APBD Blora Terancam Molor
INFOKU, BLORA- Nampaknya Keinginan DPRD Blora untuk membahas dan segera menetapkan APBD 2012 lebih cepat tampaknya menemui kendala.
Pasalnya hingga kini DPRD maupun Pemkab belum menemukan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan rangkaian proses penetapan APBD.
Ditinggalkan Bupati Djoko Nugroho yang menunaikan ibadah haji, membuat proses menuju penetapan APBD 2012 sedikit terhambat. "Jangan sampai nantinya malah salah langkah. Karena itu perlu kajian hukum. Pemkab yang akan melakukan kajian hukum itu," ujar Wakil Ketua DPRD Blora, H A Aminudin, Kamis (3/11).
Meski tugas sehari-hari bupati selama menunaikan ibadah haji dilaksanakan Wakil Bupati (Wabup) H Abu Nafi, sesuai SK Bupati nomor 821.26/967/2011, namun kewenangan yang diberikan terbatas. Wabup tidak diberikan kewenangan di bidang keuangan dan kepegawaian.
Aminnudin mengatakan, sebelum ada hasil kajian hukum atau selama bupati belum pulang, yang bisa dilakukan adalah pembahasan KUA PPAS di komisi-komisi. Dia mempersilahkan setiap komisi melakukan pembahasan KUA PPAS APBD 2012 dengan mitra kerjanya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"KUA PPAS sudah disampaikan Pemkab ke DPRD. KUA PPAS itu adalah salah satu cerminan rancangan kebijakan Pemkab dalam hal ini bupati. Apalagi KUA PPAS itu sudah dibuat sebelum bupati berangkat naik haji," kata Aminudin yang juga ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora.
Anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat tak masalah sejumlah rangkaian proses penetapan APBD dijalankan sembari menunggu kedatangan bupati.
Apalagi menurutnya Bupati Djoko Nugroho akan tiba kembali di Blora sebelum agenda penetapan APBD. "Ada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Mereka bisa melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," katanya.
Apakah tidak ada kekhawatiran hasil pembahasan ternyata nantinya tidak sesuai dengan keinginan bupati sehingga harus dilakukan pembahasan lagi dari awal? Seno Margo Utomo tidak memberikan jawaban jelas. "Lebih baik kami berbaik sangka (Khusnuddhon) saja. Apalagi KUA PPAS dibuat atas sepengetahuan bupati," ujarnya.(Endah/AM)
BCC Akan Meja Hijaukan Kontraktor Proyek yang Nakal
INFOKU, BLORA- Dimungkinkan ada beberapa proyek yang diduga salahi bestek, Blora Crisis Center (BCC) yang diketuai Amin Faried, siap memeja-hijaukan Kontraktor bermasalah.
Kepada Infoku Amin faried yang juga ketua Forum Transparansi Blora (FTB) mengaku telah mengantongi nama-nama kontraktor yang diduga mengerjakan proyek yang tidak sesuai bestek.
“Saya telah mengantongi nama-nama kontraktor yang nakal,” katanya namun merahasiakan nama kontraktor tersebut.
Hal ini karena data-data yang dipunyai Amin masih belum lengkap dan perlu mencari bukti lainnya.
Disamping itu belum semua proyek yang dikerjakan para kontraktor rampung seratus persen.
“Terutama proyek di DPU, ada yang jelas menyalahi bestek dan tidak sesuai alokasi anggaran yang ada di APBD,” jelas Amin.
Untuk itulah dia meminta agar para kontraktor yang namanya telah masuk daftarnya, sesegera mungkin merealisasi Proyek sesuai bestek.
“Lihat saja nanti, bila nanti proyek sudah dicairkan namun phisik tidak sesuai bestek akan kami tindak-lanjuti ke meja-hijau,” tegas Amin. (Agung)
klik gambar===>baca model TABLOID
