Pelatikan Pejabat Eselon IV - V - 30 Maret 2011

775 Pejabat eselon IV dan V Pemkab Blora

Klik gambar untuk melihat ukuran asli

bersambung

INFOKU edisi 7 - CEPU - AKMIL

Patung Kuda Gagak Rimang  untuk DANMENTAR AKMIL

INFOKU, CEPU- Penutupan Praja Bhakti Amil Lapangan Tuk Buntung, Kecamatan Cepu Pada Hari Sabtu, 26 Februari 2011 lalu cukup menyedot perhatian Warga kota minyak ini.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Blora beserta Ibu, Muspida Kabupaten Blora peserta ibu, para pejabat AKMIL yang dipimpin DANMENTAR AKMIL, Kolonel Edy.

Acara yang dikemas dengan menarik tersebut ditutup dengan pemberian cinderamata dari kedua belah pihak. Dari Pemerintah Kabupaten Blora memberikan cinderamata berupa patung Kuda dan plakat lambang daerah Kabupaten Blora kepada DANMENTAR AKMIL,

Serta sebaliknya DANMENTAR AKMIL memberikan Plakat kepada Bupati, Dandim 0721 Blora, Kapolres Blora dan camat Cepu. Acara dilanjutkan Kirab Display Genderang Suling " CANKA LOKANANTA " dari AKMIL.(Agustina)

  

Parade Drumb Band Ramaikan 

Penutupan Praja Bhakti Akmil

INFOKU, CEPU- Kemeriahan kembali tampak di Kota Minyak Cepu, Sabtu (26/2), sejak pagi di Lapangan Tukbuntung ratusan Taruna Akmil siap melaksanakan acara penutupan Praja Bhaktinya di wilayah Blora. Sementara itu di pinggir-pinggir jalan masyarakat berjubel ingin menyaksikan tamunya ini yang rencananya akan diarak keliling kota Cepu sebelum kembali ke Magelang.

                   Para siswa sekolah dibebaskan dari pelajaran setelah jam 9 pagi untuk menjadi pagar betis sebagai wujud penghormatan. “Kami sengaja membuat pagar betis untuk acara arak-arakan ini karena rasa terimakasih kepada Akmil yang telah membantu masyarat Cepu beberapa hari ini,” kata Camat Cepu, Purwadi Setiono.

                   Beberapa sekolah mempersiapkan grup drumbandnya untuk ikut memeriahkan acara ini, antara lain SMA I Cepu, SMPN 3, SMPN 2, SMP Katolik Cepu dan Drumband Genderang Suling Canka Lokananta dari Akmil Magelang. Selain itu kesenian khas Blora barongan juga ikut diarak setelah sebelumnya mengadakan atraksi dihadapan para tamu kehormatan.

                   Drumband Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL) adalah drumband kebanggaan Akmil yang atraksinya sangat memikat penonton.  Kehebatan GSCL ini tidak hanya mampu memikat penonton dalam negeri, namun juga sudah berkiprah dibeberapa negara, bahkan GSCL akan diberangkatkan ke Brunei Darussalam untuk ikut memeriahkan ulang tahun Raja Brunei.

                   Setelah mengadakan upacara penutupan yang dihadiri Muspida Blora dan Wakil Gubernur Akmil dan disaksikan ribuan warga Cepu, seluruh peserta Praja Bhakti, drumband-drumband pendukung dan grup barongan Krido Mudo pawai berkeliling Kota Cepu sambil menunjukkan kemahiran masing-masing.

                   Antusias masyarakat sangat memukau, penonton berjubel disepanjang jalan yang dilalui arak-arakan, para siswa membuat pagar betis disekitar sekolah masing-masing. Sepanjang jalan GSCL mendapat sambutan meriah karena permainan musik dan atraksi maskotnya yang memakai kostum harimau dengan membawa genderang. Para taruna yang berbaris dibelakangnya mampu melengkapi kegagahan dan kemegahan acara ini. (Agustina)

Klik gambar===> baca model TABLOID

 

Barongan Krido Mudo Meriahkan Penutupan Praja Bakti Akmil

INFOKU, CEPU-Kesenian khas Blora yang saat ini sedang naik daun yakni seni barongan hampir selalu ditampilkan disetiap acara yang digelar di wilayah ini. Salah satu grup barongan yang ada di Cepu, Krido Mudo yang beberapa waktu lalu mendapat juara kedua pada festival barongan di Blora ikut memeriahkan acara penutupan Praja Bhakti Akmil, Sabtu (26/2) di Lapangan Tukbuntung Cepu.

                   Krido Mudo sebenarnya sudah berdiri pada tahun 1952 namun eksistensinya kembali muncul baru pada beberapa tahun belakangan ini. “Kami kembali berkiprah ketika tahun baru 2011 yang lalu di Pendopo Kecamatan Cepu, kemudian mengikuti festival di Blora sehingga meraih juara dua,” ujar Lulus Trilaksono selaku koordinator dan Pembina Grup Barongan Krido Mudo yang berasal dari desa Karangboyo ini.

                   “Pada acara penutupan Praja Bhakti Akmil kemarin kami berkolaborasi dengan Yayasan Seni Janur Kuning, mengadakan atraksi untuk menghormati tamu, wujud rasa terimakasih dan menghibur masyarakat,” katanya. Pada kesempatan itu ditampilkan pula barongan raksasa milik Dinas Pariwisata Blora yang dipikul dua belas orang.

                   “Kami sengaja ingin menampilkan barongan dan mengenalkan seni khas Blora ini tidak hanya di wilayah Blora, namun agar juga dikenal di wilayah lain, diluar Blora,” ungkap Lulus. Dia mengatakan akan menampilkan barongan sebagai seni, bukan hanya memiliki image mistis saja, namun memadukan unsure seni dan mistis sehingga menjadi tontonan yang bernilai.

                   “Seni barongan ini mengajarkan banyak hal kepada kita seperti rasa kebersamaan, kekompakan, loyalitas dan militansi,” katanya sambil mencontohkan ketika mengarak barongan raksasa yang dipikul dua belas orang, biasanya barongan ini jika diarak dinaikkan colt tepak, tapi di Cepu dipikul bersama-sama.

                   Daya pikat seni barongan tidak dapat dipungkiri, hampir disetiap perhelatan yang menampilkan seni barongan selalu mendapat sambutan meriah dari penonton. Pengembangan seni barongan ini juga dapat mendatangkan uang, karena banyak acara yang saat ini memasukkan barongan sebagai hiburannya, bahkan hajat sunatan, ulang tahun dan sebagainya sekarang dihibur dengan seni barong, bukan hanya untuk perayaan tujuh belasan saja. (Agustina)

 

Talk Show Akmil

Berharap Pemuda Blora lebih banyak yang Diterima 

INFOKU, CEPU- Berbagai kegiatan telah dilakukan Taruna Akmil (Akademi Militer) dalam rangka PrajaBhakti Amil di wilayah Kabupaten Blora. Di Kecamatan Cepu para Taruna Akmil Tingkat II dan III ini antara lain mengadakan pengerasan jalan desa Nggetas dan perbaikan siskamling, sosiaslisasi di sekolah-sekolah, pertandingan persahabatan dan penghijauan di Kelurahan Balun. Selain itu para taruna ini mengadakan Talk Show di Radio Raka FM, Jumat (25/2).

                   Dengan didampingi Camat Cepu, Purwadi Setiono dan Buntoro dari Polsek Cepu, dua orang taruna mengadakan siaran langsung dipandu Risma, penyiar Raka FM. Sersan Mayor Dua taruna Riky Wulung dan Sersan Taruna Eko Benhak menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan Risma. Selain membahas berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka praja bhakti mereka mengadakan pengenalan dan promosi Akmil, mengajak para pemuda yang memenuhi syarat untuk masuk menjadi Taruna Akmil.

                   “Bagi para pelajar SMA kelas 3 yang tertarik dapat mendaftarkan diri melalui Koramil, Kodim setempat atau melalui Koran yang memuat pendaftaran Akmil,” ujar Riky. Berbagai syarat harus dipenuhi para pendaftar ini seperti berbadan sehat, memiliki mental idiologi baik, usia antara 18-22 tahun, nilai UAN minimal 7,5 dan lain-lain.

                   Sementara itu,Komandan SSK B Akmil, Lettu Inf Dhuwi Hendra yang memimpin para Taruna Akmil di tiga kecamatan yakni Cepu, Sambong dan Kedungtuban, mengaku senang dengan sambutan yang diterima dari masyarakat. “ Saya tidak mengira akan mendapat sambutan yang begitu baik di Cepu, masyarakat menyambut dengan hangat dan sangat welcome kehadiran kami selama beberapa hari di sini,” katanya. Hal ini terbukti dengan antusiasnya masyarakat dalam mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan para taruna.

                   “Seluruh masyarakat membantu setiap kegiatan kami, mulai dari desa-desa , perkotaan bahkan para pelajar sangat antusias ketika kami mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Kami sempat pula mengadakan pertandingan persahabatan olah raga futsal dengan mereka,” tambahnya.

                   Dhuwi juga sangat berterimakasih kepada pemerintah Kecamatan Cepu karena selalu membantu dan mendampingi setiap kegiatan mereka. “Pak Camat Cepu bahkan selalu menyediakan waktu dan tenaganya untuk mengikuti kegiatan kami di wilayah Cepu,” katanya, yang diiyakan Camat Cepu Purwadi Setiono.

                   “Kami sangat mendukung kegiatan para Taruna Akmil ini karena membawa manfaat untuk masyarakat,” kata Camat yang murah senyum ini. Para taruna ini memberikan bantuan tenaga dengan membantu beberapa desa mengeraskan jalan, membangun siskamling, member penyuluhan yang bermanfaat tentang pendidikan bela negara dan bahaya penyalah gunaan narkoba, beranjang sana kepada para tokoh masyarakat dan agama. (Agustina)

INFOKU edisi 7 - REDAKSI

Klik gambar ===> baca modelk TABLOID

Intervensi Pemkab Blora Perlu Selamatkan Pasar

Pasar modern (hypermarket, supermarket/minimarket) kian hari kian banyak jumlahnya dan menyebar tidak hanya di pusat kota Blora namun juga ditiap kecamatan wilayah kota Jati ini.

Selain menciptakan lapangan kerja baru, pasar modern juga mematikan pasar tradisional dan toko kelontong rumahan milik rakyat kecil.

Pasar tradisional yang berimpitan dengan pasar modern disebabkan tidak ada pengaturan jarak dan zonasi.

Akibatnya, terjadi migrasi konsumen pasar tradisional ke pasar modern yang menyebabkan sepinya pembeli dan turunnya omzet pasar tradisional. Dampak negatif ini memunculkan protes keras pedagang tradisional yang menuntut pengaturan yang ketat dari pemerintah. Seperti terjadi di Ngawen beberapa waktu lalu.

Tuntutan regulasi yang berpihak kepada pedagang pasar tradisional adalah sebuah keharusan karena posisi pasar tradisional mempunyai makna yang strategis bagi ekonomi kerakyatan.

Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) mencatat tidak kurang 13.400 pasar tradisional dengan jumlah pedagang mencapai 12,5 juta orang. Jumlah tersebut bila diakumulasikan dengan jumlah anak istri dan pemasok, pihak yang terkait pasar tradisional mencapai 50 juta orang.

Melihat posisi strategis pasar tradisional dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yakni Perpres No 112/2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendag No 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kendati regulasi tersebut lahir sangat terlambat, pemerintah pada jalur yang benar yaitu memberikan keberpihakan kepada perlindungan dan keberlangsungan pasar tradisional.

Perpres dan Permendag tersebut menetapkan jarak permisif antara pasar modern dengan pasar tradisional yang diizinkan, zonasi, hubungan kemitraan dan jam kerja. Pertanyaannya, apakah regulasi tersebut telah terimplementasi dengan baik?

Data empiris menunjukkan bahwa banyak pasar modern kini berdiri tegak dengan di dekat pasar tradisional. Begitu juga dengan jam kerja pasar modern—buka selama 24 jam nonstop—yang berarti menabrak Perpres No 112/2007. Kondisi ini masih diperparah dengan ditabraknya zonasi, yang sebenarnya tidak boleh untuk berdirinya pasar modern, kini malah banyak minimarket beroperasi.

Sementara, pasar tradisional selalu lekat dengan kata negatif dan memprihatinkan. Kondisi pasar yang penuh sesak, becek, kotor dan sampah yang menumpuk, harus tawar menawar, faktor keamanan, risiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, adalah keluhan yang selalu muncul dari konsumen.

Kondisi tersebut diperparah dengan usia bangunan pasar yang tidak layak dan memerlukan revitalisasi. Data Asparindo menunjukkan bahwa rata-rata usia pasar tradisional di atas 30 tahun dengan kondisi memprihatinkan. Sementara sekitar 80 persen dari 13.400 pasar tradisional di Indonesia perlu revitalisasi karena usianya sudah di atas 20 tahun (Antara, 19/7/2010). Apa yang diharapkan dari pasar tradisional?

Dalam kondisi serba ketertinggalan, agar tetap survive dalam persaingan dengan pasar modern? Tanpa intervensi pemerintah, sebuah kemustahilan.

Regulasi

Membiarkan persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern melalui mekanisme pasar, sama saja membiarkan pasar tradisional menuju dalam jalan kematian. Oleh karenanya, pemerintah harus melakukan intervensi, dengan membuat regulasi dan aksi.

Intervensi yang dapat dilakukan dengan melakukan: pertama, mendorong pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah yang melindungi pasar tradisional. Regulasi daerah terasa mendesak dan urgen karena tingkat hunian los dan kios pasar tradisional kian meningkat jumlahnya. Kondisi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah karena pasar tradisional merupakan aset milik pemerintah daerah dan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Untuk itulah Pemkab Blora menurut hemat Penulis perlu segera membuat dan menetapkan Raperda Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam draf Raperda ini nantinya, Harapan penulis diatur jarak pasar modern dengan pasar tradisional harus di atas radius minimal 500 meter, dan  jam operasi pasar modern tidak boleh 24 jam dalam sehari dan pasar modern tidak boleh menjual bahan-bahan pokok.

Dan sekali lagi Penulis sangat Yakin kepala Disperindakop dan UKM Blora, H Gunadi S Sos MM, yang baru saja dilantik dapat mewujudkan Perda ini.

Tindakan tegas beberapa pemerintah daerah bisa dicontoh. Pemkab Sragen dan Bantul, misalnya, membatasi 1-2 minimarket di satu kecamatan. Sementara di Denpasar, Bali pemerintah daerah menyegel tujuh minimarket dan 42 minimarket yang dalam proses karena dianggap melanggar Peraturan Walikota No 9/2009 tentang Izin Pasar Modern (Bisnis.com, 3/8/2010).

Kedua, Pemkab perlu melakukan revitalisasi pasar tradisional, mengingat usia bangunan pasar sudah tidak layak sebagai pusat perbelanjaan dan perdagangan rakyat.

Ketiga, perlunya pembinaan terhadap pedagang/pengelola pasar tradisional. Keluhan kurangnya takaran barang dan tidak adanya standardisasi barang, selayaknya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan pencantuman label keterangan berat barang sehingga konsumen tidak dirugikan.

Melalui tiga kebijakan tersebut, kita berharap kehadiran pasar modern tidak menjadi ancaman kematian pasar modern. Justru sebaliknya, dapat menjadi mitra dalam menggerakkan perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(Penulis: Drs Ec. Agung Budi Rustanto- Pimpinan Redaksi tabloid Infoku)

INFOKU edisi 7 - INFO NIAGA

 klik gambar ===> baca model TABLOID

Mengenal KIPO

Sistem Pembayaran Online Masuk Desa – Masyarakat Bisa buka loket Dirumahnya

INFOKU, BLORA- Seminar yang diadakan akhir Pebruari lalu, di RM Joglo, sungguh merupakan inovasi baru diwilayah kabupaten Blora. Hadir dalam acara itu sebagai pembicara kepala Dinas pertanian Sutikno Slamet yang diwakili sekretarisnya Riyatno dan Kepala PLN UPJ Blora serta ARH PT BUEP  Regional Jateng DIY Tri Setyo Adi.

Peserta yang hadir pun tak tanggung-tanggung, hampir 80 orang yang mewakili seluruh wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Blora.

Pertanyaan mereka sederhana apa yang mebuat mereka hadir ditempat itu ?

Jawabnya sederhana, karena Terobosan baru yang dikembangkan PT Bangun Usaha Energi Perkasa (PT BUEP) dapat dijadikan solusi masyarakat di pelosok pedesaan sangatlah tepat pada saat ini.

  Alasannya sangat mudah dan praktis, karena sistem pembayaran online ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membayar tagihan rumah tangga seperti listrik, air dan telepon. Layanan tersebut kini berkembang pesat, bahkan hingga ke pelosok daerah.

Kios pembayaran online (KIPO) yang dikembangkan PT Bangun Usaha Energi Perkasa (PT BUEP)inilah yang dapat menjawabnya

 Berdiri pada tahun 2003 lalu hingga saat ini membuka sekitar 1.800 loket di wilayah Jateng-DIY dan Bali. Mekanisme yang diterapkan menggunakan sistem Payment Point Online Bank (PPOB). Yakni mekanisme pembayaran rekening bekerja sama dengan perbankan. Sistemnya terkoneksi secara online real time, efektif dan akurat. Sistem tersebut juga bekerja sama dengan PT PLN dan PT Telkom, sehingga tidak ada permasalahan dalam pelayanan pembayaran rekening.

Asisten Regional Head PT BUEP Kudus Wahyudi Kuswijayanto mengatakan, PT BUEP menerima pelayanan pembayaran transaksi rekening listrik PLN, rekening telepon, tagihan air PDAM dan berbagai multibiller lainnya. Selain itu, pihaknya melakukan diversifikasi produk melalui penjualan produk yang difasilitasi PT BUEP diantaranya sepatu tani, lampu hemat energi dan pupuk non organic serta Asuransi Demam Berdarah.

’’Kami juga menyasar ke pelosok daerah dengan mengoptimalkan sistem komunikasi dan IT serta kecepatan akses koneksi ke sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) serta Balai desa,’’ katanya

Prabayar

Untuk area pelayanan di Blora, lanjut menurut ARH Jateng DIY Tri Setyo Adi  , memiliki mitra payment point yang tersebar semua wilayah kabu[paten Blora. Setiap hari, PT BUEP melayani rata-rata 7 juta transaksi di wilayah Jateng-DIY. Satu loketnya menerima sekitar 500 transaksi/hari.

’’Kami juga menerima layanan pelanggan PLN yang melakukan migrasi ke listrik prabayar. Sekitar 30% pelanggannya sudah memanfaatkan pembayaran listrik prabayar ini,’’ Jelas Tri.

Tercatat, PT BUEP menerima layanan pembayaran listrik prabayar mencapai 1.500 transaksi/hari dan pasca bayar 3.500 transaksi/hari. Selain itu, layanan penambahan daya juga bisa dilakukan di kios online KIPO ini.

Masyarakat Bisa Buka Loket Baru

Tri  juga menggaris-bawahi mekanisme yang diterapkan, menggunakan sistem Payment Point On-line Bank (PPOB). Yakni mekanisme pembayaran rekening bekerja sama dengan perbankan. Sistemnya terkoneksi secara online real-time, dan akurat. Sistem tersebut juga bekerja sama dengan PT PLN dan PT Telkom, sehingga tidak ada permasalahan dalam pelayanan pembayaran rekening.

Di samping itu PT BUEP membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin berusaha di bidang itu, untuk membuat loket KIPO. Dalam kerja sama itu, ada sistem sharing (pembagian) keuntungan kepada masyarakat membuka loket tersebut. Masyarakat dapat menghubungi AO PT BUEP Wahyu Didit HP.085232918868 atau langsung ke Wahyudi Kuswijayanto – ARH Area Kudus No. HP : 081542306889 , 08783124628.

Dalam kerja sama mendirikan KIPO, ada kesepakatan pembagian keuntungan masyarakat dengan PT BUEP. Di beberapa tempat, banyak lembaga seperti koperasi dan perseorangan yang diuntungkan dengan kerja sama itu.

Dijelaskan KIPO merupakan merek dagang yang dimiliki PT BUEP dengan latar belakang bisnis yang menangani pelayanan umum untuk transaksi pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain. Jaringannya telah tersebar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali. (Agung)

INFOKU edisi 7

Dapatkan Tabloidnya Sekarang Juga

Lebih dari Sekedar Info

INFOKU edisi 6 - TOPIK UTAMA - BAROMETER BUPATI

Topik

4 SKPD Utama Barometer Keberhasilan Bupati

INFOKU, BLORA- Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pemimpin sebuah pemerintahan baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten tentunya mempunyai andalan Instansi/SKPD yang menjadi Skala Prioritasnya.

Bila kita lihat keatas di Pemerintahan RI Era Presiden Sukarno prioritas Pertama adalah anggaran terbesar ada di Pertahanan karena untuk mempertahankan Negara RI yang baru merdeka. Sementara era Presiden Suharto prioritas pertama adalah sektor pertanian kemudian sektor Pertahanan.

Lalu bagaimana dengan Kabupaten Blora era Kepemimpinan Bupati Djoko Nugroho ?

Nampaknya bupati Blora ke 27 ini menempatkan sektor pembangunan prasarana phisik khususnya jalan sebagai sasaran pertama tahun pemerintahanya.

Namun demikian sektor lainya juga tak kalah pentingnya seperti Pendidikan, Pertanian dan Kesehatan juga menjadi prioritas selanjutnya. Sektor yang lain menempati urutan terakhir

“Sehingga dapat dibilang 4 SKPD yakni DPU, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan programnya dapat digunakan sebagai barometer keberhasilanya,” kata Kenthut Prasetyo direktur Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Blora.

Akan tetapi lanjutnya, dalam melaksanakan programnya sampai akhir Pebruari 2011 ini, Anggaran (APBD 2011-red) ataupun penempatan Personil baru sesuai SOTK Baru ditetapkan menjadi sedikit kendala.

 Untuk itulah dia menyarankan Bupati agar segera mengisi jabatan pada SOTK baru secara bertahap. “Paling tidak beberapa SKPD yang dinilai tidak berubah sudah dilantik pejabatnya akhir pebruari ini. Sehingga APBD Blora 2011 bisa ditetapkan sesuai jadwal 24 Maret nanti,” ungkap Kenthut.

Hal ini karena kepala SKPD.  kepala SKPD merupakan penanggung jawab anggaran tahun berjalan dan akan lebih mudah pembahasan anggarannya.

“Seumpama sesorang tidak ikut membahas anggaran SKPD nya, maka saat dia duduki jabatan itu tentunya tidak akan bisa maksimal dalam tugasnya,” jelasnya.

Dia juga menggarisbawahi tentang personil yang menduduki jabatan tertentu hendaknya disesuaikan bidang keahliannya. Sebab setelah lebih dari 100 hari pemerintahanya, Bupati dapat menilai kinerja para pimpinan SKPD yang telah dilantiknya beberapa bulan lalu.

Sebagai contoh salah satu SKPD yang dipimpin seseorang yang bukan ahli dibidangnya, maka membuat presiden terburuk di pemerintahanya.

“Dari DAU tahun lalu sebesar Rp.56 Milyar hanya teralokasi Rp.16 milyar karena kesalahan dalam pelelangan. Ini menunjukan pejabat tersebut kurang Profesional dalam tugasnya,” tegas Kenthut.

Disisi lain Kenthut juga mengakui Bupati Djoko Nugroho merupakan sosok pekerja keras. Terbukti hanya dalam waktu 5 bulan saja hampir semua desa telah ditinjau secara langsung.

“Pola hidup sederhana juga telah berhasil diterapkanya, bahkan ibarat diajak kewarung Kopi sederhana, diluar jam kerjapun dia mau. Inilah yang harusnya dijadikan tauladan para pejabat di Blora, agar lebih dekat dengan rakyat,” tambah Kenthut.

Sementara ditempat terpisah Bupati Blora Djoko Nugroho sepertinya  akan melakukan apa yang diungkapkan direktur ARAK ini.

Terbukti saat dikonfirmasi Infoku mengatakan akan mengisi terebih dahulu para pimpinan SKPD dalam waktu dekat secara bertahap.

“Secara bertahap dalam waktu dekat (minggu depan-red) akan saya lantik para pejabat eselon tertinggi dulu, kemudian disusul eselon dibawahnya,” kata bupati.

Saat ditanya terkait target keseluruhan pejabat eselon di Pemerintahanya, Djoko Nugroho mengatakan sampai pertengahan Maret seluruhnya dilantik.

Tentang APBD Blora tahun 2011 dia juga menegaskan bahwa dengan ditetapkanya personil SOTK tersebut maka akhir Maret APBD Blora diharap dapat ditetapkan.

“Saya mohon doa restu pada masyarakat Blora, semoga apa yang telah kami programkan dapat sesuai waktunya, Sehingga APBD 2011 yang merupakan ujung tombak pendanaan pembangunan kabupaten Blora dapat ditetapkan sesuai waktunya,” ungkap Bupati Djoko Nugroho.(Agung)

 klik gambar ===> Baca model TABLOID

Topik Samping

HM Dasum Wakil ketua DPRD Blora

Dukung Pengisian SOTK Dulu

INFOKU, BLORA- Dampak Bila bupati tidak segera menetapkan personil STOK akan berakibat APBD blora akan mundur. Hal itu diungkapkan Wakil ketua DPRD Blora  HM Dasum ketika dimintai tanggapanya terkait APBD 2011 dan Pengisian SOTK.

Logikanya menurut Dasum yang berasal dari PDIP ini, adalah  bila tidak didahulukan pengisian SOTK Pembahasan APBD kurang maksimal.

 “Kinerja birokrasi akan terganggu,  karena dalam pembahsan pejabat SKPD bersangkutan belum ada,” katanya.

Disisi lain Dasum yang jugamantan Kades ini, mengungkapkan dalam pembahasan APBD nantinya akan berpengaruh juga, bila belum adanya pimpinan SKPD-nya.

“Walau diwakili secara kolektifpun, saya pikir tidak semaksimal, lain jadinya ketika pimpinan SKPD sendiri yang ikut membahasnya,” jelas Dasum.

    Untuk itulah dia mendukung langkah Bupati Blora untuk mengisi personil SOTK tersebut.(Agung)

Amin Faried Direktur BCC

Tanggap Terhadap Situasi

INFOKU, BLORA- Reformasi Birokrasi tidak harus menyeluruh, akan tetapi penempatan personil yang tepat pada SKPD yang strategis.

“Tuntutan itu wajar saja, namun saya pribadi menyarankan hendaknya Bupati memprioritaskan pos-pos strategis dipimpin, seseorang yang tanggap situasi di lingkungannya,” kata Amin Faried, Senin (6/7).

Adapun yang nantinya Bupati Blora melakukan penyegaran di lingkungan kerjanya, hendraknya mereka yang akan menduduki jabatan barunya mau instropeksi dirinya sendiri.

“Jangan ada kata mengapa saya dipindah sedang si B tidak, harusnya mereka yang dipindah introspeksi dirinya sendiri,” jelas Amin.

Saat ditanya jabatan apa saja yang dinilai strategis, Amin mengatakan masyarakat yang akan menilai.

“Saya artikan jabatan yang strategis adalah SKPD yang banyak berhubungan dengan peningkatan dan kesejahteran masyarakat Blora. Dan saya yakin anda sebagai wartawan tentunya tahu, SKPD mana yang saya maksud itu,” ungkap Amin.

Dia juga menyarankan, agar DPRD, bersama-sama Bupati dan Muspida menyatukan visi membangun Blora lebih baik dari sekarang.(Agung)

Mutasi Pejabat ESELON III - tahap 5

INFOKU edisi 6 - POLITIK & HUKUM

 

Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Kurang Jelas Keberadaannya

INFOKU, BLORA - Setelah dinyatakan bebas oleh MA melalui putusanya, tiga mantan wakil ketua DPRD Blora Haryono SD Rofii Hasan dan Abdul Ghoni yang telah menjalani kurungan di rutan beberapa waktu lalu telah mengajukan penarikan barang bukti yang mereka setor di Kejaksaan Negeri Blora.

“Kurang lebih dua minggu kami bebas, saya dan teman-teman telah mengirimkan surat untuk penarikan BB tersebut, namun sampai saat ini belum cair,” kata Haryono.

Dari data infoku kasus dugaan korupsi ini mencuat pada tahun 2006 lalu. Dana dugaan korupsi tersebut dituduhkan pada 45 anggota DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp. 2,521 milyar.

Rincian terdiri dari Uang Purnabakti sebesar R2,225 Milyar dan THR sebesar Rp. 155,250 juta, Pesangon Rp.141,250 juta dan diterima oleh 45 anggota DPRD waktu itu.

Besarnya uang yang diterima masing-masing berbeda, ketua DPRD menerima Rp.90 juta, tiga wakil ketua masing-masing menerima Rp. 70,5 juta, ketua komisi Rp57,250 juta dan anggota Rp.56.1 juta.

Sementara dalam keterangan Persnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora Syaiful Tahir mempersilakan mengambil BB di kas negara.

“Silakan ambil uangnya ada di kas Negara,” katanya.

Menurut Kajari instituisinya tidak diperbolehkan menerima barang bukti berupa uang, maka uang tersebut harus langsung disetor ke kas Negara.

Untuk itulah pemilik barang bukti harus mengajukan pencairan dana melalui pengacaranya dengan mengirim nomor rekeningnya.

“Seingat saya nomor rekening yang jumlahnya tidak seberapa banyak, sekitar Rp 6 jutaan ini belum disampaikan, dan kami berusaha menghubungi orang-orangnya,” kata Tahir.

Namun apa saat Haryono dan A Ghani ditemui terkait ini, sungguh jauh berbeda dari apa yang dikemukakan Kajari. Bahkan dengan jelas Pengacar ketiga orang tersebut Sumarso yang duduk disebelah mereka menyatakan kaget terkait pernyataan Kajari.

“Jumlah yang benar sesuai Surat keputusan PN Blora adalah sebesar Rp. Sebagai barang bukti, bukan hanya Rp. 6 juta saja,” tegas Sumarso.

Data yang didapat dari Putusan PN Blora no 34/Pid.B/2007/PN.Bla tertanggal 24 oktober 2007 jumlah barang bukti berupa uang adalah sebesar Rp.199.250.000,-.

Dampak pernyataan yang bertolak belakang inilah beberapa kalangan masyarakat menilai ada sesuatu kejanggalan tergadap barang bukti ini. Muncul wacana di masyarakat kemana larinya barang bukti tersebut. (Agung)

 klik gambar ===> baca model TABLOID

Bayi Baru Lahir Dibuang di Sungai Lusi

INFOKU, BLORA - Sesosok bayi laki-laki lengkap dengan tali pusar ditemukan terapung di sungai lusi Blora kota. Saat ditemukan kondisi bayi telungkup dan tidak bernyawa terjerat tali sepatu pada bagian lehernya.

Bayi yang diduga hasil hubungan gelap ini sangat mengenaskan karena terendam air. Bayi yang masih lengkap dengan ari-ari atau tali pusar tersebut kali pertama diketahui oleh anak-anak yang asik bermain bola di tepi sungai.

Petugas yang datang langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi di lapangan. Saat ini bayi yang terbungus tas plastik warna hitam tersebut langsung ditepikan dari sungai oleh petugas dan kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD Blora.

"Dari visum evertum yang dilakukan dokter dan petugas diketahui jika bayi tersebut diduga sengaja dililit oleh orang tuanya sebelum dibuang ke sungai lusi hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tali sepatu warna coklat yang masih melilit kencang pada leher bayi tak bersalah tersebut," kata Kapolsek Blora Kota, AKP. Slamet, Minggu (13/2/).

Hingga kini petugas masih terus memburu pelaku yang tega membuang bayi mungil ini. Kasus ini masih dalam penanganan petugas polsekta Blora Kota dan Polres Blora.(Larso)

 

 

GMNI Tuntut Ungkap Kebohongan Publik

INFOKU, SEMARANG- Sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antikebohongan untuk Negara memberi pernyataan sikap di bundaran air mancur Jalan Pahlawan, Semarang, belum lama ini.

Mereka menunut pemerintah mengusut dan mengungkap kebohongan publik yang selama ini dilakukan berbagai instansi pemerintah. Aliansi yang terdiri atas tiga elemen organisasi, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menyerukan empat pokok permasalahan kebohongan publik, yakni di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum.

Menurut Koordiantor Aksi, Jati Amarullah Jati, dalam bidang ekonomi perlu adanya kemandirian bangsa berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Caranya dengan membatalkan tarif impor 0%, terutama pada sektor pertanian, renegoisasi kebijakan ACFTA-AFTA, dan proteksi terhadap pasar tradisional agar tidak tergusur oleh pasar modern.

Pada bidang politik, mereka mendorong pemerintah untuk menegakkan kedaulatan Indonesia. Mereka mendesak  pemerintahan SBY menghapus sistem pemilihan langsung dengan sistem perwakilan sesuai dengan Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Kemudian menghapus sistem kartel, melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. "Para TKI adalah pahlawan devisa negara. Sudah seharusnya pemerintah mengayomi warganya yang bekerja di luar negeri," kata Jati.

Di bidang pendidikan, perlu diciptakan sistem pendidikan yang berbasiskan pada karakter bangsa dan berorientasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlu dipermudah akses pendidikan dasar hingga menengah bagi rakyat yang kurang mampu.

Karena itu harus ada perbaikan kebijakan dan mekanisme dana BOS.
''Kami mendesak pengusutan indikasi korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional, perbaiki sarana dan prasarana sekolah, dan hapuskan UN,'' tandas Jati.

Sementara di bidang hukum, pemerintah harus bertindak tegas terhadap makelar kasus (markus) dan oknum-oknum pejabat tinggi negara yang terbukti terlibat di dalamnya.

"Masih banyak markus yang belum tersentuh hukum. Untuk itu kami menuntut pemerintah segera mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku," jelasnya.

Setekah berorasi di bundaran air mancur mereka bergerak menuju Gedung DPRD Jateng untuk berdialog dengan anggota Dewan. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Jateng, Bambang Sadono. (Joko)

PDIP Blora bagikan SK PAC

INFOKU, BLORA- Persaingan di dunia politik kedepan akan semakin ketat, banyaknya organisasi kemasyarakatan yang muncul perlu dicermati dan diperhatikan karena kemungkinan besar akan menjelma menjadi partai politik baru. Hal ini dikatakan Rusdianto, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Blora dihadapan para Ketua dan Sekretaris PAC PDI Perjuangan sekabupaten Blora, Rabu (9/2).

          Acara yang diadakan di kantor DPC PDI P ini dihadiri Ketua DPC PDI P, Colbert Mangara Tua, beberapa orang fraksi PDI dan sebagian pengurus DPC. Penyerahan SK (Surat Keputusan) PAC dan stempel PAC ini merupakan titik awal gerakan yang akan dapat dilakukan PAC karena secara resmi telah memiliki kekuatan untuk mulai menjalankan tugasnya.

          Dengan dibagikannya SK Ranting, SK Anak Ranting dan SK PAC ini berarti DPC PDI Perjuangan Blora merupakan DPC PDIP yang pertama kali merampungkan penyerahan SK ke struktur dibawahnya se-Jawa Tengah. Langkah cepat yang dilakukan ini juga untuk mengantisipasi jangan sampai structural dan kader PDIP Blora terpengaruh partai lain atau organisasi kemasyarakatan yang ingin merekrutnya. Beberapa kader PDIP yang masuk Nasdem (Nasionalisme Demokratik) perlu dicermati dan menjadi catatan sendiri bagi kader lain yang militant.

          “Jaga kekompakan sesame pengurus, jangan sampai ada konflik dalam internal PAC, jangan sampai ada benturan karena kepentingan pribadi,” pesan Rusdoanto. Ketua dan sekretaris adalah pengendali partai, baik buruknya citra partai di kecamatan masing-masing tergantung pengurusnya. Agar dapat berjalan dengan lancar perlu kerjasama dan komunikasi aktif diantara para pengurus.

           Sementara itu Ketua DPC PDI P Blora, Colbert  Mangara Tua mengatakan, dengan dibagikannya SK kepada seluruh PAC PDIP sekabupaten Blora, mereka dapat mulai bertugas demi kebesaran partai. “Para pengurus harus dapat bekerjasama dan kompak sehingga PDI P Blora dapat meningkatkan jumlah perolehan suara dengan maksimal pada Pemilu 2014 yang akan datang,” ujarnya. (Agustina)