INFOKU PENDIDIKAN - edisi 18

Kepala Sekolah Dipilih langsung Bupati Bukan LPMP

INFOKU, BLORA- Wacana yang beredar dikalangan masyarakat,  seolah Penetapan Kapala Sekolah (Kasek) yang baru dilantik akhir Bulan yang lalu adalah LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Jawa tengah adalah tidak benar.

Hal itu diungkapkan Kadisdikpora Slamet Pamudji diruang kerjanya Jumat (4/11) saat ditemui Infoku.

“Mereka yang ditetapkan sebagai kepala sekolah adalah mutlak pilihan Bupati bukan LPMP Jawa Tengah,” kata Mumuk panggilan akrab kadinas ini.

Menurutnya sesuai SK Bupati dalam penyelenggaraan Tes Kepala sekolah, Pemkab dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompen di bidangnya.

Artinya pihak yang berkompen tersebut yang dapat menjamin mutu dari pendidikan. Karena di Jawa Tengah lembaga Penjamin Mutu pendidikan yang sudah diakui secara nasional adalah LPMP, maka bupati memilih lembaga tersebut.

“Intinya Bupati ingin meningkatkan kwalitas pendidikan di Blora, dan LPMP lah yang dipilih karena memenuhi kriterianya yang dapat menaikan mutu pendidikan di Blora, dengan harapan melalui terobosan kebijaksanaan kepala sekolah tersebut,” jelas Mumuk.

Terkait adanya beberapa sekolah yang masih dikosongkan kaseknya, dia menegaskan belum ada yang calon Kasek yang dinyatakan lulus sesuai standart minimal yang telah ditentukan LPMP.

Kadisdipora Blora ini juga menambahkan bahwa hasil tes dari LPMP bukan mutlak mereka yang lulus mesti dilantik menjadi Kasek, namun hanya rekomendesi pada Bupati siapa saja yang layak menjabat Kasek.

“Jadi mungkin saja dia (calon kasek-red) dinyatakan lulus dari LPMP namun tidak ditetapkan sebagai Kasek oleh Bupati. Karena kewenangan ada pada Bupati bukan LPMP,” tandas Mumuk. (Agung)

 klik gambar===>baca model TABLOID

INFOKU ANEKA -edisi 19

Tahun Ini, Petani Tebu Blora Masih Merugi

INFOKU, JAPAH- Petani tebu Blora di awal penanaman dan panen tebu tahun ini mengalami kerugian. Kerugian itu diperparah dengan harus dikeluarkanya sendiri biaya angkutan tebu dari Blora menuju pabrik gula Cepiring Kendal yang jaraknya cukup jauh.

 "Kami belum mendapat keuntungan apa-apa, malah kami merugi," ujar Anton Sudibyo, Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora, Minggu (16/10).

Seiring akan dibangunnya pabrik gula di Desa Tinapanan Kecamatan Todanan Blora, para petani di Blora mulai menanam tebu.

Hasil panen selanjutnya dijual ke Cepiring Kendal yang merupakan pabrik gula satu manajemen dengan pabrik gula yang akan dibangun di Tinapan.

Anton Sudibyo yang juga mantan anggota DPRD Blora mengatakan harga tebu di pabrik kerap tidak menentu. Jika tidak jeli, petani kerap menerima kenyataan tebu dibeli dengan harga yang tidak sesuai keinginan petani.

Padahal petani Blora, kata Anton, sudah telanjur membawa hasil panen tebu yang diangkut truk. "Petani mengeluarkan ongkos sendiri untuk menyewa truk. Perritnya sekitar Rp 2 juta," tandasnya.

Dia menuturkan jika pabrik gula Tinapan sudah berdiri, dimungkinkan petani Blora bakal mendapatkan keuntungan dari selisih ongkos angkut. "Paling tidak ada selisih Rp 50 ribu perrit. Itu sudah cukup lumayan mengingat tebu yang dikirim tidak hanya satu rit saja," katanya.

Karena itu dia mendesak segera direalisasikan pembangunan pabrik gula di Tinapan. Menurutnya, jika sudah ada jembatan timbang dan gudang di pabrik gula Tinapan, mereka tak perlu jauh lagi mengirim tebu ke Kendal.

Menurut rencana tahun ini pabrik gula Gendhis Multi Manis (GMM) akan membangun jembatan timbang dan gudang di Tinapan. Operasional produksi pabrik gula Blora direncanakan pada Agustus 2013.

(Endah/AM)

Kuota Pemberangkatan Transmigran Blora 20 KK pertahun

INFOKU, BLORA-Minat warga Blora untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi. Hanya saja kuota yang diberikan pemerintah pusat belum sebanding dengan minat warga tersebut.

Setidaknya hingga kini terdapat sekitar 225 kepala keluarga (KK) di Blora yang masuk ''Daftar Tunggu'' transmigrasi.

Sementara setiap tahun Blora hanya mendapatkan kuota pemberangkatan transmigran rata-rata sebanyak 20 KK.

''Berapa banyak KK yang berangkat transmigrasi setiap tahun bukan kami yang menentukan, tapi pemerintah pusat melalui pemprov Jateng. Berapa kuota yang diberikan, itu yang kami penuhi,'' ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Nakertransos) Blora, Winarno, melalui Kepala Bidang Penempatan dan Transmigrasi, Joko Hartoyo, Selasa (8/11).

Dia mengatakan pemberangkatan para transmigran selama ini kerap dilakukan pada akhir tahun. Hartoyo mencontohkan sebanyak 37 orang warga Blora pada Senin (7/11) diberangkatkan menuju daerah transmigrasi di Kabupaten Lamado Kalimantan Tengah.

Namun sebelum ke Lamado, 37 warga yang terdiri dari 10 KK itu terlebih dahulu transit di Semarang untuk bergabung dengan transmigran lainnya dari sejumlah kabupaten di Jateng.

 ‘’Di Semarang, para transmigran itu mengikuti pembekalan termasuk pelatihan keterampilan,’’ tandasnya.

Para transmigran asal Blora itu antara lain berasal dari beberapa desa di Kecamatan Randublatung dan Kradenan. Seperti Desa Ngliron dan Desa Sumber.

Menurut Joko Hartoyo, warga yang mengikuti transmigrasi umum tersebut akan mendapat dua hektar lahan di Kabupaten Lamado.

Yakni setengah hektar untuk rumah dan pekarangan, setengah hektar untuk usaha awal dan satu hektar lahan bagi usaha berikutnya. ‘’Lahan satu hektar pertama (untuk rumah, pekarang dan usaha awal) sudah dipersiapkan. Sedangkan yang satu hektar lagi para transmigran yang akan membenahinya,’’ ucapnya.

Bukan hanya itu, para transmigran memperoleh bantuan jaminan hidup selama setahun dari pemerintah.

‘’Lahan di sana cukup produktif dan subur, cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Tanaman padi juga bisa tumbuh subur. Saya pernah datang ke sana,’’ tandasnya.

Dia mengharapkan para transmigran asal Blora betah dan berhasil di daerah yang dituju. ‘’Kami percaya, warga Blora mempunyai etos kerja tinggi. Mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh di lokasi transmigrasi,’’ katanya.

( Endah/AM )

 klik gambar===>baca model TABLOID

PARLEMEN - INFOKU edisi 19

 

Alokasi Proyek Dipindah,  Ketua Komisi C Protes

INFOKU KUNDURAN- Pemindahan suatu proyek yang telah tertera di APBD mendapat protes keras DPRD.

Masalahnya Proyek peningkatan jalan yang seharusnya dilaksanakan di Desa Buloh Kecamatan Kunduran, yakni antara Buloh-Dusun Kalimongo diduga dipindahkan ke Dusun Cuwekan-Dusun Grogolan (masih wilayah Desa Buloh).

Padahal dalam APBD telah jelas tercantum peningkatan jalan itu dari Buloh menuju Kalimongo. ‘’Ini jelas-jelas salah kalau proyek dilaksanakan di alamat palsu,’’ ujar Ketua Komisi C DPRD Blora, RM Hanindyo Andri Haskoro, Minggu lalu.

Andri, sapaan akrab Hanindyo Andri Haskoro menyatakan dirinya mendapatkan informasi dari salah seorang warga desa setempat, terkait pelaksanaan proyek tersebut. Untuk membuktikan kebenaran informasi itu pihaknya dalam waktu dekat ini akan turun ke lokasi.

Hanya dia menegaskan indikasi kesalahan proyek itu cukup kentara jelas.

‘’Dalam perda APBD disebut jelas (by name) jalan yang akan dibangun, seperti di Desa Buloh itu. Tapi kenapa tidak dilaksanakan di lokasi yang ditentukan,’’ katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, peningkatan jalan Buloh-Kalimongo dianggarkan sebesar Rp 183,7 juta. Volume jalan 1.324 meter kali 2,5 meter. Pelaksanaan proyek dijadwalkan 7 Oktober hingga 20 Desember.

Menurut rencana semula jalan makadam yang rusak itu diperbaiki menjadi lebih baik namun belum akan diaspal.

‘’Material pengerjaan proyek sudah didrop tapi bukan di lokasi sebenarnya sesuai yang tercantum APBD,’’ tandas Sutrisno, salah seorang anggota DPRD dari Kecamatan Kunduran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Dewi Tedjowati dalam keterangan Persnya membantah jika ada pengalihan pengerjaan proyek peningkatan jalan di Desa Buloh. ‘’Tidak ada pengubahan jalan yang diperbaiki di Desa Buloh,’’ tegasnya.

Dia menjelaskan pengerjaan proyek di Dusun Cuwekan masih satu jalur Buloh-Kalimongo. ‘’Karena keterbatasan dana, tahun ini peningkatan jalan Buloh-Kalimongo belum semua akan dikerjakan. Yang dikerjakan dulu adalah di Dusun Cuwekan itu,’’ jelasnya.

Menurutnya panjang jalan Buloh-Kalimongo sekitar tiga kilometer lebih. Pembangunan kerusakan jalan di jalur tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. ‘’Nanti secara bertahap, mungkin tahun depan. Yang dikerjakan lebih dulu adalah sepanjang 1.324 meter itu,’’ tambah Dewi.

( Agung/AM )

Pedagang Kecil tahun 2012, Kemungkinan di Subsidi

INFOKU,BLORA- Di tahun 2012 jumlah UMKM yang akan dibina sebanyak 250 buah. Jumlah tersebut naik 100 buah dari jumlah UMKM yang diberdayakan tahun 2011 sebanyak 150 UMKM.

Ini akan menjadi perhatian Pemkab Blora khususnya pada sektor Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ternyata program pemberdayaan UMKM itu telah masuk dalam rencana kerja (renja) 2012 Pemkab Blora yang disusun berdasarkan renja yang dibuat setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

"Pemberdayaan UMKM ini memang menjadi salah satu fokus perhatian kami," ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Blora, Gunadi, Minggu lalu

Hanya, berapa dana yang dianggarkan untuk pemberdayaan UMKM itu masih belum jelas. Sebab RAPBD Blora 2012 baru diajukan ke DPRD. Namun salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, Seno Margo Utomo, menghendaki dana untuk pemberdayaan UMKM dinaikkan.

Pasalnya selama ini anggaran pemberdayaan cukup rendah. Berdasarkan data yang dihimpun anggarannya sekitar Rp 100 juta lebih. Seno mungusulkan penambahan dana pemberdayaan UMKM itu diambilkan dari anggaran bantuan sosial (Bansos) maupun dana aspirasi Dewan.

Menurutnya selama ini anggaran bansos diperuntukkan untuk pembangunan rumah ibadah, guru agama dan bansos grup seni budaya. Sementara dana aspirasi Dewan sebagian diantaranya untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. "Setelah kami kaji apakah dimungkinan anggaran bansos bisa diperuntukkan pemberdayaan UMKM," tambah Seno.(Endah)

 klik gambar===>baca model TABLOID