Mutasi Pejabat ESELON III - tahap 5

INFOKU edisi 6 - POLITIK & HUKUM

 

Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Kurang Jelas Keberadaannya

INFOKU, BLORA - Setelah dinyatakan bebas oleh MA melalui putusanya, tiga mantan wakil ketua DPRD Blora Haryono SD Rofii Hasan dan Abdul Ghoni yang telah menjalani kurungan di rutan beberapa waktu lalu telah mengajukan penarikan barang bukti yang mereka setor di Kejaksaan Negeri Blora.

“Kurang lebih dua minggu kami bebas, saya dan teman-teman telah mengirimkan surat untuk penarikan BB tersebut, namun sampai saat ini belum cair,” kata Haryono.

Dari data infoku kasus dugaan korupsi ini mencuat pada tahun 2006 lalu. Dana dugaan korupsi tersebut dituduhkan pada 45 anggota DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp. 2,521 milyar.

Rincian terdiri dari Uang Purnabakti sebesar R2,225 Milyar dan THR sebesar Rp. 155,250 juta, Pesangon Rp.141,250 juta dan diterima oleh 45 anggota DPRD waktu itu.

Besarnya uang yang diterima masing-masing berbeda, ketua DPRD menerima Rp.90 juta, tiga wakil ketua masing-masing menerima Rp. 70,5 juta, ketua komisi Rp57,250 juta dan anggota Rp.56.1 juta.

Sementara dalam keterangan Persnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora Syaiful Tahir mempersilakan mengambil BB di kas negara.

“Silakan ambil uangnya ada di kas Negara,” katanya.

Menurut Kajari instituisinya tidak diperbolehkan menerima barang bukti berupa uang, maka uang tersebut harus langsung disetor ke kas Negara.

Untuk itulah pemilik barang bukti harus mengajukan pencairan dana melalui pengacaranya dengan mengirim nomor rekeningnya.

“Seingat saya nomor rekening yang jumlahnya tidak seberapa banyak, sekitar Rp 6 jutaan ini belum disampaikan, dan kami berusaha menghubungi orang-orangnya,” kata Tahir.

Namun apa saat Haryono dan A Ghani ditemui terkait ini, sungguh jauh berbeda dari apa yang dikemukakan Kajari. Bahkan dengan jelas Pengacar ketiga orang tersebut Sumarso yang duduk disebelah mereka menyatakan kaget terkait pernyataan Kajari.

“Jumlah yang benar sesuai Surat keputusan PN Blora adalah sebesar Rp. Sebagai barang bukti, bukan hanya Rp. 6 juta saja,” tegas Sumarso.

Data yang didapat dari Putusan PN Blora no 34/Pid.B/2007/PN.Bla tertanggal 24 oktober 2007 jumlah barang bukti berupa uang adalah sebesar Rp.199.250.000,-.

Dampak pernyataan yang bertolak belakang inilah beberapa kalangan masyarakat menilai ada sesuatu kejanggalan tergadap barang bukti ini. Muncul wacana di masyarakat kemana larinya barang bukti tersebut. (Agung)

 klik gambar ===> baca model TABLOID

Bayi Baru Lahir Dibuang di Sungai Lusi

INFOKU, BLORA - Sesosok bayi laki-laki lengkap dengan tali pusar ditemukan terapung di sungai lusi Blora kota. Saat ditemukan kondisi bayi telungkup dan tidak bernyawa terjerat tali sepatu pada bagian lehernya.

Bayi yang diduga hasil hubungan gelap ini sangat mengenaskan karena terendam air. Bayi yang masih lengkap dengan ari-ari atau tali pusar tersebut kali pertama diketahui oleh anak-anak yang asik bermain bola di tepi sungai.

Petugas yang datang langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi di lapangan. Saat ini bayi yang terbungus tas plastik warna hitam tersebut langsung ditepikan dari sungai oleh petugas dan kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD Blora.

"Dari visum evertum yang dilakukan dokter dan petugas diketahui jika bayi tersebut diduga sengaja dililit oleh orang tuanya sebelum dibuang ke sungai lusi hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tali sepatu warna coklat yang masih melilit kencang pada leher bayi tak bersalah tersebut," kata Kapolsek Blora Kota, AKP. Slamet, Minggu (13/2/).

Hingga kini petugas masih terus memburu pelaku yang tega membuang bayi mungil ini. Kasus ini masih dalam penanganan petugas polsekta Blora Kota dan Polres Blora.(Larso)

 

 

GMNI Tuntut Ungkap Kebohongan Publik

INFOKU, SEMARANG- Sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antikebohongan untuk Negara memberi pernyataan sikap di bundaran air mancur Jalan Pahlawan, Semarang, belum lama ini.

Mereka menunut pemerintah mengusut dan mengungkap kebohongan publik yang selama ini dilakukan berbagai instansi pemerintah. Aliansi yang terdiri atas tiga elemen organisasi, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menyerukan empat pokok permasalahan kebohongan publik, yakni di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum.

Menurut Koordiantor Aksi, Jati Amarullah Jati, dalam bidang ekonomi perlu adanya kemandirian bangsa berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Caranya dengan membatalkan tarif impor 0%, terutama pada sektor pertanian, renegoisasi kebijakan ACFTA-AFTA, dan proteksi terhadap pasar tradisional agar tidak tergusur oleh pasar modern.

Pada bidang politik, mereka mendorong pemerintah untuk menegakkan kedaulatan Indonesia. Mereka mendesak  pemerintahan SBY menghapus sistem pemilihan langsung dengan sistem perwakilan sesuai dengan Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Kemudian menghapus sistem kartel, melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. "Para TKI adalah pahlawan devisa negara. Sudah seharusnya pemerintah mengayomi warganya yang bekerja di luar negeri," kata Jati.

Di bidang pendidikan, perlu diciptakan sistem pendidikan yang berbasiskan pada karakter bangsa dan berorientasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlu dipermudah akses pendidikan dasar hingga menengah bagi rakyat yang kurang mampu.

Karena itu harus ada perbaikan kebijakan dan mekanisme dana BOS.
''Kami mendesak pengusutan indikasi korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional, perbaiki sarana dan prasarana sekolah, dan hapuskan UN,'' tandas Jati.

Sementara di bidang hukum, pemerintah harus bertindak tegas terhadap makelar kasus (markus) dan oknum-oknum pejabat tinggi negara yang terbukti terlibat di dalamnya.

"Masih banyak markus yang belum tersentuh hukum. Untuk itu kami menuntut pemerintah segera mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku," jelasnya.

Setekah berorasi di bundaran air mancur mereka bergerak menuju Gedung DPRD Jateng untuk berdialog dengan anggota Dewan. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Jateng, Bambang Sadono. (Joko)

PDIP Blora bagikan SK PAC

INFOKU, BLORA- Persaingan di dunia politik kedepan akan semakin ketat, banyaknya organisasi kemasyarakatan yang muncul perlu dicermati dan diperhatikan karena kemungkinan besar akan menjelma menjadi partai politik baru. Hal ini dikatakan Rusdianto, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Blora dihadapan para Ketua dan Sekretaris PAC PDI Perjuangan sekabupaten Blora, Rabu (9/2).

          Acara yang diadakan di kantor DPC PDI P ini dihadiri Ketua DPC PDI P, Colbert Mangara Tua, beberapa orang fraksi PDI dan sebagian pengurus DPC. Penyerahan SK (Surat Keputusan) PAC dan stempel PAC ini merupakan titik awal gerakan yang akan dapat dilakukan PAC karena secara resmi telah memiliki kekuatan untuk mulai menjalankan tugasnya.

          Dengan dibagikannya SK Ranting, SK Anak Ranting dan SK PAC ini berarti DPC PDI Perjuangan Blora merupakan DPC PDIP yang pertama kali merampungkan penyerahan SK ke struktur dibawahnya se-Jawa Tengah. Langkah cepat yang dilakukan ini juga untuk mengantisipasi jangan sampai structural dan kader PDIP Blora terpengaruh partai lain atau organisasi kemasyarakatan yang ingin merekrutnya. Beberapa kader PDIP yang masuk Nasdem (Nasionalisme Demokratik) perlu dicermati dan menjadi catatan sendiri bagi kader lain yang militant.

          “Jaga kekompakan sesame pengurus, jangan sampai ada konflik dalam internal PAC, jangan sampai ada benturan karena kepentingan pribadi,” pesan Rusdoanto. Ketua dan sekretaris adalah pengendali partai, baik buruknya citra partai di kecamatan masing-masing tergantung pengurusnya. Agar dapat berjalan dengan lancar perlu kerjasama dan komunikasi aktif diantara para pengurus.

           Sementara itu Ketua DPC PDI P Blora, Colbert  Mangara Tua mengatakan, dengan dibagikannya SK kepada seluruh PAC PDIP sekabupaten Blora, mereka dapat mulai bertugas demi kebesaran partai. “Para pengurus harus dapat bekerjasama dan kompak sehingga PDI P Blora dapat meningkatkan jumlah perolehan suara dengan maksimal pada Pemilu 2014 yang akan datang,” ujarnya. (Agustina)

INFOKU edisi 6 - PENDIDIKAN

Ser­ti­fi­ka­si Guru Dicabut 

setelah terlibat Perjudian dan tidak Disiplin

INFOKU, GROBOGAN-   Per­ha­ti­an se­rius ditunjukan  Ko­mi­si D DPRD Gro­bo­gan setelah mendapat  in­for­ma­si ada­nya se­o­rang gu­ru lo­los ser­ti­fi­ka­si ken­da­ti yang ber­sang­kut­an per­nah di­hu­kum ka­re­na ter­li­bat per­ju­di­an dan ti­dak di­sip­lin da­lam men­ja­lan­kan tu­gas.

“In­for­ma­si da­ri ma­sya­ra­kat, bah­wa ada gu­ru per­nah di­hu­kum ka­re­na ber­ju­di dan ti­dak di­sip­lin da­lam meng­ajar di SMAN 1 Pur­wo­da­di ber­na­ma Te­guh, lo­los ser­ti­fi­ka­si. Di si­si lain ada gu­ru ber­ke­la­ku­an ba­ik jus­tru ti­dak lo­los ser­ti­fi­ka­si ha­nya ka­re­na sa­kit,” je­las Ke­tua Ko­mi­si D H Mukh­li­sin da­lam ra­pat de­ngar pen­da­pat yang di­ha­di­ri Ke­pa­la SMAN 1 Pur­wo­da­di Mu­ho­no, Ka­bid Pe­ning­kat­an Mu­tu Pen­di­dik dan Te­na­ga Ke­pen­di­dik­an (PMPTK) Di­nas Pen­di­dik­an, Bam­bang Mar­go­no dan Ka­si PMPTK Su­ra­di, Ju­mat (11/2).

Di­tam­bah­kan ang­go­ta Ko­mi­si D,  Ret­no Wi­dyas­tu­ti, yang ber­sang­kut­an (Te­guh-red) ti­ga ta­hun la­lu per­nah di­hu­kum ti­ga bu­lan ka­re­na ka­sus per­ju­di­an ke­mu­di­an di­skors di­pin­dah ke Di­nas Pa­ri­wi­sa­ta se­hing­ga ti­dak meng­ajar di SMAN1 Pur­wo­da­di.

“Ke­na­pa yang ber­sang­kut­an kok bi­sa lo­los, se­men­ta­ra gu­ru yang ba­ik dan lo­yal ti­dak lo­los? Apa ka­re­na mem­ba­yar ke ke­pa­la se­ko­lah dan Di­nas. Ini ti­dak bi­sa di­bi­ar­kan ka­re­na akan me­nim­bul­kan ke­cem­bu­ru­an gu­ru lain. Di­nas Pen­di­dik­an ha­rus meng­usul­kan ke Lem­ba­ga Pe­ngem­bang­an Te­na­ga Ke­pen­di­dik­an (LPTK) agar ser­ti­fi­ka­si­nya di­ca­but,” ujar Ret­no.

Me­nang­ga­pi hal itu, Ka­bid PMPTK Bam­bang Mar­go­no me­nga­ta­kan Te­guh Tri­ha­ryo­no Spd lu­lus ser­ti­fi­ka­si ta­hun 2010 dan ma­sih pem­ber­kas­an, ji­ka ada fak­ta se­per­ti ini bi­sa di­usul­kan di­ca­but ser­ti­fi­ka­si­nya.

“Se­ge­ra di­tin­da­klan­ju­ti usul­an pen­ca­but­an ter­se­but. Ha­ri ini ju­ga sa­ya akan la­por ke LPTK Ra­yon 13 UNS. Ji­ka su­dah ada su­rat da­ri Kep­sek SMAN 1 ma­ka be­sok (10/2) lang­sung di­buat su­rat usul­an pen­ca­but­an,” te­gas­nya.

Se­men­ta­ra Ke­pa­la SMAN 1 Pur­wo­da­di, Mu­ho­no dalam keteranganya mengatakan  pro­ses ser­ti­fi­ka­si Te­guh ter­ja­di se­be­lum di­ri­nya men­ja­bat. Na­mun yang je­las se­ba­gai gu­ru Ba­ha­sa Ja­wa, Te­guh ku­rang di­sip­lin. Se­per­ti ter­lam­bat da­tang dan ke­ti­ka ger­bang se­ko­lah di­tu­tup ma­lah me­mi­lih pu­lang.(Budi)

klik Gambar===> baca model TABLOID

 

Peningkatan kinerja guru tersertifikasi hanya 5%
INFOKU, SOLO- Peningkatan kinerja guru tersertifikasi dengan mekanisme portofolio hanya sekitar 5%. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun 2010.
Sementara peningkatan kinerja guru tersertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), mencapai 70%.

Hal itu disampaikan Ketua Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 13 Universitas Sebelas Maret (UNS) yang juga Pembantu Dekan I FKIP UNS, Prof Dr rer nat Sajidan MSi, saat ditemui wartawan di ruang Dekan FKIP UNS, Kamis (10/2).

Penelitian tersebut, katanya, mengambil sampel 15.000 guru di seluruh Indonesia. Aspek yang dinilai adalah empat kompetensi guru yang seharusnya dimiliki guru tersertifikasi. Yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Barangkali, kata Sajidan, hasil penelitian itu yang menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi sertifikasi guru melalui portofolio.

Pada 2010, sertifikasi guru yang ditangani rayon 13 UNS, semuanya melalui proses portofolio terlebih dahulu. Jika tidak lulus portofolio, baru mengikuti PLPG. Saat itu jumlah kuota total sebanyak 7.767 orang.

“Tapi tahun ini kuota portofolio hanya 86 orang. Sisanya sekitar 8.800 guru akan mengikuti sertifikasi melalui PLPG selama sembilan hari dan 480 orang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG),” jelasnya.

Jumlah itu, terangnya, mencakup sertifikasi guru di sembilan kabupaten yang ditangani UNS. Yaitu Solo, Sragen, Boyolali, Grobogan, Blora, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara dan Purbalingga.

Guru berprestasi

Sertifikasi guru melalui portofolio, ungkapnya, hanya diberikan kepada guru berprestasi. Yaitu guru yang memiliki prestasi akademik di sekolah seperti menjadi juara guru berprestasi, guru yang memiliki banyak karya akademik seperti buku dan tulisan lain. Mereka juga harus mengikuti uji kompetensi awal.

“Siapa guru yang berhak mengikuti sertifikasi melalui portofolio, PLPG ataupun PPG, ditentukan Dinas di masing-masing daerah,” katanya.

Sajidan juga menguraikan rayon 13 UNS memperoleh peringkat I, dari 46 rayon penyelenggara sertifikasi guru tahun 2010 tingkat nasional. Soal sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), Sajidan mengaku hingga kini belum ada informasi lebih mendalam. (Devi-kontributor kampus)

INFOKU edisi 6 - CEPU dan Zodiak

Gantung Diri di Depan Pintu

INFOKU, CEPU_Warga Nglajo Cepu sedang pulas tidur saat malam, Kamis (27/1) itu terdengar suara orang berteriak-teriak histeris, ternyata Doni pemuda yang histeris itu kaget melihat kakaknya tergantung di depan pintu belakang rumahnya. Pemuda lajang itu tak kuasa menahan rasa duka yang  dalam sehingga berlari menuju gang di sebelah rumahnya sambil terus menunjuk rumah dimana  kakaknya tergantung itu.

    Beberapa tetangga segera berlari menuju rumah yang isinya sudah kosong itu. Dengan memakai seutas tali plastic, penghuni rumah itu, Kus (53) nekad mengakhiri  hidupnya. Kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri ini tak dinyana oleh tetangga sekitarnya. Disamping memiliki banyak kegiatan, laki-laki yang telah berpisah dengan isterinya ini dikenal sangat ramah dan akan menikah lagi tanggal 4 Pebruari.

     “Sekitar jam 09.00 tadi mas Kus masih sarapan diwarung langganannya dan sempat SMS saya, pesannya dia akan berangkat ke Surabaya jam 10.00 WIB, kunci rumah saya letakkan di atas pintu,” kata Karno (40) salah seorang teman dekat korban. Selain SMS kepada Karno, Kus mengirimkan SMS yang sama kepada Joko (48) karibnya yang lain.

     Joko yang selalu bersama Kus setiap harinya merasa kecolongan karena tidak mengira sahabatnya itu meninggalkannya dengan cara yang tragis. “Tadi siang saya sempat menengok rumahnya tapi karena terkunci saya kira sudah berangkat ke Surabaya, kalau tadi saya jadi masuk rumah mungkin masih bisa menyelamatkannya,” ujar Joko yang bekerja di POM bensin ini.

     Beberapa ibu yang ikut menyaksikan jenazah Kus diurus polisi mengaku tidak mengira Kus akan bunuh diri karena beberapa hari lagi dia akan melangsungkan perkawinan di Surabaya. Kus sudah berencana akan mengajak tetangga dekat dan teman-temannya menyaksikan pernikahan keduanya, bahkan sudah memesan kendaraan untuk rombongan itu.

     Sementara itu jenazah Kus yang memakai kaos warna biru dan celana pendek warna coklat muda diturunkan polisi, dari tubuhnya ditemukan luka pada leher, bengkak pada pipi (hari itu Kus mengaku sakit gigi) dan ditemukan sperma pada kemaluannya. Ciri-ciri ini khas ditemukan pada korban gantung diri, tepat seperti yang dikatakan paramedic seusai memvisum jenazah bahwa Kus murni bunuh diri.

     Dari salah seorang sahabatnya diketahui dua hari sebelumnya Kus mendapat SMS dari seseorang berinisial  Jj yang isinya peringatan agar Kus segera membayar hutang yang sudah 8 bulan belum dibayar juga, jika tidak maka akan dilaporkan ke polisi. Hari pada saat Kus gantung diri tepat dua hari sejak SMS itu dikirim, saat itu ada SMS lagi yang mengatakan Kus telah ditunggu di kantor polisi. Entah karena SMS ini Kus menjadi nekad atau karena hal lain, wallahualam.

    Kus sendiri memiliki masalah rumah tangga sehingga harus berpisah dengan isterinya, Min (50) yang telah memberinya dua orang anak yang sudah bekerja di Surabaya. Masalah ekonomi juga menjadi perkiraan penyebabnya karena sejak berpisah dengan isterinya usaha sablon yang digelutinya kolaps.

     Apapun yang menjadi penyebab Kus gantung diri mungkin hanya almarhum yang tahu, karena meskipun banyak teman tetapi Kus orangnya tertutup dan jarang curhat masalah pribadi. Hingga jenazah Kus dikebumikan keesokan harinya tak seorangpun yang tahu pasti penyebab Kus putus asa, padahal dia akan menikah lagi, jadi mengapa laki-laki yang berkulit bersih itu bunuh diri ?

     Sepeninggal Kus yang pernah menjadi Ketua RT di kampungnya, warga masih dicekam rasa takut. Hal-hal aneh bahkan mengiringi kepergiannya, misalnya salah seorang tetangga yang memotret jenazahnya, tak satupun yang jadi ketika diafdruk, begitupun ketika wartawan Koran ini hendak ambil gambar saat masih tergantung batere kamera tiba-tiba drop. Untunglah saat mayat dibaringkan kamera kembali hidup, tetapi ketika akan menulis computer yang dipakai mati beberapa kali, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Semoga kepergian Kus yang tragis menjadi hikmah tersendiri bagi warga sekitarnya dan tidak menjadi contoh, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, bunuh diri bukan penyelesaian yang terpuji dan tidak diridhoi Tuhan. (Agustina)

 

 klik gambar===>baca  model TABLOID

Barongsai rayakan imlek

INFOKU, CEPU- Kaum Tionghoa Cepu merayakan Hari Raya Imlek 2562 dengan menggelar barongsai di lapangan SD Katolik Cepu, Minggu (13/2). Imlek yang sebenarnya jatuh pada Kamis (3/2) hingga tanggal 17.

Menurut Koordinator Acara Hartono Adi Wibowo (60) tujuan dilaksanakannya acara ini agar umat Katolik lebih guyup dan rukun. “Selain agar lebih guyub dan rukun agar diberkati sehingga pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya baik dalam hal rejeki maupun kesehatan dan kemakmuran,” ujarnya.

Acara nanggap Barongsai ini sendiri terkesan mendadak, untunglah dapat terlaksana dengan sukses. Umat Katolik yang sebelumnya melakukan misa kemudian dibagikankue keranjang yang merupakan hidangan khas kaum Tionghoa pada Imlek. Anak-anak kecil yang ikut misa juga kebagian rejeki mendapat angpao.

Grup kesenian Barongsai Singa Lodra dari Bojonegoro yang dipimpin Yulie Sugiarto mampu memukau ratusan penonton yang memadati lapangan basket SD Katolik. Para bakul makanan dadakan pun muncul disekitar lapangan itu, menyediakan aneka makanan yang laris dikerubuti pembeli.

Grup kesenian Barongsai in juga menanpilkan badut-badut yang tingkahnya lucu sehingga komplitlah kemeriahan yang tampak. Pemain barongsainyapun menampilkan beberapa adegan akrobatik dan siap menerima angpao dari para penontonnya. Bahkan seusai acara barongsai dan para badut itu menyediakan diri untuk berfoto bersama dengan penonton. (Agustina)

 klik gambar===>baca model TABLOID

Kepala SKPD dan Pejabat eselon III

Pelantikan Pejabat Blora 

Rabu 2 Maret 2011

  Pejabat Eselon II Kepala SKPD

Klik Gambar untuk melihat UKURAN BESAR

Pejabat Eselon III

INFOKU edisi 6 - PEMERINTAHAN

Terkait Dana Aspirasi Dewan

Bupati akan Penuhi Janji

INFOKU, BLORA- Nampaknya apa yang sering dijanjikan Bupati Blora Djoko Nugroho, dibeberapa kesempatan tentang akan dinaikkanya dana aspirasi dewan akan terwujud.

“Jangan percaya isu saya akan memangkas dana aspirasi dewan, justru nantinya akan saya tambah dan saya minta mereka agar 80 persenya dialokasikan ke infrastuktur jalan Blora yang hampir semuanya rusak,” katanya beberapa waktu lalu.

Data yang didapat Infoku terlihat jumlah usulan dana aspirasi DPRD Blora sebesar Rp.22,5 Milyar. Dana tersebut teralokasi kepada semua anggota DPRD yang berjumlah 45 orang. Atau masing-masing anggota Dewan mendapat dana alokasi sebesar Rp.500 juta.

Menurut beberapa kalangan masyarakat seperti yang dikemukanan ketua karangtaruna Blora Tejo Prabowo, usulan tersebut kalau memang teralokasi sesuai tujuan yang dikehendaki bupati adalah terbaik.

“Memang tidak bisa dipungkiri, kenyatan dilapangan hampir semua jalan di wilayah kabupaten Blora rusak parah,” kata Tejo.

Alasan lain menurut ketua karang taruna yang disukan dikudeta ini, jalan merupakan sarana ekonomi yang fital. Apabila jalan tidak mendukung akan berdampak pada perekonomian rakyat Blora.

Disisi lain prasarana jalan salah satu barometer pembangunan suatu wilayah. “Masyarakat tidak mau tahu itu jalan Pusat, jalan Propinsi atau jalan kabupaten, yang tahu mereka jalan Blora rusak dan segera diperbaiki,” jelasnya.

Dia juga menambahkan bila realisasi dana aspirasi anggota DPRD Blora sebesar 80 persenya  dari Rp.500 juta untuk infrastruktur jalan, maka hanya sekitar Rp.100 juta saja yang benar-benar digunakan para anggota dewan untuk memenuhi aspirasi pendukungnya. (Agung)

 

Direksi PT BPE Diminta Ditinjau Ulang

INFOKU, BLORA- Sejumlah kalangan mulai mempersoalkan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang masih menjabat di jajaran direksi BUMD PT Blora Patra Energi (BPE).

Padahal sesuai dengan ketentuan, PNS dilarang menjadi direksi salah satu perusahaan.  Larangan itu antara lain sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 3 Ayat 1 Huruf q.  PP tersebut menyatakan PNS dilarang melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.

"Kami minta Bupati meninjau  kembali keberadaan PNS di jajaran direksi PT BPE," ujar Amin Faried dari Blora Critis Center (BCC).

Sekedar diketahui, direktur utama PT BPE sejak beberapa tahun lalu dijabat Tedi Rindaryo yang juga PNS di Badan LIngkungan Hidup.  Selain Tedi, beberapa PNS juga menjabat direktur di perusahaan yang dibentuk Pemkab Blora yang antara lain untuk mengurus sumur minyak tua tersebut.

Amin Faried mencontohkan, saat kali pertama Pemkab membentuk PT Blora Patragas Hulu (BPH), jajaran direksi diisi sejumlah PNS.  Namun setelah beberapa lama, jajaran direksi itu diganti oleh kalangan profesional yang bukan PNS.  "Semestinya yang pernah dilakukan di PT BPH tersebut diterapkan pula di PT BPE," tandasnya.

Dia menerangkan, selain PT BPE, BUMD milik Pemkab Blora seluruh jajaran direksinya diisi bukan dari kalangan PNS.  BUMD itu di antaranya PDAM, PD BPR/BKK, dan PD Wira Usaha, termasuk PT BPH.

Wacana peninjauan kembali jajaran direksi PT BPE juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminuddin.  "Saya mendengar jajaran direksi PT BPE akan ditinjau ulang, seharusnya memang demikian.  Sepengetahuan saya,  PNS dilarang menjadi direksi perusahaan," kata dia.

Aminuddin yang juga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora itu mengemukakan, bidang tugas yang menjadi lingkup kewenangan PT BPE sudah cukup jelas.  Antara lain mengelola sumur minyak tua yang ada di Blora.

Sumur-sumur itu diharapkan menyumbangkan pendapatan signifikan bagi daerah.  Namun dia juga menilai, hingga kini belum ada hasil nyata dari pengelolaan sumur tua oleh PT BPE tersebut.  Aminuddin meminta  agar evaluasi segera dilakukan untuk menentukan langkah yang lebih maju.

"Kalaupun akan diganti, jajaran direksi hendaknya dari kalangan profesional.  Orangnya harus jujur.  Soal pengetahuan bidang perminyakan itu bisa dipelajari oleh siapapun," ujarnya.(Endah)

klik Gambar ===> Baca model Tabloid

Rakernas FKDPM  Blora Angkat Isu Sumur Tua dan DBH Migas

INFOKU, BLORA- Pada tanggal 23-24 Maret 2011 mendatang,  Kabupaten Blora akan membawa isu pengelolaan sumur minyak tua dan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) di Balikpapapan.

“Makalah ini nantinya akan disampaikan langsung oleh bupati Blora Djoko Nugroho, selaku ketua dari FKDPM,” kata Adi Purwanto saat Syukuran ulang tahun Distaben minggu lalu.

Dia juga mengatakan, regulasi terkait sumur tua harus disempurnakan, agar implementasi di lapangan lancar dan tidak ada hambatan.

"Peraturan menteri (Permen) tentang pengelolaan sumur tua ini tidak bisa dilaksanakan, karena adanya  aturan yang berkaitan dengan departemen lain."

Dijelaskan pula, kebanyakan sumur minyak tua itu berada di hutan. Sehingga ketika perizinan dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah selesai, namun masih harus berjuang untuk mendapatkan izin dari kehutanan. "Jadi harus ada pembahasan yang komprehensif," tegasnya.

Lebih lanjut Adi Purwanto mengemukakan, persoalan lain yang harus mendapatkan penyikapan secara bijak, yaitu terkait masalah DBH Migas di Blok Cepu. Ia menilai, DBH dari Blok Cepu sangat diskriminatif dan tidak menguntungkan Blora.

"Khusus mengenai Blora dengan Blok Cepu, harus ada peninjauan ulang yang  bijaksana, karena ini menyangkut daerah perbatasan dengan daerah lain," terangnya.  Kebijakan yang ada saat ini, selain diskriminatif, juga dinilai kurang aspiratif.

Dicontohkannya, Kabupaten Banyuwangi yang jaraknya sangat jauh dari Bojonegoro (Blok Cepu), dapat DBH Migas, hanya karena satu administratif (dengan Provinsi Jatim-Red), sementara Blora tidak. Alasannya, karena mulut sumur berada di Bojonegoro.(Agung)

Pola bagi Hasil Usaha Tani Jati Unggul

INFOKU, BLORA- Suatu usaha ekonomi kerakyatan di bidang kehutanan mulai disosialisasikan Dinas Kehutanan pemda Blora, Perum perhutani di wilayah kabupaten Blora serta Unit UBH KPWN.

Sosialisasi yang berupa seminar ini diselenggarakan di Aula Akper Blora dibuka sendiri oleh Bupati Blora, Djoko Nugroho, awal bulan Pebruari lalu.

Dalam sambutanya bupati Blora menekankan usahatani jati unggul yang melibatkan masyarakat adalah sangatlah tepat diterapkan di Blora.

Disamping sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan juga dapat sebagai investasi yang dapat diharapkan hasilnya pada tahun mendatang.

Sementara narasumber yang hadir dalam acara ini dari UBH KPWN Hariyono Soeroso dan Dibyo Poedjowadi menekankan pentingnya peran serta masyarakat terhadap program kegiatan usahatani jati unggul bagi hasil ini.

Menurut Hariyono kegiatan usaha tani dibidang kehutanan ini melibatkan 5 pihak, Yakni investor, pemilik lahan, Petani Penggarap, Fasilitator dan Pemerintah desa, dengan pola bagi hasil.

“Komiditi utama kita Jati Unggul Nusantara/JUN yang dapat anda panen pada umur 5 tahun, dengan volume batang mencapai 0,2 m,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa investasi ini menawarkan bagi hasil pada investor sebesar 40 persendari jumlah tanaman investasi dalam tempo 5 tahun.

Sementara Dibyo Poedjowadi dalam orasinya menjamin pemasaran hasil panen kayu jati hasil usahatani bagi hasil ini.

Dibyo menejelaskan pada saat ini Unit UBH KPWN telah merintis kerjasama dengan industry kayu khususnya kayu jati didaerah Jawa Timur dan sekitarnya.

“Industri ini membutuhkan kayu jati sebagai bahan baku plywood, finger joint, furniture, veneer dan produk jati yang lain untuk diekspor ke Eropa, Amerika dan Asia,” jelasnya.

Seminar ini sendiri dihadiri peserta muali dari Pengusaha kelompok tani desa, Kelompok tani hutan, LSM dan tokoh masyarakat.(Agung)