INFOKU18

Tampilkan postingan dengan label BLORA - Upload Agung B Rustanto - Januari 2011. Tampilkan semua postingan

Selasa, 25 Januari 2011

INFOKU edisi 5 - tanggal 27 Januari - 9 Pebruari 2011 - model TABLOID

Klik Gambar ===> Baca model TABLOID

Rabu, 12 Januari 2011

INFOKU edisi 4 - TOPIK UTAMA - PAD Blora Gagal

Topik Utama

Target PAD Gagal, Siapa Yang Salah

INFOKU, BLORA- Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari:Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan;

Tidak bisa dipungkiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Sehingga semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

PAD juga dapat diartikan sebagai penerimaan dari somber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Atau dengan kata lain Pendapatan Aslli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari SKPD, BUMD dan lain-lain.

Seperti diketahui pada tahun 2010 target PAD Blora sebesar Rp.56,5 miliar akan tetapi sampai awal Desember 2010 baru mencapai Rp.40,968 miliar Hal itu diungkapkan Kepala DPPKAD Komang G Irawadi.

Dia menjelaskan realisasi penerimaan PAD tahun 2010 diperkirakan tidak bisa mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp56,5 miliar.

"Laporan dari SKPD belum final Namun,Kami prediksi hingga akhir bulan Desember 2010, angka maksimalnya sebesar Rp46 miliar," katanya Senin (3/12) diruang kerjanya.

Tidak terpenuhinya target PAD tersebut diantaranya disebabkan beberapa komponen yang tidak terpenuhi. Seperti cadangan Silva, pengembalian kegiatan proyek dan kenaikan retribusi yang tidak terlaksana.

Sementara Kepala bagian Perekonomian Setda Blora, Rudatiningsih ketika dikonfirmasi mengatakan pendapatan BUMD yakni BPH, Bank Pasar, BKK dan Wira Usaha dapat dikatakan sudah memenuhi target yang dibebankan.

Hanya BUMD BPE (Blora Patra Energi) yang telah dikucurkan dana sebesar Rp. 1 Miliar belum memperoleh hasil tersebut.

“Kucuran dana dari Pemkab pada tahun 2008 dan 2009 sebesar masing-masing Rp. 500 juta yakni total Rp. 1 miliar, belum memperoleh laba karena terbentur perijinan,” jelasnya.

Dari data yang diperoleh Infoku, BUMD yang dapat menyumbang PAD berdasar prosentase dari modal pemkab yang telah dikucurkan ternyata Bank Pasar hanya menyetor sebanyak Rp.121.434.758,- (atau 5,91 persen dari Modal yang dikucurkan Pemkab).

Sedang secara global, sumber PAD Blora terbesar masih dari pajak daerah dan dua rumah sakit di Blora dan Cepu, yaitu RSU Blora menyumbangkan PAD sebesar Rp8,7 miliar dan RSU Cepu Rp7,5 miliar.(Agung)

Fokus Samping

Tejo Prabowo Ketua Karang Taruna Kabupaten Blora

Kiat Meningkatkan Pendapatan Daerah

Tahun 2011, target PAD Blora naik menjadi Rp58,4 miliar, beberapa kalangan optimistis tercapai, karena masih banyak potensi PAD yang bisa dioptimalkan.

Beberapa strategi untuk mencapai target tersebut, Pemkab Blora telah menerjunkan tim pengkaji potensi PAD dengan melibatkan Bappeda dan Inspektorat.

Lain halnya dengan Tejo Prabowo ketua Karang Taruna Kabupaten Blora justru memberi kiat khusus untuk mencapai target PAD tahun 2011 diantaranya:

A. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian. Karena PKB dan BBN-KB akan berkurang, meskipun kontribusinya besar maka perlu dilakukan optimalisasi pajak lain, yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta pengupayaan pemungutan pajak atas sewa ruang tak hanya di hotel.

B. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi, yakni :

1) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:

2) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi atau elektronisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah seperti electronic road pricing atau elektronisasi transaksi-transaksi di hotel untuk meningkatkan compliance, menurunkan administrative dan compliance cost, serta mengurangi kontak langsung wajib pajak/retribusi dengan aparat.

3) Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi;

4) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah.

5) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

6) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait.

7) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

a) Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi.

Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan,Pengkajian penerapan jenis retribusi baru, Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak PBB yang sewaktu-waktu akan dikedaerahkan.

b) Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan. Upaya ini dapat dilakukan melalui , Pengkajian cost-benefit dari setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan, Pengkajian ulang atau evaluasi berkala atas dampak ekonomi dari setiap pungutan yang ada, Penghapusan beberapa jenis pungutan daerah yang terlalu bersifat distortif bagi perekonomian, Mendesain ulang sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.

c) Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, pembentukan subholding baru dan kemungkinan penciptaan Holding Company dan peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

d) Menghapuskan retribusi yang memberatkan masyarakat kecil, namun tidak seimbang antara besarnya upaya untuk memungut dengan manfaat retribusi. (Agung)

klik gambar ===> baca model TABLOID

INFOKU edisi 4 - G A G A S A N

Desember, Jangan Hanya Perayaan

Desember, sebuah akhir menuju awal. Banyak momentum penting terjadi pada Desember, namun semua seolah hanya diperingati sebagai sebuah seremonial belaka tanpa mengindahkan makna dan tujuannya.

Itu pun hanya diperingati oleh beberapa kalangan saja. Ada beberapa momentum yang patut mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak pada bulan Desember.

Pertama, pada pekan pertama bulan ini terdapat peringatan Hari AIDS Sedunia, sebuah momentum yang dirayakan oleh semua warga di seluruh jagat demi mengingatkan kepada semua pihak tentang penyakit yang belum ada obatnya sampai saat ini. Pada 2 Desember berbagai kegiatan yang biasa dilakukan hanya sosialisasi tentang bahaya AIDS, cara pencegahan, sampai perlakuan terhadap penderita.

Kegiatan-kegiatan tersebut biasa dilakukan oleh para aktivis kemanusiaan. Mereka mengenakan pita merah dan menyosialisasikan berbagai pesan melalui banyak media, turun ke jalan, tempat-tempat umum maupun melalui media massa.

Namun, setelah hari tersebut berakhir seolah tidak ada lagi yang memberikan perhatian, tidak ada yang tahu pula sampai sekarang apakah riset tentang obat HIV/AIDS masih terus dilakukan. Sebagian besar masyarakat hanya tahu peringatan Hari AIDS Sedunia pada tanggal tersebut.

Kedua, 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi Internasional. Ini peringatan yang relevan dengan kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Korupsi yang tinggi di Indonesia menuntut berbagai pihak memberikan perhatian lebih terhadap usaha pemberantasan korupsi.

Esensi

Momentum ini bahkan dijadikan ajang kekuatan oposisi untuk menghujat kondisi pemerintah yang karut marut akibat korupsi. Tentu saja ini dilakukan untuk mendapatkan simpati masyarakat yang telah berkurang kepercayaan terhadap pemerintah sekarang.

Ketiga, sehari setelah Hari Antikorupsi Sedunia merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Pada 10 Desember 1949 umat manusia secara universal mendeklarasikan HAM. Deklarasi tersebut merupakan produk terbaik masyarakat dunia untuk melindungi harkat kemanusiaan.

Semenjak itu kebebasan HAM sudah disuarakan di seluruk pelosok negara di dunia, namun hanya dalam selang satu hari setelah peringatan, masih banyak penduduk di dunia yang belum merasakan kebebasan seutuhnya. Banyak di antara penduduk di beberapa negara merasa belum mendapatkan hak asasi yang selayaknya. Mereka merasa seolah sebagai bangsa yang terjajah.
Keempat, Bagi masyarakat Blora khususnya puncak kegiatan hari Jadi kabupaten Blora yang ke 261.

Disini berbagai kegiatan baik olah raga, kirab, lomba anak sekolah diselenggarakan demi memperingatinya hari lahirnya kabupaten yang berada diperbatasan Jateng dan Jatim ini.

Kelima, momentum lainnya yang juga diperingati di bulan ini yaitu Hari Ibu. Masyarakat Indonesia setiap tanggal 22 Desember memperingatinya. Berbagai kegiatan dibuat semeriah mungkin, baik di sekolah, kantor, maupun masyarakat umum. Seakan pada hari itu masyarakat memberikan penghargaan kepada sosok ibu yang telah melahirkan, merawat dan mendidik putra-putri bangsa.

Berbagai momentum tersebut terasa meriah dan mendapatkan perhatian lebih hanya pada hari tersebut. Setelah berganti hari seolah masyarakat sudah tidak menghiraukannya. Peringatan demi peringatan pada bulan Desember layaknya sebuah acara seremonial yang wajib dirayakan tiap tahun.

Sebuah catatan penting yang patut menjadi perhatian pemerintah, aktivis dan masyarakat pada umumnya, agar tidak hanya memaknai sebuah momentum dengan perayaan semata, tapi lebih kepada esensi dan tujuan yang hendak dicapai demi perbaikan masa depan.

Selamat membuka lembaran baru pada tahun 2011. Seperti yang diinginkan Bupati Blora “Ojo Wedi Rekoso, Ayo Podo Mbangun Blora”. (Penulis Drs Ec. Agung Budi Rustanto- Pimpred tabloid Infoku)

Bertani Menuju Swasembada Pangan

Beberapa hari terakhir ini masyarakat terbebani oleh harga-harga kebutuhan pokok yang naik secara drastis.

Harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan tersebut di antaranya adalah beras yang mencapai harga Rp 7000/kg, cabai yang mencapai Rp 60.000 / Kg. Sedangkan gula memang tidak mengalami kenaikan karena harganya memang sudah cukup tinggi yaitu Rp 10.000/kg.

Kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok tersebut semakin menambah beban hidup masyarakat kita dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang memang terasa sulit akhir-akhir ini. Dan yang cukup merasakan dampak kenaikan harga-harga tersebut pasti masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat berakibat terjadinya frustasi sosial dalam masyarakat kita.

Pemerintah sebagai pihak yang turut bertanggugjawab dalam mengontrol harga kebutuhan pokok selalu beralasan kenaikan harga tersebut disebabkan oleh gagal panen akibat cuaca ekstrem. Khusus komoditas cabai, pemerintah mengatakan kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan cabai dari Daerah.

Hal ini membuktikan bahwa sentra produksi cabai kita masih sangat terbatas. Ketika suatu daerah sentra terkena bencana atau gagal panen maka otomatis kebutuhan pangan kita terganggu yang berakibat harga melonjak.

Guna mengatasi kenaikan harga pemerintah menambah stok beras nasional dengan cara yang normatif dan terkesan berjangka pendek yaitu dengan mengimpor 250.000 ton beras dari Vietnam. Ironis memang, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris kini tak mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Beras dan cabai seharusnya merupakan komoditas yang melimpah ruah di negeri ini.

Mahalnya harga tak lepas dari keterbatasan stok dan permainan harga oleh para pedagang besar. Petani kita belum menjadi tuan di negerinya sendiri. Petani kita sampai saaat ini hanya menghasilkan produk tanpa mampu memainkan harga. Apalagi dengan produktivitas yang semakin menurun jelas menyebabkan pertanian kita semakin terpuruk.

Kenapa produktivitas beras dan produk pertanian kita saat ini tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional? Apakah faktor cuaca yang akan selalu menjadi kambing hitam? Tampaknya pemerintah harus mencari konsep lain dalam membangun pertanian kita.

Menurut saya tidak selamanya cuaca yang mesti dikambinghitamkan. Kemampuan kita memproduksilah yang menurun. Hal ini disebabkan—di antaranya—alih fungsi lahan pertanian dan menurunnya minat masyarakat kita terjun di dunia pertanian.

Petani kini dianggap profesi kurang memberi jaminan masa depan. Kita lihat banyak anak–anak muda desa (termasuk saya) yang enggan terjun ke bidang pertanian.
Propetani
Profesi petani tidak elitis dan kurang memberi jaminan kelangsungan hidup. Mereka lebih tertarik menjadi buruh pabrik atau berurbanisasi ke kota. Sedangkan gologan anak muda yang mengeyam pendidikan perguruan tinggi tidak berminat melirik pertanian. Para sarjana itu—terutama sarjana pertanian—lebih banyak bekerja di sektor perbankan, jasa dan bidang lainnya.

Akibatnya, yang tersisa adalah para petani kita yang berpendidikan rendah, kurang inovatif dan gagap teknologi. Mereka pada umumnya tidak memiliki kemampuan manajemen pascapanen. Akibatnya, ketika mereka panen, pedagang atau tengkulak yang menentukan harga. Mereka terpaksa menyetujui harga yang mungkin di bawah biaya produksi karena tak mampu menyimpan hasil panen lebih lama. Singkatnya petani kita belum mampu menjadi pemain, justru mereka adalah pihak yang sering dipermainkan.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan perumahan, perkantoran dan pusat perbelanjaan juga merupakn faktor yang kian menurukan produktivitas pertanian kita. Iklim usaha tani yang kurang mendukung mengakibatkan ketika para kontraktor dan pengusaha membeli tanah mereka dengan harga tinggi mereka pun menjualnya.

Kalau sudah sedemikian, apa yang mesti dilakukan pemerintah? Bukankah pilihan profesi adalah hak setiap warga negara dan menjual tanah adalah juga hak setiap pemilik tanah?

Pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji lagi dan membuat konsep pertanian berjangka panjang menuju swasembada pangan. Pemerintah perlu memberikan iklim usaha yang nyaman di bidang pertanian melalui kebijakan yang propetani.

Dengan iklim usaha yang nyaman melalui kebijakan propetani diharapkan generasi muda berminat terjun ke sektor pertanian, sehingga sentra pertanian tidak hanya di titik-titik tertentu, akan tetapi menyebar sehingga produktivitas kita pun meningkat.

Dalam hal ini pemerintah dapat menggandeng akademisi yang berkompeten. Desa sebagai ujung tombak pertanian mesti dikembangkan, infrastruktur mesti dibangun, dan sumber daya petani kita harus ditingkatkan melalu pelatihan dan kursus-kursus.

Tentunya hal ini bukanlah suatu hal yang semudah mengucapkannya dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, tidak ada salahnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pertanian kita jika jelas konsep dan pengawasannya.

Kemauan politik pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Dengan komitmen sungguh-sungguh bukan suatu hal yang mustahil menjadikan kita kembali berswasembada pangan. - Oleh : Drs Herdiyanto (alumni Untag 1945 Surabaya) kelahiran Kedungtuban menetap di Tulung Agung Jawa Timur.

Klik gambar ===> baca model TABLOID

Selasa, 11 Januari 2011

INFOKU edisi 4 - PEMERINTAHAN BLORA

Formasi CPNS Kosong 4 Orang

Hanya 62 Persen ber KTP Blora

INFOKU, BLORA- Ada empat formasi untuk guru teknologi informasi dan komunikasi (infokom) SMP negeri dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Blora tidak terisi karena tidak ada yang mendaftar.

S-1 jurusan teknologi infokom belum banyak dibuka di perguruan tinggi keguruan di Jateng. Yang ada hanya beberapa universitas di Jatim. Dalam pengadaan CPNSD Blora tahun ini dari alokasi 213 formasi, yang terisi 209.

Memang dari Jumlah tersebut sebagian besar diisi warga Blora, yakni sekitar 128 orang atau 62%. Sedangkan sisanya, 38% atau 81
orang adalah warga luar daerah.

Seperti diketahui mereka sebelumnya telah dinyatakan lulus ujian seleksi CPNSD yang diumumkan Selasa (28/12).

‘’Terbanyak warga yang lulus ujian CPNSD Blora adalah warga Blora. Sedangkan warga dari luar Blora ada yang dari Bangkalan Madura. Ada juga yang dari Tasikmalaya Jawa Barat,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, Suwignyo dalammketerangan Persnya, Rabu (29/12).

Para peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi CPNSD dikumpulkan di aula BKD, Rabu (29/12), dalam rangka registrasi kelulusan serta pengarahan pemberkasan. Suwignyo mengatakan pemberkasan guna pengusulan penetapan nomor identitas pegawai (NIP) akan dilaksanakan Senin-Selasa, 3-4 Januari 2011. ‘’Terhitung masa tugas (TMT) 1 Januari 2011. Sedangkan SK-nya kemungkinan besar pada bulan Maret,’’ kata Suwignyo di hadapan peserta pengarahan.

Dari 209 peserta yang lulus seleksi CPNSD Blora 2010, termuda adalah Yudi Rista Purnama. Dia yang mengisi formasi verifikator keuangan D-III tersebut adalah kelahiran 13 Agustus 1990. Sedangkan tertua adalah Sri Wahyuni Ernawati dari formasi perawat. Perempuan tersebut lahir 25 Januari 1976. ‘’Untuk yang dari luar Blora, kami menyakini setelah meminum air dari Blora akan betah tinggal di sini,’’ jelas Suwignyo disambut tawa peserta pengarahan.

Sementara itu dalam pengarahannya, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Pramono, mengemukakan para peserta yang
dinyatakan lulus seleksi patut bangga dan bersyukur. Sebab mereka adalah yang terbaik dari tujuh ribu lebih pelamar CPNSD. ‘’Kalian lulus murni berkat kemampuan yang kalian miliki sendiri,’’ Tambahnya.(Agung)

Tunggakan Rp.1,2 Miliar,

Raskin 57 Ton tidak Bisa diambil

INFOKU, BLORA- Sebanyak 57 Ton Raskin masih Ngangkrak di Dolog belum terdistribusi pada masyarakat miskin di Blora. Ternyata penyebabnya adalah tunggakan pembayaran beras di banyak desa di kabupaten Blora banyak yang belum melunasi beras yang diperuntukan untuk Rumah tangga miskin ini.

Cukup spektuker angka tunggakan beras sampai dengan Desember lalu yakni mencapai angka Rp. 1,2 Miliar yang belum dibayarkan.

Hal ini menunjukan sistem bayar dimuka atau cash and carry dalam penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) di Blora belum dilakukan dengan baik.

Permasalahan ini muncul saat rapat monitoring dan evaluasi (monev) raskin di ruang pertemuan sekretariat daerah (setda) Blora, Selasa (21/12). Rapat dihadiri tim monitoring raskin, Bulog, para camat dan sejumlah kepala desa (kades).

Tidak diketahui di mana uang pembelian raskin tersebut nyantol. Hanya para kades diminta menyelesaikan pembayaranya. Tunggakan pembayaran raskin terjadi di sejumlah desa di Blora.

‘’Sebenarnya tidak sulit mendistribusikan raskin sekaligus pembayarannya. Asalkan ada kemauan dan kerja, semuanya akan lancar,’’ kata Asisten II Setda, Gunadi, saat menyampaikan sambutan pembukaan rapat money raskin.

Gunadi juga mengingatkan beberapa kali raskin di Blora telah memakan korban. Beberapa kades diproses hukum lantaran menggelapkan raskin. Mereka pun telah divonis hukuman oleh majelis hakim.

Menurut Gunadi, peristiwa tersebut hendaknya menjadi pengalaman dan pelajaran tersendiri agar hal yang sama tidak terulang lagi.

‘’Ketika saya menjadi camat Ngawen, beberapa kali dimintai keterangan oleh polisi terkait perkara raskin di beberapa desa di Kecamatan Ngawen,’’ ungkap Gunadi.

Untuk itulah Dia meminta para camat maupun kades menerapkan cara-cara tertentu agar pendistribusian maupun pembayaran raskin lancar. Pengetahuan tentang kondisi masyarakat di desa masing-masing akan memudahkan pelaksanaan tugas.(Agung)

Kecamatan Akan Kebanjiran Uang Pemeliharaan

INFOKU, BLORA- "Kami akan lakukan perbaikan sementara di jalan By Pass Cepu. Dananya berasal dari swadaya para rekanan yang ada di Cepu," Kata Bupati Blora Djoko Nugroho, Kamis (30/12).

Untuk itu Bupati Blora ke 27 ini meminta para rekanan atau kontraktor mengulurkan tangan guna memperbaiki jalan By Pass Cepu yang mengalami kerusakan cukup parah.

Menurut bupati, Pemkab Blora akan memperbaiki jalan tersebut secara permanen tahun depan. Yakni dengan menganggarkan sejumlah dana dalam APBD 2011. Kokok, sapaan akrab Djoko Nugroho mengakui jalan By Pass Cepu kerap rusak meski baru dilakukan perbaikan.

Saat ditanya tentang biaya perbaikan/Pemeliharaan yang selama ini dikelola SKPD DPU Kabupaten atau Bina Marga Propinsi Jateng, Bupati menjawab akan diminta dan dikelola SKPD Kecamatan.

“Biaya Pemeliharaan akan kami alokasikan di tiap kantor kecamatan dimana jalan itu terdapat proyek,” Ungkap Djoko.

Atau dengan kata lain anggaran pemeliharaan proyek sebesar 10 persen nantinya akan dilaksanakan kecamatan setempat untuk pemeliharaan jalan tersebut.

Tentang realisasi proyek jalan yang akan dip[erbaiki, menurut Djoko jika memungkinkan, perbaikan permanen di jalan tersebut dengan cara dicor atau di-hot mix tergantung dana yang ada di APBD.

Meski berstatus jalan kabupaten, namun jalan By Pas Cepu merupakan jalur utama kendaraan umum maupun truk bertonase berat.

Panjang jalan sekitar satu kilometer. Jalan yang menghubungkan terminal bus Cepu dengan jalan provinsi Jateng di jalur Blora-Cepu itu mengalami kerusakan beberapa kali.

Dua tahun lalu Pemkab Blora memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Namun tidak lama kemudian jalan itu rusak lagi.

Beberapa kali terjadi kecelakaan. Mulai dari terjatuhnya pengendara sepeda motor hingga terbaliknya truk saat lewat di jalan By Pass Cepu. Lantaran tidak segera diperbaiki lagi, di pertengahan tahun 2010 warga di sekitar jalan By Pass melakukan protes dengan menanam pohon pisang di pinggir jalan.

"Beberapa waktu lalu jalan By Pas juga diperbaiki namun bersifat sementara. Yakni dengan menutup lubang jalan dengan batu, pasir dan tanah. Namun jalan itu kembali rusak. Meski begitu setiap hari jalan itu tak pernah sepi. Truk, bus dan kendaraan umum tetap lewat di jalan ss karena jalan tersebut satu-satunya akses ke jalur jalan provinsi," ujar Sutaji, salah seorang warga Cepu, Kamis (30/12).

Berdasarkan pemantauan, kerusakan di jalan By Pass Cepu di antaranya di tikungan di depan PLN, di pertigaan Nglebok dan di sekitar lapangan golf. Lubang-lubang berukuran besar terlihat menganga dan siap memangsa jika ada pengendara yang jatuh.(Agung)

klik Gambar ===> baca model TABLOID

Laman