Senin, 07 Maret 2011

INFOKU edisi 6 - PENDIDIKAN


Ser­ti­fi­ka­si Guru Dicabut 
setelah terlibat Perjudian dan tidak Disiplin
INFOKU, GROBOGAN-   Per­ha­ti­an se­rius ditunjukan  Ko­mi­si D DPRD Gro­bo­gan setelah mendapat  in­for­ma­si ada­nya se­o­rang gu­ru lo­los ser­ti­fi­ka­si ken­da­ti yang ber­sang­kut­an per­nah di­hu­kum ka­re­na ter­li­bat per­ju­di­an dan ti­dak di­sip­lin da­lam men­ja­lan­kan tu­gas.
“In­for­ma­si da­ri ma­sya­ra­kat, bah­wa ada gu­ru per­nah di­hu­kum ka­re­na ber­ju­di dan ti­dak di­sip­lin da­lam meng­ajar di SMAN 1 Pur­wo­da­di ber­na­ma Te­guh, lo­los ser­ti­fi­ka­si. Di si­si lain ada gu­ru ber­ke­la­ku­an ba­ik jus­tru ti­dak lo­los ser­ti­fi­ka­si ha­nya ka­re­na sa­kit,” je­las Ke­tua Ko­mi­si D H Mukh­li­sin da­lam ra­pat de­ngar pen­da­pat yang di­ha­di­ri Ke­pa­la SMAN 1 Pur­wo­da­di Mu­ho­no, Ka­bid Pe­ning­kat­an Mu­tu Pen­di­dik dan Te­na­ga Ke­pen­di­dik­an (PMPTK) Di­nas Pen­di­dik­an, Bam­bang Mar­go­no dan Ka­si PMPTK Su­ra­di, Ju­mat (11/2).
Di­tam­bah­kan ang­go­ta Ko­mi­si D,  Ret­no Wi­dyas­tu­ti, yang ber­sang­kut­an (Te­guh-red) ti­ga ta­hun la­lu per­nah di­hu­kum ti­ga bu­lan ka­re­na ka­sus per­ju­di­an ke­mu­di­an di­skors di­pin­dah ke Di­nas Pa­ri­wi­sa­ta se­hing­ga ti­dak meng­ajar di SMAN1 Pur­wo­da­di.
“Ke­na­pa yang ber­sang­kut­an kok bi­sa lo­los, se­men­ta­ra gu­ru yang ba­ik dan lo­yal ti­dak lo­los? Apa ka­re­na mem­ba­yar ke ke­pa­la se­ko­lah dan Di­nas. Ini ti­dak bi­sa di­bi­ar­kan ka­re­na akan me­nim­bul­kan ke­cem­bu­ru­an gu­ru lain. Di­nas Pen­di­dik­an ha­rus meng­usul­kan ke Lem­ba­ga Pe­ngem­bang­an Te­na­ga Ke­pen­di­dik­an (LPTK) agar ser­ti­fi­ka­si­nya di­ca­but,” ujar Ret­no.
Me­nang­ga­pi hal itu, Ka­bid PMPTK Bam­bang Mar­go­no me­nga­ta­kan Te­guh Tri­ha­ryo­no Spd lu­lus ser­ti­fi­ka­si ta­hun 2010 dan ma­sih pem­ber­kas­an, ji­ka ada fak­ta se­per­ti ini bi­sa di­usul­kan di­ca­but ser­ti­fi­ka­si­nya.
“Se­ge­ra di­tin­da­klan­ju­ti usul­an pen­ca­but­an ter­se­but. Ha­ri ini ju­ga sa­ya akan la­por ke LPTK Ra­yon 13 UNS. Ji­ka su­dah ada su­rat da­ri Kep­sek SMAN 1 ma­ka be­sok (10/2) lang­sung di­buat su­rat usul­an pen­ca­but­an,” te­gas­nya.
Se­men­ta­ra Ke­pa­la SMAN 1 Pur­wo­da­di, Mu­ho­no dalam keteranganya mengatakan  pro­ses ser­ti­fi­ka­si Te­guh ter­ja­di se­be­lum di­ri­nya men­ja­bat. Na­mun yang je­las se­ba­gai gu­ru Ba­ha­sa Ja­wa, Te­guh ku­rang di­sip­lin. Se­per­ti ter­lam­bat da­tang dan ke­ti­ka ger­bang se­ko­lah di­tu­tup ma­lah me­mi­lih pu­lang.(Budi)
klik Gambar===> baca model TABLOID
 

Peningkatan kinerja guru tersertifikasi hanya 5%
INFOKU, SOLO-
Peningkatan kinerja guru tersertifikasi dengan mekanisme portofolio hanya sekitar 5%. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun 2010.
Sementara peningkatan kinerja guru tersertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), mencapai 70%.
Hal itu disampaikan Ketua Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 13 Universitas Sebelas Maret (UNS) yang juga Pembantu Dekan I FKIP UNS, Prof Dr rer nat Sajidan MSi, saat ditemui wartawan di ruang Dekan FKIP UNS, Kamis (10/2).
Penelitian tersebut, katanya, mengambil sampel 15.000 guru di seluruh Indonesia. Aspek yang dinilai adalah empat kompetensi guru yang seharusnya dimiliki guru tersertifikasi. Yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Barangkali, kata Sajidan, hasil penelitian itu yang menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi sertifikasi guru melalui portofolio.
Pada 2010, sertifikasi guru yang ditangani rayon 13 UNS, semuanya melalui proses portofolio terlebih dahulu. Jika tidak lulus portofolio, baru mengikuti PLPG. Saat itu jumlah kuota total sebanyak 7.767 orang.
“Tapi tahun ini kuota portofolio hanya 86 orang. Sisanya sekitar 8.800 guru akan mengikuti sertifikasi melalui PLPG selama sembilan hari dan 480 orang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG),” jelasnya.
Jumlah itu, terangnya, mencakup sertifikasi guru di sembilan kabupaten yang ditangani UNS. Yaitu Solo, Sragen, Boyolali, Grobogan, Blora, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara dan Purbalingga.
Guru berprestasi
Sertifikasi guru melalui portofolio, ungkapnya, hanya diberikan kepada guru berprestasi. Yaitu guru yang memiliki prestasi akademik di sekolah seperti menjadi juara guru berprestasi, guru yang memiliki banyak karya akademik seperti buku dan tulisan lain. Mereka juga harus mengikuti uji kompetensi awal.
“Siapa guru yang berhak mengikuti sertifikasi melalui portofolio, PLPG ataupun PPG, ditentukan Dinas di masing-masing daerah,” katanya.
Sajidan juga menguraikan rayon 13 UNS memperoleh peringkat I, dari 46 rayon penyelenggara sertifikasi guru tahun 2010 tingkat nasional. Soal sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), Sajidan mengaku hingga kini belum ada informasi lebih mendalam. (Devi-kontributor kampus)

INFOKU edisi 6 - CEPU dan Zodiak


Gantung Diri di Depan Pintu
INFOKU, CEPU_Warga Nglajo Cepu sedang pulas tidur saat malam, Kamis (27/1) itu terdengar suara orang berteriak-teriak histeris, ternyata Doni pemuda yang histeris itu kaget melihat kakaknya tergantung di depan pintu belakang rumahnya. Pemuda lajang itu tak kuasa menahan rasa duka yang  dalam sehingga berlari menuju gang di sebelah rumahnya sambil terus menunjuk rumah dimana  kakaknya tergantung itu.
    Beberapa tetangga segera berlari menuju rumah yang isinya sudah kosong itu. Dengan memakai seutas tali plastic, penghuni rumah itu, Kus (53) nekad mengakhiri  hidupnya. Kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri ini tak dinyana oleh tetangga sekitarnya. Disamping memiliki banyak kegiatan, laki-laki yang telah berpisah dengan isterinya ini dikenal sangat ramah dan akan menikah lagi tanggal 4 Pebruari.
     “Sekitar jam 09.00 tadi mas Kus masih sarapan diwarung langganannya dan sempat SMS saya, pesannya dia akan berangkat ke Surabaya jam 10.00 WIB, kunci rumah saya letakkan di atas pintu,” kata Karno (40) salah seorang teman dekat korban. Selain SMS kepada Karno, Kus mengirimkan SMS yang sama kepada Joko (48) karibnya yang lain.
     Joko yang selalu bersama Kus setiap harinya merasa kecolongan karena tidak mengira sahabatnya itu meninggalkannya dengan cara yang tragis. “Tadi siang saya sempat menengok rumahnya tapi karena terkunci saya kira sudah berangkat ke Surabaya, kalau tadi saya jadi masuk rumah mungkin masih bisa menyelamatkannya,” ujar Joko yang bekerja di POM bensin ini.
     Beberapa ibu yang ikut menyaksikan jenazah Kus diurus polisi mengaku tidak mengira Kus akan bunuh diri karena beberapa hari lagi dia akan melangsungkan perkawinan di Surabaya. Kus sudah berencana akan mengajak tetangga dekat dan teman-temannya menyaksikan pernikahan keduanya, bahkan sudah memesan kendaraan untuk rombongan itu.
     Sementara itu jenazah Kus yang memakai kaos warna biru dan celana pendek warna coklat muda diturunkan polisi, dari tubuhnya ditemukan luka pada leher, bengkak pada pipi (hari itu Kus mengaku sakit gigi) dan ditemukan sperma pada kemaluannya. Ciri-ciri ini khas ditemukan pada korban gantung diri, tepat seperti yang dikatakan paramedic seusai memvisum jenazah bahwa Kus murni bunuh diri.
     Dari salah seorang sahabatnya diketahui dua hari sebelumnya Kus mendapat SMS dari seseorang berinisial  Jj yang isinya peringatan agar Kus segera membayar hutang yang sudah 8 bulan belum dibayar juga, jika tidak maka akan dilaporkan ke polisi. Hari pada saat Kus gantung diri tepat dua hari sejak SMS itu dikirim, saat itu ada SMS lagi yang mengatakan Kus telah ditunggu di kantor polisi. Entah karena SMS ini Kus menjadi nekad atau karena hal lain, wallahualam.
    Kus sendiri memiliki masalah rumah tangga sehingga harus berpisah dengan isterinya, Min (50) yang telah memberinya dua orang anak yang sudah bekerja di Surabaya. Masalah ekonomi juga menjadi perkiraan penyebabnya karena sejak berpisah dengan isterinya usaha sablon yang digelutinya kolaps.
     Apapun yang menjadi penyebab Kus gantung diri mungkin hanya almarhum yang tahu, karena meskipun banyak teman tetapi Kus orangnya tertutup dan jarang curhat masalah pribadi. Hingga jenazah Kus dikebumikan keesokan harinya tak seorangpun yang tahu pasti penyebab Kus putus asa, padahal dia akan menikah lagi, jadi mengapa laki-laki yang berkulit bersih itu bunuh diri ?
     Sepeninggal Kus yang pernah menjadi Ketua RT di kampungnya, warga masih dicekam rasa takut. Hal-hal aneh bahkan mengiringi kepergiannya, misalnya salah seorang tetangga yang memotret jenazahnya, tak satupun yang jadi ketika diafdruk, begitupun ketika wartawan Koran ini hendak ambil gambar saat masih tergantung batere kamera tiba-tiba drop. Untunglah saat mayat dibaringkan kamera kembali hidup, tetapi ketika akan menulis computer yang dipakai mati beberapa kali, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Semoga kepergian Kus yang tragis menjadi hikmah tersendiri bagi warga sekitarnya dan tidak menjadi contoh, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, bunuh diri bukan penyelesaian yang terpuji dan tidak diridhoi Tuhan. (Agustina)
 

 klik gambar===>baca  model TABLOID

Barongsai rayakan imlek
INFOKU, CEPU- Kaum Tionghoa Cepu merayakan Hari Raya Imlek 2562 dengan menggelar barongsai di lapangan SD Katolik Cepu, Minggu (13/2). Imlek yang sebenarnya jatuh pada Kamis (3/2) hingga tanggal 17.
Menurut Koordinator Acara Hartono Adi Wibowo (60) tujuan dilaksanakannya acara ini agar umat Katolik lebih guyup dan rukun. “Selain agar lebih guyub dan rukun agar diberkati sehingga pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya baik dalam hal rejeki maupun kesehatan dan kemakmuran,” ujarnya.
Acara nanggap Barongsai ini sendiri terkesan mendadak, untunglah dapat terlaksana dengan sukses. Umat Katolik yang sebelumnya melakukan misa kemudian dibagikankue keranjang yang merupakan hidangan khas kaum Tionghoa pada Imlek. Anak-anak kecil yang ikut misa juga kebagian rejeki mendapat angpao.
Grup kesenian Barongsai Singa Lodra dari Bojonegoro yang dipimpin Yulie Sugiarto mampu memukau ratusan penonton yang memadati lapangan basket SD Katolik. Para bakul makanan dadakan pun muncul disekitar lapangan itu, menyediakan aneka makanan yang laris dikerubuti pembeli.
Grup kesenian Barongsai in juga menanpilkan badut-badut yang tingkahnya lucu sehingga komplitlah kemeriahan yang tampak. Pemain barongsainyapun menampilkan beberapa adegan akrobatik dan siap menerima angpao dari para penontonnya. Bahkan seusai acara barongsai dan para badut itu menyediakan diri untuk berfoto bersama dengan penonton. (Agustina)
 klik gambar===>baca model TABLOID

Rabu, 02 Maret 2011

Kepala SKPD dan Pejabat eselon III

Rabu 2 Maret 2011
Klik Gambar untuk melihat UKURAN BESAR

Pejabat Eselon III



INFOKU edisi 6 - PEMERINTAHAN


Terkait Dana Aspirasi Dewan
Bupati akan Penuhi Janji
INFOKU, BLORA- Nampaknya apa yang sering dijanjikan Bupati Blora Djoko Nugroho, dibeberapa kesempatan tentang akan dinaikkanya dana aspirasi dewan akan terwujud.
“Jangan percaya isu saya akan memangkas dana aspirasi dewan, justru nantinya akan saya tambah dan saya minta mereka agar 80 persenya dialokasikan ke infrastuktur jalan Blora yang hampir semuanya rusak,” katanya beberapa waktu lalu.
Data yang didapat Infoku terlihat jumlah usulan dana aspirasi DPRD Blora sebesar Rp.22,5 Milyar. Dana tersebut teralokasi kepada semua anggota DPRD yang berjumlah 45 orang. Atau masing-masing anggota Dewan mendapat dana alokasi sebesar Rp.500 juta.
Menurut beberapa kalangan masyarakat seperti yang dikemukanan ketua karangtaruna Blora Tejo Prabowo, usulan tersebut kalau memang teralokasi sesuai tujuan yang dikehendaki bupati adalah terbaik.
“Memang tidak bisa dipungkiri, kenyatan dilapangan hampir semua jalan di wilayah kabupaten Blora rusak parah,” kata Tejo.
Alasan lain menurut ketua karang taruna yang disukan dikudeta ini, jalan merupakan sarana ekonomi yang fital. Apabila jalan tidak mendukung akan berdampak pada perekonomian rakyat Blora.
Disisi lain prasarana jalan salah satu barometer pembangunan suatu wilayah. “Masyarakat tidak mau tahu itu jalan Pusat, jalan Propinsi atau jalan kabupaten, yang tahu mereka jalan Blora rusak dan segera diperbaiki,” jelasnya.
Dia juga menambahkan bila realisasi dana aspirasi anggota DPRD Blora sebesar 80 persenya  dari Rp.500 juta untuk infrastruktur jalan, maka hanya sekitar Rp.100 juta saja yang benar-benar digunakan para anggota dewan untuk memenuhi aspirasi pendukungnya. (Agung)

 
INFOKU, BLORA- Sejumlah kalangan mulai mempersoalkan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang masih menjabat di jajaran direksi BUMD PT Blora Patra Energi (BPE).
Padahal sesuai dengan ketentuan, PNS dilarang menjadi direksi salah satu perusahaan.  Larangan itu antara lain sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 3 Ayat 1 Huruf q.  PP tersebut menyatakan PNS dilarang melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
"Kami minta Bupati meninjau  kembali keberadaan PNS di jajaran direksi PT BPE," ujar Amin Faried dari Blora Critis Center (BCC).
Sekedar diketahui, direktur utama PT BPE sejak beberapa tahun lalu dijabat Tedi Rindaryo yang juga PNS di Badan LIngkungan Hidup.  Selain Tedi, beberapa PNS juga menjabat direktur di perusahaan yang dibentuk Pemkab Blora yang antara lain untuk mengurus sumur minyak tua tersebut.
Amin Faried mencontohkan, saat kali pertama Pemkab membentuk PT Blora Patragas Hulu (BPH), jajaran direksi diisi sejumlah PNS.  Namun setelah beberapa lama, jajaran direksi itu diganti oleh kalangan profesional yang bukan PNS.  "Semestinya yang pernah dilakukan di PT BPH tersebut diterapkan pula di PT BPE," tandasnya.
Dia menerangkan, selain PT BPE, BUMD milik Pemkab Blora seluruh jajaran direksinya diisi bukan dari kalangan PNS.  BUMD itu di antaranya PDAM, PD BPR/BKK, dan PD Wira Usaha, termasuk PT BPH.
Wacana peninjauan kembali jajaran direksi PT BPE juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminuddin.  "Saya mendengar jajaran direksi PT BPE akan ditinjau ulang, seharusnya memang demikian.  Sepengetahuan saya,  PNS dilarang menjadi direksi perusahaan," kata dia.
Aminuddin yang juga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora itu mengemukakan, bidang tugas yang menjadi lingkup kewenangan PT BPE sudah cukup jelas.  Antara lain mengelola sumur minyak tua yang ada di Blora.
Sumur-sumur itu diharapkan menyumbangkan pendapatan signifikan bagi daerah.  Namun dia juga menilai, hingga kini belum ada hasil nyata dari pengelolaan sumur tua oleh PT BPE tersebut.  Aminuddin meminta  agar evaluasi segera dilakukan untuk menentukan langkah yang lebih maju.
"Kalaupun akan diganti, jajaran direksi hendaknya dari kalangan profesional.  Orangnya harus jujur.  Soal pengetahuan bidang perminyakan itu bisa dipelajari oleh siapapun," ujarnya.(Endah)

klik Gambar ===> Baca model Tabloid

Rakernas FKDPM  Blora Angkat Isu Sumur Tua dan DBH Migas
INFOKU, BLORA- Pada tanggal 23-24 Maret 2011 mendatang,  Kabupaten Blora akan membawa isu pengelolaan sumur minyak tua dan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) di Balikpapapan.
“Makalah ini nantinya akan disampaikan langsung oleh bupati Blora Djoko Nugroho, selaku ketua dari FKDPM,” kata Adi Purwanto saat Syukuran ulang tahun Distaben minggu lalu.
Dia juga mengatakan, regulasi terkait sumur tua harus disempurnakan, agar implementasi di lapangan lancar dan tidak ada hambatan.
"Peraturan menteri (Permen) tentang pengelolaan sumur tua ini tidak bisa dilaksanakan, karena adanya  aturan yang berkaitan dengan departemen lain."
Dijelaskan pula, kebanyakan sumur minyak tua itu berada di hutan. Sehingga ketika perizinan dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah selesai, namun masih harus berjuang untuk mendapatkan izin dari kehutanan. "Jadi harus ada pembahasan yang komprehensif," tegasnya.
Lebih lanjut Adi Purwanto mengemukakan, persoalan lain yang harus mendapatkan penyikapan secara bijak, yaitu terkait masalah DBH Migas di Blok Cepu. Ia menilai, DBH dari Blok Cepu sangat diskriminatif dan tidak menguntungkan Blora.
"Khusus mengenai Blora dengan Blok Cepu, harus ada peninjauan ulang yang  bijaksana, karena ini menyangkut daerah perbatasan dengan daerah lain," terangnya.  Kebijakan yang ada saat ini, selain diskriminatif, juga dinilai kurang aspiratif.
Dicontohkannya, Kabupaten Banyuwangi yang jaraknya sangat jauh dari Bojonegoro (Blok Cepu), dapat DBH Migas, hanya karena satu administratif (dengan Provinsi Jatim-Red), sementara Blora tidak. Alasannya, karena mulut sumur berada di Bojonegoro.(Agung)

Pola bagi Hasil Usaha Tani Jati Unggul
INFOKU, BLORA- Suatu usaha ekonomi kerakyatan di bidang kehutanan mulai disosialisasikan Dinas Kehutanan pemda Blora, Perum perhutani di wilayah kabupaten Blora serta Unit UBH KPWN.
Sosialisasi yang berupa seminar ini diselenggarakan di Aula Akper Blora dibuka sendiri oleh Bupati Blora, Djoko Nugroho, awal bulan Pebruari lalu.
Dalam sambutanya bupati Blora menekankan usahatani jati unggul yang melibatkan masyarakat adalah sangatlah tepat diterapkan di Blora.
Disamping sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan juga dapat sebagai investasi yang dapat diharapkan hasilnya pada tahun mendatang.
Sementara narasumber yang hadir dalam acara ini dari UBH KPWN Hariyono Soeroso dan Dibyo Poedjowadi menekankan pentingnya peran serta masyarakat terhadap program kegiatan usahatani jati unggul bagi hasil ini.
Menurut Hariyono kegiatan usaha tani dibidang kehutanan ini melibatkan 5 pihak, Yakni investor, pemilik lahan, Petani Penggarap, Fasilitator dan Pemerintah desa, dengan pola bagi hasil.
“Komiditi utama kita Jati Unggul Nusantara/JUN yang dapat anda panen pada umur 5 tahun, dengan volume batang mencapai 0,2 m,” katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa investasi ini menawarkan bagi hasil pada investor sebesar 40 persendari jumlah tanaman investasi dalam tempo 5 tahun.
Sementara Dibyo Poedjowadi dalam orasinya menjamin pemasaran hasil panen kayu jati hasil usahatani bagi hasil ini.
Dibyo menejelaskan pada saat ini Unit UBH KPWN telah merintis kerjasama dengan industry kayu khususnya kayu jati didaerah Jawa Timur dan sekitarnya.
“Industri ini membutuhkan kayu jati sebagai bahan baku plywood, finger joint, furniture, veneer dan produk jati yang lain untuk diekspor ke Eropa, Amerika dan Asia,” jelasnya.
Seminar ini sendiri dihadiri peserta muali dari Pengusaha kelompok tani desa, Kelompok tani hutan, LSM dan tokoh masyarakat.(Agung)

INFOKU edisi 6 - LINTAS KECAMATAN



INFOKU, NGAWEN- Kurang lebih 38 sumur minyak tua yang terletak di lapangan Tungkul dan Trembul, Ngawen, Blora dalam waktu dekat akan segera dieksplorasi.  Diharapkan eksplorasi itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar sumur.
Dua lembaga akan menangani pengelolaan sumur minyak tua tersebut, yakni PT Sarana Patra Jateng (BUMD milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah) dengan PT Blora Patra Energi (BUMD milik Pemerintah Kabupaten Blora).
Adapun dasar pengelolaannya adalah izin dari PT Pertamina tanggal 3 November 2010.  "Prinsipnya, secepatnya kami segera beroperasi karena izin juga sudah ada," tandas Direktur PT Sarana Patra Jateng Bambang A Mulyadi minggu lalu.
Sesuai dengan kehendak Bupati Blora Djoko Nugroho, dalam operasional itu pengelola akan mengakomodasi masyarakat setempat, terutama masyarakat yang selama ini telah mengusahakan sumur minyak tua.
"Kami memang akan lebih banyak mempergunakan tenaga kerja asli Blora, baik tenaga lapangan maupun pengawas," jelas Bambang.
Banyak pihak menyambut gembira eksplorasi sumur-sumur tua yang sebenarnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Blora ini.  Minimal dengan dikelola secara resmi, diharapkan BUMD yang dapat mengayomi para penambang yang notabene warga setempat, bagaimana menambang minyak sumur tua sesuai dengan prosedur dari pemerintah dan PT Pertamina.
Menurut Bambang, lembaganya juga akan berupaya menyalurkan hasil produksi kepada PT Pertamina dan memberikan imbalan jasa produksi kepada masyarakat setempat yang melaksanakan  pengusahaan minyak.  Hal itu tentu sesuai dengan harga yang ditetapkan.
Terkait  dengan akan dikelolanya sumur-sumur minyak tua di Ngawen itu, Bupati Djoko Nugroho berharap masyarakat tidak melakukan pengusahaan pertambangan secara individu dan sporadis.  Justru mereka diminta untuk bersama-sama membentuk koperasi sehingga bisa bekerjasama dengan lembaga resmi yang mengelola.(Endah)

 

 Klik Gambar ====baca Model TABLOID
Pelunasan Lahan Giyanti Diperkirakan Awal Maret
INFOKU, SAMBONG- Koordinator Land Team Mobile Cepu Limited Bambang Sugeng menyebutkan bila pembayaran penuh untuk area eksplorasi Blok Cepu di desa Giyanti kecamatan Sambong diperkirakan awal Maret tahun 2011.
Saat dihubungi via ponselnya pada hari Rabu (16/02), Bambang mengatakan bila pihaknya bisa memastikan bila awal Maret 2011 dilaksanakan pembayaran penuh, tapi belum bisa memastikan tanggalnya. “Yang jelas, diusahakan secepatnya,” kata Bambang.
Sebelumnya, pihak Land Team MCL telah memberikan uang muka secara massal kepada 15 pemilik tanah pada bulan puasa lalu.
Tepatnya tanggal 2 September 2010. Pada hari-hari berikutnya, Land Team memberikan uang panjar kepada land owner lain hingga genap menjadi 24 orang land owner area eksplorasi Blok Cepu lapangan Giyanti.
Besaran DP bagi setiap land owner rata-rata Rp 5.000.000,-. Melihat dari klausul perjanjian yang ada, DP sebesar itu akan dianggap hangus bila dalam waktu selama 6 bulan setelah pemberian DP itu tidak dilakukan pelunasan.
Pengukuran Lahan Sudah Selesai
Setelah diberikan DP, diadakan pengukuran lahan. Pengukuran lahan dikerjakan oleh sebuah tim bentukan MCL dari Universitas Diponegoro Semarang. Menurut tim pengukur lahan, saat ini pengukuran lahan milik mereka yang telah di-DP sudah selesai semua.
Tinggal menunggu legalitas dari Badan Pertanahan Negara. Semua biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah dibiayai oleh MCL. Namun hingga pertengahan februai 2011 ini, belum ada satupun sertifikat tanah dari BPN yang sudah turun.
Land Team MCL menjamin bahwa sertifikat tanah dari BPN ini masih atas nama land owner. Setelah sertifikat tanah turun, maka transaksi jual beli yang sesungguhnya dilaksanakan. Land owner melepas hak kepemilikan tanahnya, MCL membayar harga sesuai dengan harga yang telah disepakati. Bila DP belum hangus, land owner dibayar senilai kesepakatan harga dikurangi DP.
Tapi bila DP sudah hangus, maka pemilik lahan akan dibayar senilai kesepakatan harga. Setiap pembayaran baik DP maupun pelunasan dilakukan bukan secara tunai melainkan menggunakan cek.
Setelah itu baru bisa dicairkan di bank yang telah ditunjuk pihak MCL.
Salah seorang pemilik tanah Sartono mengatakan bila dirinya merasa beruntung lahannya dibeli oleh MCL.
Menurutnya, andaikan saja tidak ada proyek negara seperti eksplorasi Blok Cepu ini, harga tanahnya tak akan setinggi harga beli MCL. Sartono mengharap wacana pelunasan awal Maret ini benar-benar terealisasi. Rencananya, dana hasil penjualan lahan dari MCL nanti akan digunakan untuk membeli lahan di desa lain.
Sartono menyadari bila dirinya tak akan membeli lahan baru di desa Giyanti sendiri. Sejak munculnya rencana eksplorasi Blok Cepu di Giyanti, harga tanah di desa Giyanti melambung tinggi, apalagi di dukuh Trisinan.
Maka dia merencanakan akan membeli lahan di desa lain saja. Jarak antara lahan baru dengan rumahnya nanti tidak menjadi persoalan. Itu dikarenakan sekarang hampir setiap keluarga mempunyai kendaraan, keluarganya sendiri mempunyai 2 buah sepeda motor. “Keadaan jalan-jalanpun sekarang sudah baik, sudah bisa dilewati sepeda motor. Jadi amat berbeda ketika dibandingkan dengan jaman dahulu,” katanya.(Heri)

Jumat, 25 Februari 2011

INFOKU edisi 6 - REDAKSI - Lensa Digital - Advetorial


Klik gambar ==> baca model tabloid
Integritas Pers tak boleh Terbeli
Setiap 9 Februari, insan pers di negeri ini memperingati Hari Pers Nasional (HPN), tahun ini puncak peringatannya diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bersamaan dengan peringatan seperti inilah, praktisi yang mengarungi dunia jurnalisme, selayaknya meluangkan barang sejenak untuk merefleksi, berkontemplasi mengenai profesi ini.
Terlebih, pada peringatan tahun ini ada sesuatu yang istimewa dibanding sebelum-sebelumnya. Acara tidak hanya diisi dengan pameran-pameran, penyampaian penghargaan Adinegoro tetapi dicanangkan secara resmi program Sertifikasi Kompetensi Wartawan.
Program tersebut menjadi penting, mengingat dunia kewartawanan di Indonesia sekarang ini telah sedemikian pesat berkembang pascaera reformasi beberapa tahun silam.
Kebebasan pers yang luar biasa menjadikan profesi wartawan sering tanpa kendali. Yang lebih celaka, pers dengan industrinya mulai bermain-main, pura-pura lupa atau dengan sengaja mengabaikan betapa fungsi, peran dan idealisme pers itu sesungguhnya tak bisa diganggu gugat.
Ini bukan sekadar pakem namun dalam jurnalisme sejatinya terdapat dogma yang harus ditaati.
“Ah… sudahlah, sekarang ini pers (redaksi) harus menyesuaikan diri. Kita ini butuh biaya untuk menghidupi jalannya perusahaan. Cobalah kita luwes, fleksibel, keluar dari kotak tradisi (out of the box) jurnalistik,” kata kawan saya.
Bagaimana bisa? Sebab, ketika berbicara tentang jurnalisme, sesungguhnya kita sedang membahas fakta tentang kebenaran, tengah memperdebatkan fakta keadilan yang semuanya bermuara kepada moralitas, integritas dan idealisme. Di sana terdapat filosofi terdalam tentang nilai-nilai kemanusiaan.
Benar bahwa pers kita telah menjadi industri. Betul, industri pers membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menggerakkan roda bisnis. Namun semua pihak mestinya juga sadar bahwa di dalam industri tersebut terdapat nilai-nilai idealisme dan integritas yang tidak boleh terbeli.
Pada dasarnya, produk pers itu hanya ada tiga jenis, yaitu; berita, iklan dan opini. Ketiga jenis produk ini cara memperlakukan, mengelola bahkan menyiarkannya harus benar-benar dibedakan. Berita bukanlah iklan. Demikian sebaliknya, iklan bukanlah berita.
Iklan tidak boleh ditulis seolah-olah adalah berita dan begitu juga berita tidak boleh menyampaikan iklan. Demikian juga halnya dengan opini. Dia berada di ranah yang berbeda pula cara memperlakukan dan memproduksinya.
Siapa yang melarang? Begitulah kaidah dalam jurnalisme. Jurnalisme ini menyangkut segala sesuatu tentang bagaimana seseorang atau lembaga mencari, menghimpun, menuliskan dan kemudian menyiarkan sebuah fakta kepada khalayak melalui media massa. Fakta adalah kebenaran sehingga harus disampaikan secara jujur.
Itulah sebabnya, mengapa dalam perusahaan pers lazimnya terdapat dua orang pemimpin yang menangani secara khusus antara bidang usaha (bisnis) dan pemberitaan (redaksi).
Itu semua dirancang sejak dahulu agar masyarakat (konsumen) tidak bingung serta tidak tertipu dengan produk-produk yang dihasilkan industri pers. Audiens paham bahwa apa yang sedang dibaca atau disaksikan atau didengar itu adalah berita, bukan iklan atau opini.
Kompetensi & integritas
Menilik betapa pentingnya fungsi dan peran pers itulah, Bill Kovach dan Tom Rosentiel, dua pakar komunikasi massa menyebut terdapat sembilan elemen jurnalisme yang menjadi tolok ukur bagi benar atau tidaknya kerja para jurnalis ketika mengungkap kebenaran dari sebuah fakta.
Kesembilan elemen jurnalisme itu menyangkut soal kebenaran yang harus dicari terus-menerus, keberpihakan kepada masyarakat, selalu melakukan verifikasi, bersikap independen, menjadi pengawas serta memantau kekuasaan, sebagai forum publik yang menampung segala pendapat, gagasan, kritik dan saran, jurnalisme harus ditampilkan secara memikat dan relevan, berita yang ditampilkan haruslah proporsional dan komprehensif serta selalu mendengarkan hati nurani.
Artinya, jelas bahwa untuk membuat berita, jurnalis harus memiliki standar kompetensi yang jelas. Karena itu, bersyukurlah insan pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas ditetapkannya Standar Kompetensi Wartawan melalui Peraturan Dewan Pers No 1/Peraturan-DP/II/2010.
Di dalam peraturan itu dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati masyarakat pers.
Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.
Dijelaskan pula bahwa kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.
Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita (6M).
Menyimak hal tersebut, menjadi jelas bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai seorang wartawan yang kompeten haruslah memiliki integritas yang tinggi. Integritas sejatinya adalah kualitas, mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga seseorang memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan serta kejujuran (KBBI, 2005).
Integritas ini tentu akan sangat berkait erat dengan moralitas serta idealisme. Karenanya, diperlukan integritas dan moralitas yang sangat tinggi ketika seseorang, lembaga atau kelompok apa pun untuk menegakkan kebenaran dan menjalankan profesinya. Tidaklah salah kalau Denny Indrayana, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dalam sebuah artikelnya menegaskan bahwa di tengah runtuhnya moralitas penegakan hukum karena maraknya praktik mafia peradilan, integritas tak terbeli adalah satu-satunya harapan untuk terus bergerak memberantas mafia hukum.
Penjagaan integritas seperti itu harus terus dikuatkan. Bukan saja pada diri sendiri namun juga pada lingkungan tempat kita bekerja. Perlakuan yang sama tentunya harus dijalankan oleh insan pers dengan seluruh stake holder-nya. Selamat Hari Pers Nasional. - Oleh : Drs Ec. Agung Budi Rustanto Pimpinan Redaksi tabloid Infoku