati Blora tersebut.
“Mereka secara tak langsung dipaksa untuk urunan Rp.100 ribu untuk menggelar acara ini,” katanya.
Dari pantauan langsung Infoku sendiri dan bertanya lebih dari 50 guru secara acak yang hadir disana, ketika ditanya kwitansi pembayaran dari panitia mereka menjawab “Kami membayar tapi tidak dikasih kwitansi”.
Banyak guru yang ditemui lanjut Amin, terutama para guru SMP dan SLTA tidak tahu kapan rapatnya, ada notulennya apa tidak. Namun tahu-tahu dapat SMS agar menyetor uang Rp.100 ribu untuk mengelar acara ini.
“Harusnya kepanitiaan yang notaben-nya para pendidik lebih professional dalam menggelola anggaran. Baik rapat pembentukan panitia, Berita Acara penetapan kepanitian serta laporan penggunaan anggaran dibagikan saat acara digelar,” jelas Amin.
Amin juga menggaris bawahi uang yang terkumpul dalam jumlah puluhan juta, bila kesemuanya membayar sebesar Rp.52.900.000,- sebaiknya dilaporkan secara transparan kepada para guru yang mendapat sertifikat tersebut.
“Agar jangan muncul kalimat untuk mendatangkan Bupati Blora harus bayar rp.100 ribu per guru,” tandas Amin.(Agung)


Blora penuhi target jadwal Musancab
INFOKU, BLORA- DPC PDI Perjuangan Blora termasuk salah satu DPC yang tepat waktu dalam menyelenggarakan Musancab (Musyawarah Anak Cabang) PDI Perjuangan, sesuai jadwal yang ditetapkan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Hal ini dikatakan Alwin Basri, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dihadapan Ketua dan Sekretaris PDI P sekabupaten Blora, Kamis (23/12).
Alwin yang datang bersama pengurus DPD lain seperti Sarwono, menekankan kinerja partai harus semakin ditingkatkan pada tahun 2011.
Selain itu dia menyarankan agar aspirasi yang dimiliki kader PDI di dewan agar menyertakan dan merekrut kader PDI di tingkat bawah sehingga hasil kerjanya tampak dan dapat dinikmati masyarakat.
“Jadikan kantor DPC menjadi kantor rakyat, artinya rakyat dapat menyalurkan aspirasinya di kantor ini untuk diteruskan kepada pihak yang lebih berwenang,” pesannya.
Jangan sampai rakyat takut datang ke kantor ini untuk mengemukakan pendapat ataupun keinginan-keinginannya.
Pengurus DPD ini juga meyampaikan pujian karena dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, DPC PDI P Blora termasuk tepat dalam penyelenggaraan Musancabnya.
Musancab adalah salah satu tahapan yang dilalui partai untuk memilih pimpinan ditingkat kecamatan. Blora yang terdiri dari 16 kecamatan telah melaksanakan seluruh Musancabnya sebelum akhir tahun 2010, seperti yang dijadwalkan DPD.
“Kerja partai memerlukan disiplin yang tinggi dan tanggung jawab besar jika ingin partainya menjadi besar, DPC PDI Perjuangan Blora telah mampu membuktikan hal ini,” ujarnya.
Sementara itu Sarwono, salah seorang pengurus yang lain menekankan pentingnya kerjasama antara structural partai dan fraksi sehingga aspirasi bisa dikomunikasikan dan dilaksanakan. Kader-kader partai bisa ikut berpartisipasi sehingga dikenal dan mendapat nilai positif di masyarakat.
Dia juga berpesan agar structural tidak membuat masalah diinternal partai karena DPD tidak akan toleran terhadap kadernya yang berniat rusuh. (Agustina)
 klik Gambar ===> baca model TABLOID

Senin, 10 Januari 2011

INFOKU edisi 4 - A N E K A


2 CPNS Terancam Didenda 
Rp 10 Juta
INFOKU, BLORA- Kebijaksanaan yang serius diberlakukan pemkab Blora, terkait CPNS yang lolos seleksi bila tidak mendaftar ulang akan dikenakan denda, kemungkinan besar akan terbukti.
Sebab sampai berita ini ditulis Rabu (5/1) ada 2 CPNS yang belum mengikuti pemberkasan.
Menurut kepala BKD Blora Suwigyo melalui Kabid Perencanaan dan Penegembangan Pegawai Suprayogi,  mengatakan bahwa sampai pukul 12.00 ada 2 orang CPNS yang belum mengikuti pemberkasan.
“Kedua orang tersebut dari formasi inspector tambang pada SKPD Distaben,” katanya.
Suprayogi juga menjelaskan bahwa kedua orang tersebut telah dihubungi via HP nya dan ditunggu sampai hari Jum’at (7/1).
“Kedua CPNS tersebut ber KTP Bantul Jogjakarta dan Surabaya kami beri waktu sampai Jumat dan kalau mengundurkan diri akan kami lakukan denda,” jelasnya.
Seperti diketahui  Pemerintah Kabupaten Blora,  memberlakukan denda Rp 10 juta kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah yang lulus seleksi, namun tidak mengikuti pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) atau menolak ditugaskan di instansi terkait.
Sekretaris Daerah Pemkab Blora, Bambang Sulistya, beberapa waktu lalu, mengatakan, para pelamar CPNS harus menandatangani pernyataan dan bersedia membayar Rp 10 juta jika dinyatakan lulus tetapi tidak mengikuti pemberkasan di wilayah Sekretariat Daerah Pemkab Blora.
"Bisa saja terjadi, mereka yang dinyatakan lulus, tetapi tidak mengikuti pemberkasan di wilayah Setda Blora karena diterima atau lulus di daerah lain, sehingga mereka harus membayar denda Rp 10 juta kerena tidak mengikuti prosedur yang ditentukan," katanya.
Menurut dia, pernyataan kesanggupan membayar denda dituangkan dalam tata cara pendaftaran yang diumumkan oleh Pemkab Blora tahun 2010, berdasarkan Nomor 810/5555/2010 tentang Pengadaan CPNSD (calon pegawai negeri sipil daerah) dari Pelamar Umum.
Pemberlakuan denda tersebut, kata dia, dimaksudkan agar CPNS yang lulus seleksi tidak menyepelekan kebutuhan pengadaan CPNS Daerah Blora.
"Memang belum pernah terjadi mereka tidak ikut pemberkasan NIP,” ungkap Bambang Yang pernah menjabat Kadispertan, saat ditanya INFOKU.
Lajut bambang, pemberlakuan denda itu dimaksudkan untuk mengetahui keseriusan CPNS yang dinyatakan lulus untuk mengabdikan diri di Pemkab Blora. Jika sekadar mencoba dan tidak bersedia menanandatangani pernyataan denda, sebaiknya tidak usah ikut proses seleksi dari awal
Tahun ini, kata dia, Pemkab Blora mendapat kuota 213 formasi pengadaan CPNSD, terdiri atas 96 tenaga pendidik, 64 tenaga kesehatan, dan 53 tenaga teknis.(Agung)


Bagian kedua
Misteri Rumah Dinas Wakil Bupati
Ada Satu Kamar tak Berpintu
Seperti diceritakan pada edisi lalu di rumah dinas Wakil Bupati banyak dihuni makluk halus, Akan tetapi jin-jin tersebut tidak selamanya mengganggu keluarga Abu Nafi.
Bahkan Sang Cucu yang baru berumur kurang lebih 2 tahun serin diajak main oleh makluk halus yang ada disitu.
Infoku yang sempat mengajak omong anak dua tahun ini sunggu kaget apa yang dikatakan anak ini.
Saat ditanya bagaimana dengan bagaimana wujud temanya yang sering mengajak main, dia menjawab Besar dan Hitam.
“Mumu (sebutan nama jin oleh cucu Abu Nafi-red) hitam dan besal (Besar… karena dia masih belum bisa menyebut huruf R-red) sudah nggak ngajak main adik lagi,” kata anak lugu ini.
Keanehan yang lain dirumah dinas wabup yang dihuni keluarga Abu Nafi adalah adanya satu kamar tanpa pintu.
Ruangan dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter x 3 meter yang terletak dibelakang dekat kamar mandi tertutup rapat oleh tembok. Tak ada satu pintupun untuk masuk kedalam ruangan tersebut.
Beberapa sumber yang berhasil ditemui INFOKU, yakni para pekerja bangunan yang pernah memperbaiki genting rumah itu mengatakan melihat ruangan atau kamar tersebut terdapat lubang ditengahnya.
“Seperti lubang Sumur ada ditengah ruangan itu, entah berapa kedalamanya saya tidak tahu, mas,” kata pekerja itu.
Dari beberapa orang paranormal yang ditemui saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa ruangan tersebut dulunya dipakai tempat semedi para bupati Blora terdahulu.
“Sebagai tempat bertemunya bupati Blora tempo dulu dengan para penjaganya (Jin) dari dua alam berbeda,” jelas sang paranormal.
Memang dinalar secara logika pernyataan sang paranormal sungguh diluar akal sehat, namun itulah yang menjadi kenyataan yang terjadi di masyarakat jawa.
Ketika Infoku menanyakan bagaimana bila kamar tersebut dibongkar dalam arti bibuatkan pintu, sang paranormal menjawab tidak perlu.
“Saya yakin penghuni rumah (Abu Nafi-red) tidak akan melakukan itu, mengapa harus membongkarnya, wong tidak mengganggu mengapa harus cari masalah,” Tanya balik sang paranormal.
Demikian juga saat ditanya banyak penjaga (satpol PP-red) belum pernah melihat penampakan para Jin penunggu rumah Wabup, dia menjawab suatu saat nanti akan melihatnya.
“saatnya nanti mereka akan ditemui makhik tersebut,” ungkap sang Paranormal kepada Infoku.(Agung)
 Klik Gambar ===> baca Model TABLOID

Sabtu, 08 Januari 2011

Blok Cepu - Tabloid INFOKU - edisi 4


Hasil Belum ada Gubenur Jateng Capek
INFOKU, CEPU-Komisi VII DPR RI akan melakukan peninjauan ke lokasi Blok Cepu dan mengadakan pertemuan dengan Mobil Cepu Limited, anak perusahaan ExxonMobil, operator perminyakan di sana.
Kunjungan itu bertujuan untuk mengetahui dan memperdalam permasalahan yang ada di Blok Cepu.
’’Komisi VII akan melakukan kunjungan kerja ke Mobil Cepu Limited tanggal 22 Desember,’’ kata anggota Komisi VII dari Fraksi PPP, Romahurmuzy.
Dia mengatakan, masalah perhitungan dana bagi hasil sumber daya minyak di Blok Cepu memiliki kerumitan tersendiri.
Menurutnya, jika didasarkan atas aturan yang berlaku, dana bagi hasil itu hanya diberikan kepada daerah yang memiliki mulut sumur, dimana sumber minyak telah diambil.
Namun, jika berbicara secara idealitas dari Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai operator Blok Cepu, seharusnya dana bagi hasil itu diberikan kepada daerah yang memang memiliki sumber daya minyak itu secara adil.
Menurut Romy, MCL harus dapat melakukan perhitungan hasil produksi secara keseluruhan, bukan hanya produksi per daerah. “Namun yang menjadi masalah adalah, apakah MCLitu memiliki alat sensor untuk dapat mendeteksi berapa yang ada di daerah Blora dan berapa yang ada di daerah Bojonegoro. Saya rasa, kalau MCL memiliki itu, maka danabagi hasil tidak akan menjadi masalah,” Jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Bora, hingga saat ini belum dapat menikmati dana bagi hasil dari Blok Cepu, meskipun telah mengeluarkan dana perimbangan.
Hal tersebut disebabkan karena belum tereksploitasinya mulut sumur di daerah Blora. Pada dasarnya, masalah tersebut muncul karena adanya ketentuan dana bagi hasil yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Aturan itu menitikberatkan pembagian dana hasil kepada satu provinsi saja. Namun, pada kenyataannya, Blok Cepu tersebut berada di dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena itu, munculah desakan agar UU tersebut direvisi.
Namun, menurut Romy, hal itu masih belum dapat dilakukan dengan segera. Sebab, untuk merevisi UU itu, harus menunggu revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah rampung. ”Itu harus urut dari UU 32 baru ke UU 33. Tapi sepertinya itu sudah masuk ke prolegnas tahun 2011,” jelas Sekretaris Fraksi PPP.
Adapun anggota Komisi VII dari Fraksi PKB, Agus Sulistiyono mengatakan, pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memberikan dana bagi hasil kepada Jawa Tengah, khususnya Blora. ”Ya semuanya harus adil dong,” tegasnya.
Terkait dengan rencana kunjungan kerja, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat dan juga kepada operator dari Blok Cepu. ”Kita akan lihat nantinya realita yang ada disana, kita akan gali semuanya untuk kita bahas nantinya,” jelas Agus.
Sementara itu, Sukur Nababan dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, ada baiknya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertanyakan kepada Pemerintah Pusat, terkait dengan kejelasan dana bagi hasil itu.
Selain itu, Pemprov juga perlu melakukan audiensi dengan DPR. ”Artinya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah perlu mempertanyakan hal itu ke Pemerintah Pusat. Lalu, lakukanlah audiensi dengan Komisi VI dan Komisi VII. Dari audiensiitu, kami bisa melanjutkan lagi kepada pihak-pihak terkait,” kata Sukur.
Kementerian ESDM Sementara itu, Pemprov Jateng berpendapat dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menyebut ketentuan penghitungan dengan patokan mulut sumur dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) sumber daya migas.
Patokan mulut sumur itu hanya interpretasi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembagian DBH sesuai UU No 33 Tahun 2004, menurut Kepala Biro Hukum Pemprov Prasetyo Ariwibowo, harusnya mendasarkan pada wilayah kuasa pertambangan (WKP), bukan berpatokan pada mulut sumur.
”Karena itu seharusnya pemerintah memberi penjelasan lebih teknis menyangkut yang mendapat bagian bukan hanya mulut sumur di Bojonegoro tapi Blora. Sebab, WKP-nya itu WKP Cepu yang masuk wilayah Jateng,” kata Prasetyo, dalam keterangan persnya.
Jika mengacu penghitungan yang mendasarkan pada lokasi mulut sumur minyak dan gas bumi, sebagaimana ditetapkan Kementrian ESDM, problemnya sekarang ini eksplotasi minyak bumi baru dilaksanakan di sumur Banyuurip, Kabupaten Bojonegoro, Jatim.
Sementara untuk sumur minyak dan gas bumi di Blora baru memasuki tahap eksplorasi dan belum diketahui kapan akan dimulai eksploitasinya. Hal tersebut mengakibatkan dalam waktu dekat Blora maupun Pemprov Jateng belum dapat berharap banyak dari eksploitasi Blok Cepu tersebut. Padahal, berdasar peta pertambangan, dari penyedotan mulut-mulut sumur yang ada di Bojonegoro itu juga akan menyedot sumber daya alam (SDA) migas yang ada di Blora.
Kandungan sumber daya migas di Blora, terdapat 25 persen, selebihnya yang 75 persen terkandung di wilayah Bojonegoro.
”Kalau dasar penghitungannya adalah WKP, nanti juga akan berlaku sebaliknya. Jadi, misal mulut sumur di Blora itu berproduksi, hasilnya bukan untuk Blora dan Jateng namun juga Bojonegoro dan Jatim. Harusnya Jateng dan Jatim sama-sama mendapat bagi hasil sesuai prosentase kandungan migas yang telah disepakati Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora dan Pemkab Bojonegoro, sesuai dengan saran dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI),” jelasnya.
Menurut Prasetyo, yang juga Komisaris PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) yang khusus menangani Blok Cepu, kerjasama empat pihak untuk pengembangan Blok Cepu yang ada dan berlaku sampai saat ini ialah berdasar rekomendasi dari IAGI.
Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan, persoalan pembagian DBH tersebut sudah lama diperjuangkan, termasuk ketika Wapres Boediono ke Semarang bulan Februari 2010 lalu. Bahkan, sudah dibahas tim di Setwapres, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
”Menurut saya itu semua bergantung political will Pemerintah pusat saja, supaya mereka bisa memahami daerah.”
Teguh mengatakan, pembagian DBH berdasar mulut sumur itu merupakan sesuatu yang lucu, sebab tidak diatur dalam Undang-undang. Patokan perhitungan berdasar posisi sumur, kata dia.
Hanya mendasarkan pada keputusan keputusan menteri. ”Jadi, mereka (Pemerintah pusat) ini mau penak agar menghitungnya gampang, namun tidak memikirkan harusnya ada pembagian yang benar.”
Ia mengungkapkan, perhitungan jumlah produk minyak yang terjual untuk pembagian DBH itu pun tidak transparan. Jateng hanya diinformasikan oleh pusat mengenai hasilnya saja, dan itu sudah berupa keputusan. Hal tersebut mengakibatkan daerah tidak dapat mengecek, dan itu tidak ada pengawasannya.
”Itu yang kita pertanyakan, sebab harusnya masing-masing daerah itu sama-sama mengecek bareng,” katanya.
Gubernur Bibit Waluyo saat dimintai keterangan kemarin mengatakan sampai sekarang hasil Blok Cepu bagi Jateng memang belum jelas. Bibit seakan capek untuk berbicara masalah tersebut. ”Aku tidak bisa bagaimanabagaimana. Saya ini kan menindaklanjuti saja program pendahulu, seperti ini apa ya mau ditulis terus. Kan 100 persen itu 45 ExxonMobil, 45 persen Pertamina, 10 Provinsi Jateng dan Jatim. Tujuh persen Jatim, tiga persen Jateng. Saiki hasilnya gak ada. Tidak ada atau belum ada saya tidak tahu. Sudahlah, capek!,” tegas Gubernur. (Ist/Agung)
 Klik Gambar ===> Baca model TABLOID

INFOKU edisi 4 - LINGKAR SEMARANG


PKL Tagih Janji
INFOKU, SEMARANG- Tak kurang dua puluh Pedagang Kaki Lima (PKL) Basudewo, yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Lestari Makmur Semarang, mendatangi gedung Balaikota Semarang, Rabu (29/12).
Mereka menuntut adanya solusi, bagi para pedagang yang dipindahkan dari sepanjang Jalan Basudewo, karena adanya proyek normalisasi Banjirkanal Barat (BKB), yang merupakan bagian dari mega proyek Waduk Jatibarang.
Pedagang menuntut adanya solusi konkret yang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan pemindahan pedagang itu.
"Solusinya harus benar-benar kongkret, jangan hanya janji manis belaka. Selain itu, solusinya harus jelas, yakni solusi yang ada nantinya dapat direncanakan dengan teratur, dan waktu yang jelas," terang wakil pendemo, Achmad Rifa"an.
Namun jika solusi seperti yang diharapkan pedagang belum ada, maka pedagang menuntut agar mereka tetap bisa menempati lokasi berdagang saat ini. Pedagang juga meminta adanya jaminan, tidak ada pembongkaran dari Satpol PP maupun petugas lainnya.
Menanggapi hal itu, Walikota Semarang, Soemarmo HS, yang menemui pedagang menyatakan, akan mengusahan lokasi pengganti di Jalan Madukoro dan Kokrosono.
"Kami masih mengkaji pemindahan di kedua lokasi itu. Saya harap semuanya memahami permasalahan ini, termasuk bagaimana pihak donor ingin melihat bantaran sungai bersih dari bangunan. Atau jika tidak, maka mereka akan membatalkan bantuannya," tegas Soemarmo. (Joko)


Datangi Kejati akibat Ra­ib­nya uang Rp 13,5 mi­li­ar
INFOKU, SeMARANG-   Pu­luh­an war­ga De­sa Ja­ti­rung­go, Ke­ca­mat­an Pri­nga­pus, Ka­bu­pa­ten Se­ma­rang, Ka­mis (30/12), men­da­tangi Kan­tor Ke­jak­sa­an Ting­gi (Ke­ja­ti) Ja­teng me­na­nya­kan tin­dak lan­jut pe­na­ngan­an ka­sus ra­ib­nya uang me­re­ka se­ni­lai Rp 13,5 mi­li­ar.
War­ga me­ni­lai sam­pai se­ka­rang be­lum ada ke­je­las­an pe­na­ngan­an ka­sus ter­se­but, mes­ki be­be­ra­pa war­ga Ja­ti­rung­go te­lah di­pe­rik­sa pe­nyi­dik Ke­jak­ti Ja­teng.
“Ke­da­tang­an ka­mi un­tuk me­na­nya­kan ke­je­las­an dan tin­dak lan­jut pe­na­ngan­an ka­sus hi­lang­nya uang war­ga,” kata sa­lah se­o­rang per­wa­kil­an war­ga, Ju­ma­ri.
Se­lain ke­hi­lang­an re­ke­ning uang ta­bung­an di kan­tor Ca­bang Pem­ban­tu Bank Man­di­ri, Un­dip Tem­ba­lang, Ko­ta Se­ma­rang da­ri ha­sil pem­ba­yar­an gan­ti ru­gi pem­be­bas­an la­han, me­nu­rut­nya, pem­ba­yar­an ke­pa­da war­ga Ja­ti­rung­go ju­ga be­lum se­mua­nya di­lu­na­si.
“Ter­ma­suk ta­nah mi­lik sa­ya, da­ri se­lu­as ta­nah 1.864 me­ter per­se­gi, pem­ba­yar­an­nya ma­sih ku­rang 230 me­ter per­se­gi se­ni­lai Rp 7 ju­ta,” jelas­nya.
Se­na­da di­ung­kap­kan war­ga lain, Mu­dri­kah, ta­nah­nya se­lu­as 2.830 me­ter per­se­gi pem­ba­yar­an gan­ti ru­gi ma­sih ku­rang se­ki­tar Rp 20 ju­ta. “Ba­nyak war­ga ju­ga be­lum di­lu­na­si pem­ba­yar­an la­han mi­lik­nya,” ungkap dia.
Se­per­ti di­ke­ta­hui ta­nah mi­lik war­ga Ja­ti­rung­go ter­se­but di­ja­di­kan la­han peng­gati mi­lik PT Pe­rum Per­hu­ta­ni di Peng­ga­ron, Unga­ran, Ka­bu­pa­ten Se­ma­rang yang ter­ke­na pro­yek Ja­lan Tol Se­ma­rang-So­lo.
Na­mun ke­i­ngin­an war­ga ber­te­mu Ke­pa­la Ke­jak­ti Ja­teng, Wi­dyop­ra­mo­no, ga­gal. De­mi­ki­an pu­la de­ngan Asis­ten Tin­dak Pi­da­na Khu­sus (As­pid­sus), Set­ya Un­tung Ari­mu­la­di, tak ada di tem­pat.
War­ga ke­mu­di­an di­te­mui pe­nyi­dik ka­sus Ja­ti­rung­go, Ga­tot Gu­no Sem­bo­do. Ke­pa­da war­ga, Ga­tot me­nya­ta­kan ka­sus Ja­ti­rung­go ma­sih da­lam pe­nyi­dik­an. “Ka­sus Ja­ti­rung­go ma­sih da­lam pe­nyi­dik­an. Ke­jak­ti se­rius me­na­ngani ka­sus Ja­ti­rung­go,” tan­das dia.
Se­te­lah men­da­pat­kan pen­je­las­an ter­se­but, war­ga me­ning­gal­kan kan­tor Ke­jak­ti. “Ta­pi ka­mi akan te­rus meng­awal pe­na­ngan­an ka­sus Ja­ti­rung­go sam­pai tun­tas,” tambah Ju­ma­ri.
Un­tuk pe­nyi­dik­an ka­sus Ja­ti­rung­go, pe­nyi­dik Ke­jak­ti te­lah me­me­rik­sa se­jum­lah sak­si di an­ta­ra­nya, Ke­tua Tim Pem­be­bas­an Ta­nah (TPT), Su­yo­to; Ke­pa­la Di­nas Ke­hu­tan­an Ja­teng Sri Pu­ryo­no; Di­rek­tur Ad­mi­nis­tra­si dan Ke­uang­an PT Trans Mar­ga Ja­teng (TMJ) Hi­ning Tjas Adi; ang­go­ta TPT da­ri Di­nas Pe­ker­ja­an Umum Bi­na Mar­ga Ja­teng, He­ru Bu­di Pra­se­tyo; Ke­pa­la Bank Man­di­ri KCP Tem­ba­lang Ani Uta­mi­ning­sih ser­ta be­be­ra­pa war­ga Ja­ti­rung­go.(Joko)
Klik Gambar ===> Baca model Tabloid

Dirut PDAM Diawasi Dua Tahun
INFOKU, SEMARANG- Setelah mengalami kekosongan jabatan direktur utama (Dirut) selama tujuh bulan,Tirta Moedal Semarang akhirnya memiliki nahkoda baru. Jumat (31/12), Wali Kota Soemarmo HS  melantik Anshari Siregar di kantor pusat PDAM Jalan Kelud.
Pelantikan itu sesuai rekomendasi DPRD Kota yang terlebih dulu menguji visi dan misi calon dirut. Dalam hasil uji kelayakan dan kepatutan.
sebelumnya, mantan direktur teknik PDAM Kota Surabaya itu menempati rangking teratas.
Wali Kota sangat berharap pada Anshari untuk memperbaiki kinerja PDAM. Karena itulah, dia memberi waktu pencapaian sampai satu tahun. Bila tenggat waktu itu tidak tercapai, maka Anshari akan diperingatkan.
Selebihnya, sampai dua tahun tidak ada perkembangan, maka kontrak akan diputus kontraknya.
Sesuai aturannya, masa kontrak dirut dan dirum PDAM selama empat tahun. ‘’Selama dua tahun, dirut harus memberi perubahan kinerja pada PDAM. Mulai dari pelayanan dan pendapatan.
Masih Buruk Tugas Dirut PDAM, lanjut Wali Kota tidak ringan. Disebutkannya, soal masalah keadministrasian yang masih buruk, tingkat kebocoran air yang masih tinggi serta peningkatan pelayanan masyarakat.
‘’PDAM Surabaya bagus dan memberi kontribusi bagi PAD. Di Semarang harus bisa. Apa yang dilakukan di Surabaya harus dibawa di Semarang. Jangan sampai PDAM didemo karena pelayanannya tidak memuaskan, masih ada yang bocor,’’ jelasnya.
Sementara Anshari menyatakan kesiapannya melaksanakan tugasnya. Salah satu upayanya adalah menyehatkan perusahaan dengan meningkatkan pendapatan. Soal utang, kata dia, pengajuan penghapusan utang Rp 238 miliar telah disetujui Menteri Keuangan.
Masih ada sisa tanggungan sebesar Rp 148 miliar. Namun dengan adanya pembagian investasi, PDAM akan memperoleh suntikan modal sebesar Rp 100 miliar. (Joko)


Awal tahun 2011 Bus AKDP/AKAP Dilarang Masuk Kota
INFOKU, SEMARANG- Setelah melakukan sosialisasi selama tiga bulan, Satlantas Polrestabes Semarang mulai 1 Januari 2011, akan menindak tegas bus AKDP dan AKAP jurusan Semarang- Solo, Semarang-Jogja dan Semarang- Purwokerto yang masih melewati jalur kota.
Kendati banyak menuai protes dari para awak bus, namun sesuai dengan Perda tentang angkutan dan jalan, pihaknya akan memberlakukan Perda tersebut mulai 1 Januari 2011.
Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Tjuk Winarko mengatakan, sesuai dengan Perda penataan transportasi, dan sosialisasi yang dianggap cukup, maka mulai 2011 mendatang, pihaknya mulai menindak tegas awak bus yang masih nekat masuk kota.
Menurutnya selama sosialisasi, pihaknya masih memberikan konpensasi kepada para awak bus, namun mulai 1 Januari, dia tidak segansegan untuk memberikan surat tilang kepada bus yang nekat melanggar.
”Kami sudah melakukan sosialisasi bersama dinasdinas terkait. Sosialisasi kami rasa sudah cukup. karena itu, selain dengan cara persuasif, kami juga akan memberikan surat peringatan hingga tiga kali bagi para awak bus tersebut,” ungkap Tjuk Winarko Jum’at (31/12) lalu.
Dia mengaku, peraturan tersebut selain untuk menata transportasi kota Semarang, larangan tersebut juga untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu-lintas hingga menyebabkan kemacetan di sekitar Jalan Dr Cipto, depan Java Mall dan pintu tol Jatingaleh.
”Sesuai dengan peraturan yang ada, maka bus dari arah Terboyo menuju arah Jakarta atau pun arah Solo wajib untuk masuk tol Kaligawe,” tegasnya.
Pasang rambu.
Oleh karena itu, pihaknya minta kepada para awak bus AKDP maupun AKAP untuk bersama-sama menaati peraturan tersebut agar semua berjalan lancar.
”Kalau peraturan itu dilaksanakan dengan baik, saya yakin kemacetan di kota Semarang ini dapat berkurang dan bus juga akan jalan lancar karena penumpang juga akan mencari bus melalui Terminal Terboyo,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi, Gurun Risyadmoko melalui Bidang Hubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Semarang Kusnendar menjelaskan, pengalihan bus lewat tol merupakan salah satu bagian dalam penataan transportasi di kota Semarang.
”Ke depan semua akan diberlakukan hal yang sama, tapi pengaturan dilakukan secara pelan-pelan. Kami akan selalu koordinasi dengan Satlantas untuk menindak tegas bagi yang nekat melanggar,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon.
Kusnendar menambahkan, saat ini pihaknya telah memasang ramburambu di jalur masuk tol Kaligawe.
”Kebijakan pengalihan atas dasar SK Wali Kota Semarang yang juga mengatur tentang terminal Mangkang. Kebijakan itu berlaku bagi bus AKAP maupun bus AKDP,” imbuhnya. (Joko)

Rabu, 05 Januari 2011

Nantikan Terbitnya ...!?

Terbit Jum'at 7 Januari 2011 edisi 4

IINFOKU edisi 3 - TOPIK UTAMA - SEKWAN WAJIB DITETAPKAN


Pengisian Sekwan Sangat Mendesak

INFOKU, BLORA- Penetapan APBD Blota tahun 2011diawal tahun seperti harapan Gubenur Jawa Tengah Bibit Waluyo nampaknya sulit terealisasi.
Hal ini dikarenakan Bupati Blora lebih mengutamakan pembahasan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) terlebih dahulu. Padahal sampai saat ini SOTK yang telah diajukan belum juga dibahas oleh DPRD.
Menurut beberapa kalangan diantaranya Tejo Prabowo Ketua Karang Taruna Kabupaten Blora, bila eksekutif tetap mendahulukan SOTK maka penetapan APBD dengan sendirinya akan terlambat.
Hal ini karena Dokumen KUA dan PPAS yang diajukan oleh eksekutif Juli lalu masih mengacu pada SOTK lama.
“Ya jelas sangat besar pengaruhnya, bila Bupati tetap mengharuskan pembahasan SOTK dulu. Wong KUA dan PPAS nya masih mengacu SOTK yang lama,” kata Tejo.
Seperti diketahui SOTK yang diajukan Bupati Blora sebagai pimpinan eksekutif pada Oktober lalu, pada draf ranperdanya terjadi perubahan yang sangat Banyak.
Seperti lembaga dinas yang sebelumnya berjumlah 15 akan dirubah menjadi 12 dinas. Sedang lembaga tehnis yang pada SOTK lama berjumlah 13 akan dikecilkan menjadi 11.
Belum lagi pengisian personil SOTK juga akan memakan waktu yang Cukup lama, sehingga menjadi salah satu penyebab molornya APBD 2011.
 “Dan itu wajib segera diisi oleh bupati karena, merekalah (unsur pimpinan SKPD-red) yang nantinya membahasnya dengan DPRD,” jelas Tejo.
Sebagaimana diberitakan Infoku edisi perdana  Tahap restrukturisasi SKPD akan banyak pejabat yang tidak mendapatkan jabatan lagi karena jabatan yang tersedia jumlahnya terbatas setelah restrukturisasi.
Setidaknya terdapat 206 jabatan eselon II,III, dan IV yang hilang. Namun pada saat bersamaan hingga awal tahun 2011, sebanyak 124 pejabat akan memasuki masa pensiun. Berarti masih ada 82 pejabat yang tidak lagi menduduki jabatan. Mereka pun terancam menjadi staf biasa di berbagai SKPD.
“Bupati tentunya harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak dari restrukturisasi, misalnya membuat Perda lagi yang mengatur tentang posisi eselon PNS yang dimungkinkan berdampak ke proses PTUN,” kata Amin Faried ketua Forum Transparansi Blora saat dimintai keteranganya.
Perda inilah lanjut Amin, yang nantinya dapat dipakai senjata untuk menangkis serangan banyaknya pejabat yang diturunkan menjadi eselon bila nantinya ada yang akan mem PTUN-kan Bupati.
Untuk itulah Amin Faried menyarankan Bupati Blora Djoko Nugroho untuk segera mengisi beberapa SKPD yang tidak akan dirubah dengan pejabat tetap bukan PLT.
“Seperti Sekwan misalnya, sudah lebih 2 tahun dijabat PLT, mestinya segera didifinitifkan,” ungkapnya.
Alasanya Sekwan yang merupakan orang eksekutif yang ditempatkan dilegislatif merupakan kepanjangan tangan bupati dalam melaksanakan Visi dan Misinya.
“Apalagi saat ini SOTK harus dibahas cepat agar APBD 2011 tidak terkena pinalti dari Pemerintah Pusat, dibutuhkan penghubung eksekuti dan legislative agar sejalan. Dan difinitif sekwan jawabannya, agar maksimal dalam mengeban tugasnya,” jelas Amin.
Seperti tertuaang pada Undang-undang otonomi daerah pengangkatan Sekda oleh bupati dengan persetujuan Dewan. Terkait itu maka kiranya Bupati dan Ketua DPRD duduk satu meja agar sesegera mungkin menetapkansekwan secara difinitif.
Beberapa nama pejabat yang layak menduduki jabatan itu beredar dikalangan masyarakat. Beberapa nama tersebut diantaranya Didik Lukardono Sekretaris Bappeda yang juga PLT Sekwan, Sugiyono Sekretaris KPU, Gunadi (asisten 2), Winarno (kaDukCapil) bahkan nama Winoto Kadisdik muncul juga.
Beberapa dewan yang dikonfirmasi infoku diantara Joko Mugiyanto dari Partai Demokrat menyatakan bingung terhadap banyaknya PLT dilingkungan Pemkab Blora.
“Mau dibawa kemana Blora saat ini, saya sendiri sampai pusing bila memikirkan saat ini,” katanya.
Disisi lain harus membahas APBD agar tidak terlambat, disisi lainnya harus didahulukan SOTK, lanjut Joko.
Lain lagi dengan Yantinah, dia enggan komentar karena itu kewenangan Bupati dan ketua DPRD dalam memilih Sekwan.
Ditempat terpisah Ateng Sutarno LSM Wong Cilik justru menyarankan Bupati untuk menetapkan Didik Lukardono secara difinitif.
“Saya nilai Didik Lukardono layak didifitifkan karena mental dia yang telah tergodok politik seperti berani mencalonkan Bupati beberapa waktu yang lalu dan Sukses selama menjabat PLT Sekwan,” kata Ateng
Sedang cadangan calon sekwan yang dijagokannya adalah Sugiyono sekretaris KPU dan Winoto kadisdik.
“Mereka berdua sudah bersinggungan langsung dengan politik, Sugiyono sukses dalam nelaksanakan Pemilu sedang Winoto bukan rahasia lagi merupakan bagian Tim Kolbu saat Pilkada,” jelas Ateng.
Hal senada juga dikatakan Tejo Prabowo dengan menyebut nama Didik Lukardono sebagai Sekwan yang difinitif. “Yang pertama layak duduki sekwan Didik Lukardono, kandidat selanjutnya Gunadi dan Winarno,” kata Tejo.
Lain lagi dengan ketua Forum Transparansi Blora Amin Faried, Dia menjagokan Sugiyono KPU sebagai calaon terkuat Sekwan mendatang.
Alasanya menurut Pria yang juga masih sebagai menejer Persikaba ini, Sugiyono sebagai sekretaris KPU dinilai berhasil dalam menyelenggarakan 3 Pemilu.
“Disamping kepangkatan yang sudah layak, Sugiyono berhasil dalam mengemban tugas sebagai sekretaris KPU dalam 3 Pemilu langsung, Pileg, Pilpres dan Pilkada,” ungkapnya.
Begitu juga banyak di kalangan PNS yang tidak berani berkomentar dimedia menyarankan Bupati segera mendinitifkan Kepala SKPD yang tidak berubah dalam SOTK yang masih di jabat PLT. (Agung)
 Klik Gambar ===> baca model TABLOID