INFOKU 14 - REDAKSI

Rakyat Majikan atau Korupsi Raja ?

Tidak bisa dipungkiri kita hidup dalam dunia birokrasi. Sistem birokrasi di negara ini menunjukkan penuh kultur korupsi. Relasi negara dan rakyat adalah relasi penguasa dan yang dikuasai.

Birokrasi dipegang penguasa, sedang rakyat tunduk pada aturan yang dibuat birokrasi. Lantas, apa yang hendak dilakukan rakyat jika birokrasi sudah bobrok? Apa sekadar manut sesuai aturan birokrasi, membubarkan birokrasi, atau berusaha menuntut reformasi birokrasi? Jawabannya mungkin serba dilematis.

Karl Marx (1843) pernah mengkritik dalam esai sarkastis perihal birokrasi yang dimuat dalam Kritik des Hegelschen Staatsrecht. Menurut Marx, di dalam birokrasi identitas kepentingan negara dan identitas tujuan pribadi tertentu menjadi begitu kentara sehingga kepentingan negara menjelma menjadi tujuan dari pribadi tertentu yang bertentangan dengan tujuan pribadi yang lain.

Kritik Marx ini seperti nyata terjadi pada tubuh birokrasi negara ini. Tubuh birokrasi kita telah mengalami dekadensi luar biasa parah dari pusat sampai daerah. Kaum birokrat pada tataran pusat sampai daerah seolah berpacu menyemai kepentingan pribadi melalui tangan-tangan birokrasi yang dikuasai, tindakan koruptif pun akhirnya menjelma dan mengakar pada hampir semua elite birokrasi. Situasi ini lebih parah daripada dekadensi birokrasi yang pernah terjadi pada rezim Orde Baru selama 32 tahun berkuasa.

Sekarang tinggal pada pilihan sang Birokrat, apakah Menjadikan Rakyat sebagai Majikan atau Menjadikan Korupsi sebagai Rajanya.

Ketika reformasi terjadi, kaum mahasiswa pernah berkontribusi mereformasi birokrasi. Birokrasi negara yang bobrok akibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dikomandoi birokrasi pusat sirna kendati belum kentara pada semua tataran birokrasi. Setidaknya, komando birokrasi itu sudah ditumbangkan setelah para mahasiswa memaksa mundur otoritas penguasa tertinggi birokrasi pemerintahan, yakni Soeharto.

Pengorbanan darah dan air mata tampaknya tidak sia-sia, Soeharto pun mundur lalu digantikan Habibie. Pergantian kekuasaan ini membuktikan keberhasilan mahasiswa dalam meruntuhkan kebobrokan birokrasi yang selama ini kerap memakmurkan segelintir elite, namun menyengsarakan mayoritas rakyat. Peran mahasiswa begitu kentara, seperti dalam peristiwa Trisakti yang mengorbankan beberapa nyawa mahasiswa demi mereformasi birokrasi yang sarat korupsi kala itu.

Saat ini, birokrasi sarat korupsi muncul lebih besar dan menggurita. Para birokrat justru berjemaah berbuat korupsi. Nasib wong cilik yang hidup sederhana tampaknya belum mengundang simpati dan empati. Yang terjadi, mereka mengobral janji dan menjual diri. Kita lantas percaya dengan buaian semacam itu hanya karena “statistik” yang ditunjukkan melalui plakat media massa.

Saya pikir selama ini kita hanya menyemai birokrasi yang kaya korupsi. Mungkinkah tindakan represif mahasiswa saat tumbangnya Orde Baru bakal terjadi lagi? Mungkin sudah saatnya kaum mahasiswa berpikir ulang, bagaimana menyemai birokrasi yang miskin korupsi.

Kini, para birokrat setidaknya sadar diri. Di era reformasi ini gerakan mahasiswa tidak serepresif yang terjadi di kala Orde Baru berkuasa. Hanya frekuensinya lebih kecil. Kendati begitu, pengawasan birokrasi masih menjadi orientasi demi tegaknya visi reformasi sedari awal. Kami pun (baca: mahasiswa) mengawasi kerja birokrasi demi cita-cita luhur reformasi.

Rakyat bangkit

Mungkin saat ini rakyat masih diam. Diam bukan berarti rakyat tidak melihat. Para birokrat setidaknya merasakan hal itu sebagai suatu cermin refleksi diri. Negara yang terdiri dari pelbagai sistem birokrasi telah mengalienasi relasi negara dan rakyat. Sistem itu telah membuat sekat atau batasan antara para birokrat dan rakyat.

Hasilnya, feodalisme tampak sebagai substitusi demokrasi, yang oleh Montesqieu disebut dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Realitasnya, ada semacam stratifikasi antara pejabat/birokrat dan rakyat.

Pejabat memandang dirinya sebagai penguasa dan rakyat yang dikuasai. Itu sebabnya, mereka berlaku sekehendaknya. Jika relasi ini direpresentasi sebagai stratifikasi, rakyat akan sadar dengan sendirinya bahwa birokrasi kita telah mengalami disfungsionalisasi, dari pemakmuran menuju pembangkrutan negara akibat perilaku para birokrat yang korup.

Pembangkrutan negara yang dilakukan secara kontinyu akan menyulut bangkitnya mahasiswa dan rakyat. Ini berarti para birokrat harus secepatnya berbenah diri mengembang visi negara dan rakyat. Jika tidak, rakyat dan mahasiswa mungkin akan memaksa pembubaran birokrasi atau reformasi birokrasi seperti yang terjadi saat tumbangnya Orde Baru.

Mengemban tugas dan kewajiban di birokrasi bukanlah suatu kekuasaan, tapi sesanti dari rakyat. Detik-detik destruksi birokrasi tidak akan terjadi apabila para pejabat birokrasi mau dan mampu menjalankan janji sebagai ksatria demokrasi. Niscaya negara tidak memiliki birokrasi yang kaya korupsi, tapi birokrasi yang miskin korupsi. (Penulis : Drs Ec. Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU)

INFOKU 14 _ LENSA DIGITAL & Advetorial

INFOKU 12 - TOPIK UTAMA

195 Kepala Sekolah akan Diganti

INFOKU, BLORA- Setelah sempat tertunda, akhirnya hasil periodisasi atau penilaian kinerja kepala sekolah di kabupaten Blora akan dilaksanakan. Dari 611 kepala sekolah yang masuk dalam program periodisasi.

Dari data yang diperoleh Infoku tak kurang dari 195 kepala sekolah telah menduduki jabatan ini lebih dari 8 tahun.

Menurut Bupati Blora Djoko Nugroho pemberlakuan periodinisasi ini adalah yang wajib dilaksanakan.

“Peraturan Mendiknas Nomor 28 tahun 20110 tentang Penugasan Guru Sebagai kepala sekolah/madrasah sudah meninstruksikan itu, maka Blora di Jawa Tengah yang sendiri yang belum melaksanakan, akan segera saya berlakukan,” kata Djoko Nugroho saat ditemui diruang kerjanya pekan lalu.

Disisi lain Bupati mengatakan disamping didasari aturan tersebut,  juga sebagai regenerasi dan penyegaran  dilingkungan sekolah khususnya dikalangan para guru itu sendiri.

“Masih ada ribuan guru yang dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah, dan saya yakin mereka akan mampu bila diberi amanat,” jelasnya.

Kokok Panggilan akrab bupati Blora ini juga juga menyadari  bahwa posisi kepala sekolah sebagai yang menentukan titik pusat dan irama sekolah, bahkan keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah.  Karena Kepala Sekolah (Kasek) berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. 

Saat ditanya apa ada perlakuan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Blora, Bupati Blora ke 27 ini menegaskan tetap diberlukan sama dengan sekolah yang lain.

“Tidak ada perbedaan antara RSBI dan lainnya, tetap kita berlakukan pergantian bila mereka telah menduduki jabatan kepala sekolah lebih dari 8 tahun,” tegas Kokok.

Sementara terpisah Kadisdikpora Slamet Pamudji ketika dikonfirmasi membenarkan apa yang dikatakan Bupati Blora, bahwa periodisasi kasek akan diberlakukan.

Kadisdikpora menjelaskan berdasarkan hasil penilaian kinerja kepala sekolah, ada sekitar 195 kepala sekolah yang akan kembali menjadi guru atu juga akan menjadi pengawas.

Mumuk yang juga panggilan kadisdikpora ini menjelaskan,  para kepala sekolah yang masuk kategori periodisasi ini berdasarkan pertama kalinya di menduduki jabatan Kasek.

“Sesuai dengan peraturan, jabatan seorang kepala sekolah adalah empat tahun. Jika sudah melewati masa jabatan, kepala sekolah tersebut masuk dalam program periodisasi,” katanya.

Ketika ditanya soal pengisian ratusan kepala sekolah tersebut, kadisdikpora ini menjelaskan akan diisi oleh hasil seleksi yang diadakan  LPMP jawa tengah beberapa waktu lalu.

“Menurut arahan Bupati dan untuk penghematan biaya, kita menggunakan acuaan dari LPMP Jawa Tengah beberapa waktu lalu,” jelas Mumuk.

Dia Juga menambahkan Periodisasi masa jabatan Kepala sekolah selanjtnya akan dilaksanakan secara konsisten, dengan penilaian kinerja yang akuntabel serta transfaran.

“Sehingga nantinya akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah di Blora,” ungkapnya.

Untuk itulah Kepala Sekolah diharap bekerja keras untuk meningkatkan prestasi sekolahnya sebagai bukti prestasi kinerjanya, sehingga masa jabatannya bisa diperpanjang atau mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi.

Terpisah Direktur LSM Wong Cilik Ateng Sutarno saat ditemui Infoku menegaskan sangat mendukung apa yang diprogramkan Bupati.

Dia meminta semua kasek yang nantinya diganti agar tetap konsisten pada keputusan bupati dan tetap mengabdikan dirinya dibidang pendidikan.

“Jadikanlah keputusan itu sebagai hal yang biasa di dunia pendidikan, pengabdian anda selama jadi kepala sekolah pasti tetap dikenang dimasyarakat dan dunia pendidikan di Blora,” tegas Ateng yang juga mantan guru SMPN 5 Blora ini. (Agung)

Topik Samping

Djoko Nugroho (Bupati Blora)

Tidak akan Tempatkan Istrinya sebagai Kepala Sekolah

BLORA, INFOKU – Banyaknya wacana yang beredar dimasyarakat terkait periodisasi yang dikait-kaitkan istri Bupati Blora Umi Kulsum sebagai seorang Guru, membuat gerah orang nomor satu dikabupaten Blora ini.

Kepada Infoku Bupati Blora ke 27 ini menegaskan bahwa istrinya tidak akan dan tidak akan menyetujui untuk menjadi kepala sekolah.

“Tolong ditulis kalau saya tidak akan dan melarang mama (Panggilan akrab kepada istrinya-red) untuk jadi kepala sekolah,” tegas Bupati Djoko Nugroho Ketika ditemui diruang kerjanya Senin (13/6).

Sebagaimana diketahui masyarakat, bahwa Umi Kulsum istri Bupati Blora adalah seorang Guru Fisika di SMA I Tunjungan.

Kokok panggilan akrab Bupati Blora ini juga menceritakan mengapa istrinya tidak mau ditempatkan sebagai guru di SMAN I Blora, karena dapat mengganggu proses belajar dan mengajar siswa sekolah tersebut.  

“Saya tidak ingin SMA I Blora yang banyak prestasi, justru akan terganggu prestasinya bila Mama (Umi Kulsum-red) disana .  Karena banyak kegiatan sebagai istri bupati, maka saya ijinkan memilih di SMAN I Tunjungan,” tambahnya.(Agung)

Trisiana Setyarini (Guru SMK Kristen Blora)

Hilangkan Opini Kepala Sekolah Sampai Pensiun

INFOKU, BLORA- Pemberlakuaan periodisasi Kasek ternyata disambut baik juga oleh para guru di sekolah swasta, diantaranya Trisiana Setyarini salah satu guru di SMK Kristen Blora.

Dia berpendapat dengan pergantian tersebut dimungkinkan akan berdampak makin transparannya pengelolaan sekolah negeri, dan sistim penjenjangan karir guru makin jelas.

“Secara tidak langsung ini dapat menghilangkan opini di masyarakat bahwa jabatan kepala sekolah akan didudukinya sampai pensiun,” kata Ana panggilan guru ini.

Ibu 3  anak ini juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen kepala sekolah yang baik belum cukup untuk menghasilkan kepala sekolah yang tangguh dan professional.Jika tidak disertai pembinaan yang baik, yaitu pembinaan yang berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan ”reward & punishment” yang tegas dan konsisten.

Pertimbangan Dia adalah  Pembinaan kepala sekolah seperti yang berlaku selama ini ’kepala sekolah berprestasi maupun tidak berprestasi tetap aman menjadi kepala sekolah’,

Bahkan kepala sekolah yang sarat dengan masalahpun tetap aman pada posisinya sampai pensiun, kecil kemungkinan lahir kepala sekolah yang tangguh dan profesional.

Disinilah  dibutuhkan sistem pembinaan yang menimbulkan motivasi berprestasi, seperti penghargaan dan promosi bagi kepala sekolah berprestasi dan sebaliknya peninjauan kembali jabatan kepala sekolah bagi mereka yang tidak berprestasi.(Agung)

Heri Sulistiyono (Tokoh Masyarakat)

Fokuskan kemajuan Pendidikan di Blora

BLORA, INFOKU- Periodisasi kepala sekolah ternyata juga mengundang reaksi tokoh masyarakat. Heri Sulistiyono tokoh masyarakat di Blora kota ketika ditemui Infoku mengatkan mengatakan agar kepala sekolah yang nantinya dikembalikan sebagai guru hendaknya legowo dan iklas.

“Kalau Peraturan hukum memang sudah menetapkan itu, mereka harusnya legowo dan iklan. Fokuskanlah keahlian mendidiknya demi kemajuan pendidikan di Blora,” katanya.

Menurut Heri yang juga ketua Forpkob (Forum Penggemar Kopi Blora) yang anggotanya ratusan orang ini, Keberhasilan pelaksanaan periodisasi masa jabatan kepala sekolah sangat tergantung pada akuntabilitas penilaian kinerja kepala sekolah.

“Penilaian yang berbau KKN tidak akan memberikan perubahan yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan,” jelasnya.

Penilaian harus dilakukan secara objektif, transfaran dan melibatkan guru sekolah yang kepala sekolahnya dinilai. Keterlibatan guru dalam penilaian kinerja kepala sekolah mutlak karena gurulah yang paling tahu kenerja kepala sekolah sehari-harinya.

Dengan demikian objektifitas penilaian akan terjaga karena penilaian tidak hanya bersifat administratif dari atasan saja, tetap penilaian dilakukan secara autentik, sehingga subjektifitas penilaian seperti kedekatan dengan atasan dapat dihindari.

Penilaian yang transfaran dan objektif dengan melibatkan guru akan memaksa kepala sekolah memaksimalkan kinerjanya dan akan mendorong peningkatan kinerja sekolah, sehingga prestasi sekolah dan mutu pendidikan di Blora akan meningkat,” tandasnya.(Agung)

klik gambar ===> baca model TABLOID

INFOKU 12 - POLITIK & HUKUM

Pengelolaan Sumur Minyak Tua Diduga Bermasalah

INFOKU, BLORA – Menindak lanjuti audensi antara Bupati-Pertamina dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Blora beberapa waktu lalu Sejumlah LSM mendatangi Polres Blora.

Mereka  menduga selama ini pengelolaan sumur minyak tua oleh salah satu koperasi karyawan tidak beres.

“Ketidakberesan itu antara lain terletak pada perizinan dan pengusahaan di beberapa sumur. "Kami menduga ada illegal mining," ujar Tejo Prabowo dari LSM Jatibumi, Senin (13.6) lalu..

Pernyataan tersebut disampaikan Tejo Prabowo setelah beraudiensi dengan Kasatreskrim Polres Blora AKP Guntur Saputro. Selain dari LSM Jatibumi, sejumlah aktivis LSM juga ikut dalam audiensi. Di antaranya Ateng Sutarno, Kukuh, dan Kenthut Prasetyo serta Lulus Trilaksono. Mereka dari LSM Arak, LSM Wong Cilik, dan Benteng Merah Putih.

Tejo Prabowo yang akrab disapa Jojok itu mengemukakan, berdasarkan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2008, termasuk Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 (kini sudah tidak berlaku), pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur-sumur tua antara lain dilakukan oleh koperasi unit desa (KUD).

Namun menurut Jojok, selama beberapa tahun pengelolaan sejumlah sumur tua ada yang tidak dilakukan oleh KUD tetapi koperasi karyawan. "Koperasi karyawan itu kan bukan KUD. Ini yang janggal," tandasnya sembari menyebut nama koperasi karyawan tersebut.

Kapolres Blora AKBP Nurcholis melalui Kasatreskrim AKP Guntur Saputro menyatakan menerima data-data dan informasi yang disampaikan pegiat LSM itu. (Agung)

Polda Jateng buru Mustofa Anggota DPRD Jateng

INFOKU, SEMARANG-   Tim penyelidik Polda Jateng memburu keberadaan anggota DPRD Jateng, Mustofa, yang diduga telah menipu sejumlah peminat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Pada Kamis (16/6) lalu, belasan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jateng menggelar demo untuk menuntut penuntasan kasus Mustofa.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng, Kombes Pol Djihartono, menyatakan tim Polda masih menyelidiki kasus tersebut. “Tim penyelidik Polda terus bekerja dengan memeriksa saksi-saksi dan menyelidiki di mana keberadaan Mustofa,” katanya di Semarang.

Menanggapi unjuk rasa KAMMI, dia menegaskan polisi bekerja bukan atas desakan dari pihak-pihak tertentu, melainkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

 “Tanpa didesak pun, polisi tetap bekerja melakukan penyelidikan,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, salah satu korban penipuan, Heru Sukoco, warga Barito, Gayamsari, Kota Semarang melaporkan Mustofa ke Polda Jateng, Senin (13/6). Tapi, keberadaan anggota DPRD Jateng dari Fraksi PKB itu sampai sekarang belum diketahui.(Joko)

Perhutani ungkap Pencurian Kayu Jati Senilai Rp 0,5 Milyar

INFOKU, SEMARANG- Perum Perhutani I Jateng mengungkap kasus pencurian kayu jati sebanyak 26 m3 senilai Rp 500 juta di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal.

Kepala Unit Perum Perhutani I Jateng, Heru Siswanto, menyatakan kayu jati dengan diameter 20 cm tersebut dipendam di pinggir sungai.

“Untuk mengelabui petugas, kayu jati hasil curian dipendam di tepian sungai,” katanya kepada wartawan di Semarang, Rabu (15/6). Terungkapnya kasus itu, sambung Heru, berkat informasi dari masyarakat kepada petugas Perhutani perihal pencurian kayu di wilayah KPH Kendal.

Menindaklanjuti informasi masyarakat, petugas Perhutani segera melakukan koordinasi dengan aparat Polda Jateng, dan berhasil menangkap beberapa pelakunya, pekan lalu.

Kasus pencurian kayu jati di wilayah Perum Perhutani Jateng, menurut Heru, masih terjadi kendati jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. “Jika pada 1998 kerugian akibat pencurian kayu jati mencapai Rp 70 miliar, pada 2010 kerugian turun menjadi Rp 3 miliar,” imbuhnya.

Daerah rawan pencurian kayu jati, Heru menyebut di wilayah KPH Blora, KPH Pati, KPH Purwodadi dan KPH Randublatung. Untuk menanggulangi maraknya pencurian kayu jati, sambung Heru, pihaknya menjalin kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Polda Jateng.(Tanti)

Ngutil 4 jaket, 2 pria dihajar massa

INFOKU, GROBOGAN-   Tertangkap tangan mengutil empat jaket senilai Rp 1,2 juta di toko swalayan Luwes, Jl R Soeprapto, Purwodadi, Rabu (15/6), dua pemuda asal Jombang dan Mojokerto Jawa Timur babak belur dihajar massa.

Kedua pemuda tersebut bernama Misno, warga Plosokulon, Jombang dan Haryadi, penduduk Sorokan, Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya saat ini ditahan di Mapolres Grobogan.

Kedua pemuda tersebut diduga memanfaatkan kelengahan pegawai swalayan. Supaya tidak ketahuan, kedua pelaku kemudian menyembunyikan empat jaket tersebut di balik pakaian yang mereka kenakan.

Aksi mereka berjalan mulus, namun kedua pelaku tidak menyadari di jaket tersebut ada label yang jika belum dibayar di kasir akan berbunyi jika melewati alat deteksi /detector. (Budi)

Ayah Biadab Intimi Anak Kandung hingga Hamil

INFOKU, GROBOGAN-  Masa depan Bunga, bukan nama sebenarnya, warga Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan hancur sudah, setelah diketahui dirinya hamil tiga bulan dan diduga hal itu akibat perbuatan ayah kandungnya sendiri.

Menurut ibu korban, Ambar, kepada wartawan, Selasa (14/6) malam, perbuatan Marmin, mantan suaminya, terjadi dalam kurun waktu lima bulan lalu, sesuai pengakuan putrinya. Dijelaskannya, ia bercerai dengan Marmin saat Bunga masih berusia satu bulan.

Kendati demikian, keduanya tetap berhubungan baik. Karenanya ketika Ambar bekerja di Semarang, putrinya itu dititipkan kepada Marmin. Meski tidak tinggal satu rumah, karena rumah Ambar dan Mar berbeda kampung (RT), Marmin sering mengunjungi Bunga.

Namun dua pekan lalu, tiba-tiba Bunga membuat pengakuan mengejutkan. “Anak saya mengaku hamil, dan ketika saya periksakan ke bidan, ternyata benar, putri saya hamil tiga bulan. Ketika ditanya siapa yang menghamili, anak saya menyebut nama mantan suami saya,” tutur Ambar.
Diminta berbohong

Saat ditemui wartawan, meski dengan tutur kata yang tidak lancar, Bunga menceritakan ihwal perilaku bejat ayah kandungnya, lima bulan lalu. “Ayah memaksa berhubungan layaknya suami-istri beberapa kali di tempat berbeda, seperti di sawah serta tempat yang jauh dari rumah, juga saat menengok saudara di rumah sakit di Purwodadi,” tutur Bunga.

Untuk menutupi tindakan bejatnya, Marmin lantas meminta Bunga berbohong dan mengaku kehamilannya itu akibat berhubungan dengan seorang pemuda dari desa lain.

“Begitu mendengar pengakuan tersebut, saya langsung melabrak mantan suami saya. Meski sempat mengelak, dia justru mengaku pernah memberikan nanas muda untuk menggugurkan kandungan Bunga,” kata Ambar emosi.

Kejadian ini mengundang perhatian warga. Kendati tidak dilaporkan ke polisi, kasus ini sudah ditangani pihak desa dengan membuat surat perjanjian.

Marmin berjanji akan menanggung biaya anak kandung Bunga. Ketika dicoba dimintai konfirmasi, Rabu (15/6), ternyata Marmin tidak berada di Desa Wolo. Lelaki itu dikabarkan sedang ke luar kota.(Budi)

INFOKU 12 - PEMERINTAHAN

Pendidikan Murah atau Gratis ?

INFOKU, CEPU- Saat ini saya prihatin terhadap hasil pendidikan, banyaknya tawuran pelajar, banyak pelajar tidak punya sopan-santun, tidak jujur, turunnya pelajar yang mampu mengemukakan pendapat dan mudah dihasut. Demikian dikatakan Slamet Pamudji, Kepala Disdikpora Blora dihadapan peserta sosialisasi Sekolah Murah dan Terjangkau yang diadakan LSM Benteng Merah Putih di pendopo Kecamatan Cepu, Sabtu (21/5).

            Menurut  pejabat yang akrab dipanggil Mumuk ini untuk memperingan beban orang tua murid dia akan membatasi pungutan-pungutan, sumbangan dana/pungutan tidak boleh dijadikan dasar untuk memasukkan siswa, tidak ada tawar menawar uang yang boleh tawar menawar nilai. Selain itu dilarang menambah kelas baru dan menerima siswa melebihi kuantitas kelas, hal ini untuk memeratakan siswa sehingga tidak terfokus pada sekolah tertentu saja.

            Selain Mumuk, Ketua Dewan Pendidikan Blora, Armas Djaya mengatakan pendidikan adalah bagaimana merubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi paham, dari bodoh menjadi pintar dari yang nakal menjadi berbudi pekerti. Pendidikan juga harus mampu mendorong seseorang pada semangat untuk berubah menjadi lebih baik, maju berakhlak, berakakter menuju kehidupan lebih mulia dan bermartabat.

            Mengenai pendidikan gratis terjadi perbedaan pemahaman gratis antara masyarakat dan pemerintah. Saat ini pemerintah baru menggratiskan pada tingkat SD-SMP untuk beaya tenaga pendidik/kependidikan bagi sekolah negeri dan dana BOS bagi sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta masih menghimpun dana untuk gaji guru dan karyawan, investasi dan peningkatan mutu. Sekolah Standar Nasional (SSN), Rencana Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pemerintah membeeri kewenangan kepada sekolah dapat menarik dana dari siswa. Pendidikan gratis seharusnya diperuntukkan bagi yang benar-benar tidak mampu.

            Pendidikan murah dapat dilakukan dengan efisiensi biaya operasional sekolah, tidak melakukan praktek bisnis di sekolah, mendorong partisipasi masyarakat, stakehoulder dan dunia usaha untuk membantu. Penyelenggara pendidikan dapat melakukan usaha komersial yang sebagian keuntungannya untuk biaya pendidikan. Pendidikan yang penyelenggaraannya hanya dibebankan kepada orang tua siswa dapat dikategorikan jul beli ilmu atau bisnis pendidikan atau pendidikan tanpa misi. (Agustina)

 

Populasi Sapi di Blora Tertinggi

INFOKU, BLORA- Walau dalam pemerintahan khususnya penetapan APBD nya boleh dibilang terpuruk, namun masyarakatnya tetap berusaha memberikan terbaiknya bagi Blora. Hal ini terbukti  pada populasi ternak sapi di Kabupaten Blora tertinggi di Indonesia..

Bahkan menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Fenny Susanto, kemungkinan besar populasinya bisa menempati urutan ke-2 terbanyak se-Indonesia.

"Berdasarkan pendataan cepat sampai hari ini, populasi sapi di Kabupaten Blora telah mencapai 234.000 ekor. Jumlah tersebut dari 108.000 peternak (pemelihara)," katanya, Jumat (17/6).

Jumlah populasi sapi tersebut dipastikan akan terus naik, karena data yang masuk baru 94,24 persen. "Populasi sapi di Blora ini hanya di bawah Sumenep yang mencapai 253.000 ekor," tambahnya.

Pendataan populasi sapi ini dilakukan oleh BPS serentak se-Indonesia. Untuk Blora sendiri, jelas Kepala BPS yang sebelumnya bertugas di BPS Provinsi ini, dilakukan percepatan dengan target bisa selesai pada 20 Juni nanti. "Sebenarnya agendanya sampai 30 Juni, tetapi kita percepat sedikit."

Setelah proses pendataan di lapangan selesai, pihak BPS sendiri akan merekrut sekitar 25 tenaga mitra untuk membantu entry dokumen. "Entry dokumen nanti agendanya full 24 jam. Setelah selesai semua, kami akan segera melaporkan hasil dari pendataan ini kepada Bupati,'' kata Fenny.(Larso)

Ratusan Desa di Blora Terancam Kekeringan

INFOKU, BLORA-  tak kurang  197 Desa dari 295 Desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terancam kekeringan dan kekurangan air bersih.

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Blora menyiapkan 700 tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter air bersih untuk membantu warga di desa-desa yang terancam kesulitan mendapatkan air bersih tersebut.

Dari pantauan Infoku di Blora Rabu (15/6), sebagian sumur mulai mengering hingga warga terpaksa mencari air ke beberapa desa lain yang masih terdapat air bersih untuk kebutuhan konsumsi.

Di antara warga bahkan telah mulai memanfaatkan air sungai yang disaring untuk memenuhi kebutuhan air bersih, meskipun ketersediaan air di sungai tersebut juga mulai berkurang.

"Kalau untuk mandi dan cuci warga memanfaatkan air sungai yang ada, tetapi untuk air bersih mencari ke daerah cukup jauh," kata Yanto warga Kamolan Blora.

Untuk warga yang mempunyai ekonomi baik, dapat menyediakan air bersih untuk konsumsi dengan cara membeli, baik dengan mendatangkan truk tangki maupun membeli jeriken Rp5.000 per jeriken ukuran 20 liter.

Tetapi bagi keluarga kurang mampu hanya mengandalkan sumur dan jika sudah kering terpaksa mencari hingga ke daerah lain.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Satpol PP Blora Kiswoyo mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada musim kemarau peemerintah kabupaten (Pemkab) Blora telah menyiapkan 700 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter untuk membantu desa yang dilanda kekeringan.

Berdasarkan data yang ada, demikian Kiswoyo, dari 295 desa di Blora 197 desa diantaranya adalah daerah rawan kekeringan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih di ratusan desa tersebut, pemerintah perlu melakukanlangkah antisipasi dengan menyediakan air bersih.

"Biasanya kamarau cukup panjang, sehingga penyediaan air bersih tersebut sangat kurang, sehingga Pemkab Blora akan meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bakorlin I Pati," tambahnya. (Agung)

 klik gambar===> baca model TABLOID

INFOKU 12 - PENDIDIKAN

SMPN1 BLORA RSBI di Tahun Pelajaran Baru 

Prestasi Akan Makin Melejit, Mengutamakan Sekolah Murah

INFOKU, BLORA-  Sudah menjadi tradisi bila SMPN I Blora selalu menjadi langganan juara pada setiap even pendidikan, setiap kali digelar di Blora.

Apalagi setelah SK Dirjen Pendidikan dasar Kementrian Pendidikan Nasional RI yang ditandangani Direktur Pembinaan SMP bernomor 1393/C3/TU/2011 pertanggal 13 Juni 2011 tentang penetapan RSBI, makan akan membuat sekolah ini akan makin melejit prestasinya.

Sehingga di tahun pelajaran baru ini, direncanakan sekolah ini akan membuka 9 kelas yang terdiri dari 4 kelas RSBI dan 5 kelas regular.

Seperti diketahui masyarakat, baru-baru ini SMPN 1 Blora tetap mengkokohkan prestasinya secara keseluruhan, pada urutan 1 di kabupaten Blora dan Ranking 67 di Jawa Tengah pada Ujian Nasional tahun ini.

Bila mengingat lebih dari 3.000 SMP di Jawa Tengah, urutan tersebut sudah merupakan prestasi yang cukup membanggakan, dibanding serkolah lain yang ada di Blora.

Kado para siswa pada sekolahnya di akhir tahun pelajaran 2010-2011 ternyata cukuplah banyak tak kurang 72 juara diraih SMP tertua di kabupaten Blora.

Menurut kepala Sekolah SMPN 1 Blora H Masrun saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan jumlah tersebut cukuplah membanggakan bila mengingat fasilitas yang ada disekolahnya kalah jauh dengan sekolah yang terlebih dahulu berstatus RSBI.

“Saya bangga dengan anak-anak didik kami, yang selalu berjuang secara maksimal dalam berbagai kejuaraan, sehingga dapat menghasilkan yang terbaik bagi sekolah kami,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan pada bulan ini pada lomba olimpiade saint yang diselenggarakan oleh Disdikpora, untuk mengambil wakil Blora pada kejuaraan tingkat propinsi, siswanya menyapu bersih juara pertama di 3 mapel.

“Ghifari Yukha juara I olimpiade saint Biologi, Julian Enggario juara pertama olimpiade Saint Matematika dan Yustian Adhinugroho juara pertama olimpiade Fisika, sehingga mereka berhak mewakili Blora di Tingkat Propinsi,” jelas Masrun.

Disamping itu SMPN 1 Blora ini pada UAN tahun pelajaran ini 10 siswanya mendapatkan nilai bulat 10 pada dua bidang mata pelajaran Matematika merupakan catatan istimewa di Blora.

Ditanya tentang persiapan ruang kelas untuk RSBI Masrun mengatakan secara phisik sudah siap sejak tahun kemarin.

“Walau kami baru ditetapkan sebagai RSBI tahun pelkajaran ini, namun persiapan fisik dan jajaran guru pendidik, telah kami siapkan sejak pengajuan sebagai RSBI pada 2 tahun lalu,” tambah Masrun.

Komite Sekolah Sukseskan Sekolah Murah dan Terjangkau

Ditempat terpisah ketua komite sekolah SMPN 1 Blora Didik Lukardono ketika ditemui mengatakan bahwa sekolahnya wajib memberi menerima murid dari keluarga miskin secara gratis.

“Komitmen kami wajib menerima siswa miskin walau status sekolah menjadi RSBI bahkan akan kami gratikna mereka,” kata Didik yang juga sekretaris BAPPEDA ini.

Dukungan yang nyata telah diberikan komite sekolah sejak 2 tahun lalu, yakni memembuat fasilitas kelas sesuai standart RSBI dan pembelajaran pokok bilingual yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pelajaran yang menggunakan Bahasa Inggris menurut Didik Lukardono adalah Matematika, IPA, ICT (information communication technology) dan Bahasa Inggris itu sendiri.

“Sehingga pada 3 kelas unggulan ini yang terdiri 24 siswa per kelas sudah menggunakan laptop sendiri dan ditiap kelas sudah menggunakan LCD dalam proses pembelajaran,” jelasnya.

Didik juga berharap pada tahun ajaran baru ini dengan status RSBI nya, agar para siswa lebih giat belajar sehingga lebih mengkokohkan prestasinya sebagai sekolah terbaik di kabupaten Blora ini.

“Harapan kami yang utama adalah semakin mengkokohkan SMPN 1 Blora sebagai sekotah terbaik di kabupaten Blora,” tambah Didik Lukardono.

“Tetap yang Terbaik di Blora” dr Heri Prasetyo

Tidak bisa dipungkiri SMPN I Blora tetap yang terbaik di kabupaten Blora. Hal itu diungkapkan dr Heri Prasetyo saat dimintai tanggapannya duruang prakteknya.

Menurut Heri Prestyo bukti yang nyata telah ditunjukan 3 tahun terakhir secara berturut-turut SMP ini selalu mengkokohkan dirinya sebagai yang pertama secara umum.

“Walau ada sekolah yang berstatus diatasnya selama 3 tahun, namun prestasi akademi secara keseluruhan tetap yang terbaik di kabupaten Blora,” katanya.

Lanjut Heri, sebelumnya saya kurang optimis karena ada 2 sekolah di Blora yang berstatus RSBI akan menjatuhkan mental para siswa saat bersaing di tiap kejuaraan.

Namun terbukti dalam 3 tahun para siswa SMPN 1 Blora tetap dapat menghasilkan prestasi yang tertinggi, tanpa terbebani mental status sekolahnya dan saya acungi jempol buat para pengajar di sekolah ini,” tandas Heri Prasetyo.(Andi Novendra/Agung)

 Klik gambar ===> baca model TABLOID