Dapatkan segera di kios Terdekat
Jumat, 28 September 2012
PEMKAB BLORA - INFOKU 38
Produk
Pangan Lokal Diprioritaskan
INFOKU, BLORA- Bupati Blora, Djoko Nugroho,
mengintruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggunakan produk
lokal Blora dalam aktivitasnya. Seperti misalnya dalam pengonsumsian produk
pangan misalnya kue. Menurut bupati cukup banyak panganan lokal yang diproduksi
kelompok tani di Blora.
"Pemkab harus memberikan
dukungan pengonsumsian produk yang dihasilkan warga Blora sendiri.
Caranya antara lain dengan
memberikan kesempatan kepada kelompok tani untuk menjual produknya sebagai
snack ketika ada rapat-rapat di SKPD-SKPD hingga di kecamatan-kecamatan,"
ujarnya, Kamis (6/9).
Bentuk dukungan tersebut bertujuan
agar kelompok tani termasuk kelompok wanita tani (KWT) di Blora semakin
antusias dan termotivasi memproduksi makanan olahan, terutama berbahan baku
nonberas.
Apalagi, kata bupati, pemerintah
sejak beberapa tahun terakhir mengintensifkan pelaksanaan program Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
Melalui program tersebut, kelompok
tani didorong mengusahakan produksi makanan nonberas. "Di Blora sendiri
program P2KP cukup berhasil. Yakni dengan makin banyak diproduksi makanan yang
bergizi tinggi dan beraneragam," kata Bupati.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan
(KKP), Gundala Wejasena, mengemukakan pihaknya menggelar bimbingan teknis
(Bintek) P2KP.
Di antaranya berupa pelatihan
pembuatan makanan dari tepung mocav (singkong) dan ubi jalar seperti
empek-empek, cookies, dan puding dari ubi unggu serta ubi kuning.
Bintek diikuti kelompok tani dari
sejumlah desa. Selain itu juga dihadiri oleh tim Pangan Desa dari Desa Mandiri
Pangan.
Pihaknya juga menyerahkan bantuan
alat pemipil jagung kepada kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
Ngalab Berkah Desa Jepangrejo Kecamatan Blora dan LDPM Sumber Rejeki Desa
Nglengkir Kecamatan Bogorejo.
(Endah/AM)
Diduga Korupsi
Bupati Berhentikan
Sementara Kades Sarimulyo
INFOKU, BLORA- melalui SK Bupati nomor
141/512/2012 Bupati Blora Djoko Nugroho secara resmi memberhentikan sementara
kades Sarimulyo Ngawen Bambang Totok H.
Keputusan ini diambil setelah kades
tersebut dinyatakan tersangka dalam dugaan koupsi penyalahgunaan uang hasil lelang
bondo desa.
Menurut Kabag Tapem Setda Blora Riyanto, agar
administrasi desa Sarimulyo terus berjalan maka Mustamir (Saat ini Sekdes-red)
ditunjuk dan ditetapkan pelaksana tugas harian kepala desa tersebut.
“Agar administrasi tetap berjalan
bupati telah menetapkan Mustamir sebagai pelaksana tugas harian Kades
Sarimulyo, Ngawen,” kata Riyanto.
Selanjutnya dia berharap agar apa
yang terjadi pada kades Sarimulyo terebut , sebagai peringatan para kades
lainnya untuk lebih hati-hati penggunaan uang yang diperuntukan pembanngunan
desa.
“Semoga kades lainya untuk mengambil
hikmahnya, agar lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran didesanya
masing-masing,” uncap Riyanto. (Endah/Agung)
Foto Riyantoklik gambar>>>baca model TABLOID
BLORA RAYA - INFOKU 38
INFOKU, BLORA– Sulitnya mendapatkan izin dari Kementrian
Kehutanan menjadi penyebab sulitnya untuk mengelola sumur tua yang ada di
Blora.
Sehingga 25 dari 36 sumur tua yang
ada dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Blora PT Blora Patra
Energi (BPE) belum juga bisa dikelola sepenuhnya.
"Sumur minyak tua di kawasan
hutan belum bisa kami kelola, masih menunggu izin dari Menhut RI turun,"
jelas Direktur Utama PT BPE, Kristian Prasetya, Selasa (4/9).
Limbah:
masyarakat sekitar sumur minya tua yang memanfaatkan limbah minyak dari sumur
tersebut
Padahal, Christian menambahkan,
pihaknya sudah melengkapi segela keperluan dan dukungan administrasinya
perizinan tesebut.
Karena itu, dia berencana menanyakan
tindak lanjut izin yang diajukan ke Perum Perhutani Unit I Jateng di Semarang
dan Unit Planologi Salatiga. Sebab ada informasi dari kantor pusat Perhutani di
Jakarta, bahwa izin tersebut masih menunggu pemetaan.
"Informasinya Unit Planologi
Perum Perhutani Uni I belum melakukan pemetaan, padahal hasil dari pemetaan itu
sebagai syarat persetujuan izin Menhut," tambahnya.(Endah/SG)
klik gambar>>>baca model TABLOID
Rabu, 26 September 2012
Selasa, 25 September 2012
CEPU RAYA - INFOKU 38
Syarat
Pengaktifan Lapter Ngloram
INFOKU, CEPU-
Realisasi rencana pengaktifan kembali lapangan terbang (lapter) Ngloram di
Kecamatan Cepu, Blora, memang berjalan lambat.
Namun bukan berarti
segala sesuatu yang terkait pengaktifan kembali lapter yang dibangun pada tahun
1980-an itu tidak disiapkan sejak dini.
Berbagai upaya yang
dilakukan pemerintah pusat pun mengarah ke realisasi pengaktifan lapter
Ngloram, bukan pada pembangunan lapter di Bojonegoro.
Sinyal positif itu
patut ditindaklanjuti di tengah keinginan Pemkab Bojonegoro Jawa Timur
membangun lapter di wilayahnya.
Padahal jarak lokasi
pembangunan lapter di Bojonegoro dengan Lapter Ngloram hanya sekitar 35
kilometer.
‘’Tim dari Kementerian
Perhubungan dalam hal ini Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III yang
berkedudukan di Juanda Surabaya belum lama ini melakukan inspeksi dan
monitoring ke Lapter Ngloram. Hasil dari kegiatan tersebut telah kami terima,’’
ujar Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika
(DPPKKI) Blora, Bondan Sukarno, Kamis (16/8).
Menurutnya inspeksi
dan monitoring tersebut bertujuan untuk mendapatkan update data dan informasi
kondisi terkini lapter Ngloram Cepu.
Bondan Sukarno menyatakan tim dari Kementerian
Perhubungan tersebut merekomendasi sejumlah hal jika lapter Ngloram akan
dioperasikan kembali melayani penerbangan umum.
Rekomendasi itu
terkait jaminan keselamatan penerbangan. ‘’Penyelenggara lapter Ngloram diwajibkan
memenuhi persyaratan pengoperasian lapter jika akan diaktifkan lagi,’’ tandas
Bondan sembari menunjukan surat hasil dari inspeksi dan monitoring tim dari
Kementerian Perhubungan.
Persyaratan yang
diwajibkan tersebut ada delapan item. Yakni melakukan perbaikan (overlay)
permukaan runway, taxiway, apron yang loses material; membuat marka-marka
sesuai ketentuan yang berlaku; menyediakan fasilitas peralatan navigasi sesuai
kebutuhan; melakukan pemeliharaan sisi udara; membuat pagar pembatas lahan lapter;
membuat batas daerah lingkungan kerja dan masterplan; mengendalikan benda
tumbuh seperti rumah warga, kandang peternakan dan mengembalikan fungsi
shoulder (bahu) di sekitar lapter yang berpeluang menjadi obstacle (hambatan).
Sedangkan poin terakhir adalah melakukan updating data lapter.
‘’Poin-poin tersebut
akan ditindaklanjuti setelah ada kepastian pengaktifan kembali lapter Ngloram.
Hingga saat ini pemerintah pusat masih membahas rencana pengaktifan tersebut,
terutama terkait anggaran dan pihak pengelola lapter,’’ kata Bondan Sukarno.
(Endah/AM)
Foto dan Caption:
Lapangan terbang Ngloram Cepu sampai saat ini kadang kala digunakan untuk pesawat ringan
klik gambar>>>baca model TABLOID
Langganan:
Postingan (Atom)









