Tampilkan postingan dengan label Upload Agungbudi - Desember 2010. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Upload Agungbudi - Desember 2010. Tampilkan semua postingan

Kamis, 23 Desember 2010

INFOKU edisi 3 - CEPU RAYA & 1/2 juta PENDUDUK BLORA TIDAK ber KTP



Tiga pelajar Tersambar Kereta Api

INFOKU, CEPU- Nasib naas menimpa tiga orang pelajar yang sedang berjalan dijembatan kereta api yang membentang di atas Bengawan Solo, Kamis (16/12). Tiga orang remaja itu, Tuti Kuswati (16) warga Kampung Sorogo, Pendi (16) warga RT 04/01 Dengok, Padangan Kabupaten Bojonegoro, dan Yohanes (16) warga Jalan Diponegoro, Cepu.
        Menurut warga setempat masih ada seorang lagi yang selamat yang saat ini dibawa ke RSUD Cepu. Mereka merupakan siswa SMA Katolik Cepu, yang sebagian meninggal dengan masih memakai seragam sekolahnya.
        Dua pasang muda-mudi itu tak menyadari bahwa mereka telah membahayakan nyawa mereka sendiri, karena nekad berjalan diatas jembatan kereta api yang lebarnya sekitar dua meter dan hanya cukup dilalui kereta api saja.
        Perbuatan yang nekad itu menimbulkan dugaan dari para penonton bahwa mereka memang berniat bunuh diri. “Berjalan di atas rel yang membentang di atas sungai sangat konyol, apalagi pada jam kereta berlalu lalang,” kata Giono (50) seorang warga yang menyaksikan ketiga mayat itu dibawa petugas.
        Posisi mayat ketiganya sangat membuat miris siapapun yang menyaksikan. Salah sorang tergeletak diatas plengsengan sungai dengan darah yang memerahkan air sungai disekitarnya. Seorang lagi tersangkut dibahu jembatan, sedangkan yang paling mengerikan adalah mayat yang perempuan. Wajah perempuan berjaket merah itu hancur dan tangannya hilang, mayat ini tersangkut ditengah-tengah jembatan kereta api.
        Orang tua para korban itu sempat datang ke TKP tetapi kemudian diamankan karena mereka tak kuat menahan kesedihan melihat mayat anaknya. Kereta api Argo Bromo yang menyambar tubuh mereka sudah tak tampak namun bekas kecelakaan yang ditimbulkan masih merah dan kedukaan di hati keluarga korban pasti akan lama sembuhnya. (Agustina)
 

 klik Gambar ===>> baca model TABLOID


Surat Kaleng Tak Terbukti

INFOKU, CEPU- Surat kaleng yang menyoal pembagian beras raskin di desa Jipang (Infoku eds 2) akhirnya reda dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Tarnik Purnomo pada, bila pada pengumpulan data di desa Jipang tidak ditemukan tindak pidana maka tidak akan diproses lebih lanjut.
        Surat sanggahan yang ditanda tangani Sekretaris Desa Jipang, Suryadi yang dibuat berdasar pertemuan dengan para perangkat dan para RT, Minggu (28/11) di Balai Desa Jipang terbukti benar sehingga mematahkan dugaan yang tertulis pada surat kaleng itu.
        Pihak Kejari sempat menelpon perangkat desa itu untuk klarifikasi di kantor Kejari Blora, Rabu (8/12), untuk mencari fakta lanjutan. Empat orang perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kamituwo, kasi kesos dan pembantu kasi kesos datang memenuhi panggilan itu walaupun hanya lewat telepon, tidak menggunakan surat panggilan secara resmi.
        Pada kesempatan itu mereka diberi pertanyaan-pertanyaan sekitar masalah raskin di desa Jipang. Berdasar jawaban ini ternyata tak ditemukan indikasi penyelewengan. “Pembagian raskin itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para RT dengan warganya masing-masing, jadi tidak ada masalah,” kata salah seorang perangkat.
        Pemanggilan yang hanya lewat telepon ini kemudian diteruskan dengan dengan kedatangan Tarnik Purnomo ke desa Jipang, Rabu (15/12). Pada kedatangannya yang kedua ini Tarnik meminta kepada pihak desa untuk membuat pembukuan untuk dilaporkan dan selanjutnya meminta agar pihak panitia membuat administrasi yang tertib.
        Camat Cepu, Purwadi Setiono, SE ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini mengaku pihaknya telah memferifikasi dan berharap masalah ini tidak menjadikan desa Jipang tak kondusif. “Jangan sampai situasi yang sudah kondusif menjadi kacau apalagi dipolitisir, masalah ini sudah dimusyawarahkan bersama, sehingga situasi tetap kondusif,” ujarnya. (Agustina)



Hampir Setengah Juta Penduduk Blora belum Ber KTP

INFOKU, BLORA – Data terakhir yang diterima INFOKU dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Blora, sebanyak 412.434 warga kabupaten tersebut belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
Dari hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data penduduk yang langsung entri, diketahui warga Blora yang belum memiliki KTP terdiri 183.276 laki-laki dan 229.158 perempuan.
 Klik Gambar ===>> Baca model TABLOID
"Data tersebut kami dapat dari hasil coklit, per tanggal 14 Desember 2010," kata Kepala Bidang (Kabid) Data dan Informasi Disdukcapil Blora, Indah Purwaningsih, Kamis (16/12).
Jumlah warga yang belum memiliki KTP, kata dia, antara lain karena tidak peduli akan kepemilikan KTP, dan malas mengurus karena lokasinya jauh, serta beberapa kasus lain seperti kehilangan KTP yang belum duperbarui.
Dari hasil coklit tersebut, tentu saja diimbau kepada warga yang belum memiliki KTP agar segera membuat. Sebab, KTP adalah salah satu bukti kewarganegaraan yang sah dan wajib dimiliki, tetapi tidak boleh memiliki KTP ganda.
“Kami intens melakukan sosialisasi agar warga membuat KTP baik secara langsung ke tiap desa dan kecamatan serta melalui media," katanya.
Menurut dia, hasil coklit data penduduk yang diperoleh dari 16 kecamatan di Blora, diketahui jumlah warga tiap kecamatan yang belum memiliki KTP, yaitu Kecamatan Jati 29.663 orang dan Randublatung 42.207 orang.
Selain itu juga kecamatan Kradenan 20.092 orang, Cepu 29.325 orang, Sambong 13.697 orang, Jiken 18.331 orang, Jepon 27.036, Blora 40.724 orang, Tunjungan 20.114 orang, Banjarejo 29.488 orang, Ngawen 26.618 orang, Kunduran 37.700 orang, Todanan 28.234 orang, Bogorejo 12.518 orang dan Kecamatan Japah sebanyak 16.233 warga.
"Jumlah warga itu sudah ditambahkan antara laki-laki dan perempuan," jelas Indah.
Selain diimbau membuat KTP, lanjut Indah, solusi lain yang bakal dilakukan oleh Disdukcapil, yaitu dengan adanya mobil layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang sudah tersedia.
Dalam tahun 2011 direncanakan akan keliling ke sejumlah wilayah untuk mengadakan pelayanan pendaftaran penduduk terutama di wilayah yang jauh dari ibukota kecamatan dengan kepemilikan dokumen kependudukan rendah.
"Kami berharap ada anggaran dari pemerintah yang dialokasikan untuk membantu operasional pelaksanaan tersebut," ungkapnya.
Ditambahkanya, dari 998.281 jiwa jumlah penduduk Blora, yang sudah memiliki KTP aktif sebanyak 147.853 warga dan yang habis masa berlakunya sebanyak 203.284 warga. (Endah)

Rabu, 22 Desember 2010

INFOKU edisi 3 - MISTERI RD WABUP - Pahat Batu Blora



Misteri Rumah Dinas Wakil Bupati
Sang Cucu Sering Ajak Main Jin Penunggu

INFOKU, BLORA- Entah tahun berapa bangunan tua yang terletak jl Pemuda nomor Blora ini dibangun. Yang Pasti bangunan ini peninggalan sejarah yang dibangun jaman penjajahan Belanda dulu.
Bangunan ini sendiri sejak era kemerdekaan selalu dipakai para Bupati Blora, namun saat Bupati Blora Sumarno Rumah dinas Buapti di Alun-alun Utara, bangunan ini di pakai kantor Bappeda kemudian Kantor BPPT.
Dan saat ini tepatnya Awal September 2010 ditempati Wakil Bupati Blora H Abu Nafi SH, yang merupakan wakil Bupati Blora ketiga sejak kabupaten ini berdiri.
Namanya saja sebuah bangunan atau rumah tua tidak bias diungkiri menyimpan misteri tersediri yang sangat sulit dinalar akal sehat. Apalagi dulunya rumah ini dipakai tempat tinggal para petinggi Blora tempo dulu, yang tentunya banyak tersimpan berbagai barang-barang yang dipercaya masyarakat mempunyai daya magis tertentu.
Beberapa tokoh kebatinan di Blora ketika ditemui Infoku membenarkan bahwa rumah seorang petinggi tentunya banyak diisi berbagai macam pernik-pernik metafisika untuk melindungi tuang rumahnya.
“Biasanya Jin (Makhuk ciptaan ALLAH yang lain) ada disitu, sebagai penunggu dari gangguan gaib,” katanya enggan disebut namanya.
Beberapa kali kejadian aneh sering terjadi dirumah dinas wakil bupati Blora ini, seperti beberapa kali istri Wabup, Lis Abu Nafi jatuh terpeleset dirumah ini.
“Lantainya Licin bila basah, bos,” kata Abu Nafi dengan logat khas pada setiap orang yang dikenalnya.
Akan tetapi kalangan paranormal menyebut kejadian ini sebagai perbuat sang Jin penunggu dengan mendorong Lis Abu Nafi sehingga jatuh.Karena karena tanpa sengaja mengusik sesuatu hal yang tidak mereka (Jin_red) .
“Kejadian ini salah satu bentuk adanya makluk halus yang ada disekitar rumah itu,” jelas paranormal tersebut.
Akan tetapi jin-jin penunggu rumah wabup ini tidak selamanya mengganggu keluarga Abu Nafi.
Bahkan Sang Cucu yang baru berumur kurang lebih 2 tahun serin diajak main oleh makluk halus yang ada disitu.
Infoku yang sempat mengajak omong anak dua tahun ini sunggu kaget apa yang dikatakan anak ini.
Saat ditanya bagaimana dengan bagaimana wujud temanya yang sering mengajak main, dia menjawab Besar dan Hitam.
“Mumu (sebutan nama jin oleh cucu Abu Nafi-red) hitam dan besal (Besar… karena dia masih belum bisa menyebut huruf R-red) sudah nggak ngajak main adik lagi,” kata anak lugu ini.
Disisi lain beberapa anggota Satpol PP yang menjaga rumah kediaman wakil bupati ini ditemui mengatakan sampai saat ini belum ditemui mahluk ini. “saatnya nanti mereka akan ditemui makhuk tersebut,” ungkap sang Paranormal ketika dimintai komentarnya oleh Infoku. (Agung)
 

 Klik Gambar ===>> Baca model TABLOID

Pahat Gamping Blora Laris Di Jakarta

INFOKU,BLORA - Kabupaten Blora  yang sebagian menempati gugus pegunungan Kendeng utara banyak menyimpan deposit batuan gamping. Selain untuk keperluan bahan bangunan serta bahan baku semen, ternyata batu gamping dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan patung.
Pegunungan kendeng utara melintas dari area Kabupaten Grobogan Blora hingga rembang ini mempunyai volume sekira 4.025 juta ton. Deposit batu kapur di Kabupaten Blora menempati urutan tiga besar di Jawa Tengah setelah Kabupaten Wonogiri dan Kebumen.
Selain untuk keperluan bahan bangunan serta bahan baku semen, ternyata batu gamping dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan patung.Di tangan Pungki Adi Sulistyo inilah batu gamping jenis marmer dan onyx dibuatnya menjadi barang seni bernilai tinggi.
Pria kelahiran Blora 39 tahun ini dengan teliti memahat batu dengan menggunakan bantuan gerinda serta bor listrik yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk mendukung pemahatan manual.
Awalnya inspirasi memahat batu pegunungan kendeng diperolehnya saat dirinya belajar melukis dari orang tuanya yang juga seniman.Setelah bisa melukis, kemudian dia melanjutkan studi ke jurusan seni patung di Institut Kesenian Jakarta. Setelah tamat studi, bapak dua anak tersebut langsung kembali ke Blora dan berkarya hingga sekarang.
Karyanya sudah banyak beredar di kalangan kolektor patung di daerah Kemang Jakarta Selatan. Karya yang pertama adalah patung yang dikoleksi Pramudya Ananta Toer yang berjudul ?Romo Kordo'.
Selain melakukan transaksi jual beli, Pungki panggilan akrab Pungki Adi Sulistyo biasa melakukan transaksi dengan cara saling tukar menukar batu hasil karyanya. Kalau anda penggemar seni patung batu, sempatkan singgah ke bengkel seni Pungki jika berkunjung ke Blora, siapa tahu anda tertarik mengoleksi salah satu karyanya. (Agung)
Klik gambar ===>> Model tabloid

Senin, 20 Desember 2010

INFOKU edisi 2 - TOPIK UTAMA - APBD TERLAMBAT



Topik utama
APBD 2011 Terancam Molor

INFOKU, BLORA- Dalam bulan-bulan ini, tentunya DPRD akan bekerja keras mulai pembahasan KUA dan PPAS yang telah diajukan Eksekutif minggu pertama bulan Juli 2010 lalu, sebagai rancangan untuk menetapkan APBD 2011 nantinya.
Fenomena ini sebenarnya bukan masalah baru. Tapi masalah klasik yang dari tahun ke tahun seringkali berulang. Karena sebagai suatu masalah dan berpotensi merugikan masyarakat, maka seharusnya menjadi perhatian bersama, terutama bagi Pemda.
Sebagaimana diketahui, beberapa permasalahan yang mengiringi proses penyusunan APBD itu adalah : pertama, waktu penyusunan yang molor. Setiap tahun dijumpai daerah yang lamban dalam menyusun anggaran keuangan pemerintahannya.
Sebagai contoh, rancangan KUA dan PPAS melebihi waktu dari jadwal yang seharusnya disampaikan kepala daerah kepada DPRD yakni pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Demikian pula, draf RAPBD yang semestinya sudah harus diserahkan ke DPRD pada pekan pertama Oktober untuk dibahas, kenyataannya biasa molor yang akhirnya penetapannya juga molor.
Menurut kepala Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Komang G Irawadi untuk KUA dan PPAS yang merupakan awal rancangan APBD 2011 telah diserahkan ke dewan minggu pertama bulan Juli 2010 lalu. “Rancangan APBD 2011 diawali dengan KUA dan PPAS yang telah diserahkan ke DPRD minggu pertama bulan Juli lalu,” katanya.
Namun sampai saat berita ini ditulis Rabu (8/12) pembahasan KUA atau PPAS oleh DPRD belum juga dilaksanakan. Keadaan ini dapat berdampak molornya APBD bila diteruskan berlanjut.
Hal itu diakui beberapa anggota dewan saat di konfirmasi INFOKU. Dwi Astutik ketua fraksi PDIP membenarkan sampai saat ini belum adanya pembahasan rancangan APBD 2011 ini. “Belum dibahas, nanti setelah selesai penetapan 6 perda inisiatif,” katanya.
Senada juga dikatakan Suningsih dari fraksi Golkar, yang dengan tegas menjawab akan dibahas minggu depan. “Agenda pembahasan RAPBD minggu depan,” tegasnya.
Ditempat terpisah Ketua forum transparansi Blora Amin Farid menceritakan bahwa pada tahun lalu, sejumlah kabupaten/kota di Jateng diperingatkan Gubernur karena terlambat menyerahkan RAPBD 2009 ke Pemprov untuk dievaluasi. Termasuk didalamnya kab Blora.
“Keterlambatan penyusunan APBD jelas merugikan masyarakat. Masyarakat yang semestinya sudah menerima anggaran pembangunan atau pelayanan publik terpaksa harus tertunda menunggu selesainya penetapan APBD,” jelas Amin.
Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) daerah yang terlambat menetapkan APBD juga akan dipotong 25% oleh pemerintah pusat.
“Dari sudut pandang perencanaan, keterlambatan penyusunan APBD merupakan sesuatu yang kurang masuk akal. Logikanya, bagaimana mungkin pemerintahan bisa berjalan tanpa ada acuan APBD,” tegasnya.
Amin juga menambahkan APBD yang seharusnya sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan atau paling lambat tanggal 31 Desember, kenyataannya tak sedikit yang molor hingga berbulan-bulan.
“Hendaknya penetapan APBD tahun 2009  sebagai pengalaman bagi pemerintahan Bupati Djoko Nugroho yang didampingi wakil bupati Abu Nafi,” harap Amin Faried.(Agung)

 Klik Gambar ====> Baca model TABLOID


Firman Subagyo Anggota Komisi III DPR RI
Lepas Baju Partai, Bekerja Untuk Rakyat

INFOKU, REMBANG- Cukup sederhana apa yang diungkapkan Anggota komisi 3 DPR Pusat Firmam Subagyo, terkait belum dibahasnya RAPBD Blora 20111, saat ditemui di Rembang akhir bulan lalu.
Dia mengatakan bahwa APBD adalah kebijaksanaan anggaran pemerintahan yang sebagian besar diperuntukan untuk kesehjahteraan rakyat.
“Namanya saja wakil rakyat, harusnya mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Kerbijaksanaan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat diutamakan terlebih dahulu demi kesejahteraan masyarakatnya,” kata Firman.
Terkait adanya kepentingan politik antara eksekutif dan legislative dalam penyusunan RAPBD hendaknya diselesaikan secara musyawarah.       
 “Apapun permasalahan semuanya dapat diselesaikan dengan duduk satu meja. Lepas baju partai, karena mereka sudah wakil rakyat. Bekerja untuk kepentingan dan demi kesejahteraan mayarakatnya,” jelas Firman.
Disisi lain Firman menggarisbawahi kesepahaman antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menjaga kondusifnya sebuah pemerintahan.
‘Kebijaksanaan Pemerintah Daerah bisa jalan baik, bila semua unsur muspida saling bekerjasama,” tandasnya.
Firman Subagya juga berharap kebijaksanaan Pemkab Blora hendaknya mengutamakan program pembangunan ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat.
“Bila rancangan program pemkab dalam membangun perekonomian rakyatnya berhasil, niscaya dapat menghasilkan rangsangan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Blora,” tambah Firman. (Agung)




Haryono SD mantan Wakil ketua DPRD Blora Periode 1999-2004
Himbau ditetrapkan awal tahun 2011

INFOKU, BLORA-  Mantan wakil ketua DPRD Blora Haryono SD angkat bicara tentang  pentingnya APBD untuk sebuah pemerintahan. Untuk itu dirinya menghimbau baik eksekutif maupun legislatif agar sesegera mungkin menetapkan APBD 2011 diawal tahun mendatang.

 Meskipun penyusunan APBD rentan dengan berbagai kepentingan politik,namun aturan-aturan formal tetap harus dijadikan landasan, terutama prinsip dan kaidah normatifnya.
Jika hal ini sungguh-sungguh dipedomani oleh eksekutif dan legislatif, niscaya APBD menjadi “alat intervensi” negara dalam mensejahterakan masyarakat, dan bukan justru menjadi sumber masalah.
“Termasuk didalamnya gaji PNS juga termuat di APBD, yang hitunganya hampir separo dari anggaran di APBD itu sendiri. Namun keistemewaan gaji PNS adalah wajib dibayarkan disetiap bulannya, walau APBD belum ditetapkan,” kata Haryono yang telah dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh MA pada dugaan korupsi APBD 2003 ini.
Disamping alokasi itu, dituntut juga 20 persen untuk alokasi anggaran pendidikan. Belum lagi berapa persen untuk biaya administrasi pemerintahan misalnya pembelian alat tulis Kantor.
“Sehingga biaya yang dialokasikan untuk rakyat seperti pembangunan gedung sekolah, jalan, saluran irigasi dan lainlain, dalam kisaran angka 20 persenan,” jelas Haryono.(Agung)

Minggu, 19 Desember 2010

INFOKU edisi 2 - DAK PROYEK BERMASALAH



Terkait pelaksanaan Proyek DAK Disdik
Bupati terima Pengaduan Aliansi LSM

INFOKU, BLORA- Ternyata Bupati Blora dalam melaksanakan Misi dan Visinya yang diusung pada Pemilu Kada yang lalu, yakni Mewujudkan Pemerintahan yang bersih,tidak hanya omong kosong.
Terbukti saat mendapat masukan beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi LSM Perduli Pendidikan, langsung menanggapi serius.
Jumat (3/12) Bupati Djoko Nugroho dan wakil bupati H Abu Nafi menerima Aliansi LSM ini di ruang pertemuan setda Blora.
Pokok permasahan yang disampaikan para LSM tersebut berpangkal pada pelaksanaan lelang DAK yang diduga sarat KKN yang dilakukan oleh panitia lelang pengadaan barang tersebut.
Tejo Prabowo sebagai ketua aliansi ini menyatakan adanya indikasi terjadinya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) kental sekali dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010. ”Jika ini ini dibiarkan dapat menjadi presedent buruk bagi dunia pendidikan di Blora dan sangat mengganggu Mivi dan Visi Bupati kedepan,” katanya.
Untuk itulah para LSM menuntut diadakan pelaksanaan lelang ulang kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Buku SD – SMP. Baik dari pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik DAK bidang pendidikan di Kabupaten BloraTahun 2010.
Respon positif dan bijaksana ditunjukan Bupati Blora Djoko Nugroho. Dia menyatakan akan memperhatikan masukan yang disampaikan para LSM tersebut.
Bahkan kepada wartawan INFOKU ketika dimintai konfirmasinya menyatakan akan serius memperhatikan permasalahan DAK ini. (Agung)

 Klik Gambar ===> Baca model Tabloid

Lelang Pengadaan Bibit Jati di Bawa Ke Kejari

INFOKU, BLORA- Karena dirasa lelang pengadaan bibit jati dianggap kurang fair, Siswoto membawa persoalan ini ke kejari Blora.
Siswoto yang juga wakil direktur CV Alam Lestari menduga lelang pengadaan 38 bibit Jati banyak penyimpangan.
“Saya telah mengirim laporan ke kejaksaan agar ditindaklanjuti,” katanya Senin (6/10) lalu.
Untuk itulah dia berencana lagi mendatangi kejaksaan untuk memastikan apakah laporanya ditindaklanjuti.
“Tindakan yang saya lakukan agar dijadikan pelajaran bagi panitia lelang di dinas Kehutanan dan Perkebunan agar bekerja sesuai aturan yang ada,” jelas Siswoto.
Kekecewaanya semata-mata bukan menang dan kalahnya dalam lelang tersebut, namun lelang yang dilakukan kurang fair.
“Saya kecewa karena pihak pemenang memasukan tempat dia membeli bibit, namun perusahaan itu tidak dimasukannya dalam dokumen penawarannya,” jelasnya.(Agung)


Proyek Bandara Ngloram Diserahkan ke Exxon

INFOKU, CEPU- Mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu, Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya menyerahkan pembangunan Lapangan Terbang Ngloram, Kecamatan Cepu, kepada perusahaan minyak Exxon Mobil.
Bupati Blora Djoko Nugroho, di Blora, di Cepu beberapa waktu lalu mengatakan, meski sebelumnya Pemkab Blora dan Pemprov Jateng sudah menyiapkan perizinan, setelah dilakukan perundingan dengan pejabat Exxon Mobil, disepakati bersama, bahwa Exxon Mobil yang akan membangun Lapangan Terbang Ngloram.
"Kesepakatan ini juga disaksikan oleh gubernur Jateng, sedangkan keberadaan Lapangan Terbang Ngloram, jika segera dibangun, akan sangat membantu meningkatkan perekonomian warga. Harapan kami, jika mulai tahun depan sudah dibangun maka pada pertengahan 2012 sudah bisa beroperasi," katanya.
Dikatakannya, Lapangan Terbang Ngloram memiliki panjang landasan 900 meter sehingga jika pesawat jenis Foker bisa mendarat, harus menambah panjang landasan 700 meter lagi. "Tinggal diperpanjang saja," tambahnya.
Menurut dia, jika hanya perluasan diyakini bisa berjalan dengan cepat, sebab tanah di sekitar lapangan terbang adalah milik Pusat Pendidikan Latihan (Pusdiklat) Migas yang berarti milik lembaga negara.
Dia menjelaskan pula, pada 2009 Pemkab Blora sudah menyiapkan insfrastruktur pendukung di sekitar lapangan terbang, di antaranya ruas jalan menuju Desa Mulyorejo Kecamatan Cepu sudah diperbaiki dengan dana Rp2,4 miliar.
Jalan dari Desa Ngloram menuju Desa Sidorejo sepanjang 5,8 kilometer, dan jalan Desa Ketuwan, Ngraho serta Kedungtuban sejauh sepanjang kilometer juga diperbaiki dengan anggaran Rp1,8 miliar yang bersumber dari APBD kabupaten dan Provinsi Jateng. (Agustina)

Jumat, 17 Desember 2010

INFOKU edisi 2 - PEMERINTAHAN & BLORA KOTA


Warga Plotot Terancam Terisolir
INFOKU, BLORA- Kerusakan parah yang terjadi Blora Kota khususnya disekitar jalan protokol Gatot Subroto harusnya tidak terlihat.
Tapi apa yang terjadi, justru jalan masuk gatot subroto lorong 2 kearah Plotot kelurahan Tambahrejo, tidak tersentuh sama sekali proyek jalan DPU Blora.
Bahkan beberapa masyarakat di daerah tersebut mengacam akan menanami pohon pisang. Karena mereka beranggapan kerusakan sepanjang jalan Gatot Subroto lorong 2 ini, akan menyebabkan daerahnya akan terisolir.
Bu Gendut warga Plotot yang depan rumahnya jalan rusak berat misalnya, kecewa sekali jalan tersebut tidak jadi dibangun.
“Materialnya sudah datang kok nggak jadi diteruskan, mengapa ya pak,” tanyanya pada INFOKU.
Yang lebih kaget lagi adalah H Yatno salah satu tokoh masyarakat disitu, ketika ditanya malah ganti bertanya mengapa tidak terealisasi.
Dirinya berjanji akan menindak lanjuti permasalahan ini kepada Bupati dan wakil bupati Blora.
Sementara tokoh LSM yang ada disitu ketika dimintai komentarnya mengatakan pada tahun 2011 anggaran jalan ini diprioritaskan.
“Yang pasti tahun depan jalan seluruh Plotot akan dibangun karena pada tahun ini anggaran proyek sebagian besar tersedot karena Pemilukada,” jelas Ateng Sutrisno direktur LSM Wong Cilik.
Sedang ketua DPRD Blora Kusnanto saat dikonfirmasi menjamin bahwa tahun anggaran 2011 jalan lingkungan Plotot kelurahan Tambahrejo akan dipreoritaskan.
Sama seperti Kusnanto, secara terpisah plt Kepala DPU Dewi Tedjowati saat ditemui mengatakan Tim nya telah meninjau langsung lokasi tersebut dan langsung memastikan jalan ini sebagai prioritas anggaran didinasnya.(Agung)
 

 Klik Gambar =====> BACA MODEL TABLOID

BPPTR Tidak Beri Ijin Penambangan padas
INFOKU, BLORA- Sampai kini Pemkab Blora masih tampak berdiam diri dalam menghadapi kegiatan penambangan tanah merah dan tanah padas/batu baik di Bukit Polaman, Tambaksari, dan lokasi lain. Hasil tambang itu dikirim ke luar daerah, antara lain ke Surabaya.
Infoku saat di beberapa lokasi, Kamis (29/11), melihat puluhan pekerja tambang aktif menambang di atas Bukit Polaman, perbatasan Blora-Rembang, Desa Sitirejo (Kecamatan Kota Blora) dan beberapa kelompok lagi penambang di Desa Jurangjero (Kecamatan Bogorejo).
Pekerja itu tidak peduli ada izinnya atau tidak. Namun yang pasti, mereka tampak tenang dan leluasa menambang tanah padas dengan menggali dan menggempur tebing.
Sementara ada satu alat berat jenis backhoe dilokasi itu. Dampak dari penambangan itu, lereng bukit terpangkas, rusak dan gundul dan tebing menjadi curam. Jika hal ini dibiarkan, tentunya akan membahayakan lingkungan. Karena akan mudah terjadi longsor, banjir, dan menurunnya sumber (cadangan) air di wilayah Blora.
Aktivis pemerhati lingkungan, Singgih Hartono, mengaku sedih dengan rusaknya lingkungan atas Blora dari dampak penambangan yang semakin tidak terkendali
 "Banjir bandang di Kota Blora, seharusnya bisa mengingatkan kita agar peduli terhadap lingkungan, " katanya pada Pers.
Mantan anggota DPRD itu, mengaku sering memberitahukan penambangan di kawasan atas, baik pada beberapa wakil rakyat maupun pejabat eksekutif. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata penertiban atau penutupan penambangan.
Sementara Totok, warga Desa Tambaksari, Kecamatan Kota Blora mengungkapkan, tanah merah dan batu dari kawasan atas setiap harinya ada belasan truk yang dikirim ke luar daerah. Tanah merah dan batu itu dibeli dari penambang Rp 15.000 satu truk kecil.
"Setelah tanah merah terkumpul banyak, dinaikkan ke truk tronton dan barulah dikirim ke luar Blora, kegiatan itu berlangsung rutin," kata Totok.
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPTR) Blora, H Heru Sutopo mengatakan, pihaknya merasa tidak pernah member izin penambangan di Ngampel. Menurutnya, izinnya mungkin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). "Kami tidak memberi izin, coba besok kami koordinasikan masalah ini," katanya. (Agung)

Makin Banyak Sumur Minyak Tua Dikelola Blora
INFOKU, BLORA-Jumlah sumur minyak tua yang dikelola daerah dan masyarakat Blora bertambah. Itu terjadi setelah dilakukan penandatanganan perjanjian memproduksikan minyak bumi pada sumur minyak tua di Jakarta.
          Direktur BUMD PT Blora Patra Energi Tedi Rindaryo mengemukakan, dalam perjanjian yang ditandatangani bersama PT Pertamina EP tersebut, pihaknya dipercaya mengelola 36 sumur tua.
          Sumur-sumur itu berada di lima lapangan, Yakni di Lapangan Kedinding, Kecamatan Kedungtuban, Lapangan Lusi kecamatan Randublatung, Lapangan Petak, kecamatan Kedungtuban, Lapangan Kluweh Kecamatan Jati dan Lapangan Metes Kecamatan Banjarejo. “Penandatanganan perjanjian dilakukan belum lama ini,” ujarnya kemarin.
          Selain PT Blora Patra Energi, BUMD provinsi Jateng, yakni PT Sarana Putra Jaya, juga menandatangani perjanjian memproduksikan minyak bumi pada sumur tua dengan PT Pertamina EP. Namun Tedi belum bias memastikan jumlah sumur tua yang dikelola PT Sarana Putra Jaya.
          Berdasarkan data diterima BUMD Jateng tersebut mengelola 38 sumur yang berada di Tungkul dan Trembul, Blora.
Selain dua BUMD tersebut, pengelolaan dengan cara memproduksi minyak dari sumur tua juga dilakukan KUD Wargo Tani Makmur. Penandatanganan perjanjian ketika itu  dilakukan di pendapa rumah dinas Bupati Blora, 24 Maret 2009.
          Berdasaarkan perjanjian tersebut, jumlah sumur tua yang dikelola KUD Wargo Tani Makmur 24 sumur tua yang terletak struktur Banyubang, Kecamatan Jiken. Sumur tua itu peninggalan Belanda yang dib or sebelum 1970 dan tidak diusahakan oleh Pertamina EP.
Percontohan
          Kerjasama dengan KUD Wargo Tani Makmur merupakan percontohan implementasi peraturan menteri ESDM nomor 1 tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah melalui BUMD dan KUD diperkenankan turut serta mengelola sumur tua di daerah masing-masing.
          Menurut Tedi Rindaryo, produksi minyak di sumur tua yang akan dikelola PT Blora Putra Energi hingga kini belum dilaksanakan. Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan kepala desa dilokasi sumur-sumur tua untuk penyiapan tenaga kerja. Jika sumur minyak sudah berproduksi, minyaknya kemudian diserahkan ke Pertamina EP. Pertamina memberikan imbalan jasa berdasarkan jumlah actual minyak bumi yang diserahkan.(Endah)