Pengisian Sekwan Sangat Mendesak
INFOKU, BLORA- Penetapan APBD Blota tahun 2011diawal tahun seperti harapan Gubenur Jawa Tengah Bibit Waluyo nampaknya sulit terealisasi.
Hal ini dikarenakan Bupati Blora lebih mengutamakan pembahasan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) terlebih dahulu. Padahal sampai saat ini SOTK yang telah diajukan belum juga dibahas oleh DPRD.
Menurut beberapa kalangan diantaranya Tejo Prabowo Ketua Karang Taruna Kabupaten Blora, bila eksekutif tetap mendahulukan SOTK maka penetapan APBD dengan sendirinya akan terlambat.
Hal ini karena Dokumen KUA dan PPAS yang diajukan oleh eksekutif Juli lalu masih mengacu pada SOTK lama.
“Ya jelas sangat besar pengaruhnya, bila Bupati tetap mengharuskan pembahasan SOTK dulu. Wong KUA dan PPAS nya masih mengacu SOTK yang lama,” kata Tejo.
Seperti diketahui SOTK yang diajukan Bupati Blora sebagai pimpinan eksekutif pada Oktober lalu, pada draf ranperdanya terjadi perubahan yang sangat Banyak.
Seperti lembaga dinas yang sebelumnya berjumlah 15 akan dirubah menjadi 12 dinas. Sedang lembaga tehnis yang pada SOTK lama berjumlah 13 akan dikecilkan menjadi 11.
Belum lagi pengisian personil SOTK juga akan memakan waktu yang Cukup lama, sehingga menjadi salah satu penyebab molornya APBD 2011.
“Dan itu wajib segera diisi oleh bupati karena, merekalah (unsur pimpinan SKPD-red) yang nantinya membahasnya dengan DPRD,” jelas Tejo.
Sebagaimana diberitakan Infoku edisi perdana Tahap restrukturisasi SKPD akan banyak pejabat yang tidak mendapatkan jabatan lagi karena jabatan yang tersedia jumlahnya terbatas setelah restrukturisasi.
Setidaknya terdapat 206 jabatan eselon II,III, dan IV yang hilang. Namun pada saat bersamaan hingga awal tahun 2011, sebanyak 124 pejabat akan memasuki masa pensiun. Berarti masih ada 82 pejabat yang tidak lagi menduduki jabatan. Mereka pun terancam menjadi staf biasa di berbagai SKPD.
“Bupati tentunya harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak dari restrukturisasi, misalnya membuat Perda lagi yang mengatur tentang posisi eselon PNS yang dimungkinkan berdampak ke proses PTUN,” kata Amin Faried ketua Forum Transparansi Blora saat dimintai keteranganya.
Perda inilah lanjut Amin, yang nantinya dapat dipakai senjata untuk menangkis serangan banyaknya pejabat yang diturunkan menjadi eselon bila nantinya ada yang akan mem PTUN-kan Bupati.
Untuk itulah Amin Faried menyarankan Bupati Blora Djoko Nugroho untuk segera mengisi beberapa SKPD yang tidak akan dirubah dengan pejabat tetap bukan PLT.
“Seperti Sekwan misalnya, sudah lebih 2 tahun dijabat PLT, mestinya segera didifinitifkan,” ungkapnya.
Alasanya Sekwan yang merupakan orang eksekutif yang ditempatkan dilegislatif merupakan kepanjangan tangan bupati dalam melaksanakan Visi dan Misinya.
“Apalagi saat ini SOTK harus dibahas cepat agar APBD 2011 tidak terkena pinalti dari Pemerintah Pusat, dibutuhkan penghubung eksekuti dan legislative agar sejalan. Dan difinitif sekwan jawabannya, agar maksimal dalam mengeban tugasnya,” jelas Amin.
Seperti tertuaang pada Undang-undang otonomi daerah pengangkatan Sekda oleh bupati dengan persetujuan Dewan. Terkait itu maka kiranya Bupati dan Ketua DPRD duduk satu meja agar sesegera mungkin menetapkansekwan secara difinitif.
Beberapa nama pejabat yang layak menduduki jabatan itu beredar dikalangan masyarakat. Beberapa nama tersebut diantaranya Didik Lukardono Sekretaris Bappeda yang juga PLT Sekwan, Sugiyono Sekretaris KPU, Gunadi (asisten 2), Winarno (kaDukCapil) bahkan nama Winoto Kadisdik muncul juga.
Beberapa dewan yang dikonfirmasi infoku diantara Joko Mugiyanto dari Partai Demokrat menyatakan bingung terhadap banyaknya PLT dilingkungan Pemkab Blora.
“Mau dibawa kemana Blora saat ini, saya sendiri sampai pusing bila memikirkan saat ini,” katanya.
Disisi lain harus membahas APBD agar tidak terlambat, disisi lainnya harus didahulukan SOTK, lanjut Joko.
Lain lagi dengan Yantinah, dia enggan komentar karena itu kewenangan Bupati dan ketua DPRD dalam memilih Sekwan.
Ditempat terpisah Ateng Sutarno LSM Wong Cilik justru menyarankan Bupati untuk menetapkan Didik Lukardono secara difinitif.
“Saya nilai Didik Lukardono layak didifitifkan karena mental dia yang telah tergodok politik seperti berani mencalonkan Bupati beberapa waktu yang lalu dan Sukses selama menjabat PLT Sekwan,” kata Ateng
Sedang cadangan calon sekwan yang dijagokannya adalah Sugiyono sekretaris KPU dan Winoto kadisdik.
“Mereka berdua sudah bersinggungan langsung dengan politik, Sugiyono sukses dalam nelaksanakan Pemilu sedang Winoto bukan rahasia lagi merupakan bagian Tim Kolbu saat Pilkada,” jelas Ateng.
Hal senada juga dikatakan Tejo Prabowo dengan menyebut nama Didik Lukardono sebagai Sekwan yang difinitif. “Yang pertama layak duduki sekwan Didik Lukardono, kandidat selanjutnya Gunadi dan Winarno,” kata Tejo.
Lain lagi dengan ketua Forum Transparansi Blora Amin Faried, Dia menjagokan Sugiyono KPU sebagai calaon terkuat Sekwan mendatang.
Alasanya menurut Pria yang juga masih sebagai menejer Persikaba ini, Sugiyono sebagai sekretaris KPU dinilai berhasil dalam menyelenggarakan 3 Pemilu.
“Disamping kepangkatan yang sudah layak, Sugiyono berhasil dalam mengemban tugas sebagai sekretaris KPU dalam 3 Pemilu langsung, Pileg, Pilpres dan Pilkada,” ungkapnya.
Begitu juga banyak di kalangan PNS yang tidak berani berkomentar dimedia menyarankan Bupati segera mendinitifkan Kepala SKPD yang tidak berubah dalam SOTK yang masih di jabat PLT. (Agung)
Klik Gambar ===> baca model TABLOID
