APBD 2012 DI SAHKAN MARET
INFOKU, BLORA- Sebanyak 10 orang mengatasnamakan LSM mendatangi DPRD mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD dan Anggotanya Rabu (1/2) di ruang lobi DPRD Blora untuk segera memastikan waktu pengesahan APBD.
Audiensi dibuka oleh Ketua DPRD Blora HM. Kusnanto, Dihadiri oleh Sekda Blora Kepala Bappeda serta para anggota dewan.
Ketua DPRD mengatakan ketidakhadirannya di Kantor karenakan sakit dan perlu istirahat yang cukup.
Sedang untuk APBD dia mengatakan hampir selesai dan namun ada beberapa hal yang harus di serap dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dan butuh waktu hampir 14 hari.
Sementara Sekda Blora Bambang Sulistya juga menambahkan akan membentuk tim kecil dan makin cepat juga makin baik.
Hamdun perwakilan dari LSM mendesak eksekutif dan legislatif segera memastikan APBD secara cepat disahkan. Menanggapi hal ini,
“Mudah-mudahan APBD disahkan bulan Maret,” kata Kusnanto Ketua Dewan dari Partai Golkar. (Endah)
Gerilya Tuntut Kenaikan Gaji
INFOKU, BLORA- Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Blora seakan tak puas dengan hanya mengirimkan surat tuntutan perbaikan kesejahteraan perangkat desa.
Senin lalu, mereka mendatangi Komisi A DPRD untuk menindaklanjuti surat yang pernah dikirim ke Bupati Djoko Nugroho dengan tembusan ketua DPRD. Hanya jawaban yang mereka terima masih ngambang.
Pasalnya belum ada kepastian tuntutan perbaikan kesejahteraan itu bakal dipenuhi.
"Kami memahami keinginan rekan-rekan perangkat desa. Namun kami bukan pihak yang berwenang memenuhi tuntutan PPDI.
Terlebih lagi tuntutan mereka itu dipenuhi atau tidak, terlebih dahulu harus melihat dulu kemampuan keuangan daerah seperti apa," ujar Joko Mugiyanto, salah seorang anggota Komisi A DPRD Blora di hadapan pengurus PPDI.
Menurutnya kenaikan sedikit saja kesejahteraan perangkat dipastikan bakal membebani keuangan daerah. Pasalnya jumlah perangkat desa di Blora cukup banyak. "Naik Rp 100 ribu saja, diperkirakan keuangan daerah akan tersedot Rp 5 miliar," katanya.
Namun begitu, Joko Mugiyanto yang juga pernah menjadi kepala desa itu menyatakan pihaknya akan tetap memperjuangkan realisasi tuntutan PPDI tersebut. Bahkan anggota Dewan dari Partai Demokrat tersebut menyarakan PPDI untuk berjuang lebih keras lagi dalam menyuarakan tuntutannya.
Kedatangan pengurus PPDI yang terdiri dari Ketua H Abdullatif didampingi pengurus PPDI lainnya seperti Wakil Ketua PPDI, Sutarji, di Komisi A ditemui sejumlah anggota Dewan.
Diantarannya Meidi Usmanto, Sutrisno, Lina Hartini, Edy Harsono. Ada tiga poin tuntutan yang disampaikan. Yakni selain menghendaki nominal kesejahteraan itu minimal setara upah minimum kabupaten (UMK) Blora, juga menuntut adanya asuransi kesehatan dan uang pesangon jika telah pensiun.(Agung/AM)
klik gambar===>baca model TABLOID
