INFOKU edisi 5 - POLITIK & HUKUM

Sebelas PK Golkar Blora akan Geruduk DPP PG

INFOKU, BLORA- Persoalan pasca musda Partai Golkar Blora Januari tahun lalu nampaknya masih berlanjut.

Kabar terbaru yang didapat Infoku, 11 PK (Pengurus Kecamatan) partai berlambang pohon beringin ini akan mendatangi DPP PG (Partai Golkar) di Jakarta minggu depan.

Menurut Sipan selaku koordinatornya, kesebelas ketua PK yang akan Geruduk DPP yakni PK Ngawen, PK tunjungan, PK Banjarejo, PK Todanan, PK Japah, PK Menden, PK Kedungtuban, PK Sambong, PK Jiken, PK Bogorejo. PK Jepon.

“Memang kami minggu depan akan ke Jakarta, untuk menanyakan jawaban DPP terkait musda tahun lalu yang kami anggap cacat hukum,” kata Sipan yang juga seorang sarjana hukum ini.

Lanjutnya, keputusan ini diambil karena mereka (11 PK-red) telah beberapa kali mendatangi DPD I PG Jateng tidak mendapat jawaban yang pasti.

“Yang jelas persoalan ini adalah banyak pelanggaran ADART PG maupun Jutlak I DPPPG/X/2009 yang intinya tidak diperbolehkan adanya pergantian ketua PK sebelum musda diselenggarakan,” jelas Sipan yang diamini Mardi, Yadiman, Salam dan lainnya.

Saat ditanya mengapa tidak minta penyelesaian DPD I PG Jateng, Mardi justru menjawab sudah beberapa kali ke Semarang namun jawabnya selalu berbelit.

“Jawaban mereka (DPD I Jateng-red) tidak pasti, seolah menunggu koordinasi DPP dan mengombang-ambingkan kami. Kalau DPD I tidak sanggup ya diserahkan DPP kan beres,” tandas Sipan.

Sementara Ketua DPD I PG Jateng saat di konfirmasi via HP, dirinya berjanji akan turun ke Blora Januari tahun ini.

Disisi lain Koordiantor Provinsi Jateng DPP PG di Jakarta Bambang Yoga yang juga Wasekjen partai ini, kepada Infoku mengatakan kedatangan 11 PK yang akan ke Jakarta harusnya tidak perlu, karena persoalan ini akan diselesaikan DPD I PG terlebih dahulu.

“Mekanisme partai Golkar permasalan di DPD II yang tidak terselesaikan, kewenangan DPD I PG yang akan menyesaikanya. Bila DPD I tidak sanggup maka baru kami (DPP PG –red) yang akan turun,” jelasnya.

Bambang juga menambahkan tuduhan 11 PK yang mengatakan bahwa DPD I menunggu koordinasi atau keputusan DPP adalah tidak benar.

“DPP memutuskan apa ? karena permasalahan DPD II adalah kewenangan DPD I Jateng yang satu tingkat diatasnya, kalau tidak bisa diselesaikan secara internal,” ungkapnya.

 Disamping itu Bambang juga menggarisbawahi apapun permasalahan di partainya pasti akan terselesaikan secara bijaksana, artinya tidak ada persoalan dipartainya yang tidak terselesaikan.

“Segala persoalan seharusnya bias terselesaikan, yang penting DPD I tanggap dan jangan persoalan digantung terus,” tegas Bambang Yoga. (Agung)

 

Catatan khusus

Wabup tinggalkan Paripurna, PDIP Protes

INFOKU, BLORA- Kejadian yang cukup mengejutkan terjadi saat Fraksi PDIP tidak jadi membacakan pemandangan umumnya dalam rapat paripurna DPRD Blora, Selasa (18/1).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes karena Wakil Bupati (Wabup) H Abu Nafi meninggalkan rapat.

Wabup mengikuti rapat mewakili Bupati Djoko Nugroho yang berhalangan hadir lantaran berada di Semarang dalam rangka urusan kedinasan.

Namun di tengah acara, wabup meninggalkan rapat guna menghadiri sebuah kegiatan di Kemantren Kecamatan Kedungtuban.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maulana Kusnanto beragendakan pemandangan umum fraksi terkait tiga rancangan
peraturan daerah (raperda). Yakni tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.

Berdasarkan undangan yang beredar, rapat dijadwalkan pukul 09.00. Tapi baru dimulai sekitar pukul 10.00.

Satu persatu fraksi dipersilahkan menyampaikan pemandangan umumnya. Kesempatan pertama diberikan kepada Fraksi Gerakan
Pembaruan Nurani Rakyat (Gapura). Disusul Fraksi Persatuan Pembangunan Nasional (FPPN). Setelah penyampaian pemandangan umum FPPN itulah Abu Nafi meninggalkan sidang paripurna DPRD.

Saat tiba giliran FPDIP menyampaikan pemandangan umum fraksi, juru bicara FPDIP, Lina Hartini, maju ke podium. Namun ia hanya menyampaikan salam dan pekik kemerdekaan khas PDIP.

Ia tidak membacakan pemandangan umum fraksi. Setelah menyampaikan salam penutup, Lina Hartini memberikan berkas pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD.

Apakah itu sebagai bentuk protes karena rapat paripurna tidak dihadiri bupati dan wabup meninggalkan sidang ?

‘’Kalian pasti bisa menganalisanya sendiri,’’ ujar Lina Hartini.  Menurutnya rapat paripurna adalah rangkaian proses dalam rangka penyusunan peraturan daerah (perda).

Ditinggalkannya rapat paripurna DPRD oleh wabup sebelumnya juga memunculkan reaksi M Setyo Budi Waluyo (Partai Demokrat). Dia mengintrupsi rapat dan meminta pimpinan Dewan meninjau kembali sidang paripurna tersebut.

‘’Dalam tata tertib disebutkan bahwa rapat paripurna DPRD dihadiri bupati atau wakil bupati. Tapi ini kan tidak,’’ tandasnya.

Menanggapi intrupsi tersebut Ketua DPRD Maulana Kusnanto menyatakan rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi tidak harus dihadiri bupati atau wakil bupati. Beda halnya jika rapat beragendakan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi.

‘’Apalagi di rapat ini sudah ada sekretaris daerah (sekda) dan pejabat lainnya. Jadi tidak ada masalah. Namun begitu ini menjadi peringatan pertama sekaligus terakhir,’’ ujarnya.

Wabup Abu Nafi menyatakan dirinya sejak awal (sebelum rapat dimulai) telah meminta ijin dan tidak dilarang pimpinan DPRD. ‘’Yang jelas saya sudah pamit pimpinan Dewan dan diijinkan. Pak sekda juga sudah saya minta untuk mewakili,’’ katanya.

Meski begitu Abu Nafi yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Blora menegaskan jika sikapnya itu dianggap salah, ia meminta maaf.(Agung)

 klik gambar ===>baca model TABLOID

Paripurna Sempat Diskors, Bapeluh Gagal di Bentuk

INFOKU, BLORA - Keinginan sejumlah anggota DPRD Blora agar Badan Pelaksana Penyuluh (Bapeluh) pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dibuat sebagai lembaga tersendiri akhirnya kandas. Itu setelah dilakukan rapat pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemkab terkait rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah,  Jumat (14/1) sore.

Bupati Djoko Nugroho, secara khusus hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Maulana Kusnanto. Pengambilan keputusan untuk tidak membentuk Bapeluh sebagai lembaga terpisah dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan tersebut, berlangsung cukup alot. Bahkan, rapat yang berlangsung di ruang lobi DPRD dan diikuti pula Sekretaris Daerah (Sekda), Bambang Sulistya, sempat diskors beberapa saat. Pasalnya, terjadi perbedaan pendapat antarsesama anggota Dewan serta Pemkab.

Beberapa wakil rakyat yang ngotot dibentuk Bapeluh menyampaikan argumentasinya. Sebaliknya, anggota Dewan yang setuju Bapeluh berada dalam naungan Dinas Pertanian dan Perkebunan juga tak mau kalah ngotornya.

”Karena terjadi perbedaan pendapat, rapat diskors terlebih dahulu. Silakan fraksi-fraksi menggelar rapat untuk menentukan sikap,” tandas Ketua DPRD, Maulana Kusnanto.

Setelah skors dicabut, pembahasan dilanjutkan dengan rapat antarpimpinan fraksi dan pimpinan DPRD. Hingga akhirnya, disepakati Bapeluh tidak dibentuk sebagai lembaga tersendiri melainkan berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan.

”Fraksi lainnya setuju. Sementara fraksi kami menolak dan tetap menghendaki Bapeluh sebagai lembaga terpisah dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan,” tandas Seno Margo Utomo, salah seorang anggota Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM). (Agung)

INFOKU edisi 5 - R E D A K S I Manejemen NGGLADRAH

Manejemen Nggladrah

Mungkin pengeluaran uang Rp.100 ribu tak ada artinya, dibanding dengan jumlah puluhan juta akan diterima para guru yang bersertifikasi pada enam bulan kedepan.

Bahkan lebih dari separo dari mereka,  boleh dibilang rela mengeluarkan koceknya untuk berbagai hal asal mahkluk yang bernama sertifikasi bisa didapatkanya.

Namun bagi guru yang mengajar di SLTA atau SMP tentunya perhitungan yang jelas sesuai menejemen tentunya menjadi prioritasnya. Bahkan dengan jtegas mengatakan apapun biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan, asal dengan ketentuan yang jelas pasti akan dipenuhinya.

Beberapa penelitian di Indonesia, tentang perilaku guru ditiap jenjang pendidikan (SD- SMP, SLTA),  mengakui bahwa lebih mudah mengatur guru yang mendidik di jenjang SD dari pada tingkat diatasnya.

Arti ini dalam hal mengatur dan mengarahkan sesuatu hal, walau mungkin kurang sesuai aturan atau tidak sesuai fungsi menejemen, mereka banyak menyatakan setuju.

Mungkin factor inilah yang menurut penilaian penulis, banyak menjadikan para guru SD dipercaya oleh dinas pendidikan memimpin suatu kegiatan.

Bahkan pemimpin di Blora pernah ada yang menyebut kegiatan yang tidak seperti penerapan fungsi menejemen disebutnya sebagai Menejemen Nggladrah.  

Seperti diketahui kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien.

Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Sehingga para ahli ekonomi sepakat  menyimpulkan menjadi 4 dasar fungsi menejemen Dalam Manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya.

Pada umumnya ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (actuiting dan directing) dan fungsi pengendalian (controlling).

Untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing (pembentukan staf). Para manajer dalam organisasi perusahaan bisnis diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal.

Sedang arti ke empat fungsi menejemen itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.   Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.

2.   Fungsi Pengorganisasian
Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.

3.   Fungsi Pengarahan
Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya

4.   Fungsi Pengendalian.
Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan

Bila hal tersebut diatas diterapkan disemua kegiatan niscaya tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Dan juga tidak akan munculnya istilah Manejemen Nggladrah yang muncul dikalangan masyarakat.

(Penulis: Drs Ec. Agung Budi Rustanto- Pimpinan Redaksi tabloid Infoku)

 Klik Gambar ===> baca model TABLOID

APBD Bu­kan un­tuk Se­pak Bo­la Pro

Be­be­ra­pa ha­ri ter­akhir, kem­ba­li ra­mai di­be­ri­ta­kan, se­ru­an agar Ang­gar­an Pen­da­pat­an dan Be­lan­ja Dae­rah (APBD) ti­dak bo­leh la­gi di­gu­na­kan un­tuk mem­bia­yai klub se­pak bo­la pro­fe­sio­nal.

Fak­ta­nya sa­at ini, se­ba­gi­an be­sar klub se­pak bo­la In­do­ne­sia yang me­nye­but di­ri pro­fe­sio­nal ma­sih me­nyu­su APBD. Uang rak­yat ini se­ring ka­li men­ja­di sa­tu-sa­tu­nya sum­ber ke­hi­dup­an klub un­tuk meng­ikuti ro­da kom­pe­ti­si yang di­ke­lo­la ba­dan ben­tuk­an PSSI. In­do­ne­sia Cor­rup­tion Watch me­nye­but jum­lah klub yang di­bia­yai APBD men­ca­pai 90%, ter­di­ri da­ri klub ang­go­ta Li­ga Su­per In­do­ne­sia (LSI), ang­go­ta Di­vi­si Uta­ma mau­pun di­vi­si di ba­wah­nya.

Iro­nis. Be­ta­pa ti­dak, APBD yang mes­ti­nya un­tuk mem­bia­yai pem­ba­ngun­an, mem­ber­da­ya­kan ge­ne­ra­si mu­da bang­sa yang be­lum me­ne­mu­kan ja­ti di­ri­nya, mem­be­ri ja­min­an ke­se­hat­an dan pen­di­dik­an mu­rah ke­pa­da anak-anak bang­sa, jus­tru di­gu­na­kan un­tuk ke­gi­at­an yang ti­dak ber­kai­tan lang­sung de­ngan ke­bu­tuh­an pri­mer ma­sya­ra­kat.

Ba­yang­kan, da­na APBD di­gu­na­kan un­tuk mem­ba­yar pe­ma­in asing mi­li­ar­an ru­pi­ah per ta­hun. Li­ga In­do­ne­sia se­o­lah he­bat, ba­nyak di­per­ku­at le­gi­un asing te­ta­pi peng­gu­na­an da­na rak­yat je­las-je­las me­no­dai sem­boyan pro­fe­sio­nal itu sen­di­ri. Klub pro mes­ti­nya mam­pu me­nge­lo­la di­ri un­tuk me­ra­ih ke­un­tung­an, mem­ba­yar pe­ma­in se­ca­ra man­di­ri, bah­kan mem­pu­nyai mi­si dan tang­gung ja­wab so­si­al se­ma­cam cor­po­ra­te so­ci­al res­pon­si­bi­li­ty (CSR).

Bu­kan se­ba­lik­nya se­per­ti se­ka­rang. Klub se­pak bo­la pro In­do­ne­sia ver­si PSSI jus­tru meng­am­bil ja­tah da­na pem­ber­da­ya­an so­si­al, se­ba­gi­an un­tuk meng­hi­du­pi am­bi­si ko­song pa­ra peng­urus klub se­pak bo­la di dae­rah.

He­bat­nya, ini di­per­pa­rah oleh kon­di­si so­si­al po­li­tik ne­ge­ri ini. APBD un­tuk se­pak bo­la se­per­ti mem­pu­nyai dua ma­ta pi­sau yang sa­ma-sa­ma ta­jam. Sa­tu un­tuk mem­bia­yai klub, sa­tu la­gi un­tuk mem­ba­ngun ja­ring­an ke­ku­at­an ber­ba­sis su­por­ter.

PSSI se­ba­gai in­duk se­pak bo­la na­sio­nal mes­ti­nya meng­am­bil lang­kah nya­ta un­tuk meng­ubah tra­di­si peng­gu­na­an APBD ini. Se­la­ma ini, PSSI ha­nya meng­um­bar jan­ji pal­su un­tuk meng­hin­da­ri da­na APBD. Yang ada jus­tru PSSI men­do­rong agar klub-klub men­ca­ri ce­lah agar da­na APBD bi­sa me­ngu­cur.

Mes­ki ca­ra yang di­am­bil Li­ga Pri­mer In­do­ne­sia (LPI) ti­dak se­mua­nya be­nar, upa­ya me­re­ka me­mu­tar ro­da kom­pe­ti­si dan meng­hi­du­pi klub tan­pa APBD, la­yak di­ap­re­sia­si. Lang­kah PSSI yang meng­am­bil si­kap ber­mu­suh­an ke­pa­da LPI, ma­kin mem­per­li­hat­kan ke­ker­dil­an PSSI.

Su­dah sa­at­nya pe­me­rin­tah te­gas me­la­rang peng­gu­na­an APBD un­tuk se­pak bo­la pro­fe­sio­nal. Se­pak bo­la ha­rus di­ke­lo­la se­ca­ra be­nar dan be­nar-be­nar pro­fe­sio­nal, ba­ru ki­ta bi­sa meng­ha­rap pres­ta­si. –“VIVA LPI”

Oleh : D Febriana Mahasiswa UPN Jogjakarta asal Blora

INFOKU edisi 5 - DAK DISDIK BLORA, BERMASALAH

Surat Pernyataan Sikap 
LSM  Aliansi Rakyat Anti Korupsi Blora

( ARAK BLORA)

Berpangkal dari Pokok permasahan pada pelaksanaan lelang DAK Dinas Pendidikan yang diduga sarat KKN, yang dilakukan oleh panitia lelang pengadaan barang dan jasa. Sehingga DAK Pendidikan Blora sebesar Rp. 56 milyar harus di kembalikan ke Kas Negara. Yang mana mengakibatkan ruginya pendidikan di kabupaten Blora dengan ini menyatakan sikap:

1.   Agar Bupati Blora segera mengambil tindakan dan sanksi pada Panitia Pengadaan barang dan jasa tersebut dan yang terkait.

2.   Agar Bupati Blora tidak lagi menggunakan orang-orang yang sama tersebut dalam kepenitiaan pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2011 dan seterusnya.

3.   Agar Bupati Blora memberi tugas pada Inspektor Blora untuk menyelidiki penyebab gagalnya realisasi pelaksanaan DAK bidang Pendidikan, yang sangat merugikan dunia pendidikan di Blora.

4.   Agar Bupati Blora melalui Dinas Pendidikan Blora mempertanggung-jawabkan kegagalan realisasi DAK bidang pendidikan ini, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara terbuka. Karena sejak kabupaten Blora ini berdiri baru pertama kalinya DAK Pendidikan tahun 2010 tidak teralokasi.

Demikian surat pernyataan sikap yang kami buat dengan tujuan yang mulia agar tahun ini lebih baik dan sangat berguna menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blora yakni menuju masyarakat sejahtera.

                                                                                  Blora, 21 Januari 2011

                                                                                          Hormat kami, 

                                                                                                       Ttd                                                                                                         Kenthut Prasetyo AMd

                                                                                      Direktur ARAK Blora      

Klik Gambar ===> baca model TABLOID 

Ketua Fraksi PDIP Diganti

BLORA, INFOKU- Perubahan kepemimpinan dalam DPRD Blora beberapa saat lalu pada fraksi PDIP yang ada di Dewan Blora.

Dwi Astutiningsih yang sebelumnya menjabat ketua Fraksi yang berlambang kepala banteng bermoncong putih ini, digantikan oleh Colbert Mangara Tua.

Sebagaimana diketahui Colbert MT ini adalah anggota komisi C DPRD, juga menjabat sebagai ketua DPC PDIP Blora.

Disamping mengganti Dwi Astutiningsih juga ditetapkan pula kepengurusan fraksi PDIP ini.

Lina Hartini ditunjuk pula sebagai wakil ketua fraksi, sedang Sekretaris di tangan Catur Budiarsi dan Irma isdiana sebagai bendahara fraksi.(Agung)

INFOKU Cepu - edisi 5 - Bedah Rumah

Nyolong Kotak Amal ditangkap Warga

INFOKU, CEPU- Bocah umur 12 tahun ditangkap warga karena ketahuan nyolong uang di kotak amal Masjid Al Mutaqin Fi Sabilillah, yang terletak di Dukuh Ngasahan, Ngraho Kecamatan Kedungtuban, Minggu (16/1).

        Tersangka Lukas Herlando Wibowo beralamat di Jalan Melati no 32 Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Bocah ini nekad memecahkan kotak amal di masjid itu dan mengambil uang 55 ribu rupiah yang ada di dalamnya.

Untunglah aksi bocah ini diketahui saksi Tamsiran (58), karena saksi merasa curiga melihat gelagat tersangka yang mencurigakan saat keluar dari masjid.

Saat itu Tamsiran baru saja selesai ngarit (menyabit rumput) di sekitar masjid, dia berusaha menanyai bocah itu tetapi bocah itu malah lari, karena itu ia mengejar hingga tertangkap.

Warga yang geram mengetahui hal itu, segera menyerahkan maling itu ke Polsek Kedungtuban.Menurut pengakuan warga sudah berkali-kali mereka kehilangan.

Sementara itu tersangka ketika ditanya mengaku nekad mengambil uang dari kotak amal itu karena lapar. “Uang itu akan saya belikan makanan karena saya lapar,” katanya.

Pihak Polsek Kedungtuban, AKP I Kompiang Suratha melalui Aiptu Sunardi membenarkan di wilayahnya telah terjadi pencurian kotak amal oleh Lukas. Akibat perbuatan nekadnya itu Lukas terancam pasal 363 KUHP yang ancaman hukumannya di atas lima tahun. (Agustina)

klik gambar ==> Baca model TABLOID

Empat orang jatuh dari kereta Antaboga

INFOKU, CEPU- Naas menimpa empat orang penumpang kereta barang Antaboga jurusan Surabaya-Jakarta, karena tidak mau memberikan uang mereka terjatuh di Kapuan Kecamatan Cepu, Minggu (16/1) sekitar pukul 17.30 WIB. Keempat korban langsung dilarikan ke RSUD Cepu.

Keempat korban itu antara lain Septian (14), swasta, Islam beralamat di Jalan Abimanyu 2/25 Poncol, Semarang, mengalami luka robek pada kepala samping kiri.

Edi Kentus (15), swasta, Islam, beralamat di Puri Anjasmoro, Semarang, mengalami luka robek pada kepala bagian atas/dahi, tangan kiri patah dan robek pada pipi sebelah kanan. Edi Saputro (15), swasta, Islam beralamat di Jalan Abimanyu 2/15 Semarang, mengalami luka robek pada kepala atas dan patah pada kaki sebelah kiri.

Korban terparah Ilham alias Ismail (15), swasta, Islam beralamat di Tanah Mas Semarang, mengalami luka robek pada kepala belakang sehingga jaringan otaknya keluar, Ilham meninggal pada pukul 23.00 WIB.

Kereta Barang Antaboga dengan nomor loko cc20109 yang dimasinisi  Mugiyono ini mungkin tak menduga kalau empat orang penumpangnya jatuh ketika sampai di desa Kapuan.

Menurut pengakuan salah seorang korban, mereka berempat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Semarang. Di stasiun Bojonegoro, naik seorang penumpang yang dandanannya seperti anak punk.

Dalam perjalanan penumpang yang baru ini berusaha memalak keempat anak Semarang itu sehingga sempat terjadi perkelahian dan salah seorang ditusuk, tiga orang yang lain dipaksa berjajar kemudian satu persatu mereka ditendang keluar kereta

 Keempat korban berjatuhan sebelum kereta sampai di stasiun Kapuan. Hingga berita ini ditulis pelaku kejam ini masih belum tertangkap.

          Kejadian yang menimpa keempat korban ini oleh warga sekitar TKP langsung dikaitkan dengan kejadian sebulan sebelumnya dimana empat orang pelajar tersambar kereta (16/12) di jembatan kereta api diatas bengawan Solo (Infoku eds 3).

Menurut orang itu, biasanya jika ada kecelakaan kereta api di sekitar Cepu maka kejadiannya akan terulang lagi dengan korban yang jumlahnya hampir sama atau sama dengan kecelakaan pertama. Korban pada bulan Desember lalu empat orang, sebulan kemudian ternyata korban kereta api jumlahnya sama yakni empat orang.  (Agustina)

Tak Layak Huni, Rumah janda Dibedah

INFOKU, CEPU- Janda Lasiyem (82) warga RT 05/01 Jipang dan Wardi (40) warga RT 06/02 Judan Kecamatan Cepu mungkin tak pernah bermimpi bisa membangun rumahnya yang sangat memprihatinkan. Untunglah pemerintah dengan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) memilih kedua warga desa Jipang itu untuk membedah pondok reyotnya sehingga layak untuk dihuni, Minggu (16/1).

PNPM yang ditangani BKM Karya Manunggal bekerjasama dengan pemerintah desa Jipang memilih rumah mereka setelah mengadakan seleksi. Diantara rumah warga yang paling memprihatinkan keadaannya terpilihlah rumah Lasiyem dan Wardi.

Janda tua ini tinggal bersama cucunya yang mempunyai penyakit ayan dan terbelakang mental. Keadaan ekonomi Lasiyem pun sangat memprihatinkan sehingga tak mungkin dia bisa membangun rumahnya yang sudah hampir roboh.

Sedangkan keadaan Wardi yang mempunyai lima orang anak (seorang sudah meninggal) tak jauh beda. Sebagai buruh nyekrop pasir, ekonominya kembang kempis sehingga mustahil dia bisa membangun rumahnya.

Setelah panitia memilih rumah kedua orang ini, PNPM mengucurkan dana masing-masing 5 juta untuk merenovasi gubuk reyot mereka. Menurut salah seorang panitia sebenarnya dana itu tidak mencukupi tetapi karena dikerjakan secara bergotong-royong oleh masyarakat sekitarnya maka dana itu dapat dicukup-cukupkan.

“Tenaganya gratis mbak, konsumsi dan sebagian kayu yang kurang mendapat bantuan dari desa, sehingga bedah rumah ini dapat terlaksana, “ kata Yono (39) salah seorang panitia.

Masyarakat yang menyaksikan terlaksananya program bantuan ini merasa sangat terharu karena salah seorang dari mereka yang hidup dalam kemiskinan bisa menikmati tempat tinggal yang layak. Lasiyem sendiri tak hentinya mengucapkan syukur karena membangun rumah baginya seperti mimpi saja. Dengan program bedah rumah ini dia tidak takut lagi sewaktu-waktu rumahnya roboh.

Pihak panitia sendiri merasa puas karena program ini sangat membantu warganya dalam meningkatkan dan mengangkat taraf hidup masyarakat khususnya dari golongan pra sejahtera. (Agustina)