Klik gambar ===>baca model TABLOID
Rapor Merah Gubenur dari FPKB
INFOKU, SEMARANG- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jateng memberikan rapor merah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Bibit Waluyo tahun 2010.
Sementara Komisi B DPRD Jateng mendesak segera dilakukan evaluasi program Gubernur Bali Ndeso Mbangun Deso yang belum maksimal hasilnya.
Ketua FPKB DPRD Jateng, Jamal Yazid, menyatakan apa yang disampaikan Gubernur dalam LKPj tahun 2010 tak ada perubahan yang signifikan dibandingkan LKPj tahun 2009.
“Setelah melalui pengkajian dengan mengundang tim ahli, kami memberikan rapor merah terhadap LKPj Gubernur Jateng 2010,” katanya kepada wartawan di Ruang FPKB DPRD Jateng, Kamis (7/4).
Lebih lanjut, Jamal yang didampingi Sekretaris FPKB, Chamim Rifani, serta anggota fraksi lainnya Sukirman dan Moh Zein menyatakan penyusunan LKPj Gubernur secara administrasi, substansi dan politik juga tak layak.
Laporan itu tak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 59/2007 yakni tak ada hasil input dan output-nya serta indikator pencapaian.
Selain itu, sambungnya, laporan terkesan hanya sekadar menyalin atau copy paste dari LKPj gubernur tahun 2009. “Setidaknya terdapat 14 poin yang redaksionalnya sama dengan LKPj tahun 2009,” tandasnya.
Dia kemudian menunjukkan contoh copy paste LKPj 2010 terhadap LKPj 2009, yakni pada bagian pendahuluan yang hanya diubah tahun dan tahapannya.
Bagian pertanahan halaman IV-A-9-2 sampai IV-A-9-3 sama persis dengan LKPJ tahun 2009 halaman 112 – 113. Begitu juga dengan bagian pendidikan (koordinasi dengan instansi vertikal) pada halaman VI - 10, sama persis dengan redaksi LKPJ tahun 2009 halaman 281.
“Kami sangat menyayangkan hal ini. Padahal alokasi dana penyusunan LKPJ gubernur nilainya cukup besar mencapai Rp 400 juta,” kata Jamal.
Evaluasi
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jateng, M Chamim Irfani, menambahkan terjadi penurunan prestasi kerja pada LKPj gubernur 2010. Indikasinya pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan nasional. “Paling tragis sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja ternyata paling rendah pertumbuhannya yakni 2,5%. Ini menunjukkan kegagalan program gubernur, Bali Ndeso Mbangun Deso,” ujar dia.
Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Yahya Haryoko, mendesak Gubernur Jateng Bibit Waluyo melakukan evaluasi menyeluruh program Bali Ndesa Mbangun Desa.
“Program Bali Ndeso Mbangun Deso yang dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan petani ternyata belum optimal. Terbukti pertumbuhan sektor pertanian Jateng tahun 2010 hanya sebesar 2,5 %. Paling rendah dibandingkan sektor lain seperti pertambangan, industri pengelolaan, konstruksi,perdagangan dan jasa,” papar dia.(Tanti)
Banjir Rusak Ratusan Hektare Padi
INFOKU, GROBOGAN- Hujan deras yang terjadi, Rabu malam (6/4) hingga Kamis (7/4) dini hari, menyebabkan Sungai Wono yang melintasi Kecamatan Grobogan meluap dan merendam ratusan hektare sawah di kecamatan tersebut.
Selain menggenangi areal pertanian, banjir juga terjadi di jalan depan SPBU Grobogan hingga pertigaan Ketapang depan SMAN 1 Grobogan. Ketinggian air selutut orang dewasa menyebabkan arus lalu lintas, Purwodadi-Pati dan Kudus, Rabu malam terganggu.
“Biasanya banjir hanya berlangsung sekitar dua jam kemudian surut. Kecuali jika hujannya lama, surutnya juga lama,” jelas Rudi, salah satu petugas SPBU Grobogan kepada wartawan.
Banjir paling parah merendam sawah milik para petani di Desa Teguhan, Grobogan. Pemilik sawah mengaku khawatir jika banjir tak juga surut tanaman padi milik mereka akan mati
“Sawah kami sudah dua kali terendam banjir dalam sepekan ini, yaitu Minggu (3/4) lalu dan Kamis hari ini. Padahal baru saja kami memupuk tanaman,” ujar Sungkono, 57, warga Dusun Celep, Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, Kamis.
Diakui Sungkono, banjir yang merendam setengah hektare sawah miliknya membuat tanaman padinya rusak. Terbukti ketika tanaman padinya dicek hanya tinggal batang sedang akarnya telah membusuk.
“Saya tidak bisa berharap banyak, tanaman padi bisa panen akibat banjir ini. Petani di desa ini menderita kerugian rata-rata antara Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta,” tutur Sungkono.(Budi)
Pemkab dan Swasta minimalisasi Lahan Kritis
INFOKU, GROBOGAN- Wakil Bupati Grobogan, Icek Baskoro SH, mengatakan dengan program penghijauan yang dilaksanakan pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta lahan kritis di Grobogan semakin berkurang.
INFOKU, GROBOGAN- Wakil Bupati Grobogan, Icek Baskoro SH, mengatakan dengan program penghijauan yang dilaksanakan pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta lahan kritis di Grobogan semakin berkurang.
“Semula ada 12.000 hektare lahan kritis. Dengan terus dilakukan program penghijauan, luas lahan kritis semakin berkurang,” jelas Wabup dalam sambutannya pada kegiatan penghijauan di halaman SMK Negeri 2 Purwodadi, Rabu (6/4).
Kegiatan penghijauan itu diprakarsai BPD Jateng bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Grobogan. Dalam rangka Go green, BPD Jateng menyediakan 678 bibit pohon buah yang akan ditanam di halaman sejumlah SD, SMP dan SMA di Kabupaten Grobogan.(Budi)
Banyak Kendaraan Bermotor Langgar CFD
INFOKU, GROBOGAN- Pemkab Grobogan dengan pihak terkait dinilai tidak serius dalam menggelar program car free day (CFD), menyusul masih banyaknya sepeda motor dan mobil yang menerobos area CFD di sepanjang Jalan R Soeprapto Purwodadi, Minggu (3/4) pagi.
“Pemkab seperti tidak serius dengan program CFD, karena kenyataannya tidak seperti yang kami bayangkan sebelumnya, masih banyak kendaraan bermotor masuk ke area CFD” ujar Rianto, 46, warga sekitar Jalan R Suprapto kepada wartawan, Minggu (3/4).
Bahkan sejumlah warga menilai pelaksanaan CFD yang diikomandoi Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan dinas terkait dalam pengaturan arus lalu lintas ruwet. Karena kegiatan yang dilaksanakan sejak pagi hingga pukul 08.30 WIB ini terganggu dengan kendaraan bermotor.
Akibatnya menurut Agnes, warga lainnya, kondisi ini membahayakan peserta CFD. “Saya sendiri mengalami kejadian tak mengenakan ketika tengah mengikuti CFD, tiba-tiba ada sepeda motor membunyikan klakson di belakang saya yang tengah bersama anak-anak,” ungkapnya.
Kondisi seperti ini menurut Eny warga Purwodadi lainnya, karena masyarakat belum paham dengan CFD. “Mungkin karena sosialisasinya kurang, sehingga banyak warga yang tak memahami kegiatan yang cukup baik bagi lingkungan ini,” tuturnya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Grobogan Pramono melalui Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (Wasdal) MC Endah Panularsih mengakui jika pelaksanaan CFD kali ini terganggu.(Budi)
Kepengurusan Nasdem Jateng diduga Pecah
INFOKU, SEMARANG- Kepengurusan wilayah Nasional Demokrat (Nasdem) Jateng diduga mengalami perpecahan, menyusul adanya pengurus yang secara diam-diam akan mendirikan partai politik (Parpol) Nasdem.
Adanya upaya pembentukan Parpol itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Nasdem Jateng Rustriningsih pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Nasdem di Gumaya Tower Hotel, Kota Semarang, Minggu (3/4).
Namun Rustri, panggilan akrab Rustriningsih, menyatakan upaya pembentukan Parpol Nasdem tersebut tanpa melakukan koordinasi dengan dirinya. “Saya tak diajak koordinasi dan diberi tahu adanya upaya pembentukan Parpol Nasdem di Jateng,” tandasnya.
Kepada peserta Rapimwil, Rustri menegaskan, Nasdem tetap sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) sampai kapan pun tak akan berubah menjadi Parpol.
Agar tak terjadi salah penafsiran di masyarakat, mantan Ketua DPC PDIP Kebumen itu menginstruksikan kepada segenap pengurus supaya dalam penyebutan secara lengkap yakni Nasional Demokrat. “Saya instruksikan agar penyebutan dilakukan secara lengkap yakni Nasional Demokrat tak disingkat Nasdem,” katanya.
Lebih lanjut, Rustri yang juga Wakil Gubernur (Wagub) Jateng itu menyatakan kepengurusan Nasional Demokrat Jateng bukan merupakan barisan orang yang sakit hati. “Kalau kami sakit hati karena melihat tatanan sosial dan perbuatan para elite politik yang semakin hari bertambah tak baik,” ujarnya.
Sementara dari informasi di Rapimwil, salah seorang Wakil Ketua PW Nasdem Jateng Siswadi Selodipuro tak hadir dalam acara tersebut. Siswadi diduga merupakan penerima mandat untuk membentuk Parpol Nasdem di Jateng.
Ketika dihubungi, Siswadi menyatakan ketidakhadirannya dalam Rapimwil karena tak mendapatkan undangan. “Saya tak diundang, mungkin dikira saya masih di Jakarta,” katanya ketika dihubungi Espos melalui telepon selulernya.
Disinggung mengenai mandat untuk membentuk Parpol Nasdem Jateng, Siswadi tak bersedia berkomentar. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan ini juga membantah adanya perpecahan di tubuh Nasdem Jateng. “Tak ada perpecahan di tubuh Nasdem Jateng. Saya masih sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan,” tegas dia.
Wakil Sekjen DPP Nasdem Samuel Nitisaputera kepada wartawan di sela Rapimwil PW Nasdem Jateng menilai ada pihak-pihak yang berupaya membentuk Parpol Nasdem merupakan hal yang liar.(Tanti)
