TOPIK - infoku 38

Proyek Fisik Kisaran 24 % dari Pendapatan Daerah

INFOKU, BLORA- Nampaknya kepemimpinan Bupati Blora Djoko Nugroho dan Wakil Bupati Blora Abu Nafi harus menelan kenyataan pahit untuk menyelesaikan Program yang diusungnya pada tahun ini.

Mengingat APBD tahun ini tidak mencukupi untuk memperbaiki infrastrutur baik Jalan, Jembatan dan gedung yang rusak.

Hanya kisaran angka 24 persen dari Pendapatan Daerah yang berjumlah Rp.1,057 trilyun.

“Jumlah Pendapatan itu bukan hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja namun banyak elemen pendapatan lainnya yakni DAU, DAK, Bantuan keuangan Provinsi, dana penyesuaian otonomi khusus dan lainnya,” kata Komang Kepala DPPKAD Blora.

Lanjutnya, dana proyek phisik atau belanja modal sekitar Rp. 263 milyar terbagai untuk seluruh SKPD di Blora.

“Baik di DPU, Dipertan, Dindikpora dan lainya merupakan pembagian dari belanja modal tersebut” jelas Komang.

Dari pantauan Infoku awal bulan Agustus lalu, pelaksanaan proyek phisik yang sudah dikejakan masih separo dari proyek keseluruhan.

Banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan proyek tersebut mulai dari lelang ataupun yang lain seperti Pelaksanaan leleng proyek via internet (LPSE) beberapa waktu lalu ditentang banyak aktifis LSM.

Bahkan  pada rapat paripurna DPRD yang beragendakan penandatanganan persetujuan penetapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011, Ketua DPRD H Maulana Kusnanto, mengingatkan Pemkab untuk segera mengerjakan semua proyek fisik.

Dia mengapresiasi pembentukan tim percepatan pembangunan yang dilakukan Pemkab. "Hanya saja kami ingatkan kerja tim percepatan itu harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," tandas Kusnanto.

Sementara terpisah wakil ketua DPRD Blora Aminnudi juga mengingatkan mutu pembangunan atau proyek, baik itu disiplin waktu pelaksaan hingga kualitas proyek harus lebih diperhatikan.

“Mutu Proyek  ke depan harus lebih ditingkatkan,'' tandas Aminudin yang juga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedang Seno Margo anggota Komisi A DPRD Blora dengan tegas mengatakan silpa yang tinggi tahun lalu agar tidak terulang.

''Silpa yang tinggi itu menunjukan kinerja Pemkab dalam pembangunan masih rendah,'' tandas Seno Margo Utomo, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera.

Dari kalangan LSM seperti Ateng Sutarno LSM Wong Cilik mengingikan agar dana yang kecil tersebut segera di alokasikan, sehingga perlahan dan pasti target Visi dan misi Bupati Blora pembangunan infrastruktur dapat segere dinikmati masyarakat.(Agung)

Dewi Tedjawati (Kepala DPU Blora)

Butuh Rp. 400 Milyar Untuk Jalan Blora

INFOKU, BLORA- Dibutuhkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk mengubah jalan yang rusak di Blora menjadi bagus.

Dana yang dibutuhkan itu akan lebih tinggi lagi jika jalan lingkungan di pedesaan juga ikut diperbaiki. Diperkirakan mencapai tiga perempat dari anggaran belanja dalam APBD 2012 yang jumlahnya sekitar Rp 1 triliun lebih.

"Tentu Hitungan dana yang dibutuhkan disesuaikan dengan jenis perbaikan jalan. Misalnya perbaikan hotmix atau jenis lainnya. Ya, kalau dirata-ratakan butuh sekitar Rp 400 miliar lebih," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora, Dewi Tedjowati, beberapa waktu lalu.

Dewi Tedjowati menjelaskan panjang jalan kabupaten di Blora pada 2004 mencapai sekitar 360 kilometer.

 Namun seiring perubahan regulasi, sejumlah ruas jalan di kecamatan dan pedesaan juga dimasukan dalam kategori jalan kabupaten.

 Hal itu menjadikan panjang jalan kabupaten berubah, Yakni mencapai sekitar 700-an kilometer.

Dia mengungkapkan kerusakan jalan kabupaten di Blora tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 200-an kilometer.

Sementara pada 2012 dana yang dianggarkan hanya mengcover perbaikan jalan sejauh sekitar 100-an kilometer. Atau sekitar 50 persen yang dapat dialokasikan pada jalan yang rusak.

 Menurut Dewi Tedjowati, sebagian kerusakan jalan sudah akan diperbaiki akhir Agustus dan paling lambat awal September 2012 seiring dengan selesainya proses lelang dan penandatangan kontrak kerja.

Dia juga menggarisbawahi, sumber dana untuk perbaikan jalan selain dari APBD kabupaten juga berasal dari bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Lantaran keterbatasan dana, akhirnya tidak semua jalan yang rusak bisa diperbaiki tahun ini.(Agung)

RM Hanindyo Andri H

Silpa Terancam Tinggi

INFOKU, BLORA- DPRD Blora mendesak Pemkab untuk segera mengerjakan proyek fisik yang dananya telah dianggarkan dalam APBD 2012. Pasalnya hingga kini sebagian besar proyek fisik belum dilaksanakan. Padahal sisa tahun anggaran 2012 tinggal sekitar empat bulan lagi.

Dengan waktu pengerjaan proyek yang cukup singkat, dikhawatirkan akan mempengaruhi mutu pengerjaan proyek. Selain itu dikhawatirkan pula banyak proyek fisik yang tidak bisa dikerjakan dengan alasan keterbatasan waktu. Jika itu terjadi, dimungkinkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2012 akan tinggi.

"Karena itu kami mendesak kepada Pemkab untuk segera mengerjakan proyek fisik," ujar Ketua Komisi C DPRD Blora, RM Hanindyo Andri Haskoro, Jumat beberapa waktu lalu.

Menurut RM Hanindyo Andri Haskoro, tahun 2011 silpa Blora tergolong tinggi, yakni mencapai lebih dari Rp 160 miliar.

Itu terjadi karena banyak proyek fisik yang tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan. Di antaranya lantaran keterbatasan waktu. "Kami tidak ingin kejadian 2011 terulang lagi tahun ini," tegasnya.

Menurutnya semua satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mempunyai proyek fisik. "Tak hanya Dinas Pekerjaan Umum, semua dinas dan instansi di Pemkab menganggarkan dana untuk pengerjaan proyek fisik dan itu harus segera dilaksanakan," tegasnya.(Agung)

 klik gambar >>> Baca model TABLOID

Infoku Edisi terbaru - 25

 

Dapatkan segera 

di Kios terdekat anda . . . !

TOPIK UTAMA infoku 24

Topik

Kilas Balik 16 Bulan Pemeritahan

Djoko Nugroho & Abu Nafi

BLORA, INFOKU- Sudah lebih dari 1 tahun atau tepatnya 16 bulan sampai dengan akhir 2011 lalu.

Perlahan dan Pasti perubahan yang digemborkan mulai tampak, walau ada sebagian kecil yang terlihat masih belum berubah.

Diawali Reformasi di tubuh kepala SKPD yang kosong yakni pengisian dan Mutasi pejabat Eselon II-b, pada tiap SKPD  pada Oktober 2010 lalu.

Pada waktu itu Bupati Djoko Nugroho melakukan perubahan  kurang lebih 11 orang pejabat eselon ini di mutasi dan sebagian promosi.

Kemudian dilanjutkan pertengahan Nopember tahun 2010 sebanyak 127 pejabat eselon III dan IV dilingkungan pemkab Blora dimutasi dan sebagian promosi jabatan.

Tahap reformasi selanjutnya yakni Restruturisasi SKPD yakni perampingan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja).

Dinas yang sebelumnya berjumlah 15 dirampingkan menjadi 12 dan lembaga tehnis yang semula 13 menjadi 11.

Tepatnya tanggal 20 Januari 2011 Reformasi birokrasi tentang perubahan SOTK ditetapkan DPRD sebagai Perda melalui siding yang dipimpin ketua DPRD Blora HM Kusnanto.

Menurut Bupati Kokok (Panggilan akrab Bupati Blora-red) dengan perampingan ini hasilnya kita dapat menghemat Rp 25 milyar setahun.

Menurut Bupati Blora ke 27 ini, selisih anggaran tersebut dapat dimanfatkan untuk pembangunan daerah di Blora, misalnya infrastruktur jalan yang banyak rusak.

Dan tepatnya 2 Maret 2011 Bupati Blora Djoko Nugroho, Ketua DPRD Blora HM Kusnanto beserta 3 wakilnya untuk pertamakalinya hadir di Pendopo Rumah Dinas Bupati guna melantik Pejabat Eselon II-A hingga V-A.

Pelantikan ratusan pejabat ini sebagai tindak lanjut dari Perda perubahan SOTK yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seiring dengan berjalanya waktu banyaknya pejabat Blora yang pensiun, Bupati Kokok  sampai akhir Desember 2011 belum melakukan pengisian kembali.

APBD

Berdasar data yang didapat Infoku penetapan APBD 2011 yakni tahun pertama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora memerintah ditetapkan lebih awal 2 bulan dibanding tahun sebelumnya.

Tepatnya penetapan APBD Blora 2011adalah pada 26 April 2011. Namun begitu oleh Pemerintah Pusat dianggap keterlambatan penetapan, sehingga dikenakan sanksi penundaan pencairan DAU (Dana Alokasi Umum).

Waktu itu Kementerian Keuangan menunda penyaluran 25 persen dana alokasi umum (DAU) enam daerah sebagai sanksi atas keterlambatan penyampaian informasi keuangan daerah (IKD) tahun 2011

Sebanyak 19 daerah itu diberikan sanksi penundaan penyaluran DAU tahun 2011 sebesar 25 persen dari jumlah DAU setiap bulannya, termasuk didalamnya Blora.

Trus bagaimana dengan APBD 2012 Blora yang sampai pada saat ini (Januari 2012-red) belum terdengar nyaring suaranya, menjadi PR tersendiri dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Blora.

PAD 2010

Tidak bisa dipungkiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Sehingga semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

PAD juga dapat diartikan sebagai penerimaan dari somber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Atau dengan kata lain Pendapatan Aslli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari SKPD, BUMD dan lain-lain.

Pada 2 Bulan pemerintahan Djoko Nugroho dan Abu Nafi pada akhir tahun 2010 lalu, PAD gagal memenuhi targetnya.

Hal ini karena pada tahun 2010 ini diadakan Pilkada dan terjadi Pergantian pemimpin Blora. Dengan kata lain target PAD telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum mereka berdua terpilih pada pilkada lalu.

Data tahun 2010 target PAD Blora sebesar Rp.56,5 miliar akan tetapi sampai awal Desember 2010 baru mencapai Rp.40,968 miliar Hal itu diungkapkan Kepala DPPKAD Komang G Irawadi.

Dia menjelaskan realisasi penerimaan PAD tahun 2010 tidak bisa mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp56,5 miliar.

Tidak terpenuhinya target PAD tersebut diantaranya disebabkan beberapa komponen yang tidak terpenuhi. Seperti cadangan Silva, pengembalian kegiatan proyek dan kenaikan retribusi yang tidak terlaksana.

PAD 2011

Kerja keras yang dilakukan pegawai setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Blora terkait pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) membuahkan hasil.

Berdasarkan rekapitulasi PAD 2011, realisasinya melampaui target.Di tahun 2011 PAD Blora ditargetkan sebesar Rp 58,4 miliar dan ralisasinya mencapai Rp 66,6 miliar atau 114,08 persen.

Dari empat komponen PAD, tak ada satupun yang realisasi pendapatannya di bawah target.

Terbanyak PAD dihasilkan dari pos lain-lain PAD yang sah. Jumlahnya sebesar Rp 40,85 miliar dari yang ditargetkan Rp 34,4 miliar. Disusul berikutnya pajak daerah Rp 11,17 miliar dari target Rp 10,5 miliar.

Sementara target retribusi daerah Rp 7,77 miliar telah terealisasi Rp 8,7 miliar. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp 5,88 miliar dari yang ditargetkan Rp 5,69 miliar.

Dari sektor pajak, kontribusi terbesar disumbangkan pajak penerangan jalan sebesar Rp 8,6 miliar, sedangkan pajak lainnya seperti pajak hotel menyumbang Rp 219,9 juta, pajak restoran Rp 211 juta, pajak hiburan Rp 60,3 juta, pajak reklame Rp 601 juta.

Sementara untuk pajak mineral bahan logam dan batuan Rp 155 juta dan pajak air tanah Rp 31,8 juta dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp 1,28 miliar.

Untuk retribusi daerah, kontribusi terbesar diberikan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 3,02 miliar.(Agung)

 klik gambar===>baca model TABLOID

POLITIK & HUKUM - infoku 24

PDIP Butuh Publik Figur Untuk Pimpin Blora

INFOKU, BLORA - Pemberhentian Ketua DPC PDIP Blora, Colbert Mangaratua sebagai anggota DPRD Blora telah ditandatangani gubernur Jateng. Hanya hingga kini belum ditentukan siapa pengganti Colbert untuk duduk di kursi Dewan.

"Belum ada pengganti saya di DPRD Blora. DPC PDIP belum memberikan keputusan," ujar Colbert Mangaratua, Sabtu (14/1).

Dia menegaskan pihak manapun tidak mempunyai hak menentukan siapa pengganti antarwaktu (PAW) dirinya di DPRD.

Menurutnya internal DPC PDIP akan membahas terlebih dahulu untuk kemudian memutuskan siapa kader PDIP yang ditunjuk menjadi anggota legislatif.

"Kalau sudah ada keputusan, kami ajukan ke DPP untuk disetujui. Begitu mekanismenya. Kami minta semua pihak menghormati mekanisme itu. Jadi, yang menentukannya bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora apalagi pimpinan DPRD," tegasnya.

Colbert mengatakan dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dengan jelas tentang PAW anggota Dewan.

Siapa yang kemudian berhak menjadi anggota legislatif juga diatur dalam undang-undang itu. Namun menurutnya di internal partai juga ada aturan terkait PAW.

"Dan itu harus dihormati oleh siapapun. Sampai saat ini kader-kader PDIP yang katanya akan menggantikan saya di DPRD tidak pernah komunikasi dengan saya," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Colbert Mangaratua membuat pernyataan tertulis mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Blora.

Selain itu juga menyatakan mundur sebagai ketua DPC PDIP. Namun pengunduran diri sebagai ketua DPC tidak disetujui DPP. Karena itu Colbert menyatakan dirinya tetap menjadi ketua DPC PDIP Blora.

Publik Figur

Ditempat terpisah Wakil Ketua PAC PDIP Blora Sunyoto menyatakan bahwa saat ini Partainya butuh seorang public figur sebagai pemersatu.

“Partai kami di Blora saat ini butuh Publik Figur, dan kami menilai Djoko Nugroho sangat tepat untuk itu,” katanya.

Dia juga fahan beberapa pasal AD/ART partainya tidak dapat dipenuhi oleh Djoko Nugroho yang saat ini menjabat Bupati Blora.

Namun demi kebesaran partainya, Djoko Nugroho layak dikandidatkan sebagai calon ketua DPC mendatang.

Alasan Pendukung lainya, pada saat pendaftaran bakal calon bupati PDIP pada pemilu lalu, Djoko Nugroho pertama kalinya dia mendaftar melalui partai ini.

Namun karena ada calon lain yang juga yang berasal dari PDIP (HM Warsit-red), maka Djoko Nugroho tersingkir dari partai ini.

“Selanjutnya baru Dia (Djoko Nugroho-red) mendaftarkan dirinya ke partai gabungan yakni Partai Demokrat, PPP, Hanura dan lainya. Akhirnyapun dia berpasangan dengan mbah Abu (Wabup-Abu Nafi-red) terpilihsebagai Bupati dan Wakil Bupati pada pemilu lalu,” jelas Sunyoto.

Belajar dari inilah tambahnya, tentunya para petinggi PDIP di Propinsi dan Pusat, dimungkinkan Djoko Nugroho berpeluang duduki jabatan ketua Partai berlambang Banteng bermoncong putih ini.

“Saya yakin dengan kepupuleran sebagai publik figur yakni sebagi bupati, tentunya pusat akan memperhitungkan ini,” tegas Sunyoto.(Agung/AM)

Caption : Djoko Nugroho (biru muda) saat pertama kalinya mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati di PDIPpada pemilu lalu 

(Foto: Dokumen Agung)    

Komplotan Perampas Mobil Ditangkap

INFOKU, BLORA - Kerja keras jajaran Satreskrim Polres Blora dalam menangani kasus perampasan mobil di Jalan Raya Blora-Jiken yang terjadi dini hari akhir tahun lalu akhirnya membuahkan hasil.

Empat pelakunya kemarin dibekuk, sedangkan beberapa pelaku lain masih buron.

''Kami masih mengembangkan pemeriksaan, sedangkan beberapa pelaku yang belum tertangkap hingga saat ini masih buron,'' tandas Kapolres Blora AKBP Nurkholis melalui Kasatreskrim AKP Aan Herdiansah, Senin (9/1).

Bersamaan dengan penangkapan sejumlah pelaku tersebut polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Antara lain berupa sebuah mobil Kijang Inova, pisau lipat, senjata mainan, tang dan dua pelat nomor polisi palsu, serta beberapa buah telepon genggam.
Pemeriksaan Intensif

Adapun empat pelaku yang dibekuk tersebut adalah Mukhlas asal Jepara, Abas dan Utami keduanya dari Kunduran, dan Sulipan asal Demak.

Hingga berita ini ditulis keempat pelaku perampasan mobil itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Blora.

Keterangan yang berhasil dihimpun, korban perampasan mobil tersebut adalah Muji Wardoyo asal Yogyakarta. Waktu itu, Kamis (29/12) sekitar pukul 00.45 korban sedang melintas dari Blora ke arah Cepu.

Dalam perjalanan Blora-Jiken tiba-tiba dia diadang sejumlah orang tak dikenal. Pelaku menodongkan senjata yang belakangan diketahui palsu.

Kemudian menyekap dan membuang korban di Ngawen, sedangkan mobil miliknya dibawa kabur.

Atas kejadian tersebut, aparat Polres Blora menyelidiki dengan meminta keterangan korban, memeriksa saksi-saki hingga akhirnya membekuk para pelakunya.

Kasatreskrim Aan mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya tengah menyelidiki peran dari tiap pelaku yang sudah tertangkap itu.

''Sementara itu untuk tersangka yang melarikan diri, sejumlah petugas masih melakukan pengejaran,'' tambahnya. (Agung/AM)

 klik gambar===.baca model TABLOID