Topik
4 SKPD Utama Barometer Keberhasilan Bupati
INFOKU, BLORA- Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pemimpin sebuah pemerintahan baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten tentunya mempunyai andalan Instansi/SKPD yang menjadi Skala Prioritasnya.
Bila kita lihat keatas di Pemerintahan RI Era Presiden Sukarno prioritas Pertama adalah anggaran terbesar ada di Pertahanan karena untuk mempertahankan Negara RI yang baru merdeka. Sementara era Presiden Suharto prioritas pertama adalah sektor pertanian kemudian sektor Pertahanan.
Lalu bagaimana dengan Kabupaten Blora era Kepemimpinan Bupati Djoko Nugroho ?
Nampaknya bupati Blora ke 27 ini menempatkan sektor pembangunan prasarana phisik khususnya jalan sebagai sasaran pertama tahun pemerintahanya.
Namun demikian sektor lainya juga tak kalah pentingnya seperti Pendidikan, Pertanian dan Kesehatan juga menjadi prioritas selanjutnya. Sektor yang lain menempati urutan terakhir
“Sehingga dapat dibilang 4 SKPD yakni DPU, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan programnya dapat digunakan sebagai barometer keberhasilanya,” kata Kenthut Prasetyo direktur Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Blora.
Akan tetapi lanjutnya, dalam melaksanakan programnya sampai akhir Pebruari 2011 ini, Anggaran (APBD 2011-red) ataupun penempatan Personil baru sesuai SOTK Baru ditetapkan menjadi sedikit kendala.
Untuk itulah dia menyarankan Bupati agar segera mengisi jabatan pada SOTK baru secara bertahap. “Paling tidak beberapa SKPD yang dinilai tidak berubah sudah dilantik pejabatnya akhir pebruari ini. Sehingga APBD Blora 2011 bisa ditetapkan sesuai jadwal 24 Maret nanti,” ungkap Kenthut.
Hal ini karena kepala SKPD. kepala SKPD merupakan penanggung jawab anggaran tahun berjalan dan akan lebih mudah pembahasan anggarannya.
“Seumpama sesorang tidak ikut membahas anggaran SKPD nya, maka saat dia duduki jabatan itu tentunya tidak akan bisa maksimal dalam tugasnya,” jelasnya.
Dia juga menggarisbawahi tentang personil yang menduduki jabatan tertentu hendaknya disesuaikan bidang keahliannya. Sebab setelah lebih dari 100 hari pemerintahanya, Bupati dapat menilai kinerja para pimpinan SKPD yang telah dilantiknya beberapa bulan lalu.
Sebagai contoh salah satu SKPD yang dipimpin seseorang yang bukan ahli dibidangnya, maka membuat presiden terburuk di pemerintahanya.
“Dari DAU tahun lalu sebesar Rp.56 Milyar hanya teralokasi Rp.16 milyar karena kesalahan dalam pelelangan. Ini menunjukan pejabat tersebut kurang Profesional dalam tugasnya,” tegas Kenthut.
Disisi lain Kenthut juga mengakui Bupati Djoko Nugroho merupakan sosok pekerja keras. Terbukti hanya dalam waktu 5 bulan saja hampir semua desa telah ditinjau secara langsung.
“Pola hidup sederhana juga telah berhasil diterapkanya, bahkan ibarat diajak kewarung Kopi sederhana, diluar jam kerjapun dia mau. Inilah yang harusnya dijadikan tauladan para pejabat di Blora, agar lebih dekat dengan rakyat,” tambah Kenthut.
Sementara ditempat terpisah Bupati Blora Djoko Nugroho sepertinya akan melakukan apa yang diungkapkan direktur ARAK ini.
Terbukti saat dikonfirmasi Infoku mengatakan akan mengisi terebih dahulu para pimpinan SKPD dalam waktu dekat secara bertahap.
“Secara bertahap dalam waktu dekat (minggu depan-red) akan saya lantik para pejabat eselon tertinggi dulu, kemudian disusul eselon dibawahnya,” kata bupati.
Saat ditanya terkait target keseluruhan pejabat eselon di Pemerintahanya, Djoko Nugroho mengatakan sampai pertengahan Maret seluruhnya dilantik.
Tentang APBD Blora tahun 2011 dia juga menegaskan bahwa dengan ditetapkanya personil SOTK tersebut maka akhir Maret APBD Blora diharap dapat ditetapkan.
“Saya mohon doa restu pada masyarakat Blora, semoga apa yang telah kami programkan dapat sesuai waktunya, Sehingga APBD 2011 yang merupakan ujung tombak pendanaan pembangunan kabupaten Blora dapat ditetapkan sesuai waktunya,” ungkap Bupati Djoko Nugroho.(Agung)
Topik Samping
HM Dasum Wakil ketua DPRD Blora
Dukung Pengisian SOTK Dulu
INFOKU, BLORA- Dampak Bila bupati tidak segera menetapkan personil STOK akan berakibat APBD blora akan mundur. Hal itu diungkapkan Wakil ketua DPRD Blora HM Dasum ketika dimintai tanggapanya terkait APBD 2011 dan Pengisian SOTK.
Logikanya menurut Dasum yang berasal dari PDIP ini, adalah bila tidak didahulukan pengisian SOTK Pembahasan APBD kurang maksimal.
“Kinerja birokrasi akan terganggu, karena dalam pembahsan pejabat SKPD bersangkutan belum ada,” katanya.
Disisi lain Dasum yang jugamantan Kades ini, mengungkapkan dalam pembahasan APBD nantinya akan berpengaruh juga, bila belum adanya pimpinan SKPD-nya.
“Walau diwakili secara kolektifpun, saya pikir tidak semaksimal, lain jadinya ketika pimpinan SKPD sendiri yang ikut membahasnya,” jelas Dasum.
Untuk itulah dia mendukung langkah Bupati Blora untuk mengisi personil SOTK tersebut.(Agung)
Amin Faried Direktur BCC
Tanggap Terhadap Situasi
INFOKU, BLORA- Reformasi Birokrasi tidak harus menyeluruh, akan tetapi penempatan personil yang tepat pada SKPD yang strategis.
“Tuntutan itu wajar saja, namun saya pribadi menyarankan hendaknya Bupati memprioritaskan pos-pos strategis dipimpin, seseorang yang tanggap situasi di lingkungannya,” kata Amin Faried, Senin (6/7).
Adapun yang nantinya Bupati Blora melakukan penyegaran di lingkungan kerjanya, hendraknya mereka yang akan menduduki jabatan barunya mau instropeksi dirinya sendiri.
“Jangan ada kata mengapa saya dipindah sedang si B tidak, harusnya mereka yang dipindah introspeksi dirinya sendiri,” jelas Amin.
Saat ditanya jabatan apa saja yang dinilai strategis, Amin mengatakan masyarakat yang akan menilai.
“Saya artikan jabatan yang strategis adalah SKPD yang banyak berhubungan dengan peningkatan dan kesejahteran masyarakat Blora. Dan saya yakin anda sebagai wartawan tentunya tahu, SKPD mana yang saya maksud itu,” ungkap Amin.
Dia juga menyarankan, agar DPRD, bersama-sama Bupati dan Muspida menyatukan visi membangun Blora lebih baik dari sekarang.(Agung)
