Topik
RSBI tidak Sejalan Visi dan Misi Bupati Blora
INFOKU, BLORA- Nampaknya pengenalan jurnalistik perlu dikenal dilingkungan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional khususnya di SMPN 2 Blora.
Hal itu tampak dari Jumlah ratusan SMS yang masuk ke HP Redaksi dan HP tokoh pendidik dilingkungan Blora Kota. Dengan kata-kata yang bernada keresahan status sekolah, yang dimungkinkan akan dikembalikan statusnya dari RSBI menjadi Reguler.
Hal ini diungkapkan tokoh masyarakat yang juga pendidik yang HPnya (085740549…..) kebanjiran ratusan SMS tadi. “Jelas ini diskenario oknum guru SMPN 2 yang ketakutan status RSBInya terancam di likwidasi. Ini cara salah dalam mengartikan berita yang sama sekali tidak menyebut sekolah tertentu,” katanya.
Lanjutnya, SMS yang super banyak tersebut dapat diartikan juga sesuatu cara yang salah dari seorang pendidik dalam mendidik seorang murid. Atau dengan kata lain mendidik murid menjadi peneror.
“Yang jelas melihat kata-kata yang dikirim menyebut SMPN 2 Blora adalah dibuat seorang guru. Kalau memang tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah, tolong Guru tersebut diambil Sanksi karena sudah mendidik siswa sebagai peneror,” tandasnya.
Sementara 4 LSM terkemuka di Blora kota ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi), BCC, Wong Cilik dan LSM Jati Bumi, ketika dimintai tanggapanya mengenai SMPN 2 Blora ini, serempak menyebut Kurang Transparan dalam pengelolaan RSBI.
“Artinya ada yang disembunyikan dalam pengelolaan anggaran sekolah itu, karena dimungkinkan ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaranya,” kata Amin Faried pimpinan BCC.
Disamping itu Amin juga mengatakan RSBI di Blora ada 3 sekolah, mengapa berita yang tidak memunculkan nama sekolah tertentu, justru yang kebakaran jenggot adalah SMPN 2 Blora.
“Inilah yang wajib dijadikan pegangan Disdikpora Blora untuk pengusutan lebih lanjut ada apa dibalik pengelolaan Blora, Syukur-syukur aparat yang berwenang juga ikut dalam pemeriksaan,” jelasnya
Bahkan menurut Amin Faried yang juga ketua Forum Transparansi Blora (FTB) sangat menyayangkan adanya SMS yang masuk keredaksi atau orang lain yang jumlahnya ratusan. “ini sudah dikatakan upaya teror dan dapat dikategorikan tindak kriminal dan bila perlu agar dilaporkan polisi,” jelasnya.
Terpisah Ateng Sutarno Komandan LSM wong Cilik ini mengatakan RSBI di Blora sudah tidak sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dibidang pendidikan yakni Sekolah Gratis.
Untuk itu keberadaan RSBI di Blora perlu mendapat pantauan Bupati dan menjadi bahan penilaian DPRD khususnya di SMPN 2 Blora ini.
“Bila di SMPN 2 Blora diduga ada penyimpangan pengelolaan DAK, BOS atau Blokgrand, perlu diambil tindakan tegas oleh penyidik,” kata Ateng yang juga mantan guru SMPN 5 Blora ini.
Pernyataannya ini dengan pertimbangan bahwa 20% dana APBN terserap dibidang pendidikan, baik melalu DAK, BOS dan Blokgrand, bila tidak dipantau secara serius dana tersebut akan sia-sia.
Disamping itu dia meminta Disdikpora mengkoreksi ulang apakah status guru di SMPN 2 Blora, pada pendidikan S2 nya, apakah sudah benar sesuai persyaratan RSBI. Yakni guru RSBI adalah lulusan magister (S-2) dari Perguruan Tinggi (PT) berakreditasi A.
“Coba Disdikpora sebagai institusi yang berwenang dibidang pendidikan dicek guru S2 di SMPN 2 Blora apakah mereka lulusan Perguruan tinggi berakreditasi A, Karena jumlah PT di jateng dapat dihitung dengan jari,” tandas Ateng.
Terkait tentang transparansi di RSBI Blora dirinya sebagai salah satu LSM di Blora juga menyayangkan hanya sebatas kedalam saja.
Artinya sosialisasi sebatas orangtua murid, komite dan disdik namun kemasyarakat Blora secara umum sangatlah kurang.
“Kalaupun sosialisasi melalui website, berapa orang yang tahu di banding sosialisasi melalui radio atau media cetak,” tandasnya.
Terpisah Kepala Sekolah SMPN 2 Blora, Purwadi, saat dikonfirmasi Infoku hanya mengatakan bahwa sekolahnya dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Kami mengelola sekolah secara trasparan dan dapat dipertanggung-jawabkan,” tegas Purwadi.
Sementara salah satu anggota komite SMP tersebut Djoko Prasetyo yang juga kepala kelurahan Kedung Jenar mengatakan Penegelolaan SMPN 2 Blora memang transparan. Namun sebatas ke dalam yakni kepada orang tua wali murid, Komite dan dinas terkait.
“Sedang sosialisasi secara transparan ke masyarakat luar sekolah tersebut belum dilakukan SMP ini,” Ungkapnya.
Dilain tempat Bupati Blora Djoko Nugroho ketika dikonfirmasi terkait RSBI dan Visi dan Misi-nya di bidang pendidikan yakni sekolah gratis, menegaskan saat ini sedang menggodok aturan terkait itu.
“Yang jelas untuk RSBI, Saya tetap akan menerbitkan keputusan baru, yang saat ini hampir selesai pembahasanya. Khusus masyarakat tak mampu jangan resah, nantinya anak anda bisa juga sekolah di RSBI,” kata Kokok panggilan akrab bupati Blora saat ditemui disela-sela peresmian Pabrik Gula GMM (18/4) di Todanan.(Larso/Agung)
Topik Samping
Urip Daryanto (Ketua PWI Jateng II)
Sangat Perlu Guru RSBI Diklat Jurnalistik
INFOKU, BLORA- Seorang guru di RSBI harus paham tentang berita, sehingga dapat mengartikan dan memahami isi berita itu sendiri.
Artinya para guru RSBI tidak terpancing pemberitaan yang faktanya secara umum, atau bukan ditujukan kesekolahanya saja.
Hal itu diungkapkan ketua PWI Jateng II, Urip Daryanto saat ditemui Selasa (26/4) di sekretariat KONI.
Untuk itulah Dia berharap khususnya sekolah yang berstandar RSBI paling tidak segera menyelenggarakan Diklat tentang Jurnalistik.
Sehingga nantinya para guru tidak setengah-tengah memahami tentang pemberitaan sebuah media.
“Mereka akan tahu tentang jurnalistik dan perilaku jurnalisnya, sehingga tidak seolah-olah berita itu selalu diartikan buruk. Tapi sisi baiknya juga tahu, disamping juga tidak alergi terhadap kritik yang membangun,” jelas Urip.(Agung)
Foto Urip Daryanto
Tejo Prabowo (Alumni SMPN 2 Blora/ LSM Jati Bumi)
RSBI Hanya Lips Service
Predikat RSBI hanya Lips Service doing tidak lebih dari sekedar kosmetik belaka ! Peningkatan kwalitas, Mutu, Prestasi dan kompentensinya public, tidak pernah mendapat pelaporan dampak dari perkembangan program tersebut. Sehingga perlu dikaji ulang dan dievaluasi terhadap menejemen pelaksanaan program tersebut. Selain itu perlu adanya transparansi dan akuntanbilitas penganggaran oleh SMP 2 Blora ke Publik.
Hal itu diungkapkan ketua LSM Jati Bumi Tejo Prabowo yang juga alumni SMPN 2 Blora, kepada INFOKU.
Untuk itulah Tejo yang saat ini masih menjabat Ketua Karang Taruna kabupaten Blora ini, menyarankan harusnya tidak hanya bicara masalah kurikulum, fasilitas dan biaya saja, namun lebih dari itu.
“Juga Menejemen penyelenggaraan, hasil perkembangan dan pelaporan program, output kwalitas dankompentensi SDM bagi siswa dan pendidik, transparansi dan akuntanbilitas pelaksanaan berikut prestasinya juga harus RSBI,” tegas Tejo Prabowo.(Agung)
Kenthut Prasetya (Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Blora)
Diskriminasi Pendidikan
INFOKU, BLORA- “Kenyataan di Blora dengan adanya RSBI pada tahun keempat ini, sudah terjadi diskriminasi pendidikan,” kata ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Blora, Kenthut Prasetyo.
Artinya untuk tingkat SMP dalam hal ini SMPN 2 Blora menurut dia, boleh dibilang hanya anak orang menengah keatas saja yang dapat mengenyam pendidikan di sekolah ini. “Kalau nggak percaya coba hitung berapa siswa tergolong miskin sekolah di situ, Bandingkan dengan jumlah keseluruhannya,” ungkanya.
Logikanya program wajib belajar 9 tahun yang ditayangkan pemerintah, sepertinya tidak berlaku di SMPN 2 Blora ini, lanjut Kenthut.
Sarjana Tehnik ini juga menegaskan, tingkat transparansi SMPN 2 Blora digolongkan sangat kurang. Misalnya bangunan saja berapa habisnya biaya, tidak diumumkan secara terbuka ke publik.
“Saya sanggup merinci biaya pembangunan gedung itu, bandingkan dengan RAB-nya. Dan Bila perlu kita kupas rinciannya pada edisi selanjutnya, semua pos anggaran di SMPN 2 Blora itu,” tandas Kenthut.(Agung)
