INFOKU, JEPON- Tim Monitoring Gabungan Provinsi dan Polda Jawa Tengah pada hari Selasa t(7/6) hadir di Puskesmas Jepon dalam rangka peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan Bulan Bhakti KB – Kesehatan Bhayangkara 2011.
Kehadiran Tim ini di Blora. Bulan Bhakti KB – Kesehatan Bhayangkara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-65 Tahun 2011.
Kegiatan yang diadakan dalam Bulan Bhakti KB – Kesehatan Bhayangkara ini antara lain pemberian vaksinasi dan imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, dan pemeriksaan kesehatan alat reproduksi.
Tim yang dipimpin oleh dr. Endang S, Sp.KJ tersebut disambut oleh Bupati Blora Bpk Djoko Nugroho, Kapolres Blora beserta jajarannya, Dandim Blora beserta jajarannya serta SKPD terkait.
Dalam sambutannya Bupati Blora menyatakan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Polres Blora dan segenap jajarannya atas terselenggaranya Bulan Bhakti KB – Kesehatan Bhayangkara.
“Kegiatan ini mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Blora,” kata Bupati Blora ini.
Untuk itu Bupati Djoko Nugroho berpesan kepada warga Kecamatan Jepon yang dijadikan pusat kegiatan ini untuk berperan aktif mensukseskan kegiatan Bulan Bhakti KB – Kesehatan Bhayangkara ini.(Larso)
PENILAIAN AKSEPTOR LESTARI 15 TAHUN TK. PROP JAWA TENGAH TAHUN 2011
INFOKU, KUNDURAN- Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan Keluarga Berencana sudah keempat kalinya menerima Tim Penilai Tingkat Propinsi Jawa Tengah setelah lomba PIK – Remaja, Posyandu dan Keluarga Harmonis.
Seperti Senin, (3/6) Tim penilai Akseptor Lestari 15 tahun tingkat Propinsi Jawa Tengah datang secara langsung untuk menilai keluarga Mutohar yang bertempat di Desa Gagakan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.
Dari 28 kota di Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Purwodadi, dan Kendal masuk menjadi 3 (tiga) nominasi yang akan dipilih ke tingkat Nasional.
Dalam penilaian tersebut selain adminstrasi, mental, pengetahuan dari keluarga juga sebagai pendukung penilaian tersebut. Dan menurut rencana penilain Tingkat Nasional akan dilaksanakan tanggal 26 s/d 30 Juni di Bandung.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Umi Djoko Nugroho dalam sambutannya mengatakan sangat bangga kepada keluarga Bapak / Ibu Mutohar karena dalam kesempatan ini bisa mewakili Kabupaten Blora dalam penilaian lomba Akseptor Lestari 15 Tahun dengan menggunakan MOW (Steril).
Kunci keberhasilan pasangan ini berkat keaktifan suami dan istri dalam berbagai organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan,” katanya.
Disamping itu juga didukung dengan profil keluarga 2 anak cukup dengan jarak kelahiran 7 tahun.
Ketua TP PKK Kabupaten Blora ini berharap agar agar keluarga ini menjadi motifasi bagi keluarga yang lain sebagai akseptor.
“ Saya berharap semoga keluarga Bapak / Ibu Mutohar bisa mewakili Jawa tengah ke Tingkat Nasional,” ungkap Umi Djoko Nugroho..
Hadir dalam acara tersebut Tim penilai Akseptor Lestari Tingkat Propinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas / instansi terkait, Camat Kunduran, Ibu Ketua TP PKK Kabupaten, serta tokoh masyarakat di lingkungan Desa Gagakan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.(Agung)
Wakil Bupati Rembang Tinjau Korban Kebakaran Pasar Pamotan
INFOKU, REMBANG - Sehari setelah insiden kebakaran di Pasar Pamotan, Wakil Bupati Rembang H. Abdul Hafidz didampingi Anggota Komisi D DPRD Harno beserta beberapa kadimnas dan Muspika Kecamatan Pamotan meninjau lokasi kejadian kebakaran di pasar Pamotan.
Wabup menyempatkan dialog dengan pedagang yang menjadi korban musibah kebakaran, Rabu (15/6).
Beberapa pedagang mendesak kepada Pemkab untuk segera membangun tempat darurat guna menampung mereka agar dapat berjualan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain itu mereka berharap agar bantuan dari Pemkab segera dicairkan dan bisa mendapatkan kredit lunak untuk permodalan mereka yang sudah habis dilalap si jago merah.
“Kalau bisa sebelum puasa kami bisa berjualan kembali,” harap masduni pedagang sembako yang tempatnya ludes pada peristiwa kebakaran.
Sementara itu Wakil Bupati Rembang H. Abdul Hafidz meminta kepada masyarakat untuk sabar dan ikhlas menerima cobaan tersebut. Menurut Wabup, Pemkab akan segera merelokasi pedagang yang tertimpa bencana kebakaran namun dengan syarat tidak ada permasalahan dalam relokasi tersebut.
Terkait dengan bantuan Wabup berjanji akan segera membahas dengan pejabat yang terkait. “Namun mengenai nilai akan kami berikan secara proporsional,” ujar Wabup.
Sedang untuk kredit lunak, wabup meminta kepada Dinperidagkop dan UMKM untuk memfasilitasinya dengan pihak perbankan. Selain itu juga diwacanakan asuransi untuk pedagang pasar.
Seperti diketahui sehari sebelumnyaSelasa (14/6) telah terjadi kebakaran di pasar Pamotan. Dua los yaitu los no.4 dan 5 yang ditempati 65 pedagang aktif yang mayoritas berdagang sembako dan kelontong ludes terbakar.
Diperkirakan api menjalar pada pukul 14.00 dan berhasil dipadamkan pada pukul 15.00.
Kerugian ditaksir dari pihak Pemkab mencapai Rp 400 Juta sedangkan dari pihak pedagang mencapai Rp 1.4 Miliar. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran.
BUPATI intruksikan Penertiban Baliho Pilkada
INFOKU, PATI - Bupati Pati H.Tasiman rupanya risih dengan kondisi wilayah Kabupaten Pati menjelang pelaksanaan Pemilukada 2011 yang akan digelar Juli mendatang, ini terkait dengan keberadaan atau baliho para calon bupati atau wakil bupati,yang tersebar di sejumlah kawasan di sana.
Bupati Pati, Tasiman, mengharapkan agar para calon atau tim suksesnya, bisa menaati aturan soal pemasangan tanda gambar trsebut. Hal ini dikarenakan hingga saat ini, masih ditemukan adanya sejumlah bendera atau gamar pasangan calon yang sudah kumun dan rusak, namun masih terpasang di sejumlah ruas jalan protokol.
Untuk itu, Bupati Pati,Tasiman mengimbau agar calon tidak arogan dengan memasang tanda gambar sembarangan .Atau membiarkan gambar kampanye mereka dibiarkan rusak atau kumuh.
"Kami harapkan mereka bisa menaati aturan yang ada . Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama dalam menciptkakan kebersihan kota. Agar tetap terjaga dengan baik."jelasnya, disela-sela pembukaan MTQ pekan lalu.
Bupati Tasiman mengatakan jika pihaknya tidak melarang adanya pemasangan gambar calon pasangan di jalan protokol. Namun pihaknya mengimbau agar calon bupati dan wakit bupati atau tim suksesnya bisa memahami adanya aturan pemasangan baliho gambar pasangan calon, spanduk, gambar parpol dan lainnya.
"Seharusnya jika gamar atau bendera yang sudah dipasang dan rusak, harus segera dibersihkan. Ini untuk menjaga kebersihan di Kota Pati. Karena jika yang melakukan pihak Satpol PP, nantinya malah dipersoalkan,katanya.
Terkait dengan kondisi itu, menurut Bupati, pihaknya juga sudah memberikan surat edaran dengan Nomor 272/3057 tertanggal 4 Juni 2011, tentang pemasangan bendera partai politik, gambar pasangan calon, dan lokasi kampanye Pemilukada 2011.
Tidak hanya itu, Bupati dalam sambutannya pda pembukaan MTQ tersebut, mengaku berupaya agar Pati tetap kondusif dan aman selama pelaksanaan pemilukada."Meski saya malu karena ada kasus Pemilukada yang sempat menjadi isu nasional,"katanya.
Merujuk apa yang dikatakan Bupati Tasiman, kasus tersebut bisa jadi adalah kasus yang menimpa jajaran DPC PDIP Kabupaten Pati. Dimana baru pertamakali terjadi pada pelaksanaan pemilukada, dimana seorang bakal calon yang sudah didaftarkan , tiba-tiba diganti begitu saja di tengah jalan. Karena itu sempat membuat kasus tersebut menjadi perhatian nasional.
Karena itu, Bupati berharap agar pasangan calon tidak melakukan tindakan arogan. Dan diharapkan bisa menciptakan nuansa damai di Pati. Sehingga proses pemilukada dapat berjalan dengan lancar dan damai.
Karena panas atau tidaknya suasanyanya perjalanan pemilukada, tergantung calonnya juga. (Amir)
Terdakwa Bentrokan di Sukolilo Divonis Enam Tahun
INFOKU, PATI - Hakim Pengadilan Negeri Pati kembali menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa kasus bentrokan antarkelompok warga dua desa (Baturejo dan Wotan) di Kecamatan Sukolilo. Bentrok yang pecah tahun lalu itu menyeret Bambang Supriyanto dan Imam Tobari sebagai terdakwa.
Akhirnya, kedua terdakwa masing-masing divonis enam tahun penjara dengan potongan masa tahanan oleh majelis hakim. Dalam putusannya, majelis hakim yang terdiri atas Harimurti SH sebagai hakim ketua, serta Jarot Dwiyatmono SH dan Darwanto SH selaku hakim anggota menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah.
"Terdakwa telah terbukti bersalah dan majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun hukuman penjara dengan potongan masa tahanan," tandas hakim ketua saat sidang di PN Pati, Senin (13/6).
Alasannya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang serta barang hingga menyebabkan rumah rusak dan terbakar. Selain itu, perbuatan itu juga menyebabkan seorang meninggal dunia dan belasan orang terluka.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang. Adapun yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan keji. (Amir)
PT SMS Gaet Penambang Fosfat
INFOKU, PATI - Puluhan penambang fosfat yang berada dalam calon area penambangan batu kapur dan tanah liat untuk pabrik semen khawatir lahan pekerjaannya hilang ketika pabrik mulai beroperasi. Namun, kekhawatiran tersebut sirna setelah mereka diajak kerja sama oleh PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), Selasa lalu.
Gabungan Masyarakat Tambang Fosfat (Gamatapos) dari Kecamatan Kayen dan Tambakromo menyambut baik ajakan tersebut. Mereka yang beranggotakan 20 penambang tetap bisa beraktivitas, meskipun area yang ditambang masuk dalam lokasi perizinan PT SMS.
”Kami tidak ingin bersinggungan dengan masyarakat. Justru kami ingin mengajak masyarakat kerja bareng," ujar Direktur PT SMS Alexander Frans setelah pertemuan dengan Gamatapos di Hotel Kencana.
Menurutnya, rencana lahan yang akan diizinkan untuk dieksploitasi pabrik semen yang tengah diurus PT SMS seluas 2.700 hektare. Area ini tersebar di tujuh desa yang masuk Kecamatan Tambakromo dan empat desa di Kecamatan Kayen.
"Untuk area tambang tanah liat seluas 650 hektare dan 2.050 hektare dimanfaatkan bagi penambangan batu kapur," ujar pria yang juga menjabat Corporate Public and Internal Affair Division Manager PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk itu.
Sejauh ini, PT SMS mengurus segala sesuatunya untuk persiapan pendirian pabrik di Kecamatan Tambakromo dan Kayen karena pihaknya merupakan anak perusahaan PT Indocement. (Totok)
INFOKU, BLORA- Mungkin masyarakat Blora pada umumnya belum tahu, walau APBD telah ditetapkan akhir april namun DAU tetap ditunda.
Dampaknya tidak langsung adalah perekonomian Blora belum ada peningkatan yang signifikan, walau hampir 1 bulan penetapan APBD Blora tahun 2011,
Sehingga secara Global perekonomian Blora belum nampak geliatnya. Terbukti daya beli masyarakat Blora masih rendah.
Hal itu diungkapkan Tejo Prabowo ketua Karang Taruna Blora saat ditemui minggu lalu. “Beberapa pengusaha khususnya perbankkan yang saya mintai keterangan, terkait pinjaman yang notabennya untuk kegiatan kantornya, ada belum dilunasi,” katanya.
Demikian suasana di pasar ralyat, seperti Pasar induk Blora atau Pasar hewan belum ada kenaikan komsumsi masyarakat.
“Saya beberapa kali di kedua tempat itu, rata-rata pedagang mengeluh tingkat beli masyarakat masih rendah, ini menunjukan bahwa perekonomian Blora memang tergantung APBD,” ungkap Tejo.
Seperti diketahui APBD Blora 2011 akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (26/4).lalu.
Namun Karena dibanding kabupaten dan kota lainnya di Jateng, penetapan APBD Blora paling lambat. Akibatnya proyek-proyek yang dananya dianggarkan dalam APBD hingga kini belum dilaksanakan. Padahal, masyarakat telah menunggu realisasi proyek pembangunan tersebut.
Sehingga Kementerian Keuangan menunda penyaluran 25 persen dana alokasi umum (DAU) enam daerah sebagai sanksi atas keterlambatan penyampaian informasi keuangan daerah (IKD) tahun 2011
Sebanyak 19 daerah itu diberikan sanksi penundaan penyaluran DAU tahun 2011 sebesar 25 persen dari jumlah DAU setiap bulannya.
Namun sanksi tersebut telah dicabut untuk 13 pemerintah daerah (pemda) yang telah menyampaikan Perda APBD tahun anggaran 2011 pada bulan April.
Sementara itu untuk enam pemda lainnya, sanksi masih berlaku sampai dengan diterimanya Perda APBD tahun anggaran 2011, diantaranya Blora.
Selain DAU, sebagai konsekuensi atas keterlambatan penyampaian Perda APBD dimaksud, maka dana alokasi umum (DAK) Tahap I untuk enam pemda tersebut juga belum dapat disalurkan.
Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, Pemda wajib menyampaikan IKD, di antaranya Perda APBD kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
PP itu juga mengatur sanksi atas keterlambatan penyampaian IKD berupa penundaan penyaluran DAU. Dengan adanya PP Nomor 65 Tahun 2010 pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian APBD dipercepat satu bulan, efektif menjadi bulan April.
Ditempat terpisah Kepala DPPKAD Blora Komang Gde Irawadi membenarkan bahwa akaibat penetapan yang APBD pada Akhir April lalu, Blora terkena sanksi penundaan DAU pada bulan April dan Mei masing-masing berkisar angka Rp. 11 Miliar.
“Memang benar Alokasi DAU Bulan April dan Mei 2011 masing-masing berkisar Rp. 11 Miliar ditunda dan akan dikembalikan pada bulan Juni mendatang,” jelasnya.(Agung)
Topik Samping
Firman Subagyo (Anggota DPR RI)
Yakin APBD Blora betul-betul Untuk Rakyat
INFOKU- Terkait sanksi Depkeu terhadap keterlambatan penetapan APBD Blora yakni penundaan DAU Blora, Firman Subagyo Anggota DPR RI tidak mempermasahkan.
“Justru yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan dari APBD haru diawasi benar-benar,” katanya.
Alasanya cukup sederhana bahwa APBD yang dialokasikan untuk rakyat lebih kecil dibanding alokasi gaji pegawai.
Sehingga dengan alokasi yang terbatas itu, hendaknya benar-benar terkonsentrasi untuk mesejahterakan rakyat Blora.
“Saya yakin hal ini akan lebih mudah terlaksana karena visi misi antara bupati dan DPRD sudah mulai sejalan. Sehingga harapan masyarakat Blora agar APBD berpihak pada Rakyat dapat dipenuhi,” jelas Firman.(Agung)
INFOKU, BLORA- Pemkab Blora diwajibkan membayar 65 persen dari nilai proyek pembangunan sumur lapang.
Pemkab dinilai wanprestasi (mengingkari kontrak) dalam proyek pembangunan sumur lapang 2010 senilai Rp 3,1 miliar.
Selain itu Pemkab juga wajib membayar bunga dari nilai kontrak per bulannya 1,25 persen terhitung mulai 1 Januari hingga adanya putusan tetap perkara sumur lapang tersebut.
Demikian beberapa poin putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Blora yang diketuai Zainuri, dalam perkara perdata proyek sumur lapang.
Menyikapi putusan tersebut, Pemkab Blora menyatakan banding.
"Kami instruksikan untuk banding," ujar Bupati Djoko Nugroho, Kamis (12/5).
Jika dihitung, 65 persen dari nilai proyek tersebut mencapai lebih dari Rp 2 miliar.
Sementara bunga 1,25 persen sebesar Rp 25 juta per bulan.Gugatan perdata diajukan CV Rizki Bangun Persada Blora selaku pelaksana proyek yang dananya bersumber dari APBN tersebut.
Sementara tergugatnya adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan. Gugatan ke PN didaftarkan setelah Dinas Pertanian tidak membayarkan dana proyek kepada CV Rizki Bangun Persada.
Pembayaran tidak dilakukan karena proyek pembuatan sumur lapang sebanyak 800 unit di 15 kecamatan itu dinilai kualitasnya rendah dan tidak sesuai bestek.(Agung)
INFOKU, BLORA- Belum genap satu pekan. Anggota DPRD Blora kini melakukan kunjungan kerja (kunker) lagi. Rabu hingga Jumat pecan lalu, para wakil rakyat kunker ke Bandung Jabar serta sejumlah kota dan kabupaten di Jatim seperti Bojonegoro, Surabaya dan Pasuruan.
Kali ini, kunker untuk studi banding mencari bahan materi penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Kontrak Tahun Jamak (Multy Years) tersebut lebih jauh lagi. Yakni ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sama seperti kunker sebelumnya, studi banding kali ini dibagi menjadi dua tim. Tim pertama (terdiri dari anggota komisi C dan lintas komisi) kunker ke Jakarta. Adapun, tim kedua (Komisi B dan lintas komisi) ke NTB. Para anggota Dewan itu meninggalkan Blora, Rabu (11/5) . Mereka berangkat menggunakan mobil dan menaiki pesawat terbang.
"Ini kami sudah berangkat ke NTB. Menurut rencana sampai Minggu (15/5),’’ kata Wakil Ketua DPRD, H Dasum, yang dihubungi melalui telepon.
Pernyataan senada dikemukakan pula anggota Komisi B DPRD Blora, Seno Margo Utomo. "Kami kunker ke NTB," tandasnya melalui SMS.
Menurut Dasum, kunker kali ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan bahan guna penyusunan raperda multi years terkait pembangunan jalan di Blora. "Raperda itu harus segera disusun," katanya.
Sehari sebelumnya sejumlah anggota DPRD memberikan konfirmasi rencana kunker tersebut.
"Kami memang akan studi banding ke Jakarta," ujar Ketua Komisi C DPRD Blora, RM Hanindyo Andri Haskoro.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Blora, Achmad Lukman, menegaskan kunker yang dilakukan para anggota DPRD bukan untuk ngelencer ataupun keluyuran. Menurutnya ada tugas yang harus diselesaikan dan itu mengharuskan para anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah lain.
"Pertanggungjawabannya jelas. Lagi pula kunker itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami dibenarkan melakukan kunker," ujarnya.
Mengapa jarak kunker yang satu dengan kedua berdekatan? Achmad Lukman mengatakan penyusunan raperda multy years harus sesegera mungkin. Karena itu menurutnya pengumpulan bahan untuk menyusun raperda juga harus dilakukan secepatnya.(Agung)
INFOKU, JAKARTA- Pejabat Kementerian Keuangan menunda penyaluran 25 persen dana alokasi umum (DAU) enam daerah sebagai sanksi atas keterlambatan penyampaian informasi keuangan daerah (IKD) tahun 2011.
Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Senin (2/5), menyebutkan, semula terdapat 19 daerah yang dikenakan sanksi atas keterlambatan penyampaian IKD 2011 terutama APBD tahun anggaran 2011.
Sebanyak 19 daerah itu diberikan sanksi penundaan penyaluran DAU tahun 2011 sebesar 25 persen dari jumlah DAU setiap bulannya.
Namun sanksi tersebut telah dicabut untuk 13 pemerintah daerah (pemda) yang telah menyampaikan Perda APBD tahun anggaran 2011 pada bulan April.
Sementara itu untuk enam pemda lainnya, sanksi masih berlaku sampai dengan diterimanya Perda APBD tahun anggaran 2011.
Enam pemda dimaksud adalah Provinsi Aceh, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Blora, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Nduga.
Selain DAU, sebagai konsekuensi atas keterlambatan penyampaian Perda APBD dimaksud, maka dana alokasi umum (DAK) Tahap I untuk enam pemda tersebut juga belum dapat disalurkan.
Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, Pemda wajib menyampaikan IKD, di antaranya Perda APBD kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
PP itu juga mengatur sanksi atas keterlambatan penyampaian IKD berupa penundaan penyaluran DAU. Dengan adanya PP Nomor 65 Tahun 2010 pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian APBD dipercepat satu bulan, efektif menjadi bulan April.
Salah satu tujuan percepatan penyampaian APBD ini adalah untuk mendorong Pemda agar mempercepat penetapan Perda APBD sehingga pembangunan di daerah dapat segera melaksanakannya.
Berdasarkan monitoring atas penyampaian APBD 2011, sebanyak 19 daerah yang terlambat menyampaikan Perda APBD tahun anggaran 2011. Dari 19 pemda tersebut, 13 diantaranya telah menyampaikan Perda APBD 2011 pada bulan April.
Ketiga belas pemda tersebut adalah Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Batubara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kota Bekasi, Kabupaten Jember, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Mappi, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Mamberamo Tengah.
Oleh karena itu, sanksi atas keterlambatan penyampaian Perda APBD 2011 untuk 13 Pemda itu telah dicabut dan penundaan 25 persen DAU bulan April disalurkan kembali bersamaan dengan penyaluran DAU bulan Mei. Sementara itu DAK Tahap I akan segera disalurkan sesuai peraturan perundang-undangan. (Ist/Agung)