Kunjungan Gubenur Ke 15 Di Blora Beri Bantuan Lagi
INFOKU, BLORA- Untuk yang kelimabelas kalinya Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo beserta Ibu Hj. Sri Bibit Waluyo datang ke Kabupaten Blora.
Kedatangan kali ini dalam acara Penyerahan Bantuan Program CSR dari PT. SPHC dan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah kepada anak sekolah, UMKM dan Koperasi di Kabupaten Blora.
Adapun bantuan Gubenur berupa peralatan kerja, bahan baku, modal kerja, peralatan sekolah, dan ternak, dilaksanakan di kecamatan Bogorejo Senin (20/6) lalu.
Dalam kesempatan yang luar biasa ini sekaligus digunakan untuk penandatanganan MoU (kesepakatan bersama) dan penyerahan tanda jadi pengalihan hak pakai antara Kwarcab Blora XI.16 dengan PT. GMM sebesar Rp. 50.000.000,-.
Acara yang diselenggarakan dengan sederhana tersebut diakhiri dengan peninjauan stand pameran hasil industri dari koperasi dan UMKM.(Larso)
caption : BEA SISWA: Gubenur Jateng Bibit Waluyo beserta istri didampingi Bupati Blora Djoko Nugroho juga beserta Istri, saat memberikan bantuan peralatan sekolah secara langsung pada siswa SD di Bogorejo. (Foto: Larso)
Mading di Alun-alun Sarana Informasi Publik
INFOKU, BLORA- Sebagai sarana dalam mendidik dan membiasakan masyarakat agar gemar membaca, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Kab. Blora, bekerja sama dengan PD. BPR “ BLORA ” minggu lalu memasang 2 (dua) majalah dinding (Mading-red) baru yang di tempatkan di alun-alun kota Blora dan GOR “ Mustika ” Kab. Blora.
Menurut Dirut PD. BPR Blora, Arief Syamsuhuda, mengemukakan hal itu, Kamis (7/7) menurutnya, kerja sama ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Blora pada khususnya.
“Apapun program ataupun kegiatan akan sia-sia jika tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, Keberadaan Mading ini juga sebagai wujud dan sarana informasi publik yang tempatnya tepat ditengah kota Blora” jelasnyanya.
Disi lain dengan adanya Mading ini, diharapkan akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan juga Pemkab. Blora sendiri.
“Keberadaan Mading bagi DPPKKI Kab. Blora sangatlah penting karena program maupun kegiatan yang ada di Kab. Blora bisa disampaikan secara efisien baik waktu maupun biaya dan masyarakat bisa memperoleh informasi secara mudah,” kata Kasie Desiminasi Informasi Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi DPPKKI Kab. Blora Samedi Joko Waspodo mewakili Kepala DPPKKI Kab. Blora Bondan Sukarno.(Agung)
INFOKU, BLORA- Nampaknya perlu keseragaman harga dalam penentuan uang pembelian bahan seragam bagi para peserta didik yang baru dilingkungan SMP, SMA dan SMK di Blora.
Hal itu dikemukan Ateng Sutarno ketua LSM Wong Cilik saat di temui disela-sela Fun Bike bhayangkara minggu lalu.
Menurut dia keseragaman harga dengan bahan seragam yang sama perlu menjadi perhatian Disdikpora pada tahun mendatang.
Hal ini agar tidak menjadi polemik dikalangan masyarakat, khususnya dilingkungan sekolah yang berada di dalam kota itu sendiri.
Disamping itu Ateng yang juga mantan guru SMPN 5 Blora ini, menjelaskan tentang tarikan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi- uang gedung istilah lama-red) agar ditekan serendah mungkin.
“Program Bupati sekolah Murah dan Terjangkau ditahun pertama pemerintahanya, hendaknya dijadikan acuan oleh kepala sekolah dan komite sekolah, guna mewujudkan pendidikan sangat murah bahkan Gratis di Blora 3 tahun kedepan dapat terealisasi,” jelas Ateng.
Alasanya dalam Kurun waktu 3 tahun kedepan Visi Misi Bupati dapat terpenuhi karena adanya PAD yang besar dari PI Blok Cepu yang akan menyumbang puluhan Milyar Rupiah ke kas Daerah.
“Saya yakin PAD dari PI Blok Cepu sebagian besar anggaran ini akan diperuntukan untuk subsidi pendidikan di Blora, khususnya disekolah-sekolah negeri,” tandas Ateng.
Sementara terpisah kepala sekolah SMPN I Blora yang merupakan sekolah terbaik di Blora yakni peringkat 1 Kabupaten Masrun, kepada Infoku mengatakan perbedaan harga terletak pada seragam olah raga masing-masing Sekolah.
“Bahan kaos olah raga masing-masing sekolah berbeda, tergantung ekonomi orang tua siswa di lingkungan sekolah itu berada,” kata Masrun.
Terkait SPI, Dia mengatakan bahwa untuk kelas regular tetap seperti tahun lalu, sedang RSBI sebanyak 4 kelas tiap siswa dikenakan biaya Rp, 1,5 juta atau lebih rendah dari sekolah RSBI yang lain di Blora.
“Memang perlu penambahan fasilitas pendidikan bagi sekolah RSBI sesuai arahan dari Dirjen,” jelas Masrun, yang membawa SMPN 1 Blora sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.(Agung)
Tarik Pungutan, BOS Terancam Dicabut
INFOKU, SEMARANG- Terkait pungutan sejumlah SD, SMP hingga SMA/SMK pada proses daftar ulang, Sekjen Kemdiknas Prof Dr Dodi Nandika MS menegaskan, khusus sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS) dilarang menarik pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa baru.
Jika hal itu diketahui maka pemerintah akan mencabut alokasi dana BOS. ”Bagi sekolah khususnya SD dan SMP negeri atau swasta yang menerima BOS secara rutin dilarang menarik pungutan ke orang tua atau siswa. Termasuk dalam proses penerimaan murid baru tahun ini. Pasalnya, semua biaya operasional sekolah disubsidi melalui dana BOS,” terangnya saat dijumpai di Unnes, Sabtu (9/7).
Penarikan biaya apa pun dalam daftar ulang, seperti sumbangan pengembangan institusi (SPI), iuran masa orientasi sekolah (MOS), hingga iuran OSIS, atau kegiatan lainnya termasuk melanggar. Sebab, pada regulasi BOS sudah diatur mengenai hal itu.
”Hal itupun lebih difokuskan bagi sekolah negeri. Kondisi itu karena penggajian guru di sana dari pemerintah. Sementara sekolah swasta diperbolehkan menarik karena guru swasta digaji yayasan,” katanya.
Ketika beberapa wartawan mengkonfirmasi dugaan tarikan sumbangan di sekolah-sekolah, di SMPN 12, Sabtu (9/7) sepi dan hanya beberapa pegawai masih di tempat. Saat ditanya tarikan sumbangan, mereka enggan berkomentar dengan alasan itu kewenangan kepala sekolah memberikan konfirmasi.
Di SMP 1 Semarang, menurut Wakasek Kesiswaan Harini, bahwa di sekolah tidak melakukan pungli atau tarikan sumbangan dalam bentuk apa pun. ”Para siswa baru di sini hanya membayar paket seragam Rp 205.100, dan jumlah itupun sesuai surat edaran pemerintah serta pembayarannya tidak langsung hari itu.”
Sekolah Pungli Ditindak Tegas
Terpisah Wali Kota Soemarmo HS ketika dalam keterangan pers-nya akan menindak tegas kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan liar dalam penerimaan peserta didik (PPD).
Meski Dinas Pendidikan Kota Semarang belum memberikan laporan, dia mengaku sudah banyak menerima keluhan ada pungutan-pungutan yang dinilai memberatkan orang tua.
”Saya akan klarifikasi pada Dinas Pendidikan. Bagaimanapun pungutan sumbangan prasarana institusi (SPI) sebelum disusun rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS), tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal). Sudah jelas ketentuan di situ,” tandasnya
Dalam SPI, Kota Semarang telah memiliki Perwal No 15/2011 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2011. Sejauh ini, banyak keluhan soal pungutan berupa sumbangan-sumbangan untuk bisa masuk sekolah.
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang HM Supriyadi mengaku mendapatkan laporan ada SMPN di Kecamatan Banyumanik yang juga menarik pungutan Rp 15 juta. Modus yang digunakan sekolah, melobi orang tua calon siswa agar bisa diterima.
Pungutan itu telah menambah daftar sekolah-sekolah yang telah bertindak nakal. Berdasar investigasi beberapa kelompok masyarakat yang terdiri atas LBH Semarang, Pattiro, KAMMI, BEM Undip dan IKIP yang tergabung dalam Koalisi Pemantauan Pendidikan Kota Semarang (KPPKS) menemukan indikasi pungutan liar.
Modus yang digunakan beragam, ada yang dengan cara pembelian formulir daftar ulang seperti di SMAN 9. ”Dalam lampiran I Perwal No 15/2011, pungutan seperti itu tidak ada.
Masa daftar ulang harus bayar MOS Rp 35 ribu, kemah kerja bakti OSIS Rp 150 ribu, album rapor Rp 15 ribu. Ini pembohongan dan pelanggaran,” kata Widi Nugroho dari Pattiro. Ada juga penawaran seragam sekolah, seperti di SMPN 21, SDN Kalibanteng Kidul 2, SMAN 11, SMAN 15, SMAN 9. Penawaran seragam sekolah dilakukan dalam mekanisme registrasi.
Dia dan KPPKS meminta setiap kepala sekolah dari tingkat SMP/SMA untuk menempel informasi di tempat strategis dalam lingkungan sekolah tentang mekanisme urutan daftar ulang dan pungutan yang dilakukan.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Bunyamin menyatakan, sudah meminta kepala sekolah membicarakan SPI dan lainnya setelah siswa masuk. (Joko)
SPI SMAN 1 Nilainya Rp 3 juta-Rp 6 juta Hasil Kesepakatan
INFOKU, GROBOGAN- Nilai sumbangan pengembangan institusi (SPI) bagi siswa baru SMA Negeri 1 Purwodadi yang mencapai Rp 3 juta-Rp 6 juta per siswa, sempat menjadi perbincangan orangtua yang mendaftarkan anaknya di rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) tersebut.
Bahkan, informasi yang beredar di sini, nilai SPI yang ditetapkan SMAN 1 Purwodadi Rp 3 juta, namun orangtua siswa membayar SPI Rp 7 juta-Rp 10 juta per siswa.
Salah satu orangtua siswa yang diterima di SMAN 1 Purwodadi, Basori, Sabtu (2/7), menjelaskan bagi siswa yang nilai rapornya memenuhi standar dan dinyatakan diterima memang membayar SPI senilai Rp 3 juta.
“Sumbangan tersebut sudah menjadi kesepakatan. Sedangkan bagi pendaftar yang masuk kategori cadangan, jika berminat masuk ke SMAN 1 Purwodadi dipersilakan membayar sumbangan dua kali lipatnya.”
Kepala SMAN 1 Purwodadi, Muhono, ketika dimintai konfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Sabtu, mengatakan SPI senilai Rp 3 juta bagi siswa yang dinyatakan diterima sudah dibahas antara pihak sekolah dengan komite sekolah.
“Kami tidak ingin melanggar peraturan, nilai SPI tersebut merupakan hasil rapat antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Dan, kenyataannya tidak ada yang keberatan ketika mendaftar ulang.
” Mengenai nilai SPI yang mencapai Rp 6 juta per siswa, Muhono mengatakan itu juga berdasar rapat dengan komite sekolah. Nominal itu hanya ditujukan bagi pendaftar cadangan.
“Jadi, ada masukan dari orangtua siswa yang masuk kategori cadangan agar SMAN 1 Purwodadi menambah jumlah kelas. Kemudian masukan itu kami bahas dengan komite. Hasilnya, jika memang ingin masuk ke SMAN 1 Purwodadi, membayar SPI senilai Rp 6 juta, dan jika tidak berminat, kami tidak memaksa,” tuturnya.
Tidak hanya itu, menurut Muhono, untuk menghindari penyelewengan SPI, uang tersebut disetorkan langsung ke rekening sekolah di BRI. “SPI tersebut akan kami pergunakan untuk peningkatan infrastruktur sekolah, mengingat SMAN 1 Purwodadi menjadi RSBI,” tandasnya.(Budi)
INFOKU, BLORA- Setiap tanggal 1 Juli tentunya tak akan terlupakan kalangan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Demikian juga di Kepolisian Resort Blora peringatan HUT ke 65 Bhayangkara tahun 2011 ini ditandai dengan upacara yang diadakan dihalaman Mapolres Blora tepat tanggal 1 Juli 2011.
Upacara yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Nurkolis SIK MSi sebagai inspektur upacara, sedang selaku komandan upacara Kasatreskrim AKP Guntur Saputro dilakukan secara khidmat.
Hadir dalam upacara tersebut Muspida Kabupaten Blora, Pimpinan SKPD, Rekan Kerja, LSM, Wartawan, Tokoh Masyarakat dan tokoh Agama beserta seluruh jajaran kepolisian Polres Blora.
Dalam peringatan itu juga diadakan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Blora, sebagai tanda 65 tahun usia kepolisian Indonesia.(Agung)
Berawal dari Bulan Bakti Bhayangkara
INFOKU, JEPON- Sementara sebulan sebelumnya rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke 65 tahun 2011, diawali oleh Tim Monitoring Gabungan Provinsi dan Polda Jawa Tengah pada hari Selasa t(7/6) hadir di Puskesmas Jepon.
Kegiatan ini dalam rangka peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan Bulan Bhakti KB – Kesehatan Bhayangkara 2011.
Kehadiran Tim ini di Blora. Bulan Bhakti KB – Kesehatan Bhayangkara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-65 Tahun 2011.
Kegiatan yang diadakan dalam Bulan Bhakti KB – Kesehatan Bhayangkara ini antara lain pemberian vaksinasi dan imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, dan pemeriksaan kesehatan alat reproduksi.
Tim yang dipimpin oleh dr. Endang S, Sp.KJ tersebut disambut oleh Bupati Blora Djoko Nugroho, Kapolres Blora beserta jajarannya, Dandim Blora beserta jajarannya serta SKPD terkait. (Larso)
Caption: Bupati Tinjau bulan Bakti Bhayangkara di Puskesmas Jepon
(Foto: Larso)
FUN BIKE HUT Bhayangkara
INFOKU, BLORA-Jajaran Kepolisian di Kabupaten Blora mengadakan Fun Bike (sepeda sehat) bersama Bupati Blora dan seluruh Muspida Kabupaten Blora sebagai puncak acara peringatan Hari Bhayangkara ke-65 tahun 201.
Adapun jarak tempuh kegiatan bersepeda sehat ini, sekitar 16 km, diikuti oleh Bupati Blora, Kapolres Blora, Ketua DPRD Blora, Dandim Blora dan unsur Mupida Plus lainya serta seluruh masyarakat Blora.
Acara ini boleh dibilang sukses karena diselenggarakan secara gratis pada hari Minggu (3/7) dengan peserta yang hamper mencapai 8 ribuan, walau karcis yang disediakan panitian hanya sekitar 5 ribuan.
Acara yang mengambil start dan finish di Alun-alun kota Blora ini menyediakan hadiah 3 buah sepeda motor, 10 sepeda pixy, Televisi, Kulkas dan hadiah menarik lainnya.
Fun Bike ini dibuka oleh Kapolres Blora dengan pelepasan balon di udara, dan dilanjutkan dengan pengibasan bendera start oleh Bupati Blora
Nilai Plus dari kegiatan ini adalah adanya peserta dari luar kota yang berdatangan baik dari klub-klub sepeda maupun perseorangan dalm even ini.(Agung)
Caption:
Pelepasan Balon Oleh Kapolres Blora AKBP Nurkolis SIK MSi sebagai tanda dimulainya FUN BIKE HUT Bhayangkara.
(Foto: Agung)
Sunatan Massal Polres Blora
INFOKU, BLORA- Seminggu sebelum hari ultahnya, Kepolisian Resort Blora mengadakan kegiatan Sunatan Massal untuk warga masyarakat Blora.
Kegiatan ini juga merupakan Rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke 65 tahun 2011, dan sudah menjadi agenda rutin Polres Blora.
Menurut Kapolres Blora, AKBP Nurkholis SIK MSi, agar kegiatan sosial yang diadakan Kamis (23/6) lalu, mampu mendekatkan diri jajarannya kepada masyarakat.
Hal ini sesuai dengan program Polisi dalam memolisikan masyarakat untuk membantu tugas Polisi dilapangan.(Larso)
INFOKU, NGAWEN-Sudah dua kali dalam dua bulan terakhir ini warga di dua Kecamatan berbeda di Kabupaten Blora mengalami musibah kebakaran. Yang pertama hari Sabtu (25/6) terjadi di Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo.
Musibah kebakaran menimpa Mustari dengan kerugian 1 (satu) rumah berupa kandang sapi dan dapur, 3 ekor sapi luka bakar dan 1 orang luka bakar, kebakaran disebabkan konsleting listrik.
Sedangkan musibah kebakaran yang kedua terjadi kembali di Desa Sendangmulyo Kecamatan Ngawen terjadi pada 5 Juli 2011 pukul 16.00 WIB dengan kerugian 4 (empat) rumah. Yakni milik Ibu Sulastri, kebakaran ini disebabkan oleh anak pemilik rumah yang bermain api.
Disamping itu ditunjang cuaca di Kabupaten Blora sedang musim kemarau, maka api yang dengan cepat menyambar jerami tersebut menyebabkan kebakaran hebat.
Bupati Blora Djoko Nugroho pada Rabu (6/7), turun menyambangi korban kebakaran di dua Kecamatan tersebut dengan memberikan bantuan berupa uang, sembako dan selimut.(Larso)
SPP Bangun Jaringan Gas Cepu-Semarang INFOKU, Cepu- Masyarakat mungkin banyak yang belum tahu kalau saat ini Proyek besar di bidang infrastruktur gas segera dijalankan. Kali ini, PT Sumber Petrindo Perkasa (SPP) akan membangun jaringan pipa gas untuk mengalirkan gas dari Cepu ke pembangkit listrik PLN di Semarang.
Menteri ESDM Darwin Z. Saleh mengatakan jaringan pipa tersebut akan mengalirkan gas dari Blok Gundih Cepu ke PLTGU Tambak Lorok Semarang. "Ini proyek strategis," ujarnya akhir bulan lalu.
Darwin meresmikan pemancangan proyek jaringan pipa gas sepanjang 140 km dari Cepu ke Semarang, di Kantor Indonesia Power UBP Semarang, anak usaha PT PLN yang mengelola PLGU Tambak Lorok. Jaringan pipa akan dibangun di sepanjang bahu jalur rel kereta api.
Menurut Darwin, proyek penyaluran gas ke PLTGU Tambak Lorok merupakan proyek yang sangat strategis. Tidak hanya untuk kepentingan PLN, namun juga bagi kepentingan negara. "Sebab, dengan adanya gas yang mengganti BBM di PLTGU Tambak Lorok, potensi penghematannya sangat besar," katanya.
Dengan rencana pasokan gas 50 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), potensi penghematan yang bisa diraih PLN Rp 2,9 triliun. Adapun jika pasokan gas naik hingga 180 MMSCFD, potensi penghematannya bisa Rp 10,6 triliun per tahun. "Dengan demikian, diharapkan subsidi listrik pada tahun-tahun mendatang bisa lebih diminimalkan," terang Darwin.
Selain itu, lanjut dia, proyek pembangunan pipa gas itu memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek, khususnya di Jawa Tengah. "Sebab, selama masa konstruksi proyek itu diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 2.500 orang dari berbagai tingkatan keahlian," ujarnya.
Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, saat ini PT Sumber Petrindo Perkasa (SPP) telah melakukan perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Pertamina EP sebagai pengelola Blok Gundih, Cepu. "SPP telah mendapatkan PJBG dengan PT Indonesia Power dengan periode penyaluran gas selama 15 tahun. Gas akan mulai dialirkan pada 1 Juli 2013," katanya. (Agustina)
INFOKU, PATI - Peredaran judi togel di wilayah eks Karesidenan Pati akhir-akhir ini semakin marak. Bahkan para agen dan penjual terlihat kian berani menawarkan barang dagangannya.
Tak heran kalau aparat kepolisian mulai gerah dan semakin intensif memburu para bandar sampai agen. Hasil dalam waktu hampir bersamaan, jajaran Polres Pati dan Polres Jepara pun berhasil meringkus agen dan bandar togel di wilayahnya. Bahkan jajaran Polres Pati, selain menangkap agen, juga berhasil meringkus bandar judi togel Singapur dan Hong Kong.
Togel jenis ini modus penjualan nomornya melalui pesan pendek telepon seluler. Sebelum meringkus bandarnya, petugas terlebih dahulu menangkap agen judi tersebut, Eko asal Dukuhseti, Pati.
Dari tangan tersangka itu, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 177.000, sebuah handphone dan satu lembar rekapan nomor yang sudah dibeli para pecandu judi tersebut. Tak lama kemudian, menyusul ditangkap bandar judi itu, Suwaji alias Grandong (42), warga Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso.
Sesuai pengakuan tersangka, kata Kapolres AKBP Bernard Sibarani didampingi Waka Polres Kompol Taufan D, Rabu lalu, omzet penjualan dari para agen per hari rata-rata Rp 700.000 sampai Rp 1,5 juta atau tiap bulan rata-rata Rp 30 juta. Hal itu sudah dilakukan yang bersangkutan tiga bulan lalu dengan mengakses nomor yang tembus (keluar) melalui informasi sebuah warnet.
Barang bukti yang disita dari tersangka yang melanggar Pasal 303 KUHP tersebut, selain sebuah handphone juga uang tunai Rp 700.000, dua lembar kertas untuk merekap nomor yang dibeli melalui agen penjualannya. Dengan kata lain, nomor yang dijual melalui pesan pendek oleh agen setelah dikirimkan ke agen, kemudian ditulis dalam daftar lembaran kertas.
Dengan demikian, jika nomor itu tembus tinggal menghubungi agennya untuk menyerahkan pembayaran kepada penebak. ”Sebaliknya, jika tidak ada nomor yang tembus berarti sebagai bandar, tersangka bisa menikmati setoran uang dari agen-agennya,”ujarnya.
Lancarkan Operasi
Kendati disebut-sebut peredaran togel di Pati marak, kata Bernard Sibarani, pihaknya selama ini juga terus gencar melakukan operasi terhadap salah satu penyakit masyarakat (pekat) tersebut. Hal itu sebagai bukti upaya serius pihaknya untuk memberantas segala bentuk perjudian.
Namun, dia mengakui, untuk judi togel sebelumnya juga berhasil ditangkap tersangka lain. Yakni, Khamdan (48) juga warga Waturoyo, tapi tidak ada hubungannya dengan bandar Suwaji.
Untuk barang bukti yang disita, lembar rekapan nomor yang dibeli penebak/pemasang juga sebuah handphone, sebuah sepeda motor jenis Suzuki Smash dan uang tunai Rp 1.235.000. Selebihnya ditangkap pula Anal Pranoto (39), warga Desa Rejoagung, Kecamatan Trangkil, Pati.(Imam)
Perekrutan Tenaga Kontrak di Indikasikan Rp.15 Juta Perorang
INFOKU, GROBOGAN- Tenaga nonpegawai negeri sipil (PNS) dan juga bukan honorer atau tenaga kontrak yang akan direkrut Pemkab Grobogan melalui pihak ketiga, jumlahnya bertambah. Dari semula hanya 695 orang, kini membengkak menjadi 820 orang.
Menjelang proses perekrutan, beredar informasi bagi yang ingin menjadi tenaga kontrak, bisa diterima asalkan mau membayar sejumlah uang. Nilainya berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.
“Memang pendataan awal berdasarkan analisis beban kerja kebutuhannya hanya 695 orang, tapi setelah didata ulang ternyata ada yang tercecer, sehingga jumlah tenaga yang akan direkrut menjadi 820 orang,” jelas Asisten III Setda Grobogan, Sri Mulyadi, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bambang Rusminto, Senin (4/7), di ruang Asisten III.
Proses perekrutan 820 tenaga itu, menurut Sri Mulyadi, melalui pihak ketiga, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
“Perekrutannya diserahkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing, mengacu Perpres No 54 yakni lewat pihak ketiga, mulai Juli ini untuk masa kerja sampai Desember 2011.” Jelas Sri Mulyani.
Menurutnya, karena direkrut pihak ketiga, kewenangan pembayaran ada pihak ketiga. Pemkab hanya menyediakan anggaran Rp 600.000 per orang. Jika oleh pihak ketiga, setelah dipotong pajak dan lainnya, upah yang diterimakan sekitar Rp 450.000 per orang per bulan.
“Selain itu, karena bukan tenaga honorer, pegawai tersebut tidak menggunakan seragam layaknya PNS. Setiap Senin dan Selasa mereka menggunakan seragam atas terang dan bawah gelap. Ini untuk membedakan,” lanjut Sri Mulyadi.
Kepala BKD Grobogan, Bambang Rusminto, mengakui memang beredar informasi bagi yang ingin masuk harus membayar sejumlah uang yang nilainya sekitar Rp 15 juta per orang.
“Saya ingatkan, silakan berhitung, jika bayarannya Rp 450.000 per bulan sampai Desember 2011, apa ya sesuai dengan uang yang dibayarkan. Apalagi, belum tentu tahun depan ada, tergantung SKPD bersangkutan. Selain itu, sesuai PP No 48 Tahun 2005, dilarang mengangkat tenaga honorer.” Tegas Bambang. (Budi)
Pemilik RPA Glendoh kena Denda Rp 75.000
INFOKU, GROBOGAN- Hakim Pengadilan Negeri (PN) Purwodadi akhirnya menjatuhkan denda Rp 75.000 untuk masing-masing pemilik rumah pemotongan ayam (RPA) di Pasar Glendoh pada sidang tindak pidana ringan (Tipiring), Kamis (7/7). Tiga pemilik RPA di Pasar Glendoh yang dihadirkan sebagai terdakwa yakni Heri Subagyo, Triyono dan Arifin.
Menurut hakim Arie Pitono SH, ketiga terdakwa terbukti secara sah bersalah melanggar Perda No 7/1998 Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1) dan (2). “Karena Perda No 7 Tahun 1998 mengatur sanksi administrasi berupa denda, maka menjatuhkan pidana denda masing-masing terpidana dengan denda senilai Rp 75.000.
Jika pidana denda tidak segera dibayar, terpidana akan dikenai pidana kurungan selama tiga bulan.”
Dalam persidangan tersebut, penyidik menghadirkan dua orang saksi dari Polres Grobogan. Dalam keterangannya, kedua saksi menjelaskan soal operasi yustisi penertiban RPA yang tidak mengantongi izin lantaran perpanjangan izin tidak diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Atas putusan hakim itu, ketiga terpidana mengatakan menerima. Pada persidangan yang dihadiri warga Kampung Jetis, Kelurahan/Kecamatan Purwodadi dan sejumlah pedagang ayam, hakim Arie Pitono sempat menasihati ketiga pemilik RPA. “Karena izin usaha sudah habis sejak tahun 2009 dan tidak diperpanjang oleh Pemkab, saya minta para pemilik RPA menutup usahanya.(Budi)
Jateng Bidik 25,5 juta Wisatawan
INFOKU, SEMARANG- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jateng mentargetkan program Visi Jateng 2013 dapat menggaet 25,5 wisatawan nusantara dan mancanegara.
Kepala Disbudpar Jateng, Prasetya Ariwibowo, mengatakan target wisatawan sebanyak itu terdiri dari 25 juta wisatawan nusantara (Wisnus) dan 500.000 wisatawan mancanegara (Wisman).
“Untuk mencapai target 25,5 juta wisatawan, tahun ini membenahi 11 destinasi objek wisata unggulan,” katanya pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Fraksi PDIP DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kantor DPRD Jateng, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Senin (4/7).
Dia menyatakan untuk pembenahan 11 destinasi objek wisata unggulan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat senilai Rp 60 miliar. Pembenahan yang dilakukan antara lain perbaikan dan pemugaran objek wisata, penambahan fasilitas-fasilitas pendukung seperti prasarana jalan.
Sedangkan 11 destinasi yang akan dibenahi antara lain objek wisata Bukit Cinta dan Palagan Ambarawa (Kabupaten Semarang), Museum Kartini dan Kapal Kuno Punjul Harjo (Rembang). Objek wisata Pati Ayam Binatang Purbakala dan Kolam Pemandian Wonosoco (Kudus), Museum Ronggowarsito (Kota Semarang), Pantai Kartini (Jepara), Keraton Kasunanan (Solo), Pantai Widuri (Pemalang) dan Lindu Adri (Pekalongan). “Dana untuk pembenahan masing-masing destinasi bervariasi antara Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar.”
Ketinggalan
Ketua Fraksi PDIP, Nuniek Sriyuningsing, menyatakan untuk mensukseskan Visit Jateng 2013, pola pikir Disbudpar harus diubah, pariwisata bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). “Sebab, saat ini pejabat Disbudpar berpikir pariwasta tak menguntungkan, bahkan menjadi Kepala Disbudpar itu musibah. Padahal jika pariwisata dikelola secara benar bisa mendatangkan keuntungan.”
Ketua Dewan Pariwisata (Depari) Jateng, Soetomo WE, mengungkapkan industri pariwisata di Jateng belum digarap serius sehingga ketinggalan dengan daerah lain.
Padahal, destinasi objek wisata di Jateng cukup menarik, misalnya Candi Borobudur di Magelang. “Tapi karena kurang promosi, yang mendapat keuntungan malah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang gencar memromosikan Borobudur,” tandas Soetomo.(Joko)
