INFOKU edisi 2 - PEMERINTAHAN & BLORA KOTA

Warga Plotot Terancam Terisolir

INFOKU, BLORA- Kerusakan parah yang terjadi Blora Kota khususnya disekitar jalan protokol Gatot Subroto harusnya tidak terlihat.

Tapi apa yang terjadi, justru jalan masuk gatot subroto lorong 2 kearah Plotot kelurahan Tambahrejo, tidak tersentuh sama sekali proyek jalan DPU Blora.

Bahkan beberapa masyarakat di daerah tersebut mengacam akan menanami pohon pisang. Karena mereka beranggapan kerusakan sepanjang jalan Gatot Subroto lorong 2 ini, akan menyebabkan daerahnya akan terisolir.

Bu Gendut warga Plotot yang depan rumahnya jalan rusak berat misalnya, kecewa sekali jalan tersebut tidak jadi dibangun.

“Materialnya sudah datang kok nggak jadi diteruskan, mengapa ya pak,” tanyanya pada INFOKU.

Yang lebih kaget lagi adalah H Yatno salah satu tokoh masyarakat disitu, ketika ditanya malah ganti bertanya mengapa tidak terealisasi.

Dirinya berjanji akan menindak lanjuti permasalahan ini kepada Bupati dan wakil bupati Blora.

Sementara tokoh LSM yang ada disitu ketika dimintai komentarnya mengatakan pada tahun 2011 anggaran jalan ini diprioritaskan.

“Yang pasti tahun depan jalan seluruh Plotot akan dibangun karena pada tahun ini anggaran proyek sebagian besar tersedot karena Pemilukada,” jelas Ateng Sutrisno direktur LSM Wong Cilik.

Sedang ketua DPRD Blora Kusnanto saat dikonfirmasi menjamin bahwa tahun anggaran 2011 jalan lingkungan Plotot kelurahan Tambahrejo akan dipreoritaskan.

Sama seperti Kusnanto, secara terpisah plt Kepala DPU Dewi Tedjowati saat ditemui mengatakan Tim nya telah meninjau langsung lokasi tersebut dan langsung memastikan jalan ini sebagai prioritas anggaran didinasnya.(Agung)

 

 Klik Gambar =====> BACA MODEL TABLOID

BPPTR Tidak Beri Ijin Penambangan padas

INFOKU, BLORA- Sampai kini Pemkab Blora masih tampak berdiam diri dalam menghadapi kegiatan penambangan tanah merah dan tanah padas/batu baik di Bukit Polaman, Tambaksari, dan lokasi lain. Hasil tambang itu dikirim ke luar daerah, antara lain ke Surabaya.

Infoku saat di beberapa lokasi, Kamis (29/11), melihat puluhan pekerja tambang aktif menambang di atas Bukit Polaman, perbatasan Blora-Rembang, Desa Sitirejo (Kecamatan Kota Blora) dan beberapa kelompok lagi penambang di Desa Jurangjero (Kecamatan Bogorejo).

Pekerja itu tidak peduli ada izinnya atau tidak. Namun yang pasti, mereka tampak tenang dan leluasa menambang tanah padas dengan menggali dan menggempur tebing.

Sementara ada satu alat berat jenis backhoe dilokasi itu. Dampak dari penambangan itu, lereng bukit terpangkas, rusak dan gundul dan tebing menjadi curam. Jika hal ini dibiarkan, tentunya akan membahayakan lingkungan. Karena akan mudah terjadi longsor, banjir, dan menurunnya sumber (cadangan) air di wilayah Blora.

Aktivis pemerhati lingkungan, Singgih Hartono, mengaku sedih dengan rusaknya lingkungan atas Blora dari dampak penambangan yang semakin tidak terkendali

 "Banjir bandang di Kota Blora, seharusnya bisa mengingatkan kita agar peduli terhadap lingkungan, " katanya pada Pers.

Mantan anggota DPRD itu, mengaku sering memberitahukan penambangan di kawasan atas, baik pada beberapa wakil rakyat maupun pejabat eksekutif. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata penertiban atau penutupan penambangan.

Sementara Totok, warga Desa Tambaksari, Kecamatan Kota Blora mengungkapkan, tanah merah dan batu dari kawasan atas setiap harinya ada belasan truk yang dikirim ke luar daerah. Tanah merah dan batu itu dibeli dari penambang Rp 15.000 satu truk kecil.

"Setelah tanah merah terkumpul banyak, dinaikkan ke truk tronton dan barulah dikirim ke luar Blora, kegiatan itu berlangsung rutin," kata Totok.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPTR) Blora, H Heru Sutopo mengatakan, pihaknya merasa tidak pernah member izin penambangan di Ngampel. Menurutnya, izinnya mungkin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). "Kami tidak memberi izin, coba besok kami koordinasikan masalah ini," katanya. (Agung)

Makin Banyak Sumur Minyak Tua Dikelola Blora

INFOKU, BLORA-Jumlah sumur minyak tua yang dikelola daerah dan masyarakat Blora bertambah. Itu terjadi setelah dilakukan penandatanganan perjanjian memproduksikan minyak bumi pada sumur minyak tua di Jakarta.

          Direktur BUMD PT Blora Patra Energi Tedi Rindaryo mengemukakan, dalam perjanjian yang ditandatangani bersama PT Pertamina EP tersebut, pihaknya dipercaya mengelola 36 sumur tua.

          Sumur-sumur itu berada di lima lapangan, Yakni di Lapangan Kedinding, Kecamatan Kedungtuban, Lapangan Lusi kecamatan Randublatung, Lapangan Petak, kecamatan Kedungtuban, Lapangan Kluweh Kecamatan Jati dan Lapangan Metes Kecamatan Banjarejo. “Penandatanganan perjanjian dilakukan belum lama ini,” ujarnya kemarin.

          Selain PT Blora Patra Energi, BUMD provinsi Jateng, yakni PT Sarana Putra Jaya, juga menandatangani perjanjian memproduksikan minyak bumi pada sumur tua dengan PT Pertamina EP. Namun Tedi belum bias memastikan jumlah sumur tua yang dikelola PT Sarana Putra Jaya.

          Berdasarkan data diterima BUMD Jateng tersebut mengelola 38 sumur yang berada di Tungkul dan Trembul, Blora.

Selain dua BUMD tersebut, pengelolaan dengan cara memproduksi minyak dari sumur tua juga dilakukan KUD Wargo Tani Makmur. Penandatanganan perjanjian ketika itu  dilakukan di pendapa rumah dinas Bupati Blora, 24 Maret 2009.

          Berdasaarkan perjanjian tersebut, jumlah sumur tua yang dikelola KUD Wargo Tani Makmur 24 sumur tua yang terletak struktur Banyubang, Kecamatan Jiken. Sumur tua itu peninggalan Belanda yang dib or sebelum 1970 dan tidak diusahakan oleh Pertamina EP.

Percontohan

          Kerjasama dengan KUD Wargo Tani Makmur merupakan percontohan implementasi peraturan menteri ESDM nomor 1 tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah melalui BUMD dan KUD diperkenankan turut serta mengelola sumur tua di daerah masing-masing.

          Menurut Tedi Rindaryo, produksi minyak di sumur tua yang akan dikelola PT Blora Putra Energi hingga kini belum dilaksanakan. Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan kepala desa dilokasi sumur-sumur tua untuk penyiapan tenaga kerja. Jika sumur minyak sudah berproduksi, minyaknya kemudian diserahkan ke Pertamina EP. Pertamina memberikan imbalan jasa berdasarkan jumlah actual minyak bumi yang diserahkan.(Endah)

INFOKU edisi 2 - Gagasan - Sejarah Minyak Bumi & JOGJA MEMBARA

klik Gambar -----> Baca Tabloid

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Blora

Filosofi Gembong Amijoyo Sang Barongan dan Bupati Djoko Nugroho

Konon dijaman dahulu sebelum kabupaten Blora berdiri, wilayahnya semua tertutup oleh hutan.

        Saat itu hutan wilayah tersebut sangat lebat sekali sehingga sangat jarang manusia lewat dan melintasi daerah itu.

        Dikisahkan pula siapapun yang lewat ditengah hutan ini, dipastikan akan menemuhi berbagai halangan. Baik halangan dan gangguan seperti makhuk gaib ataupun yang lainnya.

        Tersebut ada seorang manusia yang menjaga hutan jati (Alas wengker- bahasa jawa)terbesar di Dunia ini, yang mempunyai kesaktian luar biasa.

Ketekunannya dalam bersemedi dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, membuat dirinya menjadi orang sakti dijamanya. Orang-orang dijaman itu menyebutnya dengan sebutan Gembong Amijoyo.

        Dalam semedinya dihutan tersebut Dia menerima suara gaib, yang intinya bahwa hutan ini (BLORA dahulu kala-red) adalah daerah yang kaya raya. Dan dirinya (Gembong Amijoyo-red) oleh suara gaib tersebut diperintahkan untuk menjaga hutan beserta isinya.

        Usai bersemedi Gembong Amijoyo-pun yang mempunyai kesaktian yang dapat merubah dirinya menjadi harimau raksasa (Singo Barong/ Barongan-red) ini, menepati janjinya untuk menjaga hutan beserta isinya dari gangguan siapapun.

        Dikisahkan pula siapapun yang akan melintas atau memanfaatkan hutan tersebut harus meminta ijin pada dirinya. Konon ada cerita rakyat sampai saat ini masih berkembang di Blora, ada sekawanan perampok yang merusak hutan. Mereka menebangi hutan secara liar. untuk dijual dikerajaan lain.

Karena merasa daerahnya di rusak, Sang Gembong Amijoyo marah dan mengajak tarung mereka. Mereka yang berjumlah ratusan orang ini, akhirnya bertekuk lutut dibawah kaki Sang Gembong Amijoyo.

Entah sudah beberapa ribu orang yang mengalami kejadian seperti itu, sehingga setiap manusia yang akan merusak hutan dan isinya ini, pasti akan takut bila mendengar nama Sang Gembong yang mempunyai kesaktian luar biasa ini.

Dalam cerita itu juga sejak dijaga Sang Gembong Amijoyo ini, masyarakat dipinggiran hutan dapat merasakan dan menikmati hasil hutan. Sehingga kala itu boleh dikata masyarakat sudah sejahtera pada ukuran dijamannya.

Sekarang ini diera pemerintahan bupati Blora ke 27 ini (Djoko Nugroho-red) sudah saatnya bisa menjaga kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyatnya.

Langkah yang diambil bupati Blora dengan dukungan ketua DPRD menuntut lebih tinggi dari bagi hasil minyak bumi kepada pusat, merupakan satu langkah yang lebih maju. Langkah yang boleh dikata gaya Gembong Amijoyo sang barongan era modern. Yang mana untuk mempertahankan hasil bumi Blora, guna mensejahterakan rakyatnya. 

Bukan hanya sebagai penonton saja, saat hasil bumi Blora yang diperebutkan orang-orang pusat. Sedangkan kita yang hidup di Blora hanya kebagian residunya saja.

Penulis yang asli Blora dan telah dipimpin tiga Bupati berbeda selama menjadi wartawan di Blora, menyadari betul tugas yang diemban Bupati Blora ke 27 (Djoko Nigroho) ini adalah yang terberat.

        Mewujudkan Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA dan Mewujudkan pelayanan Gratis semua jenis pelayanan Puskesmas dan Kelas III di BRSD adalah dua dari 12 Misi dan Visi yang harus dicapainya dalam 3 tahun pemerintahanya.

        Untuk itulah salah satu solusi adalah meningkatkan PAD, yakni dengan menuntut bagi hasil minyak yang lebih tinggi. Dirgahayu kabupaten Blora ke 261 dan selamat bertugas Pak Kokok (panggilan akrab Bupati Blora Djoko Nugroho). Kesejahteraan rakyat Blora ada ditanganmu. (Penulis : Drs Ec. Agung Budi Rustanto, Pimpinan redaksi tabloid INFOKU)

 klik gambar ----> Baca Tabloid

Sejarah Minyak Bumi Di Kabupaten Blora

INFOKU, BLORA- Sejarah Perminyakan di Indonesia Berawal di Jaman Hindia Belanda sekitar tahun 1830 – 1890 oleh seorang Belanda bernama  A Jana Zijlker. Pada tahun 1884 dia melakukan pengeboran Sumur Telaga Tiga-1 di lapangan minyak Telaga Said wilayah Deli Sumatera Utara.

        Kemudian Zijlker mempelopori perusahaan minyak deengan nama  The Royal Dutch Company yang menjadi Cikal bakal perusahaan raksasa Shell yang ada di dunia saat ini.

        Sementara di di Jawa Tengah seorang Belanda yang bernama P Van Dijk memulai penelitian tentang rembesan sumur minyak pada tahun 1867 [ada sumur Ledok 1 dan di Bor pada tahun 1893 oleh Ir Adrian Stoop seorang insinyur muda yang juga bertugas mengebor air minum di Grondpellwesen.

        Sehingga bias dikatakan Ir Adrian Stoop adalah penemu pertama minyak bumi di Cepu dengan melakukan penmgeboran pertamanya di desa Ledok. Serta mernyimpulkan bahwa di panolan Cepu terdapat lading minyak berkwalitas tinggi dengan jumlah yang sangat besar.

        Dari sinilah kemudian muncul konsesi minyak daerah lain yang ada di kabupaten Blora. Diantaranya Konsesi  tambang minyak Jepon Semanggi, konsesi tambang minyak Nglobo , Banyubang, Trembes, Nglono dan Ngapus.

        Dan sampai saat ini wujud nyata hasil minyak dari cepu masih bisa dirasakan, Bahkan Penemuan terbaru dari satelit bumi bebrapa waktu lalu, Blora dengan Blok Cepunya masih banyak Minyak Bumi yang belum bisa diproduksi.

        Oleh Negara eksplorasi secara besar-besaran lisensinya sudah ditangan Exxon Mobil Ltd yang saat ini mulai produksi di Bojonegoro. Sementara untuk wilayah kabupaten Blora belum di eksplorasi. Akan tetapi potensi minyak Cepu, dari Sumur minyak Tua juga sangatlah banyak dan sudah saatnya Pemkab melalui BUMD Blora Patra Energi (BPE) menagani secara Profesional sehingga dapat menjadi penyangga PAD dan secara tak langsung dapat  mewujudkan masyarakat Blora Sejahtera.(Agung)

 

 Klik Gambar untuk BACA model tabloid

Kades se-DIY pilih Mbalela

INFOKU-   Penolakan pemilihan langsung Gubernur dari Yogyakarta sangat kuat. Kades DIY yang tergabung dalam Parade Nusantara memilih sikap mbalela (menentang-red) dengan memboikot Pilkada langsung di Yogyakarta bila jadi digelar.

Ancaman juga digulirkan adik Sri Sultan Hamengku Bowuno (HB) X, GBPH Prabukusumo.

Dia akan mundur dari Ketua DPD Partai Demokrat DIY, jika gubernur-wakil gubernur DIY dipilih langsung benar-benar muncul dalam draf resmi RUU Keistimewaan DIY.

“Jika pemerintah memaksakan menetapkan UUK DIY dengan pemilihan maka itu akan memancing emosi rakyat DIY. Dan dipastikan rayat DIY akan memboikot terhadap pilkada ini,” ujar Ketua Umum Parade Nusantara, Jiono, di sela-sela Diskusi Polemik Daerah Istimewa Kecewa di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (4/12).

Jiono mengatakan sudah beratus-ratus tahun rakyat DIY mengatakan betapa nikmatnya dipimpin seorang Sultan. Rakyat DIY merasakan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan yang diberikan oleh Sultan. Oleh karena itu, menurut Jiono, Sultan merupakan pimpinan daerah. Sultan adalah gubernur, gubernur adalah Sultan.

Pada bagian lain, Prabukusumo menegaskan dirinya akan konsisten dengan ancaman tersebut. Saat ini dirinya masih sebagai Ketua DPD PD DIY. Soal mundur atau tidaknya dia masih menunggu diserahkannya draf resmi dari pemerintah ke DPR. “Kita tunggu drafnya,” tegasnya.

Sementara itu, hampir semua fraksi di DPRD DIY sepakat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY dilakukan dengan penetapan. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak secara tegas apakah setuju penetapan atau pemilihan.

Dalam rapat pembahasan sikap fraksi terhadap tuntutan rakyat mengenai RUUK yang berlangsung pecan lalu Fraksi Partai Demokrat menyebut belum ada keputusan politik sejauh belum ada UU yang disahkan. Hadir dalam rapat yang digelar di DPRD DIY tersebut Gubernur DIY Sultan HB X.

Dalam pernyataan sikapnya Fraksi Demokrat hanya menyatakan akan merumuskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara komperhensif dalam pembahasan RUUK. Selain itu juga akan mempelajari dengan seksama RUUK sehingga memperoleh pemahaman yang lengkap dan tidak sepotong potong.

“Keistimewaan DIY adalah final namun format dan penyelenggaraan keistimewaan perlu dirumuskan secara utuh sebagai daerah kesatuan NKRI,” demikian dalam pernyataan yang uniknya tidak ditandatangani tetapi hanya bertuliskan ketua dan sekretaris saja. Tanpa nama. Untuk diketahui Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY adalah Putut Wiryawan.

Berbeda dengan Demokrat, fraksi lain berani mengambil sikap tegas. Fraksi PDI Perjuangan misalnya secara tegas mendukung pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan penetapan. “Buka mata hati anda untuk mendengarkan suara rakyat yakni penetapan. Ingat suara rakyat adalah suara Tuhan,” demikian sikap FPDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Fraksi Yohanes Widi Pramtomo dan Wakil Ketua Esti Wijayanti.

Hal senada juga dikatakan Sekjen FPDIP DIY Bambang Praswanto bahkan menginstruksikan kepada jajaran DPRD daerah untuk tidak menganggarkan pilkada Gubernur pada pilihan mendatang.

Sikap tegas juga dilontarkan Fraksi Golkar yang menyatakan bahwa penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur sebagai aspirasi yang harus didengarkan.

“Sikap Golkar tetap sama dengan keputusan 2008 yang mendukung penetapan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Mulyono.

Partai Amanat juga bersikap tidak jauh berbeda. Nur Hartanto dari F PAN menyatakan penetapan sebagai sebuah pilihan terbaik sebagai bentuk dari keistimewaan DIY.

Menanggapi sikap fraksi tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mau berkomentar banyak. Dicegat wartawan seusai mengikuti rapat tersebut Sultan kembali mengatakan referendum bukan menjadi urusannya melainkan rakyat. Sultan berharap dalam beraspirasi rakyatnya tidak mengganggu kepentingan lain.

“Jangan sampai ada yang saling mengganggu, jangan sampai ada orang yang menerobos dan merugikan,” jelasnya.(Tim)

INFOKU edisi 2 - C E P U

 Klik Gambar untuk baca model Tabloid

EGG ROLL WALUH Cepu berjaya di Jakarta

INFOKU, CEPU- Camat Cepu, Purwadi Setiono boleh berbangga hati, karena produk unggulannya yang berbahan dasar waluh kembali mendapat penghargaan di Jakarta. Bahkan Ketua KWT (Kelompok Wanita Tani) Budi Rahayu, Sukilah (53) mendapat ucapan selamat langsung dari Presiden SBY di istana Negara, Jumat (3/12) lalu.

        Perjalanan produk unggulan Cepu yang berbahan dasar waluh sebenarnya dimulai ketika Camat Cepu Purwadi Setiono mengadakan lomba membuat makanan dengan bahan waluh tahun yang lalu. Ternyata produk yang dihasilkan banyak jenisnya salah satunya egg roll waluh yang kemudian terus diikutkan diberbagai lomba dan selalu mendapat penghargaan.

Ketua PKK Kab Blora Umi Kulsum saat mempraktekan membuat Egg Roll Waluh di Ngroto, Kec Cepu (Foto Agustina)

 Pada tanggal 16 Oktober 2010 yang lalu ketika tim penilai dari Kementrian Pertanian Pusat mengadakan penilaian di desa Ngroto sempat memberi lampu hijau. Ketua Tim Penilai Pusat, Ratna Kusumdewi (35) kepada Infoku mengatakan, Egg Roll Waluh mempunyai nilai plus karena sedah beredar dipasaran dan diterima masyarakat.

        “Lomba Ketahanan Pangan tingkat nasional bertujuan mencari bahan pangan pengganti beras. Bahan waluh ini dapat dikembangkan lagi menjadi pasta atau mie akan semakin memperkaya dan meningkatkan pangan dalam negeri,” tambah Ratna.

        Ternyata isyarat dari tim penilai itu terbukti, produk Egg Roll Waluh dari Cepu mendapat penghargaan langsung dari Presiden SBY. Selain penghargaan itu sebelumnya Egg Roll Waluh mendapat penghargaan pada Hari Pangan (25/11) di Cilacap dan mendapat uang pengembangan 5 juta rupiah dari Gubernur Jateng.

        “Di Jepara kami mendapat penghargaan dan uang sebesar 10 juta dari pusat. Di Jakarta tanggal 3 yang lalu selain mendapat piagam, trophy juga mendapat uang pengembangan 6,8 juta,” kata Sukilah. Dari PT Pusri KWT Budi Rahayu mendapat bantuan pupuk 1 ton yang diwujudkan dalam bentuk uang. “Kami belum tahu berapa besarnya karena bantuan itu belum kami terima,” tambahnya.

        Dia berharap produk makanan unggulan dari Cepu ini akan semakin berkembang dan pemasarannya sampai tingkat nasional, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Cepu yang memproduksinya. (Agustina)

 

Surat Kaleng sebar fitnah

INFOKU, CEPU-Suasana desa Jipang Kecamatan Cepu baru-baru ini sempat memanas karena muncul sebuah surat kaleng yang isinya mengandung fitnah.

Surat yang tidak bertanggal dan tanpa nama pengirim itu berisi dugaan penyelewengan dan kecurangan dalam pembagian raskin oleh sebagian perangkat desa dan para RT setempat. Surat kaleng yang ditujukan kepada Gubernur Jateng, DPRD II Blora, Bupati Blora dan Camat Cepu itu ternyata ditindak lanjuti oleh pihak Kejari Blora dengan menurunkan petugasnya ke desa itu.

        Petugas Kejari, Tarnik Purnomo yang dihubungi Infoku membenarkan bahwa pihaknya telah turun ke Jipang untuk mencari data untuk mengumpulkan bahan keterangan di tingkat desa.

        “Kami datang ke desa Jipang untuk mengumpulkan bahan keterangan sebagai langkah awal tindakan selanjutnya, bila ditemukan tindak pidana maka akan kami proses tetapi bila tidak ditemukan tindak pidana ya tidak kami proses,” katanya via telepon, Jumat (3/12).

        Surat Kaleng yang mengatasnamakan masyarakat desa Jipang itu menyoal pembagian beras raskin antar lain beras tidak hanya dibagikan kepada rakyat miskin saja tetapi juga kepada pihak yang dianggap tidak berhak. Harga beras seharusnya 1600 rupiah dijual 2200 rupiah perkilo sehingga panitia dianggap untung 600 rupiah perkilo dan keuntungan tersebut tidak masuk kas desa tetapi masuk kantong para panitia, sebagian perangkat desa dan RT. Pihak yang dianggap terlibat antara lain tiga orang perangkat desa yakni Hariyono (Kamituwo I), Sukirin (Petengan/ Pembantu Kaur Kesos), Sumani (Kaur Kesos) dan semua Ketua RT desa Jipang. Poin terakhir surat kaleng itu mengatakan ada sebagian warga miskin tidak menerima dan dikatakan stok raskin habis padahal masih ada.

        Pihak desa Jipang yang merasa dicemarkan dengan adanya surat tak bertanggungjawab itu membuat surat tanggapan yang ditujukan kepada Kecamatan Cepu. Surat tanggapan yang ditanda tangani Sekretaris Desa Suryadi atas nama kepala desa ini menerangkan bahwa raskin yang diterima desa Jipang sebanyak 3.285 kg dibagikan untuk 219 KK sesuai BLT. Pembagiannya setiap 2 sak (30 kg) untuk lima KK, tiap KK membayar 10.000 ribu rupiah sehingga perhitungannya 6 x 1600 = 9.600 rupiah, dibulatkan menjadi 10.000 sehingga selisih 400 rupiah untuk tas kresek, sewa kendaraan dan biaya bongkar muat. Khusus bulan Oktober raskin didanai dengan uang hasil lelang bengkok kades, karena gratis semua KK mendapat termasuk PNS, perangkat dan pensiunan selanjutnya kembali seperti semula.

        Poin ke enam berisi sanggahan terhadap Kamituwo I Hariyono tidak terlibat karena tidak termasuk panitia dan tidak mengurusi pembagian raskin, hanya Sumani (Kaur Kesos) koordinator keuangan dan Sukirin (Petengan) sebagai pelaksana teknis lapangan dan semua Ketua RT kecuali RT 07/02 tidak ikut karena pemukiman pensiunan AURI. Semua KK miskin dapat raskin kecuali yang merantau/ KK tidak aktif.

        Masalah surat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ini sebenarnya sederhana, namun karena situasi desa Jipang dalam masa transisi akibat kepala desanya diberhentikan Bupati, maka dikhawatirkan masalah ini dipolitisir oleh pihak tertentu. Meskipun demikian perangkat desa Jipang berharap desanya tetap kondusif dan masalah ini segera terselesaikan. (Agustina)

Butuh Dana, Sirup Waluh Merangkak

INFOKU, CEPU- Jika produk Egg Roll mendapat bantuan dan penghargaan di mana-mana, nasib sebaliknya dialami produk sirup waluh yang juga merupakan oleh-oleh khas Kota Cepu. Produk yang dihasilkan KWT (Kelompok Wanita Tani) Bina Warga Balun ini selain menghasilkan sirup waluh juga memproduksi sirup rosella dan Kecap Cap Sere.

        Menurut Ketua KWT Bina Warga, Hj Sri Hartati (55) atau yang lebih dikenal dengan Bu Alwi, produknya sudah dipasarkan di toko swalayan Bravo dan Hotel Grand Mega Tambakromo.

        “Sirup waluh yang kami buat tanpa bahan pengawet, mengandung vitamin A, karbohidrat, menyehatkan mata, mencegah hepatitis B dan menambah stamina, pendek kata minuman ini baik untuk kesehatan karena bahan-bahannya dari waluh, gula dan rempah-rempah yang banyak khasiatnya,” terangnya.

        Usaha KWT Bina Warga yang mendapat dukungan lngsung dari Camat Cepu, Purwadi Setiono, dan Lurah Balun Nunik ini modalnya masih swadaya sehingga produksinya terbatas.

        “Terus terang mbak, kami kesulitan modal karena dana yang kami miliki kecil. Sebenarnya kami sudah berupaya mengajukan tambahan modal ke bank tetapi harus menggunakan jaminan, kami juga sudah mengajukan bantuan lewat Bu Iffah (anggota dewan Blora) tetapi sampai saat ini belum ada khabar,” ujarnya.

        Dengan modal seadanya, sirup waluh tetap diproduksinya, dengan sedikit kendala yakni masa berlaku yang hanya dua bulan. “Kami memberi batas waktu kadaluarsa dua bulan untuk sirup waluh karena tanpa pengawet, untuk sirup rosella sama tetapi untuk kecap cap sere (dari kedelai hitam) masa kadaluarsanya enam bulan,” terang Bu Alwi.

        Semangat Ketua KWT ini patut diacungi jempol, dengan modal swadaya namun mampu eksis, apalagi jika ada suntikan modal dari luar. “Jika modalnya tambah saya yakin usaha ini akan maju dengan pesat apalagi kami dibantu pemasarannya,” katanya. Jika usaha ini dijalankan dengan tekun, disertai menejemen yang baik akan dapat meningkatkan taraf ekonomi.

        “Bagi masyarakat yang ingin menikmati hasil produksi KWT Bina Warga Balun berupa sirup waluh, rosella dan kecap cap sere dapat membeli di Bravo, di Hotel Grand Mega Tambakromo atau langsung ke pusat pembuatannya di Balun Pinggiran Lr V/12 Cepu, tlp 0296 422952,” ujarnya berpromosi. (Agustina)

Infoku I - REFORMASI BIROKRASI PEJABAT RESAH

Topik

Reformasi Birokrasi  Momok Bagi Pejabat ?

INFOKU, BLORA- BUkan rahasia lagi, bila pergantian para pemimpin akan berdampak pula pada perubahan pemimpin ditiap departemen atau instansi. Baik ditingkat pusat maupun di tiap kabupaten selalu terjadi perubahan itu.

        Balas jasa para penguasa baru terhadap seseorang yang dianggap berjasa, baik secara langsung maupun tidak langsung saat kampanye dulu, tentunya bukan hal yang tabu.

        Seperti diketahui pada Agustus lalu di Blora terjadi perubahan kepemimpinan dari Bupati Yudhi Sancoyo ke Bupati Djoko Nugroho yang unggul dalam Pilkada. Maka secara langsung Djoko Nugroho harus segera mungkin merealisasikan misi dan visinya, yang dijanjikan saat kampanye pada masyarakat Blora.

        Untuk itulah Bupati Djoko Nugroho dibantu Wakil Bupati Abu Nafi tentunya memilih orang-orang yang dianggap dapat meralisasinya Misi dan Visinya, untuk memimpin masing-masing SKPD.

        Perlahan dan pasti Bupati Blora ke 27 ini mulai menata kembali para kepala SKPD, tertutama SKPD yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Misi dan Visinya.

        Terbukti awal Oktober lalu Bupati Djoko Nugroho mulai mengisi Masinis masing-masing SKPD sebagai langkah awalnya dalam menjalankan pemerintahan. Terlepas pro dan kontra penetapan kepala SKPD kental nuansa politis, adalah kewenangan mutlak bupati sesuai UU 32 tahun 2004.

        Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan Djoko Nugroho, diawali dengan pergantian pejabat eselon II Sebanyak 11 orang.

Menurut Bupati Djoko Nugroho yang akrab di panggil Kokok, dibeberapa kesempatan, untuk merealisasikan Misi dan Visinya diawali dari Pimpinan SKPD yang benar-benar mau bekerja keras untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera.

Dilanjutkan Reformasi birokrasi tahap dua dengan melantik 127 pejabat eselon III dan eselon IV dilingkungan Pemkab Blora.

Hampir sebagian besar pejabat yang dilantik, mulai eselon II sampai eselon IV adalah wajah lama. Beberapa nama pejabat yang dilantik dikembalikan posisinya semula seperti sedia kala saat Blora dipimpin Bupati Basuki Widodo (alm).

Akan tetapi para pejabat tersebut dinaikan eselon dan kewenanganya untuk memimpin SKPD dibawa komando Bupati Kokok dan Wabup Abu Nafi.

Tahap reformasi selanjutnya adalah restrukturisasi SKPD yaitu dengan perampingan SOTK. Dinas yang sebelumnya berjumlah 15, dirampingkan hanya menjadi 12. Lembaga teknis yang semula 13 menjadi 11.

        Belum lagi bidang, bagian, sub-bidang dan sub-bagian serta seksi-seksi di SKPD hingga tingkat kelurahan yang akan diciutkan dalam program reformasi organisasi birokrasi yang diterapkan Bupati Djoko Nugroho.

        Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah telah diajukan ke DPRD oleh bupati saat rapat paripurna DPRD.

 Klik Gambar untuk Baca model Tabloid

        Beberapa sumber di jajaran pemkab mengemukakan akan banyak pejabat yang tidak mendapatkan jabatan lagi karena jabatan yang tersedia jumlahnya terbatas setelah restrukturisasi.

Setidaknya terdapat 206 jabatan eselon II,III, dan IV yang hilang. Namun pada saat bersamaan hingga awal tahun 2011, sebanyak 124 pejabat akan memasuki masa pensiun. Berarti masih ada 82 pejabat yang tidak lagi menduduki jabatan. Mereka pun terancam menjadi staf biasa di berbagai SKPD.

        Yantinah salah seorang anggota DPRD Blora mengungkapkan, banyak dampak yang ditimbulkan dari restrukturisasi organisasi birokrasi di sejumlah SKPD.

        “Pemkab harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak dari restrukturisasi,” ujarnya.

Yantinah yang juga istri seorang dokter di Cepu itu mengakui, di satu sisi restrukturisasi bisa jadi akan berdampak pada berkurangnya anggaran belanja rutin seperti tunjangan pejabat. Namun di sisi lain, Pemkab juga harus memikirkan atau di kemanankan pegawai yang saat ini menduduki jabatan tertentu namun akan kehilangan jabatannya saat restrukturisasi diterapkan.

        “Persoalan itu menyangkut psikologis seseorang atau sandaran hidup atau rezeki pegawai. Persoalan seperti itu harus dipikirkan Pemkab,” katanya.

        Sementara Sutrisno anggota DPRD lainnya menyatakan tidak serta-merta materi reperda yang diajukan Pemkab akan disetujui seluruhnya oleh DPRD. Sutrisno yang juga ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD itu menyatakan mendukung restrukturisasi struktur organisasi di jajaran Pemkab agar anggaran bias lebih banyak dipakai untuk pembangunan.

        “Hanya, mana-mana lembaga yang perlu digabung atau dihapus serta jabatan yang ada, perlu dibahas lagi,” tegasnya. (Agung)